Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya partai politik, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 5 Tahun 2009; Permendagri No 6 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum, Penghitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2017.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI TENAGA PENDIDIKAN DAN PEGAWAI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan produktivitas kerja bagi pegawai tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan pada daerah tertinggal dan terisolir di lingkungan pemerintah kabupaten pasaman barat dan berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
UU No 38 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 2010; PP No 78 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2016; Perda Kab Pasaman Barat No 21 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum, Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Ketentuan Lain-Lain, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 45 Tahun 2017
petunjuk teknis pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah pasaman barat
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat ahun 2017 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD Pasaman Barat;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, maka PERLU MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang petunjuk pengelolaan keuangan BLUD RSUD Pasaman Barat;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Keuangan RSUD
Bab III Pembinaan dan Pengawasan
Bab IV Remunerasi
Bab V Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab VI Ketentuan Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 22 Tahun 2017
Standar operasional prosedur pelayanan hibah dan bantuan sosial
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat ahun 2017 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial
Bab III Tata Kerja
Bab IV Sarana dan Prasarana
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat ahun 2017 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
11. Peratuan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
12. Peraturan Pemeirntah Nomor 60 Tahun 2014
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 20121
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
20. Peraturan Daerah propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Nagari
Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari
Bab IV Asas Umum dan Struktur ABNagari
Bab V Penyusunan Rancangan APBNagari
Bab VI Penetapan APBNagari
Bab VII Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBNagari
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2016
70
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 17 Tahun 2017
penambahan alat baru dan penyesuaian tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat ahun 2017 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Alat Baru dan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian alat-alat berat ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan jenis peralatan;
b. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah mengatur besarnya tarif Retribusi pemakaiaan alat-alat berat sebagai sewa wajib pemakaian peralatan per hari;
c. bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk mervisi penyesuaian tarif yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penyesuaian tarif Pemakaian Kekayaan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2014
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama Objek dan Subjek Retribusi
Bab III Jenis dan Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah
Bab IV Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bab V Pemakaian Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Laboratorium
Bab VI Sanksi Administrasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 15 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pasaman Barat No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2016
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016
Peraturan ini berisi Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017, yang meliputi:
a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Nagari dengan kebijakan Pemerintah Daerah
b. Prinsip penyusunan APB Nagari
c. Kebijakan penyusunan APB Nagari
d. Teknis penyusunan APB Nagari; dan
3. hal-hal khusus lainnya;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tak Terduga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pertanggung jawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Daerah, perlu menyusun Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut;
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Batasan Penggunaan
Bab III Penganggaran
Bab IV Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab V Laporan Pertanggungjawaban
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2012
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 10 Tahun 2017
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah, dan bantuan sosial, agar dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur pengelolaan pemberian hibah, dan bantuan sosial di Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Hibah
Bab IV Belanja Bantuan Sosial
Bab V Monitoring dan Evaluasi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
57
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2017
perubahan tarif retribusi penginapan/mess pemda di air bangis
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Penginapan/Mess Pemda di Air Bangis
ABSTRAK:
a. bahwa fasilitas yang ada di Mess Pemda Air Bangis telah dilengkapi dengan Televisi, AC dan Karpet sesuai dengan standar penginapan untuk daerah wisata;
b. bahwa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sarana yang ada perlu adanya penyesuaian tarif Mess Pemda;
c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, menyebutkan tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vilaa dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali;
d. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha menyebutkan penetapan perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif retribusi, penginapan/mess di Air Bangis.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
9. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2012
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut;
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Besaran Tarif Retribusi Penginapan/Mess Pemda di Air Bangis
Bab III Tata Cara Pembayaran Retribusi Penginapan/Mess di Air Bangis
Bab IV Bentuk, Isi, Ukuran Buku dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
