Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Nagari yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disesuaikan dengan
anggaran;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang yang mengatur standar satuan harga di Nagari;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun 2018, Tahun 2019); Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2020
Standar Satuan Harga Pemerintah Nagari terdiri dari: a. Standar harga satuan belanja pegawai; b. Standar harga satuan barang dan jasa; c. Standar harga satuan belanja modal; dan
d. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014, Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 21 tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun 2018
Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran
2023, meliputi: a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dengan
kewenangan nagari, RKP Nagari dan kebijakan
prioritas penggunaan DD; Prioritas penggunaan DD dan ADN; Prinsip penyusunan APB Nagari; Kebijakan penyusunan APB Nagari; Teknis penyusunan APB Nagari; Klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatan
Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dana nagari. h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Baru Hasil Pemekaran
i. Kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab di Kabupaten Pasaman Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomotr Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud hurufa, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan atau antar rincian obyek belanja berdasarkan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan melalui perubahan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2022
Uraian tentang perubahan penjabaran APBDkabupaten Pasaman Barat, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat
ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
463 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pasaman Barat No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran alokasi tentang Dana Nagari
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2023
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Pasaman Barat No. 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022,
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
