Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran
2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2016; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
37/PMK.07/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
112/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/Tahun
2016
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
1. Pendapatan;
2. Belanja; dan
3. Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Menerima Aspirasi Masyarakat Melalui E-Aspirasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta
merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu
upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
MANFAAT DAN KEGUNAAN PEMBANGUNAN WEBSITE;
BAB IV
JENIS-JENIS WEBSITE;
BAB V
MANFAAT DAN FUNGSI MENGGUNAKAN INTERNET;
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI;
BAB VII
VERIFIKASI DAN TINDAK LANJUT;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan
penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan
berkesinambungan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5
Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012
Tujuan ditetapkannya peraturan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan
sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun
bagi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggung-j awabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
b. bahwa aplikasi e-Planning merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penggunaan Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. pengolahan aplikasi e-planning;
b. tahapan dan mekanisme pengusulan kegiatan;
c. penanggungjawab dan pemegang sektor;
d. pendampingan seleksi pendalaman; dan
e. pengendalian evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penutupan/Pembebasan Lokalisasi Prostitusi KM. 19 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir dan Lokalisasi Bukti Tenjek Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam mewujudkan Semboyan Kabupaten Katingan Penyang Hinje Simpei maka perlu disertai dengan upaya memberantas penyakit masyarakat diantaranya pelacuran (prostitusi); b. bahwa adanya lokalisasi prostitusi dan tempat-tempat berupa karaoke yang sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral di masyarakat Kabupaten Katingan menumbulkan dampak kerawanan sosial dan tindak kejahatan lainnya serta berpengaruh negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat disekitar lokalisasi prostitusi maupun Kabupaten Katingan pada umumnya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Katingan Nomor 86 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Larangan; Bab III Tahap Penutupan Lokalisasi; Bab IV Penutupan Tempat Lokalisasi Prostitusi; Bab V Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat; Bab VI Rehabilitasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Laporan Hasil Pemeriksaan Sidang, Penilaian Kembali, Pembebanan, Pelunasan dan Pembebasan Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Majelis TP-TGR Kabupaten Katingan, perlu untuk membuat sebuah panduan berupa Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk menjalankan tugas dan fungsinya
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Badan Pemeriksan Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Bab I Ketentuan umum; Bab II Tugas-Tugas Majelis Pertimbangan; Bab III Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah; Bab VI Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin pengamanan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, maka perlu dilakukan pengaturan penyelesaian kerugian negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
a. pengungkapan kerugian negara;
b. penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara;
c. penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
d. penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga; dan
e. kadaluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 47 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
ahw a dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah m aka perlu adanya
Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Katingan oleh BPK-RI Nomor
22.B/XIX.PAL/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 yaitu
perlu melakukan revisi atas Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Katingan,
karena
terdapat
ketidaksingkronan antar pasal, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian dan perubahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun
2018; Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
KLARIFIKASI DAN JENIS BARANG PERSEDIAAN;
BAB V
PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN;
BAB VI
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN;
BAB VII
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH;
BAB VIII
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS;
BAB IX
PELAPORAN BARANG PERSEDIAAN;
BAB X
PENGHAPUSAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, m aka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Persediaan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam Desa. Pengelolaan sumber daya alam yang
berdasarkan pada prinsip keberlanjutan,
keterpaduan, demokratis, berkeadilan
juga
merupakan komitmen global dan tuntutan
reformasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pem erintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan
Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ;
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ;
BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA;
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini m ulai berlaku, m aka Peraturan yang
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi
tepat guna dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam
rangka memudahkan koordinasi
penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan teknis
pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar perlu dibentuk
Koordinator Wilayah Kecamatan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB III
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN;
BAB IV
KEPEGAWAIAN;
BAB V
PEMBIAYAAN;
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
