Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Jumlah SPP Uang Persediaan dan SPP Ganti Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Batas Jumlah SPP Uang Persediaan, dan SPP Ganti Uang Persediaan; b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah SPP Uang Persediaan Dan SPP Ganti Uang Persediaan Pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 28 Tahun 1999; 2. UU No. 17 Tahun 2003; 3. UU No. 1 Tahun 2004; 4. UU No. 25 Tahun 2004; 5. UU No. 52 Tahun 2008; 6. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 7. PP No. 55 Tahun 2005; 8. PP No. 12 Tahun 2019; 9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 10. Perda Kab. Sabu Raijua No. 6 Tahun 2011; 11. Perda Kab. Sabu Raijua No. 7 Tahun 2016; 12. Perda Kab. Sabu Raijua No. 5 Tahun 2019; 13. Perbup Sabu Raijua No. 28 Tahun 2016; 14. Perbup Sabu Raijua No. 30 Tahun 2016; 15. Perbup Sabu Raijua No. 28 Tahun 2019; 16. Perbup Sabu Raijua No. 29 Tahun 2019; 17. Perbup Sabu Raijua No. 30 Tahun 2019; 18. Perbup Sabu Raijua No. 32 Tahun 2019; 19. Perbup Sabu Raijua No. 38 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Tatacara Pemberian; III. Pertanggungjawaban; IV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
5 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka perlu membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021.
Dasar hukum perbup ini adalah: 1. UU No. 17 Tahun 2003; 2. UU No. 25 Tahun 2004; 3. UU No. 33 Tahun 2004; 4. UU No. 17 Tahun 2007; 5. UU No. 52 Tahun 2008; 6. UU No. 23 Tahun 2014; 7. PP No. 8 Tahun 2008; 8. PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; 9. PP No. 12 Tahun 2019; 10. PP No. 13 Tahun 2019; 11. Permendagri No. 86 Tahun 2017; 12. Permendagri No. 70 Tahun 2019; 13. Permendagri No. 90 Tahun 2019; 14. Permendagri No. 40 Tahun 2020; 15. Perda Kab. Sabu Raijua No. 3 Tahun 2011; 16. Perda Kab. Sabu Raijua No. 4 Tahun 2011; 17. Perda Kab. Sabu Raijua No. 4 Tahun 2016; 18. Perda Kab. Sabu Raijua No. 7 Tahun 2016.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; dan III. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji dan Tunjangan
Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum perbup ini adalah: 1. UU No. 17 Tahun 2003; 2. UU No. 1 Tahun 2004; 3. UU No. 33 Tahun 2004; 4. UU No. 52 Tahun 2008; 5. UU No. 5 Tahun 2014; 6. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 7. PP No. 12 Tahun 2019; 8. PP No. 44 Tahun 2020; 9. Permendagri No. 33 Tahun 2019; 10. Perda Kab. Sabu Raijua No. 6 Tahun 2011; 11. Perda Kab. Sabu Raijua No. 5 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; III. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; IV. Pendanaan; dan V. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 52 Tahun 2008; 2. UU No. 6 Tahun 2014; 3. UU No. 20 Tahun 2019; 4. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; 5. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; 6. Perpres No. 78 Tahun 2019; 7. Permendagri No. 20 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019; 9. PMK No. 61/PMK.07/2019; 10. PMK No. 205/PMK.07/2019; 11. Perda Kab. Sabu Raijua No. 7 Tahun 2016; 12. Perda Kab. Sabu Raijua No. 5 Tahun 2019; 13. Peraturan Bupati Sabu Raijua No. 30 Tahun 2019; 14. Peraturan Bupati Sabu Raijua No. 38 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Penetapan Rincian Dana Desa; III. Penyaluran Dana Desa; IV. Penggunaan Dana Desa; V. Pemantauan dan Evaluasi; VI. Sanksi; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
14 halaman; 60 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 52 Tahun 2008; 2. UU No. 6 Tahun 2014; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; 5. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; 6. Permendagri No. 114 Tahun 2014; 7. Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Pedoman Penyusunan APB Desa; dan III. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2020.
4 halaman; 39 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sabu Raijua
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sabu Raijua.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 4 Tahun 1984; 2. UU No. 24 Tahun 2007; 3. UU No. 52 Tahun 2008; 4. UU No. 36 Tahun 2009; 5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 6. UU No. 6 Tahun 2018; 7. PP No. 12 Tahun 2017; 8. PP No. 12 Tahun 2019; 9. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020; 10. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2020; 12. Perda Kab. Sabu Raijua No. 7 Tahun 2016; 13. Perda Kab. Sabu Raijua No. 5 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pelaksanaan; V. Monitoring dan Evaluasi; VI. Sanksi; VII. Sosialisasi dan Partisipasi; VIII. Pendanaan; dan IX. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya, maka perlu diberikan tambahan penghasilan; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 17 Tahun 2003; 2. UU No. 1 Tahun 2004; 3. UU No. 52 Tahun 2008; 4. UU No. 5 Tahun 2014; 5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 6. PP No. 12 Tahun 2019; 7. Permendagri No. 5 Tahun 1997; 8. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 9. Permendagri No. 33 Tahun 2019; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061-5449 Tahun 2019; 11. Perda Kab. Sabu Raijua No. 6 Tahun 2011; 12. Perda Kab. Sabu Raijua No. 5 Tahun 2019; 13. Perbup Sabu Raijua No. 38 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Pemberian TPP; IV. Pengurangan Pembayaran TPP; V. Penanggungjawab TPP; VI. Tata Cara Pembayaran TPP; VII. Perhitungan Kehadiran; VIII. Ketentuan Lain-lain; dan IX. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
11 halaman; 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kab. Sabu Raijua perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Sabu Raijua.
Dasar hukum peraturan ini: 1. UU No. 28 Tahun 1999; 2. UU No. 17 Tahun 2003; 3. UU No. 1 Tahun 2004; 4. UU No. 15 Tahun 2004; 5. UU No. 52 Tahun 2008; 6. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 7. PP No. 60 Tahun 2008; 8. PP No. 12 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Penilaian Risiko; IV. Dokumen Penilaian Risiko; V. Pelaksanaan; VI. Pengawasan dan Pembinaan; VII. Pembiayaan; dan VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
6 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Bagian Basil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 52 Tahun 2008; 2. UU No. 6 Tahun 2014; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; 5. Perda Kab. Sabu Raijua No. 5 Tahun 2019; 6. Perbup Sabu Raijua No. 38 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Pengalokasian, Besaran dan Penyaluran; III. Pelaporan dan Evaluasi; IV. Pembinaan dan Pengawasan; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
7 halaman; 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar hukum perbup ini adalah: 1. UU No. 52 Tahun 2008; 2. UU No. 6 Tahun 2014; 3. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; 4. Permendagri No. 20 Tahun 2018; 5. PMK No. 205/PMK.07/2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK No. 50/PMK.07/2020; 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019; 7. Perda Kab. Sabu Raijua No. 5 Tahun 2019; dan 8. Perbup Sabu Raijua No. 38 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbup Sabu Raijua No. 16 Tahun 2020.
Perbup ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Tata Nilai Pengadaan; IV. Ruang Lingkup Pengadaan; V. Para Pihak; VI. Perencanaan Pengadaan; VII. Persiapan Pengadaan; VIII. Pelaksanaan Pengadaan; IX. Pembayaran Prestasi Kerja, X. Keadaan Kahar; XI. Pemutusan Surat Perjanjian; XII. Sanksi; XIII. Penyelesaian Perselisihan; XIV. Pelaporan dan Serah Terima; XV. Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik; XVI. Ketentuan Lain-Lain; dan XVII. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
19 halaman; 9 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
