Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 193 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 117 Tahun 2019

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturi dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUP NO 117 TH 2019.pdf

Abstrak

Pertanian dan Peternakan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 117, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 117

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturi dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, .bahwa "UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas" dan funsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari dinas dan badan yang dibentuknya UPTD berdasarkan Peraturan Menteri ini bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Tipe A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan Kabupaten Pasaman Barat.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURI DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS 3. SUSUNAN ORGANISASI 4. KEPEGAWAlAN DAN JABATAN 5. TATA KERJA 6. PEMBIAYAAN 7. KETENTUAN LAIN-LAIN 8. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 244 Tahun 2018

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

APBD Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup No. 244 tahun 2018.pdf

Abstrak

strategi penanggunalangan kemiskinan daerah kabupaten pasaman barat tahun 2016-2021

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 244, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 244

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu diatur langkah-langkah kebijakan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggunalangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Pada Peraturan ini membahas mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pasaman Barat berfungsi: a. sebagai pedoman dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat bagi seluruh pelaku penanggunalangan kemiskinan; b. sebagai arah pokok-pokok kebijakan makro dan pokok-pokok kebijakan mikro (pelayanan dan pembiayaan) dalam rangka penanggulangan kemiskinan; c. meningkatkan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan mengenai sinergi peran, pendanaan dan sistem penyampaian masing-masing pelaku penanggulangan kemiskinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2015
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16a Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Pemberrdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat

Ketenagakerjaan

Download :
PERBUP NOMOR 16.a TAHUN 2020.pdf

Abstrak

tenaga kerja

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16a, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 16a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberrdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar dan arah bagi semua unsur yang terlibat
UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Kepmenaker No. 324 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016, Perbup Pasbar No. 93 Tahun 2016
Sistematika perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Mekanisme Kegiatan 3. Mekanisme Pencairan Dana 4. Mekanisme Pengujian dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha 5. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 6. Sumber Anggaran 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
6 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT