Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran DiKabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, perlu adanya percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang mendekatkan pelayanan dengan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan proses pencatatan akta kelahiran
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab III Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; Bab IV Surat Tanggung Jawab Mutlak; Bab V Pembiayaan; Bab VI Sosialisasi dan Mekanisme Pelayanan; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan statüs gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak; b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 ; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 ; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014
Bab I Ketentuan umum ; Bab II Tujuan ; Bab III Paud HI ; Bab IV Standar Penyelenggaraan ; Bab V Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ; Bab VI Kurikulum dan Strategi Pembelajaran ; Bab VII Penamaan Dan Penomoran ; Bab VIII Masa Berlaku Perizinan ; Bab IX Perubahan Penyelenggaraan Paud ; Bab X Evaluasi Dan Sistem Pelaporan ; Bab XI Gugus Paud ; Bab XII Peran Serta Masyarakat ; Bab XIII Penguatan dan Pemberdayaan Mitra ; Bab XIV Bunda Paud ; Bab XV Pengawasan dan Pembinaan ; Bab XVII Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak
ABSTRAK:
bahw a anak merupakan generasi penerus yang
potensial, sehingga harus dilindungi dan
dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh
dan berkembang secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan
pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara
struktural melalui pengaturan, perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya
menjadi nilai budaya masyarakat. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13
(tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun untuk melakukan pekeijaan ringan
sepanjang tidak menganggu perkembangan dan
kesehatan fisik, mental dan sosial
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; ndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan ini dim aksudkan sebagai acuan Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Keija Kabupaten Katingan dalam
menyusun strategis pengintegrasian hak-hak anak dalam
pengembangan KLA tingkat Peraturan Perusahaan melalui
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan
evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pem bangunan
di Kabupaten Katingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahw a dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan
pengelolaan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
sehingga dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Bupati Katingan
Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan
Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata K eija Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016
Nomor 332) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan
Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata K eija Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016
Nomor 332) diubah
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang 13 Tahun 2008
tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji di Kabupaten
Katingan. dalam rangka meningkatkan pembinaan,
pelayanan dan fasilitasi bagi jemaah haji agar dalam
penyelenggaraan haji di Kabupaten Katingan dapat
beijalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat
waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan
pelayanan ibadah haji di daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015
Penyelenggaraan Pelayanan Haji yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
meliputi :
a. Petugas Haji Daerah; dan
b. Pelayanan Transportasi Jamaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi
dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan Segala komponen
pendukung lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2035
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah kebijakan pem bangunan
kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif,
terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan
masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pem bangunan
Kependudukan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor 27 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan
pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar
efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap
peningkatan kesej ahteraan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 66 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya
penyelenggaraan pengelolaan urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sehingga dirasa perlu untuk merevisi
Peraturan Bupati Katingan Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keija Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan
Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 328) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan
Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 328) diubah
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional,
pengaduan masyarakat yang mengandung
kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan
masukan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan dalam melaksanakan tugas-tugas umtlrn
pemerintahan,
terutama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016
Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat m eliputi:
a. Penyalahgunaan wewenang;
b. Hambatan daiam pelayanan masyarakat;
c. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
d. Pelanggaran disiplin pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Se-Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan
oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Untuk memberikan kepastian hukum kepada
desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa
dengan desa lainnya di Kecamatan Marikit Kabupaten
Katingan perlu dilakukan penetapan dan penegasan
batas desa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa se Kecamatan Marikit yang terdiri
dari 18 (delapan belas desa) sebagai berikut:
1. Desa Batu Panahan.
2. Desa Sabaung.
3. Desa Tumbang Tabulus.
4. Desa Tumbang Tundu.
5. Desa Rangan Tangko.
6. Desa Tumbang Lambi.
7. Desa Tumbang Malawan.
8. Desa Tumbang Taei.
9. Desa Tumbang Bemban.
10. Desa Rangan Burih.
11. Desa Tumbang Dakei.
12. Desa Tumbang Pahanei.
13. Desa Tumbang Hiran.
14. Desa Rangan Surai.
15. Desa Kuluk Leleng.
16. Desa Buntut Leleng.
17. Desa Tumbang Paku.
18. Desa Tumbang Mandurei.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan tentang Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017; Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:
1. Pendapatan;
2. Belanja; dan
3. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
