Pencarian Peraturan

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAKALE

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2014/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAKALE

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya tempat penampungan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangu nan Kabupaten Toraja Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Rekening Pajak Bumi Dan Bangunan dan Rekening Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ma.kale.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terkhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan LDKTU kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuapen Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 30).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK RAKYAT INDONESIA CASANO MAKALE. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Sekdakab. 7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 10. Rekening Pajak Bumi dan Bangunan adalah rekening tempat menampung penyetoran Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan. 11. Rekening Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah rekening tempat penampungan penyetoran Dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Pasal 2 .._. Penetapan Nomor Rekening Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Makale sebagai berikut: a. Rekening Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Rekening: 0232-01-000223-30-6; dan b. Rekening Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan dengan Nomor Rekening: 0232-01-000227-30-5. Pasal 3 Rekening Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditarik berdasarkan kebutuhan pengeluaran Daerah dan dipindahkan ke rekening Penerimaan Daerah. Pasal4 Rekening Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditarik berdasarkan kebutuhan pengeluaran Daerah dan dipindahkan ke rekening Penerimaan Daerah. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2014.
5

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2014/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, maka perlu melakukan penambahan jaringan untuk pendekatan pelayanan dan menjangkau daerah terpencil yang disesuaikan dengan jumlah penduduk; b. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Toraja Utara, perlu mengalami penambahan jaringan Organisasi Dinas Kesehatan dengan membentuk UPTD Puskesmas dan menetapkan UPTD Puskesmas Rawat Inap; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara di Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5063}; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangk.at Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13); 14. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 60); 15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Toraja Utara (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 4),
PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KASUPATEN TORAJA UTARA DI KABUPATEN TORAJA UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 ( 1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Ke'pe (21 Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka UPTD Puskesmas di Daerah berjumlah 26 (dua puluh enam} yaitu: a. b. UPTD UPTD Puskesmas Rantepao; Puskesmas Laangtanduk; c. UPTD Puskesmas Tallunglipu; d. UPTD Puskesmas Tondon; e. UPTD Puskesmas Nanggala; f. UPTD Puskesmas Tikala; g. UPTD Puskesmas Lempo; h. UPTD Puskesmas Ta'ba'; 1. UPTD Puskesmas Pangala'; J. k. 1. UPTD UPTD UPTD Puskesmas Baruppu'; Puskesmas Rantepangli; Puskesmas Balusu; m. UPTD Puskesmas Sa'dan Malimbong n. UPTD Puskesmas Bangkelekila'; o. UPTD Puskesmas Kapala Pitu; p. UPTD Puskesmas Sopai; q. UPTD Puskesmas Pasang; r. UPTD Puskesmas Buatallulolo; s. UPTD Puskesmas Tombagkalua'; t. UPTD Puskesmas Buntao'; u. UPTD Puskesmas Rantebua ; v. UPTD Puskesmas Awan Rantekarua; w. UPTD Puskesmas Ma'dong x. UPTD Puskesmas Ranteuma; y. UPTD Puskesmas Bokin; dan z. UPTD Puskesmas Ke'pe. 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Puskesmas sebagai UPTD Puskesmas Rawat Inap, yaitu: 1. UPTD Puskesmas Rantepao 2. UPTD Puskesmas Laangtanduk 3. UPTD Puskesmas Tondon 4. UPTD Puskesmas Nanggala 5. UPTD Puskesmas Tikala 6. UPTD Puskesmas Tombangkalua 7. UPTD Puskesmas Rantepangli 8. UPTD Puskesmas Sa'dan Malimbong 9. UPTD Puskesmas Balusu 10. UPTD Puskesmas Pangala 11. UPTD Puskesmas Ta'ba 12. UPTD Puskesmas Lempo Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta.nggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempata.nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
5

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tah'un 2Ol2 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khususnya dalam tarif retribusi sewa kendaraan dan alat berat tidak sesuai dengan kondisi Daerah dan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. c 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undalg-Undang Hukum Acara Pidana (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tal un 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Kompsi, Kolusi dan Nepodsme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undalg Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang a Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor a2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentalg Tata Cara Pemberial dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2oll tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O11 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 14. Peratural Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 20ll tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol1 Nomor 13, Tambahan Lembaral Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15); 15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra Tahun 20t2 Nomor 66)
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2OI2 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. Pasal I Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara 2012 Nomor 66), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waltu pemakaian. (2) Strukrur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : A. Penggunaan tanah, meliputi : 1. Tanah untuk pemasangan sarana/ median ruang - dalam kota Rp. 10.000,- / bulan - luar kota Rp. 4.OO0,- / bulan 2. Pemakaian tanah lapang untuk keperluan komersil Rp. 20o.0O0,- /M2 B. Penggunaan gedung / bangunan l. Gedung Art Center, Gedung Olahraga dan sejenisnya Rp. 1.0O0.o0O,-l}rai 2.E,alal Kecamatan Rp. 100.OOO,/hari 3. Balai Kelurahan/ kmbang Rp. sO.OOO,/hari 4. Penggunaan Rumah Dinas - Kelas I RP. 10o.00o,/bulan - Kelas II RP. 75'Ooo,/bulan - Kelas III RP. 50.00o,/bulan - Kelas IV RP. 3o.00o,/bulan - Kelas V RP. 2o.Oo0'/bulan t C. Pemakaian Kendaraan / Alat-alat Berat : No Jenis Kendaraan/Alat-alat Berat Satuan Tarif (np) 3 Motor Walls 4- 1O pekerjaan : ton untuk menggilas 1. Pematangan tanah 2. Pengkrikilan, LPB, LPA 3. Pengerasan/ Penetrasi macadam 4. Pengerasan, Pengaspalan satu lapis 5. Pengerasan, Pengaspalan dua lapis 6. Pengaspalan satu lapis 7. Pengaspalan dua lapis 8. Pengaspalan satu lapis ATBL-Hotmix Motor Walls 2-3 ton untuk menggilas pekerjaan : 1. Pematangan tanah 2. Pengkrikilan 3. Pengaspalan satu lapis a.Motor walls mini b.Wheel l,oader c.Buldozer d.Excavator e.Dump truk f.Truk 4, 6 roda g.Stone Chrusser 1. Abu batu 2.0,5-1cm 3. 2-3cm 4. 3-5cm h. Smart Tamper i. Aspal sprayer untuk : 1. Aspal prime coat/teak coat 2. Pengaspalan satu lapis 3. Pengaspalan dua lapis j. Pemakaian mobil Pemakaian Jasa Laboratorium Kebinamargaal a. Pengujian Kepadatan l.Pengujian CBR Lapangan 2.Pengujian Sand Cone Test b. Pengujian Aspalt 1. Pengujian Core Drill 2. Pengujian Penetrasi 3. Pengujian Extraksi c. Pengujian Beton 1. Pengujian Kubus Beton 2. Pengujian Slum Test d. Pengujian Tarah 1. Pengujian Analisa Saringan 2. Pengujian CBR Laboratorium M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 Hari Jam Jam Jam Hari Hari Titik Titik Titik Titik M3 M3 M3 M3 Hari M2 M2 M2 Hari Titik Titik Titik Titik Titik 1250 1750 2000 2250 2750 1750 2750 2750 750 1250 1250 200.000 250.000 300.000 350.OOO 300.o00 250.OO0 r00.o00 200.o00 175.000 200.ooo 125.000 250 500 750 300.000 175.OOO 75.OOO 225.OOO 75.000 125.000 125.OOO 275.OOO 1. 2. 325.O00 175.O00 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
5

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

bahwa urusan Pemerintahan Bidalg Kesehatan merupakan urusan Pemerintahan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dipandang perlu mengatur Kelembagaan Pelayanan Kesehatan; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (41, pasal 16 ayat (2),pasal 31 ayat (5) dan pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Tora.la Utara sebagai Lembaga Teknis Derah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Tora-ia Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Mengingat 2 Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun lg7 4 terfiarrg Pokok-Pokok Kepegawaian (l'embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389O); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 ter,tang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah teralhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahrun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di hopinsi Strlawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Pubtik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 126, Tambahan I.embararr Negara Republik Indonesia Nomor 5072); lo.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); ll.Undang-Undang Nomor 12 Ta-hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ar.t"ara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOZ tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2OO7 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER.IA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEI,AS D KABUPATEN TORA.'A UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tora.ia Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Menetapkan 5 urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah kmbaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Toraja Utara. 9. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Toraja Utara. 1O. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi Pelayanan Promotii Preventif, kualitatif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar Pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara opLimal. 1 1. Pelayanan Medik Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medik Spesialistik Penyakit dalam, Kebidanan dengan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak. b 12. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsihososiospritual yang komPrehensif. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik. (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara teknis operasional berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai kebutuhan, potensi dan 7 karakteristik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah kelas D mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan Pelayanan Medis; b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan; d. penyelenggaraal pengelolaan sumber daya manusia; e. penyelenggaraan penelitian; f. penyelenggaraan administrasi umum; dan g. pe nyelenggaraan pelayanan rujukan. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari: a. Direktur; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; d. Seksi Penunjang Medik; dan e. Kelompok jabatan fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ketas D sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 8 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian T\rgas Pokok dan Fungsi Jabatan sebagaimana dimalsud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagran Kedua Eselonisasi Pasal 7 Eselon Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut: a. Direktur adalah Jabatan Eselon III b; dan b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Strrktural Eselon IV a. BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN Bagran Kesatu Pengangkatan Pasal 8 (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian. (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. gqgian Kedua Keuangan Pasal 9 (1). Pembiayaan RSUD berasal dari : a. Pendapatan RSUD sendiri; 9 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan c. Penerimaan sumber-sumber lain yang sah. (2). Kekayaan RSUD Kelas D merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggaralan kegiatan di RSUD. (3). Pembinaan Keuangan RSUD Kelas D dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pembinaan Teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pasal 10 (l). RSUD Kelas D wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. (2). Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta laporan Keuangan dan kinerja RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan laporan Daerah. (3). Pendapatan yang diperoleh dari RSUD sebagai jasa pelayanan yang diberikan, dilaporkan sebagai pendapatan Daerah kepada Bupati dengan tembusan ke DPRD. (4). RSUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain yang tidak mengikat. (5). Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional RSUD. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (l). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10 (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliananya. (3). Masing-masing tenaga Fungsional berada di Lingkungan Unit Kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya. (4). Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keda. (5). Jenis dan Jenjang Kepangkatan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. BAB VII TATA KERJA Pasal 12 (1) Setiap Pimpinan Satuan/unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (21 Setiap Pimpinan Satuan/unit Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib melaksanakan pengawasan melekat. (3) Setiap Pimpinan Satuan/unit keda pada Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannnya masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjukpetunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Pimpinan Satuan Unit/Ke{a pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung Jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 11 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetalruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2013.
12

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Tahun Anggaran 2021; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tantang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 20. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 24. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021; 29. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021. 1. Ketentuan Pasal 1 diubah. Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah (2) Pendapatan Asli Daerah (3) Pendapatan Transfer (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pasal 3 (1) Belanja Daerah (2) Belanja Operasi Terdiri (3) Belanja Modal (4) Belanja Tidak Terduga 5) Belanja Transfer Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
11

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MEKAR SE"IAHTERA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MEKAR SEJAHTERA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong laju perkembangan perekonomian, menggali berbagai potensi ekonomi, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu untuk membentuk Perusahaal Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2O07 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara lDaerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
MEMUTUSI(AN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MEKAR SE.'AHTERA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urtrsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwalilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara. J 9. Pegawai adalah Pegawai perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 10. Pihak ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum dan sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati. ll.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adaiah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOp ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau perolehan baru,atau NJOp pengganti. 12. Tahun takwim adalah tahun be4'alan. BAB II NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasai 2 Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pasal 3 Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama uPerusahaan Daerah Mekar Sejahtera". Pasal 4 (1) Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Ibu Kota Daerah. (2) Perusahaan Daerah ini dapat mendirikal cabang dalam dan luar wilayah Daerah. BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA Pasal 5 Maksud dan T\rjuan dibentuknya Perusahaan Daerah ini adalah: 1. menunjang perkembangan dan peningkatan perekonomian daerah; 2. menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan 3. meningkatkan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kery'a. + Pasal 6 (l) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut: a. bidang pertanian dan kehutanan; b. bidang perdagangan, industri, percetakan, dan koperasi; c. bidang pertambangan dan energi; d. bidang perbengkelan; e. bidang parkir dan terminal; dan f . lnme industry; g. usaha jasa persewaan aset daerah; dan h. bank sampah. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sendiri dan/ atau bekerjasama dengan pihak ketiga. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7 Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok sebagai berikut: a. membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha daerah; b. melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan c. menyusun dan melaksanakan perencanaan Perusahaan Daerah. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perusahaan Daerah mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui kegiatan usaha Perusahaan Daerah; b. pencapaian keuntungan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan c. koordinasi dengan instansi daerah sehubungan dengan program pembangunan daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Daerah. 5 BAB V MODAL Pasal 9 (1) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan penyetoran pertama sebesar Rp1.0O0.OO0.0O0,00 (satu milyar rupiah), dan penyetoran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham. (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum. (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan lain. (5) Semua bahan likuidasi disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. (6) Perubahan modal dasar yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH Pasal 10 (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas. (2) Ketentuan Mengenai Susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII PENGELOLAAN, TUGAS, DAN WEWENANG DIREKSI Bagran Kesatu Pengelolaan Pasal 11 (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu badan usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi. (2) Jumlah anggota direksi paling tinggi 3 (tiga) orang serta 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai direktur uta.ma dan yang lainnya sebagai direktur. 6 (3) Dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan Daerah direksi dibantu oleh kepala unit dan kepala unit dibantu oleh kepala seksi. (4) Tanggung jawab fungsional perusahaan Daerah dilakukan oleh direktur utama kepada Bupati. (5) Dalam melaksanakan tugasnya direktur bertanggung jawab kepada direktur utama dan bertaaggung jawab kepada direktur. kepala unit Pasal 1 2 (1) Tata tertib kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi. (2) Direksi dalam menjalankan berdasarkan kebijaksanaan ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kedua T\rgas dan Wewenang Pasal 13 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah; b. menyampaikan rencana ke{a 4 (empat) tahunan dan rencana keq'a anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; c. melakukan pengelolaan terhadap program kela setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas; d. mengendalikan Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Daerah; dan e. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas. Pasal 14 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut: a. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskal pegawai dari jabatannya; b. menandatangani Neraca dan Perhitungan I"aba/Rugi, dan; 7 Perusahaan Daerah umum yang telah c menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain. Pasal 15 (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal: a. mengadakan perjanjian keqjasama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun; b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi; c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD; d. mengadakan investa.si baru; e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan f. mengadakan tindakan lain yang dipandang perlu. (2) Persetujuan sebagaimana dimal<sud pada ayat (l ), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas. (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidal< mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang Anggota Direksi. Pasa-l 16 (1) Dafam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan Penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan Daerah dan ketentuan perundang-undangan. (2) Mutasi barang aset tetap Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas. (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca Perusahaan Daerah. 8 (a) Tata cata pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 17 Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Bagran Kesatu Pengangkatan Pasal 18 (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan untuk pertama kali diangkat langsung oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama. (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, apabila Direksi terbulrli mampu meningkatkan kine{a Perusahaan Daerah setiap tahun. (5) Pengecualian dari ayat (4) apabila direksi yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama. Pasal 19 (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi sya-rat umum dan khusus serta syarat lain yang diperlukan. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. syarat umum: 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik lndonesia; 5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik I Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang; 6. mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah; 7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 8. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; b. syarat-syarat khusus: 1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan; dan 2. mempunyai pengetahuan, kecalapan dan pengalaman pekelaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan, dan berwibawa serta jujur. (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji oleh Bupati menurut ketentuan perundan5undangan. (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu: a. sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah; b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau l,embaga Pemerintah Pusat dan Daerah; dan c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan atau memiliki kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lingkup usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lingkup usaha lainnya yang bertujuan mencari laba. Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 20 (1) Masa Jabatan berakhir masa dunia. Anggota Direksi berakhir karena jabatannya dan/atau meninggal t0 (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena: a. permintaan sendiri; b. melalukan tindakan yang merugikan perusahaan; c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen; dan d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaa terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati. (5) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari keda setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan: a. keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d; dan b. keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan hurufc. (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat. (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat. Pasal 2 1 Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati. Pasal 22 (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas diangkat dari salah satu Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan. l1 BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 23 (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Bupati menetapkan ketentuan pokok tentang penghasilan bagr Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. BAB X PENGAWAS DAN PEMBINAAN Pasal 24 (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kefa dan Anggaran Perusahaan Daerah. Pasal 25 Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati. Pasal 26 Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi; b. mengawasi pelaksanaan Rencana Keda dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati; c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan 12 gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai sa.ran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh; d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkataa dan pemberhentian Direksi; e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan kineq'a Perusahaan Daerah; f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah; g. melakukan tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati; dan h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya. Pasai 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Badan Pengawas wajib memperhatikan: a. pedoman dan petunjuk Bupati dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan; b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. pemisahan antara tugaS pengawasan dengan tugas Direksi. Pasal 28 Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut: a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prognm keda yang telah disetujui; b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah; c. mengesahkan Rencana Ke{a dan Anggaran Perusahaan Daerah; d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah; e. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah; f. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas; 13 g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; h. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program ke4'a Direksi; da-n i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatal Direksi yartg dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan. Pasal 29 (1) Badan Pengawas mengadakan rapat paling rendah 3 (tiga) bulan sekali dansewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas. (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat. Pasal 3O Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengangkat beberapa orang Anggota Sekretariat. Pasal 3 1 Badan Pengawas terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas. Pasal 32 Organisasi perangkat daerah terkait melakukan pembinaan perusahaan daerah dalam rangka perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah. BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS Pasal 33 (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati sebagaimana Pasal 3O yang mempunyai dedikasi dan 14 dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan Bupati mengenai pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah. (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak memilikj kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah. (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan. Pasal 34 (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling tinggi 3 (tiga) orang, I (satu) orang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota. (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 35 Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Pasal 36 (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. melakukal sesuatu tindakan atau bersikap yang dapat merugikan Perusahaan Daerah; d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. l5 (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati. (4) Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan pengawas lainnya disertai alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut. (5) Dalam hal tery'adi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hal sebagai berikut: a. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota badan pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara; b. dalam sidang tersebut diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan, ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati; dan c. paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. (6) Dalam hal penyampaian Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum. (7) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhential sementara itu diberitahukan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara menjadi batal. Pasal 37 Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat 16 menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan perusahaan Daerah. Pasal 38 Semua pembiayaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah. dalam rangka dibebankan pelaksanaan tugas kepada Anggaran BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN Pasal 39 (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang temyata melalcukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wqjib memberikan pertanggungiawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (2),untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan. (4) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat dimaksud pada ayat (3) untuk sementa,ra dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara. BAB XIII TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 40 Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim Pasal 41 (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan 17 selambat-lamb atnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku yang bersalgkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas. (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan be{alan. (3) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang disampaikan kepada Bupati. (a) Dalam hal te{adi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat 3 (tiga), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud paling lambat 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan. (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Bupati. (6) Dalam hal ini Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya. BAB XIV LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 42 Direksi wajib menyampaikan La.poran Perhitungan Hasil Usaha kegiatan Perusahaan Daerah secara berkala seka-li dalam triwulan. Pasal 43 (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati paling lambat akhir bulan Desember tahun berikutnya. (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/ Akuntan Publik. l8 (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis. BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 44 (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut: 3. lagian laba untuk untuk Pemerintah Daerah, sebesar 5Oo/o llima puluh per seratus); b. untuk Cadangan Umum, sebesar 107o (sepuluh per seratus); c. untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas sebesar 15olo (lima belas per seratus); d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10olo (sepuluh per seratus); dan e. untuk Dana Sosial sebesar 157o (lima belas per seratus). (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah. (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah. BAB XVI PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH Pasal 45 (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga 19 apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yarrg disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Peraturan Daerah ini mulai berlatu pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
25

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2014/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 yang sementara dilaksanakan tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); .� .. - 2. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ..• � 3 - 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tent.ang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9); 20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 7).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. - 4 - (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014. (3) Materi Muatan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 sebagaimana tercanturn dalam Lampiran dan merupak.an bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2014.
4

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksaaaan pembalgunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menggali potensi Daerah sebagai upaya pembinaan sumber-sumber pendapatan daerah; bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi aktif masyarakat untuk pembangunan Daerah melalui pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan galian batuan; bahwa untuk memungut pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan, maka perlu dibuatkan bukti Pembayaral Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) seb^gatmana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 nomor 85, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 474O); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 .t Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2OOO tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3987) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O37); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 2T,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126 , Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. UndangUndang Nomsr 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukal Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101 , Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 1O. Undang-Undang Nomor 4 Ta-hun 20O9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah hopinsi dan Pemerintahan Daera-h Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor a2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1O tentang Wilayah Pertambangan (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Torqla Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20lO Nornor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2O 1l tentang Pajak Daerah (Lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O11 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6)
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut DPRD adalah l*mbaga Perwa-kilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Sekdakab. 6. Dinas Pertambangan dan Energi addah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara. 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan dan Energi. 8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan yang selanjutnya disebut Palak ad.dah Pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan galian batuan. MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 9. Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan adalah semua bahan Galian yang bukan Bahan Galian Golongan A dan bukan Bahan Galiar Golongan B. 1O. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPIPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah. 12. Surat Keterangal Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan tresarnya jumlah pajak yang terutang. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKEI adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 15. Surat ketetapanPajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUEJEK PAJAK Pasa-l 2 (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan l,ogam dan Batual dipungut Pajak atau kegiatzn pengambilaa mineral bukan logam dan batuan. (2) Objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batual adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan l,ogam dan Batuan yang meliputi : a. Asbes b. Baru T\rlis c. Batu setengah permata d. BatuApung e. Batu Kapur f. Batu Permata g. Bentonit h. i. j. k. 1. m. n. o. p. q. r. s. t. u. w. x. v. z. aa. ab. ac. ad. ae. a-f. ag. ah. ai. aj ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. aJ(. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. bj. bk. Dolomit Feldspar Garam Batu (Halite) Grafit Granit Gipsum Kalsit Kaolin kusit Magnesit Mika Arsen Kriolit Brom Belerang Marmer Nitrat Obsidian Oker Pasir dan Kerikil Pasir Kuarsa Perlit Fosfat Tarah Serap (Fullers) Tanah Diatomo Talk Tanah Liat Tawas (Alum) Tras Yarosit Zeolit Intan Korundum Flouspar Yodium Klor Halit Yarosit Ball clay Zeolit Rijang Kuarsit Wolastonit Batu Kuarsa Toseki Granodiorit Gabro Basalt Tanah Urug Kalsedon Ikistal Kuarsa Krisopras Garnet Agat Topas Kerikil Galian Dari B bl. bm. bn. bo. bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. ch. ci. cj ck. cl. cm. cn. (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dirnaksudf pada ayat (1) adalah : a. Keg1at-an pengatnbilan Minera-l Bukan I.ogarn dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperLi kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan l.ogan dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adala]t orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Batu kali Pasir Urug Sirru Urukan Tanah Setempat Onik Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Flourit Fire Clay Feldspar Pirolilit. Zirkon Tawas Batu Gamping Slate Andesit Peridotit Trakhit Opal Chert Jasper Kay,r Terkesikan Giok Diorit Batu Gunung Quarry Besar Kerikil Sungai Kerikil Sungai Ayak t Pasir Pasang Bahan Timbunan Pilihan Tanah Merah (Laterit) (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dirnaksudf pada ayat (1) adalah : a. Keg1at-an pengatnbilan Minera-l Bukan I.ogarn dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperLi kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan l.ogan dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adala]t orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasa-l 4 (1) Dasar pengenazrn pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil eksploitasi dengan nilai dasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan; (3) Nilai Pengangkutan ditetapkan berdasarkan mrlatan jenis angkutan dengan harga pada mulut tambang; (4) Nilai dasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dal Batuan ditetapkan secaraperiodik oleh Bupati sesuai dengan rata-rata yang berlaku di lokasi setempat; (5) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Mineral Bukan Logarn dan Batual. Pasal 5 (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebagai berikut : al lOo/o (sepuluh persen) dari nilai jual flafon anggarEm sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah), b) 15 % (lima belas persen) dari nilai jual flafon anggaran lebih dari Rp. l.OOO.OOO.OOO (Satu Milliar Rupiah), (2) Besarnya tarif pajak pada mulut tambang ditetapkan sesuai dengan muatan jenis truk dengan nilai sebagai berikut : a. Truk yang bermu atan, 2 m" dengan nilai jual seharga Rp. 10O.OOO - lOo/o = Rp. 10.OOO (sepuluh ribu rupiah); b. Tmk yang bermuatan 3 m" dengan nilai jual seharga Rp. f 5O.O0O - lOo/o = Rp. l5.O0O ( lima belas ribu rupiah). Pasal 6 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah (2) Besarnya pajak yang tenrtang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3. Pasal 7 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pasal 8 Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Mineral Bukan t ogam dan Batuan. BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. (5) Setiap pengendara yang mengangkut Mineral Bukan Logam dan Batuan diwajibkan membayar pajak di pos-pos yang telah ditentukan. Pasal lO (1) Berdasarkan SPIPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD. (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidal< atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal I 1 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a) SKPDKB; b) SKPDKBT; c) SPKDN; d) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jargka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wakhr yang ditenh:kan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 7o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak Jrang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waltu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak; c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakru paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 1OO % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; e. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; f. Apabila kewajiban pajak membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan; g. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan; Pasal 12 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Kantor Pertambangan dan Energi atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. (2) Apabila pembayaran pajak dil;akukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah melalaui Kantor Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 1 x 24 jarn atau da-lam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilalrukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 13 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yalg ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukal secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2o/o (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dal menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 14 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dafam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat. Pasal 16 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar Lidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 2l {dua puluh satu) hari sejat tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 17 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 18 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setela} lewat IO (sepuluh) hari sejak tangfla) pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyrtaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor klang Negara. Pasal 19 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanegal, jam dan tempat pelaksanaal lelang juru sita memberikan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Pasal 2O Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. Pasal 2 I (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan penguranga, keringanan dan pembebasaa pajak. (2) Tata. cara pembayaran pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimalsud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB V TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Bupati karena Jabatal atau atas permohonan wajib pajak dapat: a) membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan da-lam penerapan peraturan Perundangundangan Perpajakan D aerah; b) membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c) mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilalan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapal dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara terfulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan yang jelas. (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB VI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 23 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak dapat menunjukkal bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimala dimalsud pada ayat (21 diterima sudah memberikan keputusannya. (4) Apabila setelah lewat walrhr 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidat memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 24 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya kepufusan keberatan. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak menunda kewajiban membayar Pajak. Pasal 25 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah Imbalan bunga sebesar 2 o/o (d:ua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 26 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. naina dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besamya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB dengan harus diterbitkan dalam wakru paling lama I (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat l2l langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitlannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPUKPO. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal27 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB VII KADALUARSA Pasal 28 (1)Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waltu 5 (lima) Tahun terhifung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan-tindakan pidarra dibidang perpajakan Daerah. (2) Kadaluarsa penegrhan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila : a. diterbitlan surat teguran dan surat paksa; b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peratural Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3O Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Pasal 31 Ager Betiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PerhtrlrhYr Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupakn Tor4ja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
14

PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-TORAJA-UTARA-TAHUN-ANGGARAN-2021

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021.

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya pertanggungiawaban keuangan yang bersifat mengikat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 9 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021.
Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Uraian laporan realisasi anggaran, Laporan arus kas , Laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan saldo akhir, Catatan atas laporan keuangan, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Lampiran laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O21 diatur dengan Peraturan Bupati.
14 Pasal (12 Hlm.) dan VII Lampiran.

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2014/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570): 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) 20. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 201 O tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 201 O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1); ... ) ) 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Serita Oaerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 9 ); 33. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2010/X/Tahun 2014 tentang hasil Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014.
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 semula berjumlah Rp.694.263.575.775,- bertambah sejumlah Rp.29:673.558.590,- sehingga menjadi Rp.723.937.134.365,- dengan rincian sebagai berikut: 1 . Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 694.263.575.775,• Rp. 29.673.558.590,- Rp. 723.937.134.365,- ... ) ) 2. Belanja: a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan SURPLUS/DEFISIT Rp. 695.763.575.775,• Rp. 52.633.401.822,- Rp. 748.396.977.597,• Rp. (24.459.843.232,-) 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan b. Pengeluaraan Rp. Rp. 3.000.000.000,- 25.598.615.120,- Rp. 28.598.615.120,- 1) Semula Rp. 1.500.000.000,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 2.638.771.888,-. Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 4.138.771.888,- Rp. 24.459.843.232,- Rp. 0 ) ) Pasal2 • Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian (rincian) Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini Pasal3 · Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ' Pasal4 Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2014.
7

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT