Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
a. Bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang
menghasilkan sarang dan dapat dijual sebagai usaha
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Bahwa dalam rangka mengatur agar lokasi bangunan
sarang burung walet menjadi lebih tertib dan berwawasan
lingkungan, perlu untuk diatur persyaratan dan cara
memperoleh izin usaha yang mudah, efektif dan efisien;
c. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet terdapat beberapa
persyaratan yang perlu disederhanakan sehingga perlu
menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Izin Usaha
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
OBYEK DAN SUBYEK;
BAB III
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA;
BAB IV
PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN;
BAB V
MASA BERLAKU IZIN;
BAB VI
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN;
BAB VII
PENCABUTAN IZIN;
BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN;
BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN;
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XI
SAKSI ADMINISTRATE;
BAB XII
KETENTUAN PIDANA;
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Menerima Aspirasi Masyarakat Melalui E-Aspirasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta
merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu
upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
MANFAAT DAN KEGUNAAN PEMBANGUNAN WEBSITE;
BAB IV
JENIS-JENIS WEBSITE;
BAB V
MANFAAT DAN FUNGSI MENGGUNAKAN INTERNET;
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI;
BAB VII
VERIFIKASI DAN TINDAK LANJUT;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran DiKabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, perlu adanya percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang mendekatkan pelayanan dengan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan proses pencatatan akta kelahiran
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab III Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; Bab IV Surat Tanggung Jawab Mutlak; Bab V Pembiayaan; Bab VI Sosialisasi dan Mekanisme Pelayanan; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 22 Tahun 2018
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Katingan No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Katingan No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Pelaporan Dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan
dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, maka
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara
Penganggaran,
Pelaksanaan
dan
Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi dan
Bantuan Sosial perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tata C ara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggunjawaban Pelaporan dan Monitoring Serta
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2018 Nomor 406) dan Lampirannya, diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tata C ara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggunjawaban Pelaporan dan Monitoring Serta
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2018 Nomor 406) dan Lampirannya, diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan
Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yng dilaksanakan di
Kabupaten Katingan adalah penurunan stunting;
b. Bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak teijadi di
Kabupaten Katingan sehingga dapat menghambat upaya
peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas
sumber daya manus;ia;
c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi
dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama
kehidupan;
d. Bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga
status kesehatan dan gizinya;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan
Bupati Katingan tentang Penurunan Stunting;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PILAR PENURUNAN STUNTING
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
PENDEKATAN;
BAB V
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI;
BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
BAB VII
PENGUATAN KELEMBAGAAN;
BAB VIII
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING;
BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN;
BAB IX
PENGHARGAAN;
BAB XII
PENDANAAN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peründang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 2Z Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pedoman penyusunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
55
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Rsud Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah
bentuk sosial untuk pelayanan kesehatan, alat kesehatan,
bahan habis pakai dan bantuan uang saku untuk petugas
pendampimg bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang
tidak termasuk Kuota Kepersertaan BPJS Kesehatan, dalam
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi
masyarakat miskin;
b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan
Kesehatan Daerah di RSUD Mas Amsyar Kasongan Tahun 2014
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan Rumah
Sakit saat ini sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b
diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEBIJAKAN OPERASIONAL;
BAB III
KEPESERTAAN;
BAB IV
TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN;
BAB V
TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN;
BAB VI
BESARAN TARIF PELAYANAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petun uk Teknis Pengelolaan Dana Program
Jaminan Kesehatan Daerah di RSUD Mas Amsyar Kasongan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 315) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan
penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan
berkesinambungan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5
Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012
Tujuan ditetapkannya peraturan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan
sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun
bagi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas
percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh
pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen
penguasaan/ pemilikan tanah, sarana dan prasarana
yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Katingan
agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
b. Bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan
persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
wilayah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 ; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor .-25/SKB/V/2017,
Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun
2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN;
BAB III
BIAYA DAN BESARAN BIAYA;
BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP;
BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/418
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
di daerah yang terarah dan sistematis yang sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
perlu disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya
digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di
bidang Penanggulangan Kemiskinan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan
tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2018 - 2023.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
STRATEGI;
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
