Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan pemberdayaan Tenaga ketja Mandiri, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar dan arah bagi semua unsur yang terIibat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat;
Undang-Undang Nomor13Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, . Keputusan Menteri KetenagakeIjaan Nomor 324 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 93 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. PENDAHULUAN
2. MEKANISME USULAN KEGIATAN
3. MEKANISME PENCAIRAN DANA
4. PENGENDALIAN
5. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
17
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
2022
Hari
Raya
Pensiunan,
dan
Gaji
Ketiga
Penerima
2022,
perlu
menetapkan
Tunjangan
Hari
Raya
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
Undang-Undang
Indonesia
Tahun
Undang-Undang
1945,
Nomor
38
Tahun
2003,
Undang-Undang
Daerah
Nomor
23
Tahun
2014,
Peraturan
Pemerintah
Nomor
12
Tahun
2019,
Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
2022, Peraturan
Pemerintah
Nomor
80
Tahun
2015, Peraturan
Menteri Dalam
Negeri
Nomor 77
Tahun 2020, Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 4
Tahun 2021, eraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 58
Tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022, Pemerintah
memberikan
Tunjangan
Hari
Raya
dan
Gaji
Ketiga
Tahun 2022
kepada Aparatur
Negara
sebagai wujud
penghargaan
pengabdian
kepada
bangsa
dan
negara
dengan
memperhatikan
kemampuan
keuangan
daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tabun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. AZAS DAN TUJUAN
3. BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5. PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAl
6. KETENTUAN TAMBAHAN
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
29 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemkab. Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set).
UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 96 Tahun 2012, PP No. 79 Tahun 2005, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPAN No. PER/01/M.PAN/01/2007, PermenPANRB No. 10 Tahun 2011, PermenPANRB No. 39 Tahun 2012, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Nilai Budaya kerja
3. Pengembangan Budaya kerja
4. Tim Budaya kerja
5. Pelaporan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 22 Tahun 2017
Standar operasional prosedur pelayanan hibah dan bantuan sosial
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat ahun 2017 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial
Bab III Tata Kerja
Bab IV Sarana dan Prasarana
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Penjabat Wali Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa Penjabat WaHNagari Persiapan yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang undangan melaksanakan tugas tambahan dan tugas pokok yang bersangkutan dalam lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk memberikan tunjangan kepada Penjabat Wall Nagari Persiapan yang pembayarannya dibebankan pada APB Nagari;
bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Penjabat Wall Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman Barat;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TUNJANGAN PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN
4. KETENTUAN PERALIHAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf d angka 15
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pa.saman Barat Nomor 1
Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan
.bahwa Dinas Pekeljaan umum dan Penataan Ruang
adalah tipe B;
bahwa untuk mewujudkan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, diperlukan penataan kembali susunan perangkat daerah yang merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. TUGAS DAN FUNGSI
4. BIDANG TUGAS
5. TATA KERJA
6. KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, perlu disusun
suatu mekanisme koordinasi kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahan Nomor Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016,
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, sebagai pedoman koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemkab. Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai tiga sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemkab. Pasbar
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2015, Perpres No. 54 Tahun 2018, PermenPANRB No. 49 Tahun 2011, PermenPANRB No. 52 Tahun 2014, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perbup Pasbar No. 109 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pencanangan pembangunan ZI
3. Proses Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
4. Tim penilai Internal
5. Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan Perangkat daerah Berprediket menuju WBK
6. Persyaratan Pengajuan ZI menuju WBK
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Pembiayaan
9. Evaluasi dan Pelaporan
10 Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemda Kab. Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 tahun 2019, Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi, untuk pengamanan informasi, untuk itu perlu adanya pedoman pelaksanaan pengamanan informasi
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 53 tahun 2017, Peraturan Badan siber dan Sandi Negara no. 10 Tahun 2019, Perbup No. 115 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
3. Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Kabupaten
4. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan
5. Pembinaan dan Pengawasan teknis
6. Pendanaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
11 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
