Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Perda Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun nggaran 2017. Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 perlu adanya beberapa Perbaikan.
UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; Perda Nomor 3 Tahun 2008; Perda Nomor 1 Tahun 2009; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 21 Tahun 2007; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permdagri Nomor 31 Tahun 2016; Permendagri Nomor 71 Tahun 2016; Perda Nomor 55 tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 299) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah. Peran serta para pihak yang terkait dalam mendukung Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif guna motivasi pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH; BAB III PENANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB IV KETENTUAN PERALIHAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 8 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
pedoman pertaggungjawaban dan pendisteribusian bahan bakar
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/353
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertaggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penatausahaan mekanisme pendistribusian dan oertangungjawaban belanja BBM maka perlu dibuat Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan.
Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013;
PASAL I; PASAL II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintahan kabupaten Katingan( Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Rekreasi pada Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi dapat ditinjau kembali untuk paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ada serta peninjauan tarif retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Tarif retribusi Tempat Rekreasi dalam Pasal 38 angka I Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dinilai perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian masyarakat saat ini.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011.
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15), pada Ketentuan Bab III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 38 angka I diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Ketentuan Pasal 38 angka I Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 6 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Katingan No. 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
PERBUP Kab. Katingan No. 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertanggungjawaban Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
pedoman pertaggungjawaban dan pendisteribusian bahan bakar
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/351
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mekanisme pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM, maka perlu dibuatnya Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Katingan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Bupati Katingan Nomor 9.b tahun 2009.
BAB I
kETENTUAN UMUM
BAB II
KENDARAAN DINAS DAN PEMBERIAN BBM;
BAB III
KONDISI FISIK;
BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB V
PELAPORAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 5 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan
persediaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah, maka
perlu adanya Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perbup Katingan Nomor 46 Tahun 2012.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
KLASIFIKASI DAN JENIS BARANG PERSEDIAAN;
BAB V
PEJABAT PENGELOLA PERSEDIAAN;
BAB VI
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN;
BAB VII PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA SKPD;
BAB VIII
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS;
BAB IX
PELAPORAN;
BAB X
PENGHAPUSAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Uang Persediaan Dan Mekanisme Ganti Uang Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6 tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu
menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti
Uang Persediaan (GUP).
bahwa untuk penerbitan dan pengajuan Surat
permintaan Pembayaran uang Persediaan (SPP-
UP) dan
surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Persediaan
(SPP-GUP) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 harus sesuai
dengan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah.
bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2016
tentang Besaran Uang Persediaan, Mekanisme Ganti
Uang dan Tambahan Uang Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
dikarenakan pagu anggaran organisasi Perangkat Daerah
yang diusulkan setiap tahun nilai yang ditetapkan
berbeda untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 100 Tahun
2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162/PMK.05/2013; Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MEKANISME UANG PERSEDIAAN;
BAB III
GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP);
BAEB IV
MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
PERJALANAN DINAS;
BAB V
TAMBAHAN UANG (TU) UANG PERSEDIAAN;
BAB VI
KETENTUAN LAIN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ,Katingan ini maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Besaran uang persediaan, Mekanisme
Ganti Uang dan Tambahan Uang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
pemerintah Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Laboratorium Pengujian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk mendapatkan sertifikat akreditasi,
laboratorium harus memenuhi SNI ISO/IEC L7O25 edisi
termutakhir tentang Persyaratan Umum Kompetensi
Laboratorium Pengujian dan Laboratorirrm Kalibrasi;
bahwa persyaratan manajemen berdasarkan SNI ISO/IEC
77025 : 2OO8 tentang Persyaratan Umum Kompetensi
Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi
bahwa organisasi laboratorium pengujian harus memiliki
personil manajerial dan teknis yang memiliki wewenang
lebih luas. Untuk memenuhi persyaratan tambahan
sebagaimana tercantum dalam L,ampiran I Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2AO9 tentang
Laboratorium Lingkungan. Untuk memperoleh pengakuan sebagai
laboratorium lingkungan, laboratorium w4jib memiliki
sertifikat akreditasi laboratorim pengujian dengan lingkup
parameter kualitas linglungan yang diterbitkan oleh
lembaga akreditasi yang berwenang dan mempunyai
identitas registrasi yang diterbitkarr oleh Menteri Negara
Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahlun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6
Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6
Tahun 2009; Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB LABORATORIUM
PENGUJI.AN DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI;
BAB IV
KEDUDUKAN DAN JABATAN;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini m-ulai berleku maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 33 Tahun 2A75 tentang Organisasi Laboratorium
Pengujian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, bupati/walikota dapat membuat pedoman
teknis kegiatan yang didanai dari dana desa;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Umum
dan Tata Cara Pembagian serta Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGELOLAAN DANA DESA;
BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM KEGLATAN DAN
PENYALURAN DANA DESA;
BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA;
BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB VII
PENGELOLA DANA DESA;
BAB VIII
PENDAMPING DANA DESA;
BAB IX
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD;
BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI;
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASA;
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Dan Pentapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (6)
Bagi Kabupaten/ Kota yang tidak memberikan alokasi
dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau
pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya
disalurkan ke Desa;
b. Bahwa dengan telah dilakukannya perhitungan dan
formulasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2017, perlu diatur dalam suatu
peraturan;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a,
dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 114 Tahun Tahun 2014 ;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB III
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA;
BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB V
PROGRAM KEGIATAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA;
BAB VI
PENGELOLA ALOKASI DANA DESA;
BAB VII
PETUGAS PENDAMPING ALOKASIDANA DESA;
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB IX
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD;
BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI;
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
