Pencarian Peraturan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KAE}UPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012_2016

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KAE}UPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012_2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten; bahwa dalam rangka desentralisasi, Daerah diberi tugas, wewenErng, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2016.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a4al; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik / 1 \-. Indonesia Tahun 2O04 Nomor f 26, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 1Ol, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang pelayanan Publik (l,embaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor s23al; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5n:sunan dan Penerapan Standar Pelayalan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang psrnlagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1O. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Ke{asama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (tembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20O9 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 244); I I . Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 8 Tahun 201O tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1l Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 11); 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 20O8 tentang Pedoman Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2012-2016. BAB I KE"IENTUAN UMUM Pasa-l I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepenlingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kine{a pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. 7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatlan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsifungsi pemerintahan dalam rangka \-,) mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Kesehatan secara efelrtif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN Pasal 2 (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target tahun 2012-2O16, yaitu : a. pelayanan kesehatan ibu dan bayi : 1. cakupan kunjungan ibu hamil K4; 2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ; 4. cakupan pelayanan nifas; 5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; 6. cakupan kunjungan bayi ; 7. cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 8. cakupan pelayanan anak balita; 9. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; 1O. cakupan baiita, gzt buruk mendapat perawatan; 11. cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; 12. cakupan peserta KB aktif ; 13. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; 14. cakupan pelayanan kesehatal dasar masyarakat miskin. b. pelayanan kesehatan rujukan : 1. pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 2. cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberkan sarana kesehatan (RS). I c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/ KLB : cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epdemiologi. d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : cakupan Desa Siaga Aktif . (3) SPM kesehatan, indicator, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasa.l 3 Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan yang tidak termasuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah. BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 4 (1) Bupati bertanggungiawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat(1) secara operasional dikoordinir oleh Dinas Kesehatan. (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5 (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanazrn program pencapaian target Daerah. (2) Standar Pelayanan Minimal da-lam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman / standar teknis yang ditetapkan. (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD. BAB V PELAPORAN Pasal 6 (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Menteri Kesehatan. (2) Laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Bupati melaksanalcan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Pasal 8 Hasil monitoring dan evduasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan; b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan; dan c. bahan pertimbangan penilaian pelayanan untuk mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah sesuai peraturan pemndang-undangan. BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 9 (1) Bupati melaksanakan dan menfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan di Daerah. (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/ atau bantuan lainnya meliputi : a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk kesenj angan pembiayaan ; b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan; c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehaan. (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbalgkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan Daerah. BAB VIII PENDANAAN Pasal 10 Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan Daerah dibebankan kepada APBD. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa,l 1 I Pasal 12 Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan di Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah. (1) Bupati melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan men5rusun petunjuk teknis yang diatur dengan Peratural Bupati. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2013.
10

PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. b. c. 1. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouernance) melalui pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya pertanggungiawaban keuangan yang bersifat mengikat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun L994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20OO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 ter:tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 3 4 5 6 8 2 Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 101' Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 4874); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahlulr 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O9O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l"ayanan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahrn 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (lrmbaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138' Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor I lO, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20OS tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 4 Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45O); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan StAndar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor A2s); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 11 Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tora-la Utara Nomor 3); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2OLS tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 5 Menetapkan 2016 Nomor 15); 32. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2Ol5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 36);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 20t6. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tora-ia Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Umsan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. T.Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mangatur dan mengurus 6 Pasal 2 (1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; d. laporan Operasinal; e. laporan perubahan ekuitas; f. laporan perubahan Saldo Anggaran l,ebih (SAL); dan g. catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah. Pasal 3 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 20 16 sebagai berikut: a. pendapatan b. belanja 7 Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 9. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencara keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 3 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 20 16 sebagai berikut: a. pendapatan b. belanja 7 Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 9. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencara keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Rp 873.277.459.288,95 Rp 882.261.499.O73,30 surplus/ (defisit) c. pembiayaan 1. Penerimaan 2. Pengeluaran pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp (8.984.039.784,35) Rp Rp Rp Rp 20.873.692.642,2s 1.500.000.000,00 t9.373.692.642 25 10.389.652.857,90 Pasal 4 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut : a. selisih arlggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp9O.781.69 5.272,05l. dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pendapatan Rp 964.059.154.561,00 setelah perubahan 2. realisasi selisihlebih/(kurang) Rp (90.781.695.272,051 b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp99. 67 1 . 34 8. 129,7 Ol dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran belanja setelah Rp 981.932.847.203,00 perubahan 2. realisasi Rp 882.261.499.O73,3O selisih lebih / (kurang) Rp (99.671.348.L29,7O1 c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/delisit sejumlah Rp8.984.O39.784,35 dengan rincian sebagai berikut: 1. surplus/delisitsetelah Rp (17.873.692.642,001 perubahan 2. realisasi Rp { 8.984.039.784,35) selisih lebih/(kurang) Rp 8.889.652.857,65 d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah RpO,25 dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran penerimaan Rp 2O.a73.692.642,OO pembiayaan setelah perubahan 2. realisasi Rp 20.873.692.642,25 selisih lebih / (kurang) Rp O,25 e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rpl.5OO.OO0.OOO,O0) dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pengeluaran Rp 3.0OO.OOO.0OO,O0 pembiayaan setelah perubahan 2. realisasi Rp selisih lebih / (kurang) Rp (1.500.000.000,00) f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.5O0.OOO.0O,25 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan Rp 17.873.692.642,00 netto setelah perubahan 2. realisasi Rp Rp 873.277.459.288 95 1.500.000.000 oo 8 19.373.692.642 25 selisih lebih / (kurang) Rp 1.50O.0O0.OO0,25 Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll b per 3l Desember Tahun 2016 sebagai berikut: huruf a b c jumlah aset jumlah kewajiban jumlah ekuitas dana a. Pendapatan-LO b. Beban c. Surplus/ Defrsit dari operasi a. Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit-LO Pasal 6 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. saldo kas awal l Januari Rp Tahun 2O16 b. arus kas dari aktifitas Rp operasr c. arus kas dari aktilitas Rp investasi aset non keuangan d. arus kas dari aktifrtas Rp pembiayaan e. arus kas dari aktifitas non Rp zrnggaran f. saldo kas akhir per 31 Rp Desember Tahun 2O 16 19.OO5.332.031,25 200.358.40 i.725,95 1207.462.233.258,30) (1.500.000.o00,00) 16.885.917,00 r1.367.432.t56,72 Pasal 7 I"aporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: Rp Rp Rp 447.534.775.595,63 903.370.570.479 57 (ss.83s.794.883,94) Pasal 8 Laporan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll hunrf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: Rp Rp 985.954.220.225,2t r43.142.692.466,42 9 Rp 1.135.321.574.874,4I Rp 47.593.224.998,65 Rp L.O47.724.349.875,76 c. Koreksi nilai persediaan d. Selisih Revaluasi asset tetap e. Koreksi ekuitas lainnya f. Ekuitas akhir a. Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 8,00 00,00 (4I .4O8.562.823 ,871 r.o87.728.349.875,76 Rp Rp Rp Rp Pasal 9 Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2O16 sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lrbih Awal Rp 20.873.692.642,25 b. Penggunaan SaI sebagai penerimaan pembiayaan Rp 20.873.692.642,25 tahun berjalan c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 10.389.557.243,90 d. Saldo anggaran lebih akhir Rp 10.389.652.857,90 Pasal 10 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif at€.s pospos laporan keuangan. Pasal 11 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pe merintahan Lampiran I.3 10 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 l,ampiran I. 10 l,ampiran I.1 1 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. l,ampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII b. ikhtisar laporan daerah / perusahaan merupakan bagian Daerah ini. daerah, organisasi, progran dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaaan modal (investasi) daera.l.; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun €rnggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Neraca; Laporan arus kas; Laporan operasinal; Laporan ekuitas; Laporan saldo anggaran lebih; dan Catatan atas laporan keuangan. keuangan badan usaha milik tercantum dalam Lampiran VI dan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pasal 12 l,ampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2 ) terdiri dari: a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Man merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini; dan Ketentuan lebih pertanggungiawaban Pasal 13 lanjut pelaksanaan mengenai APBD sebagai penjabaran nnclan 11 pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O16 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
13

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2O ayat (l) Peraturan pemerintah Nomor l7 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan Gizi, perlu menerapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
1. Pasal t8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Toraja Utara di provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor IOl, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO8 tentang Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 227, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO7, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3O Tahun 20O8 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130-4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah (abupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Iembaran Daerah kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS BAB III RUANG LINGKUP BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB V PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI PENGADAAN CADANGAN PANGAN BAB VII PENGELOLAAN BAB VIII PENYALURAN DAN PELEPASAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2019
19

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2014/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234}; Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 6); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nornor 4); 33. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013. PENJABARAN ANGGARAN KABUPATEN Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang• Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mangatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri dari : a. pendapatan : 1. pendapatan asli daerah 2. dana perimbangan 3. lain-lain pendapatan sah Rp Rp yang Rp 19,824,778,307.37 595,393,439,887 .86 6,341,657,500.00 jumlah pendapatan Rp b. belanja: 1. belanja tidak langsurig 621,559,875,695.23 a. belanja pegawai Rp 271,599,992,791.50 b. belanja bunga Rp 0.00 c. belanja subsidi Rp 0.00 d. belanja hibah Rp 17,891,902,971.00 e. belanja bantuan sosial Rp 0.00 f. belanja bagi hasil Rp 1,844,579,850.00 g. belanja bantuan keuangan ke desa Rp 19,650,855,481.00 h. belanja tidak terduga .R..._ 7_3_4_0_4_9_7_2 o_ jumlah belanja tidak langsung Rp 311,060,736,065.50 2. belanja langsung a. belanja pegawai Rp 17,496,837,700.00 b. belanja barang danjasa Rp 113,934,181,002.00 c. belanja modal R_p 1 5_2_6...6_ _2_.2..,.9_5_8 jumlah belanja langsung _R..._p 2_9_3_9_5_7 64 1,:....6_6_0_0� jumlah belanja Rp 605,018,377,725.50 surplus I (defisit) �.Rp.. l""".6..:5.. -4_.1..,..-9-.7...,:....9...;;.6..;.9.;..7; � , . \ c. pembiayaan I. penenmaan Rp 13,557, 117,151.03 2. pengeluaran _ Rp 1_s_o_o_o_o_o o_o jumlah pembiayaan netto .R....p..��12....,.-0.�57-a,..1..�17..,.1...5�1.�03 sisa lebih pembiayaan Rp 28,598,615,120.76 anggaran tahun berkenaan Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 5 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Peraturan Bupati uu mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
6

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2011/NO.17, TLD NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya dalam pengendalian dan pengawasan terhadap gangguan yang ditimbulkan, membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; Retribusi Izin Gangguan menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum: : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 14 dan Nomor 450 Tahun 1940; 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
36 halaman

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati Toraja Utara
1. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2O02 tentang Komisi Pemberantasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO8 tentang 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 457O); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Hibah kepada Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45771; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20lO Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 89 Tahun 2016 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Sekolah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 89); tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Ke{a Perangkat Daerah Dan Sekolah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 89); 19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2Ol7 19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2017 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pongtiku Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Ka bu paten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 74).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN NOMOR REKENING BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 17 TAHUN 2018
6 Halaman

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAI-IUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAI-IUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2013.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I I vrtt Z, ilu Meng ingat Nomor 12 Tahun 1994 tentang t"rrb"hrn atas Indang-Undrng Noror)12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun'1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421 ); B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 2 Daerah (Lembaran Negara n"plfif. lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, frlUrn"n Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)" L Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor '101, Tambahan Lembai-an Negara Republik lndonesia Nomor4874); 11. Undarrg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran lJegara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 4090), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570); J 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577) 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pecioman Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585), 22. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran N.egara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik lndonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 4 II Menetapkan )) 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 20'12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 20 13 (Lembaran Daerah Kabupaten -[oraja Utara Tahun 20'13 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1).
) ) Men imbang BUPATITORAJA UTARA RANCANGAN PERATURAN BUPATI TORAJA UIARA NOMOR 17 TAHUN2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAI-IUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2013. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I I vrtt Z, ilu Meng ingat Nomor 12 Tahun 1994 tentang t"rrb"hrn atas Indang-Undrng Noror)12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun'1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421 ); B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 2 Daerah (Lembaran Negara n"plfif. lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, frlUrn"n Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)" L Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor '101, Tambahan Lembai-an Negara Republik lndonesia Nomor4874); 11. Undarrg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran lJegara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 4090), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570); J 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577) 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pecioman Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585), 22. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran N.egara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik lndonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 4 II Menetapkan )) 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 20'12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 20 13 (Lembaran Daerah Kabupaten -[oraja Utara Tahun 20'13 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1). fuIEMUTUSK.AN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 semula berjumlah Rp.619.316.996.100,- bertambah se,iumlah Rp.360.098.700,- sehingga menjadi Rp.619.677.094.800,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan a. Semula Rp.619.316.996.100,- b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan RP 360.098.7 00.- 5 Rp. 619.677.094.800,- ) 2. Belanja : a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan SURPLUS/DEFISIT 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan b. Pengeluaraan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp Rp 4.359.056.400,- 9.198.060.800,- Rp. 63'1 653.877.266,- Rp. ( 11.986.782.466,-) Rp. 13.557.117.200,- Rp. 1.500.000.000,- Rp 70.334.734,-. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. Rp. 11 .986.782.466,- 0 Pasal 2 Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian (rincian) Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana drmaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini 6 ) Rp. 622.176.052.500,- Rp. 9.487.824.766.- Rp. 1.570.334.734,- ) Pasal 3 Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2013.
7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanKlan ketentuan pasal 311 ayat (f) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggnran dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; Nomor 23 Tahun 2Ol4 b. bahwa peraturan Daerah tentang ApBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja pemerintah Daerah tahun 2O2O yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum ApBD serta prioritas dan plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah Daerah dengan DPRD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020.
l.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOO tentang Bea Ferolehan Hak atas Tanah dan (Iembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomon 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara i Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l(X, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan antaxa Pusat dan Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1Ol, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 4824); lO.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor l3O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);. 11. Undang-Undang Nomor 2i Tahun 2Ol4 tentang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentng perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2fi)l tentang Pembinaan dan atas Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 41, Tambahan lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4O9O); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 1lO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar pel;ayanan Minimal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5O, Tambahan lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinrja Instansi pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .16 14); 18. Peraturan pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 22O); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8251; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah lembaran Daerah Kabupaten Torajaa Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3f ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Pasal3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dataln pasar 1huruf b Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana rlirnaksud dalam Pasal 1 huruf c Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal l, tercantum Iampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Pasal 6 krahrran Btrpati tentang Peajabaran Perdapten dan Belanja Daerah sebagai peUreanaan APBD. Pasal 7 ini mulai berlaku pada tanggal

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2019
9

PEMBIBITAN KERBAU

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2014/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIBITAN KERBAU

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak asli dan/atau lokal di kabupaten Toraja Utara, diperlukan ketersediaan bibit ternak yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai kriteria wilayah sumber bibit; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatn Hewan, perlu mengatur Pembibitan Kerbau di Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembibitan Kerbau di Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi .. ' t Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2845/ Kpts/LB.430/ 8/ 2012 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Toraya; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIBITAN KERBAU. . ' SABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dinas Peternakan adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Toraja Utara. 6. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit temak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan. 7. Bibit temak adalah hasil pemuliaan temak yang mempunyai sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. 8. Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 9. Petemak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 10. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat-sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur. 11. Perwilayahan sumber bibit adalah serangkaian kegiatan untuk memetakan sesuatu wilayah dengan agroekosistem tertentu sebagai wilayah sumber bibit. 12. Wilayah sumber bibit adalah suatu wilayah agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah Administratif pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis, rumpun atau galur temak tertentu. 13. Jenis temak yang selanjutnya disebut jenis adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat dan karakteristik genetik sama, dalam kondisi alaminya dapat melakukan perkawinan untuk menghasilkan keturunan. 14.Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. 15.Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu temak dalam suatu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. 16.Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada kelompok ternak dari satu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. 17.Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu. 18.Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakan temaknya dilakukan dengan jalan perkawinan antara hewan-hewan satu spesies tetapi berlainan rumpun. 19.Silsilah adalah catatan mengenai asal usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performan dari ternak dan tetua penurunnya. 20.Uji performance adalah metode pengujian untuk memilih temak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif yang meliputi pengukuran, penimbangan, dan penilaian. 21.Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia. 22.Ternak lokal adalah temak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat. 23.Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting. 24.Pemuliaan temak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. 25.Renik pathogen adalah mikroba yang dapat membahayakan ternak dan manusia. 26.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak. 27.Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. 28.Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan yang antara Iain disebabkan oleh cacat genetik, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan dan ricketsia. I ( 29.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Pasal 2 Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. program pembibitan; b. pengelolaan temak bantuan di kelompok temak masyarakat; c. pemasukan dan pengeluaran ternak di wilayah pembibitan; dan d. pembinaan serta pengawasan. . BAB II PROGRAM PEMBIBITAN KERBAU Pasal 3 Pelaksanaan pembibitan kerbau harus didukung oleh saran.a prasarana: a. pendanaan; b. lokasi; c. lahan; d. sumber air; e. bangunan dan peralatan; f. pakan; g. obat-obatan hewan; dan h. tenaga kerja. Pasal 4 (1) Pendanaan pembibitan kerbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didanai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. (2} Lokasi untuk pembibitan kerbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan: a. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD); b. mempunyai potensi sebagai sumber bibit kerbau serta dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit; c. terkonsentrasi dalam satu wilayah pembibitan ternak; d. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; dan ayat (3), suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah pernbibitan apabila memenuhi kriteria. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis dan rumpun; b. agroklimat; c. kepadatan penduduk; d. sosial ekonomi; e. budaya; dan f. ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 6 (1) Jenis dan rumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang dapat dimuliabiakkan dalam wilayah pembibitan harus temak asli atau rumpun kerbau toraya. {2) Rumpun yang dimuliabiakkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) populasinya harus lebih dominan dari populasi jenis dan rumpun temak lainnya. (3) Rumpun yang dimuliabiakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari satu dan harus berbeda jenisnya sepanjang tidak saling menyebabkan penyebaran suatu penyakit hewan. (4) Struktur populasi dalam suatu rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan keseimbangan jumlah jantan dan betina produktif dalam suatu wilayah sumber bibit. Pasal 7 ( 1) Agroklimat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi sumber pakan, daya dukung pakan, kesesuaian lahan, topografi dan kapasitas tampung. (2) Agroklimat untuk wilayah pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dihitung secara kumulatif. Pasal 8 ( 1) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c pada suatu wilayah sumber bibit harus memperhitungkan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah. (2) Perhitungan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. ' . Pasal 13 ( 1) Pembibitan kerbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh kelompok peternak dengan sistem pasture (penggembalaan), sistem semi intensif, dan sistem intensif. (2) Sistem pasture merupakan pembibitan kerbau yang sumber pakan utamanya berasal dari pasture, yang dapat merupakan milik perorangan atau kelompok peternak/masyarakat. (3) Sistem semi intensif yaitu pembibitan kerbau yang menggabungkan antara sistem pasture yang cara pemeliharaannya di padang penggembalaan dan dikandangkan. (4) Sistem intensif yaitu pembibitan kerbau dengan pemeliharaan di kandang, dimana kebutuhan pakan disediakan penuh. Pasal 14 (1) Untuk kebutuhan pembibitan perlu dilakukan seleksi bibit berdasarkan uji performance anak dan calon bibit dengan mempergunakan kriteria. (2) Seleksi dilakukan terhadap bibit ternak yang akan dikembangkan maupun terhadap keturunan/bibit ternak yang diproduksi. (3) Seleksi calon bibit jantan dipilih dari hasil perkawinan 5%>- l 00/o (lima persen sampai sepuluh persen) pejantan terbaik yang dikawinkan dengan betina unggul 75o/o-80o/o (tujuh puluh lima persen sampai delapan puluh persen) dari populasi selanjutnya dilakukan uji performance. Pasal 15 ( 1) Dalarn seleksi bibit sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 hams diperhatikan sifat-sifat kuantitatif dan kualitatif. (2) Sifat kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi umur pubertas, melahirkan teratur, berat lahir, berat sapih, berat dewasa, laju pertumbuhan setelah disapih, tinggi pundak, produksi susu dan lingkar scrotum untuk jantan. (3) Sifat kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk tubuh/eksterior, abnormalitas/cacat, tidak ada kesulitan melahirkan, libido jantan, tabiat, dan kekuatan (vigor). Pasal 16 (1) Untuk memperoleh bibit yang berkualitas perlu dilakukan perkawinan temak dengan cara kawin alam atau dengan inseminasi buatan (18). (2) Perkawinan ternak dengan cara kawin alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rasio jantan banding betina adalah 1 : 8-10 (satu berbanding delapan sampai sepuluh). (3) Perkawinan dengan inseminasi buatan (18) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memakai semen (sperma beku atau cair). (4) Dalam pelaksanaan kawin alam atau inseminasi buatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen untuk menghindari terjadinya kawin dalam (inbreeding). Pasal 17 ( 1) Persilangan sebagai salah satu cara perkawinan, perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antara kerbau dari satu spesies yang berlainan rumpun. (2) Persilangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilakukan dengan ketentuan kerbau yang disilangkan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pasal 18 Setiap usaha pembibitan kerbau harus melakukan pencatatan (recording) meliputi: a. rumpun; b. silsilah; c. perkawinan (tanggal, pejantan, 18/ kawin alam); d. kelahiran (tanggal, bobot lahir]; e. penyapihan (tanggal, bobot badan); f. beranak kembali (tanggal, varietas); g. pakan [jenis, konsumsi); h. vaksinasi/pengobatan (tanggal, perlakuan); 1. mutasi ternak; dan j. pengeluaran temak. ' . c. kerbau bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya. Pasal 22 Pengeluaran temak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/culling) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk bibit rumpun murni 50% (lima puluh persen) kerbau bibit jantan peringkat terendah saat seleksi pertama (umur sapih terkoreksi) dikeluarkan dengan dikastrasi dan 400/o (empat puluh persen) dijual keluar kawasan; b. kerbau betina yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit lOo/o (sepuluh persen) dikeluarkan sebagai ternak tidak memenuhi syarat (afkir/culling); c. kerbau induk yang tidak produktif segera dikeluarkan. BABV KEBERLANJUTANPROGRAM Pasal 23 (1) Program pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan program yang berkelanjutan dengan sistem bertahap sesuai dengan prioritas program. (2) Program dengan sistem bertahap sesuai prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan lokasi dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program pembibitan; b. penyiapan infrastruktur untuk mendukung program pembibitan; dan c. pengembangan IPTEK guna mendukung program pembibitan. Pasal 24 (I) Program pembibitan wajib dievaluasi untuk mengetahui pencapaian program setiap tahun anggaran. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Peternakan. (3) Hasil evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. . . Pasal 25 ( 1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) menjadi bahan penyusunan program untuk keberlanjutan kegiatan pada tahun berikutnya. (2) Keberlanjutan program/kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah pembibitan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 (1) Pembinaan terhadap pengelolaan wilayah pembibitan kerbau dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembiayaan pendampingan dan bimbingan teknis serta pengadaan sarana pendukung utama pembibitan temak; b. penjaminan kelangsungan wilayah pembibitan; c. pemberdayaan terbentuknya kelompok pembibitan ternak; dan d. penerapan cara pembibitan temak yang baik (Good Breeding Practice). (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang dapat dialokasikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pasal27 (1) Pengawasan pengelolaan wilayah pembibitan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pelaporan dan evaluasi. Pasal 28 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali oleh Bupati. Pasal 29 Pembinaan dan pengelolaan pembibitan kerbau yang memperoleh hasil sesuai dengan tujuan program pembibitan maka diusulkan menjadi wilayah sumber bibit. . . BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan pembibitan kerbau yang telah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan verifikasi dan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit. BAB VIII PENUTUP Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2014.
11

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.