Pencarian Peraturan

PERBUP NO. 29 TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2018/No. 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5286); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 Nomor 76).
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
192 Halaman beserta lampiran

pajak dan retribusi daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9, TLD NO. 80

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, khusus mengenai golongan minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
10 halaman

PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010, Pasal 35 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna; Nomor 20 Tahun 2O1O, Pasal 35 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifrtas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna; b. bahwa teknologi tepat guna merupakan teknologi yang sederhana dan dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat, memberikan nilai tambah berkelanjutan dari aspek ekonomi dan lingkungan; sederhana dan dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat, memberikan nilai tambah berkelanjutan dari aspek ekonomi dan lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO2 tentang Sistem 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Negara Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlun 2OO2 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undarg-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 61, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1Ol, Tambahan Lembaran Negara Republik 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Indonesia Nomor 4874); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 Tentang Desa 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Republik Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan penelitian dan Pengembangan oleh perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4497); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP DAN SASARAN BAB IV MEKANISME BAB V PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAB VI LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAB VII PEMBINAAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PENDANAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
NOMOR 14 TAHUN 2018
14 Halaman

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2011/NO.20, TLD NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana khususnya tempat rekreasi dan olah raga memerlukan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah demi terwujudnya kemandirian daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
Dasar Hukum:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 8 Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 9 . Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja 3 4 1 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara 1 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
18 halaman

kependudukan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7, TLD NO.79

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi penduduk; b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pelaksanaan Pasal 79A yang mengamanatkan semua pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya, termasuk sanksi administratif;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L992 tentang Keimigrasian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6 halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, http://jdih.torajautarakab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat; berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor AJ.402/10/18/DJPD /2017 Tanggal 1 4 Agustus 2017 tentang Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor bahwa Kartu Uji dan tanda lulus uji dikenakan biaya yang disetorkan ke kas Negara sebagai jenis tarif Penerimaan Negara bukan pajak; berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan L,alu Lintas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perubahaan Status bentuk dan status fungsi kendaraan Wilayah Pemungutan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
7

PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. b. c. 1. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouernance) melalui pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya pertanggungiawaban keuangan yang bersifat mengikat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun L994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20OO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 ter:tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 3 4 5 6 8 2 Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 101' Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 4874); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahlulr 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O9O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l"ayanan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahrn 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (lrmbaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138' Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor I lO, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20OS tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 4 Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45O); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan StAndar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor A2s); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 11 Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tora-la Utara Nomor 3); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2OLS tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 5 Menetapkan 2016 Nomor 15); 32. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2Ol5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 36);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 20t6. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tora-ia Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Umsan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. T.Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mangatur dan mengurus 6 Pasal 2 (1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; d. laporan Operasinal; e. laporan perubahan ekuitas; f. laporan perubahan Saldo Anggaran l,ebih (SAL); dan g. catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah. Pasal 3 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 20 16 sebagai berikut: a. pendapatan b. belanja 7 Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 9. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencara keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 3 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 20 16 sebagai berikut: a. pendapatan b. belanja 7 Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 9. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencara keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Rp 873.277.459.288,95 Rp 882.261.499.O73,30 surplus/ (defisit) c. pembiayaan 1. Penerimaan 2. Pengeluaran pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp (8.984.039.784,35) Rp Rp Rp Rp 20.873.692.642,2s 1.500.000.000,00 t9.373.692.642 25 10.389.652.857,90 Pasal 4 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut : a. selisih arlggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp9O.781.69 5.272,05l. dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pendapatan Rp 964.059.154.561,00 setelah perubahan 2. realisasi selisihlebih/(kurang) Rp (90.781.695.272,051 b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp99. 67 1 . 34 8. 129,7 Ol dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran belanja setelah Rp 981.932.847.203,00 perubahan 2. realisasi Rp 882.261.499.O73,3O selisih lebih / (kurang) Rp (99.671.348.L29,7O1 c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/delisit sejumlah Rp8.984.O39.784,35 dengan rincian sebagai berikut: 1. surplus/delisitsetelah Rp (17.873.692.642,001 perubahan 2. realisasi Rp { 8.984.039.784,35) selisih lebih/(kurang) Rp 8.889.652.857,65 d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah RpO,25 dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran penerimaan Rp 2O.a73.692.642,OO pembiayaan setelah perubahan 2. realisasi Rp 20.873.692.642,25 selisih lebih / (kurang) Rp O,25 e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rpl.5OO.OO0.OOO,O0) dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pengeluaran Rp 3.0OO.OOO.0OO,O0 pembiayaan setelah perubahan 2. realisasi Rp selisih lebih / (kurang) Rp (1.500.000.000,00) f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.5O0.OOO.0O,25 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan Rp 17.873.692.642,00 netto setelah perubahan 2. realisasi Rp Rp 873.277.459.288 95 1.500.000.000 oo 8 19.373.692.642 25 selisih lebih / (kurang) Rp 1.50O.0O0.OO0,25 Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll b per 3l Desember Tahun 2016 sebagai berikut: huruf a b c jumlah aset jumlah kewajiban jumlah ekuitas dana a. Pendapatan-LO b. Beban c. Surplus/ Defrsit dari operasi a. Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit-LO Pasal 6 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. saldo kas awal l Januari Rp Tahun 2O16 b. arus kas dari aktifitas Rp operasr c. arus kas dari aktilitas Rp investasi aset non keuangan d. arus kas dari aktifrtas Rp pembiayaan e. arus kas dari aktifitas non Rp zrnggaran f. saldo kas akhir per 31 Rp Desember Tahun 2O 16 19.OO5.332.031,25 200.358.40 i.725,95 1207.462.233.258,30) (1.500.000.o00,00) 16.885.917,00 r1.367.432.t56,72 Pasal 7 I"aporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: Rp Rp Rp 447.534.775.595,63 903.370.570.479 57 (ss.83s.794.883,94) Pasal 8 Laporan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll hunrf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: Rp Rp 985.954.220.225,2t r43.142.692.466,42 9 Rp 1.135.321.574.874,4I Rp 47.593.224.998,65 Rp L.O47.724.349.875,76 c. Koreksi nilai persediaan d. Selisih Revaluasi asset tetap e. Koreksi ekuitas lainnya f. Ekuitas akhir a. Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 8,00 00,00 (4I .4O8.562.823 ,871 r.o87.728.349.875,76 Rp Rp Rp Rp Pasal 9 Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2O16 sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lrbih Awal Rp 20.873.692.642,25 b. Penggunaan SaI sebagai penerimaan pembiayaan Rp 20.873.692.642,25 tahun berjalan c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 10.389.557.243,90 d. Saldo anggaran lebih akhir Rp 10.389.652.857,90 Pasal 10 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif at€.s pospos laporan keuangan. Pasal 11 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pe merintahan Lampiran I.3 10 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 l,ampiran I. 10 l,ampiran I.1 1 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. l,ampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII b. ikhtisar laporan daerah / perusahaan merupakan bagian Daerah ini. daerah, organisasi, progran dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaaan modal (investasi) daera.l.; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun €rnggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Neraca; Laporan arus kas; Laporan operasinal; Laporan ekuitas; Laporan saldo anggaran lebih; dan Catatan atas laporan keuangan. keuangan badan usaha milik tercantum dalam Lampiran VI dan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pasal 12 l,ampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2 ) terdiri dari: a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Man merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini; dan Ketentuan lebih pertanggungiawaban Pasal 13 lanjut pelaksanaan mengenai APBD sebagai penjabaran nnclan 11 pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O16 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
13

SISTEM PENGADAAN SECAra elektronik LINGKUNGAN PEMERINTAH KABupaten toraja UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2013/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONlK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunlang pe n velenggzlraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaral(atzrrt, Irtaka pcrllt adanya pelayanan untuk pengadaan barang/jasa secirra clektronik; b. bahwa untuk menjamin kelzrncaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka dipandang perlu untuk mengimplementasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik cli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentarg Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, 'l'ambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 'i'ahun '2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, 'lambahan Lembaran Negara Nomor 432 1) ; 4. Undang - Undang Nomor' 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran i\iegara Repubiik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nonror' 33 Tahurt 2004 Lerrlarrg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Eiektronik (l,emba,-an liegara Republik Indonesia, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7. Unclang-Undang Nomor l.l 'l'alrrrrr 2008 tcltar.rg l(eterbukaan lnformasi Publil< (Lembaran N(.garir Ilr'publil< [ndonesia Nomor 58, Tambahan [,embaran Negara lleplrl>lili lntlonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 28 'l'ah rrrr 2008 tentzrng Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di I'rovinsi Sularvesi Selatan (LemLraran Negara Republik Indonesia 'l'ahr-rr-r 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik lncloncsia Nomor 4874); 9. Undang-Undang Nomor 12 'l'ahLrn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'lahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahur-r 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerinterh ; 14. Keputusan Presiden Nomor 9 'lahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telemeatikan lndonesia: 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas i)eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang l)edoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasr dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Deu'an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7).
PERATURAN ELEI(TRONIK UTARA. BUPATI TENTANC SISl'I'M PENCADAAN SECARA DI LINGKUNGAN I'EMIiIIIN'I'AH I(ABUPATEN TORAJA BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sel:agai unsur penyelenggara pemerinrah dzLerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara 4. e-Procurement adaiah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis ueb/ intemet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalr-Li pelelangan umum secara elektronik. 5. Layanan Pengadaan Secara Elektrorrik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang mt:mfasilitasi Unit Layalan Pengadaan/ Panitia Pengadaan parla l)roses pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik. 6. LPSE lain adaiah LPSE di luar l)emcrintah l(abupaten Toraja Utara. 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lcmbaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukar-r pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/j asa penrerintah. B. Direktorat e-Procurement LKPP aclalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monitoring, Evalurrsi dan Pengernbangan Sistem lnformasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 9. Sistem Pengadaan Secara Eiektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan clatabase eProcurement yang dikembangkan oleh Direktorat eProcurement LKPP untuk digunakar-r pada implementasi LPSE. 10. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang dianggkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilili pckerjaan 1'ang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan bar :rng7'jasa. 1 1. Pengguna Anggaran selanjutr-r-va rlisingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggLrrriliLn anggalan l(emnterian / Lenrbaga/ Satuan Kerja Perarrgkzrt [)rLerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain I'cng|,urrrr AI'jBN/r\l'B[). 12. Kuasa Pengguna Anggaran, sclan.jutrrra disingliat l(PA adalah pejabat yang ditunjuk olch l'cr)gguna Anggaran r,rntuk menggunakan anggaran Lem baga/ Satr-ran licrja Perangkat Daerah. 13. Unit Layanan Pengadaan selanjutnl,a disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D lI yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 14. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa. 16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /j asa konsultasi/jasa lainnya. 17. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement18. User ID adalah nama atau pengena) unil< sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk bcroperasi di dalam SPSE. \9. Passutord ada-iah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverilll<asi Usr:r ID kepada SPSE. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD I)AN TUJUAN Bagian Kesatu Ruang Lingl<up Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pclaksanaant e-Procurentent tli [ingkungan Pemenntah Daerah. Bagian Ked r-ra Maksud dern Tujuan Pasal 3 ( 1) Maksud Peraturan Bupati ini zrdalah sebagai penerapan sistem e-ProcurenretLt d i rvillr_vah daerah (2) 'lujuan Peraturan Bupati irri rrtlalith unLLll( elisiensi, efektrvitas. tran sl)i r rar . si. pt'r'sairrgirrr akuntabilitas dalam pelerlisirna,rrr pt'ngarlaan pemerintah. dasar untuk rrr eningkatkar-r sehat, dan barang/jasa BAIJ ]II ETIKA e-PROCU ll Lt',l ENT Pasal 4 ( 1) Setiap orang yang terkait dengarr pclal<sanaan e Procurement wajib mentaati etika dan l<eterrtuan peratul'an perundangundangan di bidang pengadaan barang/3asa pemerintah. (2) Daiam melaksanakan e-Procurement, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyaiahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan pa-ssutord; dan b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang : a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement; dan b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curarlS dalam sistem e-Proc1fiement. BAB IV PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E.PROCURENIENT Pasal 5 (1) Para pihak yang terlibat dalam e-Proatrement, terdiri dari : a. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejatrat Pelaksana Kegiatan ( PPK ); b. U LP/ PanitiaPengadaan/ Pejabat Pengadaan; c. Penyedia Barang/Jasa; d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil l)ekerjaan; dan e. LPSE. BAB V TATA CARA PELAKSANAAN C PROCUREMENT Bagian Kesatu Standar Prosedur Operasional Sistem Per-rgadaan Secara Elektronik Pasal 7 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dal:rm Pasal 6 a"vat (1) men)'usun dan melaksanakan Standar [)roscdur Operasronal untuk menjamin keberlangsungan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup : a. registrasi dan verifikasi Penggr,Lna SPSE; b. layanan Pengguna SPSE; c. penanganan masalah (error handling); d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup). (21 Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, dan etika e-Procurement. Pasal 6 (1) LPSE sebagaimana dimaksucl dalirm Pasal 5 a-vat (1) huruf e bertugas mengelola sistem e l,roctrernent di lingkungan Pemerintah Daerah dan mempuny:ri ftu.tgsi : a. penyusunan program kegiatan pt:rtrlelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah I(a l> rrpzr r t'n 'l olaja Urtrra; b. pelaksanaan pelalihan f truthurtq l<t'pacl:r I);r n itia/ Pejabat Pengadaan/ULP dan Pen_verlia I iarirrrg/Jasa ur)rul( menguasai sistem e-Procu rement; c. pelaksanaan pelayanan kepacliL I'rLnitia/Pe1:rbat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jzrsa rli masing-masing wilayah kerj anya; d. sebagai media penyedia informasi dan konsultas\ | helpdesk I yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan der-rgan sistem e-Procurement; e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan eva-luasi; f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; g. pelaksaraan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas; dan h. pelaksanaan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksurd pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagizrn l(cr I r ra Registrasi dan Venfiliasi I'cngguna SPSD Pasal 8 (1) Substansi Standar Prosedur Opclzrsional registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wa.1ib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut : a. bagi penyedia barang/jasa. 1 . meiakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; 2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri dokumen penunjalg dan menunjukkal dokumen asli yang terdiri dari : a) KTP direktur/pemilik perusahaan/ pejabat yang berwenang di perusahaan; b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha /penanggung jawab bagi perusahaan perorangan atau perorangan bagi penyeciia barang/jasa perorangan: dan d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing. b. bagi pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan surat tugas asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputLrsal dari instansi masingmasing. (2) Verifikasi kepada penyedia btrrang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran peiaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan User lD dan Passutord sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan U saha/ Perusahaan Perseroan atau Perorangan. (3) LPSE tidak perlu menambahkan persya.ratan registrasi selain yang diatur sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (1). (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kua.lifikasi oleh ULPlPejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang/j asa. (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE. (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/l'ejabat Pengadaan, PPK, Auditor atau entitas iain yar-rg rlitetapkan dalam syarat dan ketentuan Pengguna SPSE. Bagi:rrr l(et Lgrr Layanan Penggur r LlLr r l,l'SE Pasirl 9 LPSE sebagaimana dimaksud clalarn [':rsal 7 a-vat (2) huruf b menyediakan : a. ruang layanan pemasukan penaw.r ran lbiddirtg roonr), pelatihan clan verifikasi; b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE; c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan d. pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedalg menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPStr. Bagian Keempat Penanganan Masalah lEnor Honding) Pasal 10 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) LPSE menjadi saksi dalam isi dol<r-rmen penawaran tidak dapat dibuka oleh UlP/Pejabat Pengadaan dan rrenuangkannya dalam benta acara kesaksian. (3) LPSE dapat meneruskan ken dala teknis ke LKPP jika berkaitan : a. pefinasalahan aplikasi SPSE -vang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan b. permasalahan yang belum tercakr-rp dalam aplikasi SPStr. Bagian Kelima Pemeliharaan dan Pengamanan lnfrstruktur LPSE Pasai 1 1 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf d memuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan seruer dan jaringan. (2) Pengelolaan seruer LPSE sebagaimana dimaksud pada alat (1) mengacu kepada standar pengelolaan dota center. (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu day'a, dan keamanan fisik. (4) Setiap pengunjung yang akan rnenrzrsuki rLrang seruer harus mendapat izin dari pejabat _vang )rerrr r-'nang di LPSE. (5) Pengelolaan seruer SPStr sebirgairnarra dimzrksr-rd pada ayat (1) harus memperhatikan aspel< \';urg mcnruclahl<an untuk kegiatan pemeliharaan sepcrti p, n)irrltrluan, (lol(umentasi dan penyimpanan data. Bagiar-r Kecnanr Pemeiiharaan Kinerja dan l(iLpasitas SPSD Pasal 12 LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c melakukan : a. melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukrin penggantian /penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis; b. membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic; c. melakukan pemantauan terhadap koneksi internet sen,er SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika tedadi gangguan koneksi; d. memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan seruer SPSE dan/ atau perangkat lain; e. memantau kinerja piranti iunak. piranti keras dan jaringan, serta melakukal peningkatan/penggantian/ penambahan jika diperlukan; dan i memberikan akses kepada LKPP untrik melakukan monitorlng seruer SPSE' Bagian l(ettrjulr . ^. n ,--.--\ Pengarsipan Dokuircn Eleli tror I ik I File Ba c xupl Pasai 13 LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) huruf f harusmelakukanback"p...r,.a"pflesistemdandatabase SPSE. \2);;;'.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dalam media p".ryr-p"t'"t' yang m udah dipindah -QtortabLel J"r, aifetat tarr di suaiu tempat yang aman terpisah dari ruang sen)er. (3) Ketentuan pengarsipan doku-men elektronik sebagaimana dimaksud pada iyat [21 sesuai ketentuan yang berlaku' Bagian KedelaPan Pengadu irn Pzrsal 1'l (1) Tata cara pengaduan pelaksatrirtttr Ll'Sli (liittul' strbirgai bcrikut : zr. pengaduan dari masyarakttt tlat irtirLt pctl-v('(lla l;arang/jasa dapat dilakukan melalui lasililrrs r rrng terseclia rialarn SPSE; dan b. LPSE meneruskan laporan pt:ngircluirr-r dari mas-yarakat dan/ atau penyedia barang/jasa ke pader Pengarah LPSE dan Direktorat e-Procurement I-l< PP Pasal i ll LPSE sebagaimana dimaksud clalam Pasal 14 rvajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK, apabila drtemukan penyimparrganpenyimpangan atas pelaksanaar-r pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 16 Pembiayaan atas penyelenggaraan dan pengelolaan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini rrultri berlaku, maka seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/ SKPD mulai Tahun Anggalan 20 13 harus menerapkan e- Procurement. (2) Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing - masing pimpinan unit kerja/SKPD dan/atau PAlKPA, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengatlaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atar,r sebagian pengadaan paket di unit kerja/ SKPD menggunakan e- Procurement. Dr und n di Rantepao (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/ SKPD harus meiakukan koordinasi <lt'rrgan LPSE. (4) Dalam melaksanakan fungsinya tcnltama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakr-rkan koortlinasi dan konsultasi dengan LPSE lairr clan Dirclitolrrt c Proculernenl LKPP serta dapat mengaj ukan sar.ln Pt'r'rr l[r han- pcr-r,rbahan yang diperlukan untuk penyempr-r rrraar r S I 'SIi. (5) Untuk mempercepat implementasi e' I'roculcnrt'nt, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSIi lajn ,r,zrng lelah memiliki infrastruktur memadai dengan ili.ut selta c.lalarn pemanfaatan rnfrastruktu r LPSE lain. BAB VIII KETENTUAN PENU'IUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar-r. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
9

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHU 2021 NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesempatan berusaha, kemitraan usaha, daya saing produk usaha daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pengembangan dan pembinaan pasar rakyat, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Sejalan dengan meningkatnya usaha perdagangan di Kabupaten Toraja Utara diperlukan pengembangan, penataan pembinaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang perdagangan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan harus berperan aktif mengembangkan, menata dan membina pasar rakyat; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pelaku Usaha, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko, Toko Swalayan, Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, Perkulakan/Grosir, Pemasok, Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan, Persyaratan Pedagang, Analisis dampak lalu lintas, Analisis Dampak Lingkungan, Izin Usaha Toko Modern, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Waktu Indonesia Tengah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT. BAB V PENATAAN HARI PASAR RAKYAT. BAB VI PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN Bagian Kesatu Persyaratan Fasilitas. Bagian Kedua Persyaratan Jam Operasional. Bagian Ketiga Persyaratan Luas Tempat Usaha, Sistem Penjualan, dan Jenis Barang Dagangan. Bagian Keempat Persyaratan Lokasi. BAB VII PERIZINAN. tidak dikenakan biaya retribusi. BAB VIII KEMITRAAN Bagian Kesatu Pola Kemitraan. Bagian Kedua Perjanjian Kerja Sama. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB X SANKSI ADMINISTRASI. BAB XI PENYIDIKAN. BAB XII KETENTUAN PIDANA. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Ketentuan Waktu Operasional Pasar Hewan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 50); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29

pembentukan dan susunan perangkat daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

Untuk melalsanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keseluruhan.Pasal 1 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
Dalam Peraturan Daerah diatur Tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Urusan Pemerintah, Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas; Unit Pelaksana Teknis Badan; Kecamatan, BAB II ASAS. BAB III PRINSIP PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan. Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH. BAB VI STAF AHLI BUPATI. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN. BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT