Pencarian Peraturan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Pemerintatran Daerah, Bupati wajib mengajukan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; ang 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; ang 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20187 tentang standar Pelayanan Minimal; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah (2) Pendapatan Asli Daerah (3) Dana Perimbangan (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pasal 3 Belanja Daerah Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pasal 5 Pasal 5 Lampiran Peraturan Daerah Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja landasan operasional pelaksanaan APBD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
9

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KAE}UPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012_2016

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KAE}UPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012_2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten; bahwa dalam rangka desentralisasi, Daerah diberi tugas, wewenErng, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2016.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a4al; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik / 1 \-. Indonesia Tahun 2O04 Nomor f 26, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 1Ol, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang pelayanan Publik (l,embaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor s23al; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5n:sunan dan Penerapan Standar Pelayalan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang psrnlagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1O. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Ke{asama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (tembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20O9 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 244); I I . Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 8 Tahun 201O tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1l Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 11); 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 20O8 tentang Pedoman Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2012-2016. BAB I KE"IENTUAN UMUM Pasa-l I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepenlingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kine{a pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. 7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatlan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsifungsi pemerintahan dalam rangka \-,) mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Kesehatan secara efelrtif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN Pasal 2 (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target tahun 2012-2O16, yaitu : a. pelayanan kesehatan ibu dan bayi : 1. cakupan kunjungan ibu hamil K4; 2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ; 4. cakupan pelayanan nifas; 5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; 6. cakupan kunjungan bayi ; 7. cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 8. cakupan pelayanan anak balita; 9. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; 1O. cakupan baiita, gzt buruk mendapat perawatan; 11. cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; 12. cakupan peserta KB aktif ; 13. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; 14. cakupan pelayanan kesehatal dasar masyarakat miskin. b. pelayanan kesehatan rujukan : 1. pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 2. cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberkan sarana kesehatan (RS). I c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/ KLB : cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epdemiologi. d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : cakupan Desa Siaga Aktif . (3) SPM kesehatan, indicator, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasa.l 3 Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan yang tidak termasuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah. BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 4 (1) Bupati bertanggungiawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat(1) secara operasional dikoordinir oleh Dinas Kesehatan. (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5 (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanazrn program pencapaian target Daerah. (2) Standar Pelayanan Minimal da-lam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman / standar teknis yang ditetapkan. (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD. BAB V PELAPORAN Pasal 6 (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Menteri Kesehatan. (2) Laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Bupati melaksanalcan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Pasal 8 Hasil monitoring dan evduasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan; b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan; dan c. bahan pertimbangan penilaian pelayanan untuk mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah sesuai peraturan pemndang-undangan. BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 9 (1) Bupati melaksanakan dan menfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan di Daerah. (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/ atau bantuan lainnya meliputi : a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk kesenj angan pembiayaan ; b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan; c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehaan. (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbalgkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan Daerah. BAB VIII PENDANAAN Pasal 10 Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan Daerah dibebankan kepada APBD. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa,l 1 I Pasal 12 Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan di Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah. (1) Bupati melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan men5rusun petunjuk teknis yang diatur dengan Peratural Bupati. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2013.
10

SISTEM AKUNTANSI PEM ERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2014/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan dan menetapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum pemerintah daerah guna mewujudkaa tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouermencel, perlu adanya aturan tentang pengelolaan keuangan yang bersifat mengikat dalam pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagrmana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yalg Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Menirnbang Mengingat 1 BUPATI TORAJA UTARA, Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangal Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang 2OO8 tentang Pernbentrlkan Kabupaten Toraja Utara di Prowinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOa Nomor 101, Tambahan l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 447 4l', 7. Undang-Undang Nomor 39 Ta}un 2OO8 tentang Kernenterian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tal. r-rn 2OO8 Nornor 166, tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia. Nornor 49161; 8. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2oll tentang pernbentukan Peraturan Perundalg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 9. Undarrg-Undang Nornor 23 Tal.un 2Ol4 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repr.blik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nornor 244' 2 Tarnbatran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5547); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O05 tentalg Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peratlrran Pemerintaan Nornor 8 TaI.un 2006 tentarrg Laporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pernerinta} (Lernbaral Negara Republik Indonesia Tatlrn 2006 Nornor 25, Tarnbal. an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tal"un 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pernerintal" an Daeral" Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dal Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahal Daeral" Kepada Masyarakat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nornor 19, Tarnbahal Indonesia Nornor a693\; 17. Peraturan Pernerintah tentang Pernbagiart Lernbaran Negara RePublik Nornor IJrrsan 3a Tal.un 2OO7 Pernerintahan 3 Antara Pernerintah, Pernerintahal Daerah Provinsi dan Pernerintal- an Daeratr Kabupaten/ Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tal.t.n 2OO7 Nornor 82, Tarnbal. am Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 47371; 18. Peratr-rran Pernerintal. Nornor 7I Tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi Pernerintah (L,ernbaran Negara Repr:blik Indonesia Taht n 2010 Nornor 123, Tarnbal- an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 20. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosialdan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja' Utara Nornor 8 Tahun 2O1O tentang Organisasi dan Ta'ta Kerja Dinas-Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Toraja lJtara Tahun 2O1O Nornor 8); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah 4 Menetapkan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL. BAEI I KSTENTUAN UMUM Pasa,l 1 Dalarn Peraturan Br.rpati ini yang dirnaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimalcsud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahal Daerah. 4. Bupati adalah BupaLi Toraja Utara. 5. Keualgan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam ralgka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifrkasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laPoran. 8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangar Standar Akuntansi Pemerintahan bagi 5 komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penlrusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan da-lam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 9. Standar Akuntansi Pernerintahan yang selanjutnya disingka-t SAP a.dalatr prinsip-prinsip aktmtansi yang diterapkan dalarn rnen) rstur dan rnenyajikan laporan kerlangan pernerintal. . 10. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang rnengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuita-s dalarn pelaporan frnansial berbasis akrual, serta rnengal<ui pendapatan, belanja. dan pernbiayaan dalarn pelaporan pelaksarraan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalarn APBD. 11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. l2.Kebijakan Akuntansi adalal.prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifrk yang dipili}. oleh suatu entitas pelaporan dalarn pen5rr-rsrlnan dan penya.jian laporan ket angan. l3.Kebijakan Akuntansi Pernerintah Daeral. adalah prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensikonvensi, a.tLlran-a.turan dan praktik-praktik spesil-k yang dipilih oleh pernerintal. daeral. sebagai pedornan dalam rnenJmstrn dan rnenyajikan laporan keuangan pernerintal. daerah untuk mernemrl. i kebtrtuhan pengguna laporan keuangan dalarn rangka rneningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap arrggaran, antar periode rnaup\ln antar entitas' l4.Sistern Akuntansi Pernerintah Daera}. yang selanjutnya dising!<a't SAPD a-da-lah rangkaian sisternatik dari prosedur, penyelenggara' peralatan dan elernen lain r:ntuk rnewujudkan fungsi akuntansi sej ak analisis transaksi sarnpai dengan pelaporan kerlangan di lingkungan orgarrisasi pernerintal. an daeratr' 6 l5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalal. rencana kerlangan tal.unan Pernerintahan Daera}. yang dibahas dan disetujui bersarna oletr Pernerintal. Daera}. dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perattrran Daeral. - 16.Elasis Akrlral adalatr basis akuntansi yang rrrengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa. itu terjadi, tanpa rnernperhatikan saat kas atau setara kas diterirna atam dibayar. l7.Basis Kas adalal. basis akuntansi yang rnengakui pengarutr transal<si dan peristiwza. lainnya padasa-at kas atau setara kas diterirna atau dibayar. l8.Basis Kas Mentju Akrual adalah basis akuntansi yang rrrengakui pendapatan, belanja dan pernbiayazrn berbasis kas serta rnengaklri aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. l9.Pengal<uan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria penca.tatan suatr.t kej adian atam peristivza dalarn catatan al<trntansi sehingga akan rnenjadi bagran yang rnelengkapi unsur asset, kevra,jiban, ekLritas, pendapatan-LRA, belanj a, pernbiaya-an, pendapatan- LO dan beban, sebagirnana akan terrnuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 2O.Pengukuran a-dalah proses penetapan nilai uang untLrk rnengal<ui dan rnernasukkan setiap pos dalarn la.poran keuangan. 2l.Pengungkapan adalah laporan keuangan yang rnenya-jikan secara lengkap inforrnasi yang dibutu}kan oleh pengguna. 22.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang rnerryaj ikan inforrnasi realisa-si pendapatan-LRA, belarta, transfer, surplus/defisit-LRA, pernbiaya-an, dan sisa- lebih/kurang pernbiayaan anggaran, yang rnasing-rnasing di perbandingkan dengan anggarannya dalarn satu periode. 23 -Lapora n Peruba} an Saldo Anegararr l,ebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalal. laporan 7 yang rnenyajikan inforrnasi kenaikan dan penr-rrLrnan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 24.Neraca a.da-lal. laporan yang rnenyajikan inforrnasi posisi keuangan snatu entita.s pelaporan rnengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertenttt. 25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang rnenyaj ikan inforrnasi rnengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerrnin dalarn pendapatan-LO, beban dan surplus / defrsit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya. disandingkan dengan periode sebeltrrnnya. 26.Laporalr Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK a.dala}. laporan yang rnenyajikan inforrnasi rnengenai surnber, penggtrnaan, perubal.an kas dan setara kas selarna satr.r periode akuntansi, serta. saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 27.Laporan, Peruba1lan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE a-dalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi rnengenai peruba} an ekurita-s yang terdiri dari ekuitas anral, surplus / dehsit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 2S.Catatan atas Laporan Ker.rangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi tentang penjelasan atau daftar terinci atan r analisis atas nilai suatu pos yang disajikan datarn LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalarn rangka pengungkap an yang rnerna-dai29.Satuan Kerja Perangkat Daeral. yang selanjutnya disingkat SKPD adalal. perangkat daeratr pa'da Pernerintal. Daeral. selaku pengguna a;rg€.araar / Perrgguna barang30. Pejabat Pengelola Keuangal Daerah yang selanjutnya disingka't PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang rnernpunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan APBD d.an bertindak seb^gai benda}.ara tlrntlrn daera.l.- 8 3l.Entita.s Akuntansi adalah unit pernerintal. an penggLrna anr.1.,garan/ pengguna barang yang wajib rnenyelenggarakan aklntansi dan rnenJnlsnn laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 32.Entita.s Pelaporan adala-l- unit pernerintal.an yang terdiri dari satu a-tau lebih entitas akuntansi atan r entitas pelaporan yang rnenurut ketentrlan peraturan Perundang-Undangan wajib rnenyarnpaikan laporan pertanggungiawaban berupa laporan keuangan. 33.Pendapatan-LRA adalah sernrla penerirnaan Rekening Kas IJrnurn Daeral. yang rnenarnbal. Saldo Anggaran Lebih dalarn periode tatun anggararr yang bersangkutan yang rnenjadi hak Pernerintatr Daerah dan tidak perlr.r dibayar kernbali oleh pernerintatr daeral. . 34.Pendapatan-LO adalah hak pernerintah daera}. yang diakui sebagai penarnbah ektrita.s dalarn periode tal. un €rnggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kernbali. 35.Belanja adalah sernua pengeluaran dari Rekening Kas lJrrrrrn Daera}. yang rnengurangi Saldo Anggaran Lebih dalarn periode tal.un anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh perrrbayarannya kernbali oleh pernerintah daerah. 36.Beban adalal. penunln€rrr rnanfaat ekonorni a.tam potensi ja.sa. dalarn periode pelaporarr yarrg rnenurunkan ekuitas, yang dapat bert pa pengeluaran atau. konsurnsi aset atam tirnbulnya kewajiban. 37. Pernbiayaan Daeral. adalah serrtlla perrerirnaan yang perlu dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tal. rln anggaran yang bersangkutan rrraupLrn pada- ta}.un-tahun anggaran berikutnYa. 38. Aset adalal. surnber daya ekonorni yang dikuasai d.a.n/ a.ta-u dirniliki oleh Pernerintah Daeratr seb.gai akibat dari peristiwa lnasa lalu dan dari rnzrna rnanfaat ekonorni dan/atau social di rnasa depan dil. arapkan dapat diperoleh, baik oleh Pernerinta}. Daeral. rnaupun rna syarakat 9 serta dapat diukurr dalarn satnan uang, terrrrasuk surnber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk perryediaan jasa- bagt rnasyarakat urnllrrl dan surnber-surnber daya yan1o dipelihara karena alasan sej aral. dan budaya. 39. Kerwaj iban adala}. utang yang tirnbrrl dari peristirrra. rrlasa lah.r yang penyelesaiannya rnengakibatkan aliran kehrar sr.rrnber daya ekonorni Pernerintah Daeral. . 4O.Ekuita-s adalah kekayaan bersill Pernerintatr Daera}. ya.ng rnenrpakan selisih antara aset dan kewaj iban Pernerintal- Daeral.. 4l.Koreksi adalal. tindakan pernbetr:lan secetra akuntansi a.gar akun/pos yang tersaji dalarn laporan keuangan entitas rnenjadi sesuai dengan yang seharlsnya. 42.Penyesuaian adalal. transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk rnengal<ui pos-pos seperti persediaan, piutang, r.rtang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belurn dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berj alan. 43.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalal. daftar kodefrkasi dan klasifikasi terkait transaksi kerlangan yang disusun secara sisternatis sebagai pedornan dalarn pelaksanaan angg€rran dan pelaporan ketrangan Pernerintal. Daera}. . BAB II TUJUAN Pasal 2 Peratlrran Etupa.ti ini rnerr.rpakan Perrrerintah Daeral- dalarn rangka berbasis akrual. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 pedornan bagi penerapzrn SAP Rrlang lingkup Peraturan Elupati ini rneliputi: a. Sistern al<untansi Pernerintal. Daeral. ; b. SAPD; dan c. BAS. t0 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 (1) Kebijakan akurntansi Pernerintal. Daeral. sebagairnana dirnaksud dalarn Pasa-l 3 huruf a terdiri ata.s: a. kebij akan a-kuntarrsi pelaporan keuangan; dan b. kebij akan al<untansi akr-n. (2) Kebij akan al<untansi pelaporan keuangan setragairnana dirnaksrld pada ayat (l) tmruf a rnernr.lat penjelasan a-tas rlnsrlr-tlrlstar laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalarn penya.jian pelaporan keuangan. (3) Kebij akan akuntansi akun sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnengatur defrnisi, pengakr.an, pengukuran, penilaian dan/ata-u pengungkapan transaksi a-tau peristirx,a sesuai dengan PSAP atas: a. pernilihan rnetode akuntansi atas kebij aJ<an akuntansi dalarn SAP; dan b. pengaturan yang lebil. rinci atas kebijakan al<untansi dalarn SAP. (4) Kebij akan akuntansi Pernerintah Daeratr sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akrrntansi dan entitas pelaporan Pernerintall Daeral- - (5) Ketentuan rnengenai Kebijakal Akuntansi Pernerintah Daera}. sebagairnana dirnaksr.d pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Elupati. (6) Panduan pen5rusunan kebijakan alcuntansi Pernerintal. Daera}. sebagairnana dirnaksud pada aya.t (1) tercanturn dalarn Larnpiran I yang merupakan tragian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati rn1 1t BAB V SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 (l) SAPD sebagairnana- dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf b rnernuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalarn rnelakukan identifrkasi transaksi, pencatatan pada jr:rnal, posting kedalarn buku besar, pen5rlrsunurn neraca sa-ldo serta. penya.jian laporan ker.rangan. (2) Penya.j ian laporan keuangan ebagairnana dirnaksr.rd pada aya.t (1) terdiri atas: a.. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan artrs kas; f. laporan perubal" an ekuitas; dan g. catata-rr a-tas laporan keuangarl. Pasal 6 (l) SAPD 5gfoagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a. sisterrr akrra-rtansi PPKD; dan b. sistern akuntansi SKPD. (2) Sistern akuntansi PPKD sgfragairnana dirnaksud pada ayat (1) hr-rrrf a rnencakLrp teknik pencatatan, pengal<uan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pernbiayaan, aset, kewaj iban, ekuita.s, penyesuaian dan koreksi, perrJ.ustrnan laporan keuangan PPKD serta pen5rusunan laporan kerlangan konsolidasian Pernerintal. Daeral.. (3) Sistern alruntansi SKPD sebagairnana dirnaksrld pada ayat (l) trr:ruf b rnencakup teknik pencatatan, pengal<uan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,belanja, aset, kewajiban, ekuitas, perryesuaian dan koreksi, serta penJrusun€rn laporan keuangan SKPD. (4) Ketentuan mengenai SAPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatrrr dengan Peraturan Elupati. (5) Panduan pen5rusunan SAPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Larnpiran II yang rnerupakan $agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Br.pati ini. BAB VI BAGAN AKUN STANDAR Pasal 7 (l) BAS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf c rnerlrpakan pedornan ba.gi Pernerintah Daera}. dalarn t2 rnelal<ukan kodefrkasi aJ<un yang rnenggarnbarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. (2) BAS sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) digunakan dalarn pencatatan transaksi pada- buku jr.rrnal, pengklasif-kasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penya.j ian pada laporan keuangan. (3) BAS sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dirinci seb.gai berikut: a.level 1 (satu) rnenunjukkan kode akun; b. level 2 (dua) rnenrmjukkan kode kelornpok; c. level 3 (tiga) rnenunjukkan kode jenis; d. level 4 (ernpat) rnenunjukkan kode obyek; dan e. level 5 (lima) rnenunjukkan kode rincian obyek. (4) Kode akun sebagairnana dirnaksr.rd pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. akun I (satu) rnenunjukkan a.set; b. akun 2 (dua) rnenunjukkan kewajiban; c. akun 3 (tiga) rnenurrjukkan ekuitas; d. akun 4 (ernpat) rnemrnjukkan pendapatan-LRA; e. akun 5 (lima) rnerrLlnjukkan belanja; f. akun 6 (enarn) rnenlrnjukkan transfer; g. akun 7 (tujuh) rnenunjukkan pernbiayaan; h. al<un 8 (delapan) rnenunjukkan pendapatan-LO; dan i. akun 9 (sernbilan) rnenunjukkan beban. (5) BAS sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tercanturn dalarn Larnpiran III dan merupakan lagian yang tidak terpisa1- kan dari Peraturan Bupati ini. BAB VII KE*TENTUAN LAIN-I,AIN Pasal 8 (1) Pencatatan transal<si pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokurnen anggaran. (2) Dalarn hal kodefrkasi akun dokurnen anggar€rn belurn sesuai dengan BAS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (5), Pernerintatr Daeral. dapat rnelakukan konversi dalarn penyajian LRA. (3) Forrnat konversi penyajian LRA ssforagairnana yang dirnaksud pada ayat l2l tercanturn dalarn Larnpiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 13 t Pasal 9 Pernerintal. Daeral. rnenyajikan kernbali LRA, Neraca dan LAK ta.hun sebelurnnya pada tatrrrn pertarna penerapan SAP berbasis akmal. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Pada sa.at Peraturan Elupati ini rnulai berlal<u: a. Peratlrran Bupati yang rnengatur kebijakan akuntansi Pernerintal.. Daeral- sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (5); dan b. Peraturan Bupati yang rnengatLrr SAPD sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat l4li ditetapkan paling larnbat tanggal 31 Mei 2014. (2) Penerapan SAP berbasis al<rual pada Pemerintah Daeral. palirrg larnbat rnulai tal.un anggaran 2015. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Brrpati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetal-uinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatafrnya dalarn Berita Daeral. Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
14

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 20 14 perlu ditetapkan Standar Biaya Umum untuk Pedoman Penyusunan Program/Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; bahwa penyusunan Standar Biaya Umum berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72lPMK.O2l2Ol3 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 dan hasil survey/ analisis dengan mempertimbangkan kondisi di Daerah; a. b. C 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 20 14.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 7974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, "fambaLran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48a4); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O05 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72lPMK.O2l2Ol3 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20 10 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2Ol2 tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggarat 2Ol3 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O12 Nomor 6); 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63).
MenetAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Setdakab. 7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurLls sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urllsan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 10. Standar biaya umum adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerj a. BAB II STANDAR BIAYA Pasal 2 Standar Biaya dapat bersifat umum atau berbasis khusus. Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil survey dan analisis tim Anggaran Pemerintah Daerah. Standar biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan biaya yang dipergunakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (sKPD). SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Standar Biaya bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu. (1) (2t (3) (4) (s) (6) Standar Biaya Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaraa 2012. (2) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) digunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu. Pasal 4 Dalam hal belum ditetapkan besaran standar biaya dan atau terdapat perbedaan besaran standar biaya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan usulan biaya atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), usulan biaya atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip ehsien, transparan, akuntabel, dan wajar. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dalam hal terdapat perubahan atau peninjauan kembali standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati' Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
7

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2OI5 - 2OI9

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2OI5 - 2OI9

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium dan Universal Acces Air Minum dan Sanitasi, serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang. Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377}; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); \. ·, 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 13. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/ 11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 24).
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 - 2019. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi L kewenangan daerah otonom. 3. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium dan Universal Acces perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2019. 4. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan. 5. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase. 6. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. 7. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, ,- termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. 8. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung. 9. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. 10. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta. 11. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan. 12. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan. 13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 14. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari. 15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60°/o (enam puluh persen) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen). 16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan. 19. Arab kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi. 24. Pemantauan adalah kegiatan mengarnati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil {outcome) terhadap rencana dan standar. 26. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMPL adalah sistem penyediaan sarana dan prasarana air minum serta penyehatan lingkungan termasuk sanitasi. 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara. 28. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah program penyediaan sistem pelayanan air minum dan sanitasi di lembang/kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. 29. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menangani AMPL. BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN TORAJA UTARA 2015 - 2019 Pasal 2 RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium dan Universal Acces. Pasal 3 RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019 berfungsi sebagai: a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah; b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pamsimas dan pendekatan kelembagaan; c. media intemalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL; d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan dan AMPL; e. acuan jumlah desa replikasi program Pamsimas minimal untuk 2015 dan 2016. Pasal 4 RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi Tahun 2019 mempunyai kedudukan sebagai dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD sampai dengan Tahun 2019. BAB III PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 - 2019 Pasal 5 Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat. Pasal 6 Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait. Pasal 7 Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara 2015-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana. Pasal 8 (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara 2015- 2019 tetap harus memperhatikan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2015, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL. BABIV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN TORAJA UTARA 2015-2019 Pasal 9 ( 1) Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan paling kurang 2 kali dalam setahun. (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik. (4) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawab SKPD masing-masing. (5) Dalam hal basil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan basil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (6) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan basil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda. (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah. (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang basil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut; (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan basil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL. (10) Dalam hal evaluasi dari basil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda 'I menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. ( 11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempumaan kepada Kepala Bappeda. (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dokumen RAD AMPL Kabupaten Toraja 2015 - 2019 sebagairnana tersebut dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan Bupati ini. Utara Tahun Lampiran dan dari Peraturan Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2014.
9

kEPEMUDAAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepemudaan

ABSTRAK:

Pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan Bangsa sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah; Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional; berdasarkan ketentuan pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertangungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 40 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 41 Tahun 2011; Perpres Nomor 43 Tahun 2022; Permenpora Nomor 59 Tahun 2013; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah diatur tentang BAB IKETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Pemuda, Kepemudaan, Pemberdayaan, Pelayanan kepemudaan, Penyadaran pemuda, Pengembangan kepemimpinan pemuda, Pengembangan kewirausahaan pemuda, Pengembangan kepeloporan pemuda, Kemitraan, Organisasi Kepemudaan, Penghargaan, Masyarakat, Sekaa Teruna, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah, Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN. BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH. BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA, Peran, Tanggung Jawab, Hak. BAB VI PELAYANAN KEPEMUDAAN,Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan. BAB VII KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN. BAB VIII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN. BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN. BAB X PENGHARGAAN. BAB XI PENDANAAN. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XIII LARANGAN. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
XVI Bab, 44 Pasal (23 Hlm.) dan 8 Hlm. Penjelasan.

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-TORAJA-UTARA-TAHUN-ANGGARAN-2023

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 130 Tahun 2022; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
8 Pasal (13 Hlm) dan XVI Lampiran.

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABSTRAK:

a. b. c. bahwa sehubungan dengal adanya pemekaran wilayah kabupaten tana toraja dan pembentukan Kabupaten Toraja Utara maka kode dan data wilayah administrasi pemerintahan mengalami perubahan sehingga perlu didata kembali; bahwa untuk terbitnya data wilayah administrasi pemerintahan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan administrasi kependudukan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Toraja Utara, maka hasil pendataan diberi kode wilayah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun f999 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor Ts,tambahan lembaran republik indonesia 3851) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor 425O); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lOl,tambahan Negara Republik Indonesia Nomor l01,tambahan lrmbaran Republik Indonesia Nomor 4874); 3. Undang -Undang Nomor 6 tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Republik Indonesia 5495); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438e); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587); 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturaa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 123); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tora.fa Utara Nomor 2); 12- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEAN TORA.IA UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam luas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. 3. Pemerintahan daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Tora-ia Utara 5. Desa atau yang disebut dengan lembang, selanjutnya disebut lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kode wilayah administrasi pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan dirinci mulai dari Desa/Lembang, Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten dan provinsi, yang ditetapkan oleh peraturan menteri Dalam negeri. 7. Kelurahan adalah wilayah keq'a lurah sebagai perangkat daerah. 8. Kecamatan adalah batas wilayah kery'a camat sebagai perangkat daerah. 9. Data wilayah Administrasi Permerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas Wilayah, kedudukan ibukota pemerintahan dan batas wilayah. k. Kecamatan Tallunglipu; 1. Kecamatan Dende' Piongan Napo; m. Kecamatan Buntu Pepasan; n. Kecamatan Baruppu'; o. Kecamatan Kesu'; p. Kecamatan Tondon; q. Kecamatan Bangkelekila'; r. Kecamatan Rantebua; s. Kecamatan Sesean Suloara'; t. Kecamatan Kapalapitu; u. Kecamatan Awan Rante Karua. Bagian kesatu Kecamatan Rantepao Pasal 5 (l) Kecamatan Rantepao dengan tota-l luas wilayah 13.20 krn2, yang meliputi 9 (sembilan) Kelurahan dan 2(dua) Lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Lembang Saloso : (Luas Wityah t.28 Km2). b. Irembang Limbong : ( Luas Wilayah 2.56 Km); c. Kelurahan Mentirotiku : (Luas Wilayah 2.4O km2l; d. Kelurahan Laang Tanduk : (Luas Wilayah 2.52 km2l; e. Kelurahan Singki' : (Luas Wilayah 0.16 km2); f. Kelurahan Karassik : (Luas Wilayah O.l7 km2l; g. Kelurahan Rantepao : (Luas Wilayah 0. 18 km2); h. Kelurahan Rante Pasele : (Luas Wilayah O.22 km2l; i. Kelurahan Pasele : (Luas Wilayah 0.20 km2); j. Kelurahan Malango : (Luas Wilayah 0.43 km2); k. Kelurahan Penanian : (Luas Wlayah 0.17 kmr). (2) Ibukota Kecamatan Rantepao berkedudukan di Kelurahan Rantepao. (3) Batas wilayah administrasi Kecamatan Rantepao, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Ta-llunglipu dan Kecamatan Tikala; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kesu; c. Sebelah Timur : Kecamatan Kesu'dan Kecamatan Tondon; d. Sebelah Barat : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kapalapitu. Bagian kedua Kecamatan Sesean Pasal 6 (1) Kecamatan Sesean dengan total luas wilayah 40.05 kmz, yang meliputi 5 (lima) Kelurahan dan 4 (empat) Lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a) l,embang Buntu Lobo' : (Luas Wilayah 6.05 Km2)); b) kmbang Parinding : (Luas Wilayah 3.99 Km2); c) Kelurahan Deri : (Luas Wilayah 4.01 Kmz); d) Kelurahan Bori Ranteletok : (Luas Wilayah 5.00 Km2); e) Kelurahan Bori' : (Luas wilayah 3.64 Km2); f) Kelurahan Bori l,ombongan: (Luas Wilayah 3.36 I(m2); g) Kelurahan Pangli Selatan : (Luas Wilayah 3.75 Km2 ); h) Kelurahan Pangli : (Luas Wilayah 4.25 Km2l; i) Kelurahan Palawa' : (Luas Wilayah 6 I(m2); (2) Ibukota Kecamatan Sesean berkedudukan di Kelurahan Pangli. (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Sesean yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sa'dan b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tallunglipu c. Sebelah Timur : Kec. Balusu dan Kec. Tondon d. Sebelah Barat : Kecamatan Sesean Suloara. Bagian ketiga Kecamatan Nanggala Pasal 7 (1) {2t (3) Kecamatan Nanggala dengan total luas wilayah 68.0O Km2, yang meliputi 1 (satu) kelurahan dan 8 (delapan) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Lembang Rante : (Luas Wilayah 6.O7 Km2l; b. Lembang Karre'Penanian : (Luas Wilayah 10.15 I(m2); c. Lembang Karre'Limbong : (Luas Wilayah 15.38 Km2); d. Lembang Nanna Nanggala : (Luas Wilayah 4.65 Km2); e. l,embang Basokan : (Luas Wilayah 3.44 Km2l; f. kmbang Nanggala : (Luas Wilayah 5.67 Km'?); g. Kelurahan Nanggala Sang piak Salu : (Luas Wilayah 5.67 Km2); h. Lembang Tandung Nanggala: (Luas Wilayah 8.90 I(m2); i. Lembang Lili Kira' : (Luas Wilayah 8.3 Km2). Ibukota Kecamatan Nanggala berkedudukan di Kelurahan Nanggala Sangpiaft Salu. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Nanggala, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Balusu b. Sebelah Selatan : Kecamatan Buntao'dan Kecamatan Rantebua c. Sebelah Timur : KabuPaten Luwu d. Sebelah Barat : Kecamatan Tondon. Bagian keempat Kecamatan Rindingallo Pasal 8 (l) Kecamatan Rindingallo dengan total luas wilayah 74.25 km2, yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Pangala : (Luas Wilayah 6.53 Km2); b. Kelurahan Pangala Utara, : (Luas Wilayah 9.68 Km2); c. Lembang Rinding allo : (Luas Wilayah 6.63 Km2); d. Lembang Loko'Uru Tanete Batu : (Luas Wilayah 10.59 I(m2); e. Iembang Ampang Batu : (Luas Wilayah 7.24 KrlP); f. Lembang Lrmpo Poton : (Luas Wilayah 10.50 Kmz); g. Lembang Bulu Langkan : (Luas Wilayah 9.40 Km2) ; h. LembangMai'ting, : (LuasWilayahT.35Km2l; i. L,embang Buntu Batu, : (Luas Wilayah 6.33 Km2). (2) Ibukota kecamatan Rindingallo Berkedudukan di kelurahan Pangala. (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Rindinggallo, yaitu: a. Sebelah Utara : Kecamatan Buntu Pepasan; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tana Toraja dan Kecamatan Denpina; c. Sebelah Timur : Kecamatan Kapalapitu; d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Awan Rante Karua. Bagian kelima Kecamatan Buntao' Pasal 9 (1) Kecamatan Buntao' dengan total luas wilayah 49.50 km2, yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 4 (empat) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Tongkonan Basse, : (Luas Wilayah t2.4Krn2l; b. Kelurahan Tallang Sura' : (Luas Wilayah 9.75 Km2); c. l€mbang Sapan Kua-Kua, : (Luas Wilayah 9.5 I(m2); d. l,embang Rinding Kila'Balabatu,: (Luas Wilayah 12.25 Km2l; e. kmbang Misa Babana : (Luas Wilayah 11Km2); f. l,embang Issong Kalua' : (Luas Wilayah 8.63 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Buntao' berkedudukan di Kelurahan Tongkonan Basse'. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Buntao'Yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Nanggala dan Kecamtan Sangalagi; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kecamatan Rantebua; d. Sebelah Barat : Kecamatan Sangalagi. (1) Kecamatan Sa dan dengan total luas wilayah luas wilayah 80.49 km2 , yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) lembang,yang terdiri dari : a. Kelurahan Sa'dan Malimbong : (Luas Wilayah 4.83 km2); b. Kelurahan Sa'dan Matallo, : (Luas Wilayah 5.70 kmz); c. Lembang Sa'dan Pebulian, : (Luas Wilayah 4.56 km2); d. l,embang Sa'dan Liku Lambeha : (Luas Wilayah 9.74 km2l1, e. kmbang Sa'dan Tiro AlIo : (Luas Wilayah 9.43 Kr::.2l1' f. Lembang Sa'dan Pesondongan, : (Luas Wilayah 10.00 Km2); g. Lembang Sa'dan Ballopasange' : (Luas Wilayah 9.27 KrJ]2l; h. Lembang Sa'dan Andulan : (Luas Wilayah 4.O4 Km2l; i. kmbang Sangkaropi, : (Luas Wilayah 10.92 l<m2l; j. kmbang Sa'dan Ulusalu, : (Luas Wilayah 12.00 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Sa'dan berkedudukan di Kelurahan Sa dan Malimbong. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sa'dan, yaitu : a. Sebelah Barat :Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara; b. Sebelah selatan : Kecamatan Bangkelekila' dan Kecamatan Balusu; c. Sebelah Timu r : Kecamtan Sa'dan Kecamatan Balusu; d. Sebelah barat : Kecamatan Buntu Pepasan. Bagian keenam Kecamatan Sa'dan Pasal 10 Bagran ketujuh Kecamatan Sanggalangi Pasal 11 (1) Kecamatan Sanggalangi dengan total luas wilayah 39.00 Krn2, yang meliputi 1(satu) kelurahan dan 5 (lima ) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Pa'palean : (Luas Wilayah 8.4 Km2l; b. l,embang La'bo' : (Luas Wilayah 9.1 I(mz); c. Lembang Buntu [.abo' : (Luas Wilayah 6.15 Km2); d. Lembang Tallung Penanian : (Luas Wilayah 6.55 I(m2); e. Lembalg Tandung La'bo : (Luas Wilayah 8.36 Km2); f. Lembang Pata'Padang : (Luas Wilayah 6.45 Km2). (2) Ibukota Kecamatan sanggalangi berkedudukan di kelurahan Pa'palean. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sanggalangi yaitu : a. Sebelah Uatara : Kecamatan Rantepao b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Tora-ia c. Sebelah Tmur : Kecamatan Buntao' d. Sebelah Barat : Kecamtan Kesu'. Bagian kedelapan Kecamatan Sopai Pasal 12 (1) Kecamatan Sopai dengan total luas wilayah 47.64 Kmz, yang meliputi l(satu) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang,yang tediri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Nonongan Utara: (Luas Wilayah 8.00 I(mr); b. L,embang Salu : (Luas Wilayah 10.00 Km2); c. Lembang Salu Sopai, : (Luas Wilayah 5.25 Km2); d. Lembang Nonongan Selatan: (Luas Wilayah 8.00 Km2); e. Irmbang Tombang Langda: (Luas Wilayah 3.26 km2l; f. Lembang Marante, : (Luas Wilayah 5.33 Km2); g. Lembang Langda : (Luas Wilayah 4.05 Km2); h. Lembang Salu Sarre, : (Luas Wilayah 3.755 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Sopai berkedudukan di Kelurahan Nonogan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sopai yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Kapalapitu; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sanggalangi'; d. Sebelah Barat : Kecamatan Denpina (Dende Piongan Napo) Bagian kesembilan Kecamatan Tikala Pasal 13 (1) Kecamatan Tikala dengan total luas wilayah 23.44 KnP, yang meliputi 2(dua) Kelurahan,dan 5 (lima) lembang,yang terdiri dari cakupan wilayah ; a. Kelurahan Buntu Barana' : (Luas Wilayah 5.5 I(m2); b. Kelurahan Tikala : (Luas Wilayah 3.07 Km2); c. Lembang Embatau, : (Luas Wilayah 3.5O I(m2); d. L,embang Buntu Batu, : (Luas Wilayah 3.68 Km2); e. l.embang Sereale, : (Luas Wilayah 2.99 Km2l; f. L,embang Pangden, : (Luas Wialayah 2.35 Km2); g. kmbang Bente Ka'do To Ria,: (Luas Wilayah 2.30 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Tikala berkedudukan di Kelurahan Tikala. (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Tikala. a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean; b. Sebelah selatan : Kecamatan Rantepao; c- Sebelah Timur : Kecamatan Tallunglipu; d. Sebelah Barat : Kecamatan Kapalapitu. Bagian kesepuluh Kecamatan Ba]usu Pasal 14 (1) Kecamatan Balusu dengan total luas wilayah 46.51 Km2, yang meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) desa/Iembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Balusu : (Luas wilayah 10.52 Km2); b. Kelurahan Tagari : (Luas Wilayah 8.09 Km2); c. Iembang Lili Kira'Ao'Gading : (Luas Wilayah 7.75lKn2l; d. lrmbang Palangi' : (Luas Wilayah 8.23 Km2l; e. kmbang AwaKawasik : (Luas Wilayah 8.5 I(m2); f. Lembang Karua : (Luas Wilayah 9.59 Km2) ; g. Lembang Balusu Bangunlipu : (Luas Wilayah 7.32 Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Balusu Berkedudukan di Kelurahan Balusu. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Balusu yaitu : a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tondon dan Kecamatan Naggala; c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kecamatan Nanggala; d. Sebelah Barat : Kecamatan Sesean dan Kecamatan Sa'dan. Bagian kesebelas Kecamatan Tallunglipu Pasal 15 (1) Kecamatan Tallunglipu dengan total luas wilayah 9.24 Krn2, yang meliputi 6 (enam) Kelurahan, yang terdiri dari cakupan wilayah: a. Kelurahan Tallunglipu : (Luas wilayah 2.15 I(mz); b. Kelurahan Tantanan Tallunglipu : (Luas Wilayah 1.10 I(m2); c. Kelurahan Tagari Tallunglipu : (Luas Wilayah 1.43 I(m2); d. Kelurahan Tallunglipu Matallo : (Luas Wilayah 1.03 Km,); e. Kelurahan Rantepaku Tallunglipu: (Luas Wilayah 0.70 I(m2); f. Kelurahan Tampo Tallunglipu : (Luas Wilayah 2.15 Km2l; (2) Ibukota Kecamatan Tallunglipu berkedudukan di Kelurahan Tallunglipu. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tallunglipu yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rantepao; c. Sebelah Timur : Kecamatan Tondon; d. Sebelah Barat : Kecamatan Tikala. Bagian keduabelas Kecamatan Denpina (Dende'Piongan Napo) Pasal 16 (1) Kecamatan Denpina dengan total luas wilayah 77.49 Km2, yang meliputi l(satu) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Pasang : (Luas Wilayah 8.5 krn2); b. Lembang Parinding : (Luas Wilayah 6.8 I(m2); c. Lembang BuntuTagari: (Luas Wilayah 7.2 Krn2l; d. kmbang Madong : (Luas wilayah 8.2 Km2l; e. Lembang Paku : (Luas Wilayah 7.2 Kffi2l; f. Lembang Kapolang : (Luas Wilayah 8.2 Kmzl; g. l,embang Piongan : (Luas Wilayah 8.67 Km2); h. Lembang Dende' : (Luas Wilayah 9.6 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Denpina berkedudukan di Lembang Dende'. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Denpina yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Kapalapitu; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sopai; d. Sebelah Barat : Kecamatan Rindinggallo Bagian ketiga belas Kecamatan Buntu Pepasan Pasal 17 (1) Kecamatan Buntu Pepasan dengan total luas wilayah, 137.72 yang meliputi l(satu) kelurahan,dan 12 (dua belas) desa/Iembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Sapan : (Luas Wilayah 12.19 Km2l b. Lembang Pangkung Batu, : (Luas wilayah 9.2O Km2l c. Lembang Sarambu : (Luas Wilayah 17.22 Km2l; d. Lembang Talimbangan : (Luas Wilayah 11.26 Km2l; e. l,embang Roroan Barra'Barra': (Luas Wilayah 8.30 Km2); f. Lembang Ponglu : (Luas Wilayah 9.17 Km2l; g. trmbang Batu Busa : (Luas Wilayah 8.29 Km2l; h. Lembang Paonganan : (Luas Wilayah 10.14 Km2); i. L,embang Parandangan : (Luas Wilayah 9.21 Km2l; j. l,embang Rante Uma : (Luas Wilayah 12.16 Kmzl; k. Lembang Pulu-Pulu : (Luas Wilayah 13.30 Km2); L Lembang Pengkaroan Manuk: (Luas Wilayah 8.16 Km2); m. lrmbang Buntu Minanga : (Luas Wilayah 9.12 Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Buntu Pepasan berkedudukan di Kelurahan Sapan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Buntu Pepasanyaitu: a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Kapalapitu; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sa'dan dan Kapalapitu d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu'. Bagran keempat belas Kecamatan Baruppu' Pasal 18 (1) Kecamatan Baruppu'dengan total luas wilayah 182.17 klrr2, yang meliputi l(satu) kelurahan dan 3 (Tiga) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Baruppu'Selatan : (Luas Wilayah 34.00 I(mz); b. l,embang Baruppu?arodo : (Luas Wilayah 109.36 I(m2); c. Lembang Bamppu'Benteng Batu: (Luas Wilayah 11.73 I(m2); d. Lembang BaruppuUtara : (Luas Wilayah 17.08 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Barupputserkedudukan di Kelurahan Baruppu' Selatan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Baruppu',yaitu : a. Sebelah Utara : Kabupaten Sulawesi Barat dan Kabupaten Luwu Utara; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Awan Rante Karua; c. Sebelah Timur : Kecamatan Buntu Pepasan dan Kecamatan Rindingallo; d. Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Sulawesi barat. Bagran kelima belas Kecamatan Kesu' Pasal 19 (1) Kecamatan Kesu'dengan total luas wilayah 32.00 I(m2, yang meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Ba'tan, : (Luas Wilayah 5.26 Km2l b. Kelurahan Panta'nakan Lolo: (Luas Wilayah 6.59 Km2) c. Lembang Tallu lolo : (Luas Wilayah 3.83 Km2); d. Lembang Sangbua' : (Luas Wilayah 3.41 Km2); e. tembang Angin Angin : (Luas Wilayah 3.8 Km2); f. Irmbang Tadongkon : (Luas Wilayah 3.21 Km2l; g. l,embang Rinding Batu : (Luas Wilayah 3.9 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Kesu' berkedudukan di Kelurahan Ba'tan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kesu'yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Rantepao b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja c. Sebelah Timur : Kecamatan Sanggalangi' d. Sebelah Barat : Kecamatan Sopai. Bagian keenam belas Kecamatan Tondon Pasal 20 (l) Kecamatan Tondon dengan total luas wilayah 36.00 Km2 , yang meliputi 4 (empat) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. kmbang Tondon Matallo, : (Luas Wilayah 9.3 Km2); b. Lembang langi' : (Luas Witayah 9.4 I<m2); c, lembang Tondon Siba'ta : (Luas Wilayah 9.85 Km2); d. l,embang Tondon : (Luas wilayah 11.7 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Tondon berkedudukan di Lembang Langl'. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tondon, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean dan Kecamatan Sa'dan Balusu; b c d Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat : Kecamatan Kesu'; : Kecamatan Nanggala; : Kecamatan Tallunglipu. Bagian ketujuh belas Kecamatan Bangkelekila' Pasal 21 (1) Kecamatan Bangkelekila dengan total luas wilayah 21.OO Krn2, yang meliputi 4 (empat) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : e. Lembang Tampan Bonga : (Luas Wilayah 5.29 I(m2); f. Lembang To'yasa Akung : (Luas Wilayah 5.60 Km2); g. Lembang Batu Limbong : (Luas Wilayah 5.40 Km2); h. Lembang Bangkelekila : (Luas wilayah 4.71Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Bangkelekila berkedudukan di Lembang Tampan Bonga. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Bangkelekila, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sa'dan; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sesean Suloara' Kecamatan Sesean; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sesean; d. Sebelah Barat : Kecamatan Buntu Pepasan. Bagian kedelapan belas Kecamatan Rantebua Pasal 22 (1) Kecamatan Rantebua dengan total luas wilayah 101.68 Km2, yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 5 (lima) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Bokin : (Luas Wilayah 16.65 Km,); b. Kelurahan Buangin : (Luas Wilayah 15.4 Km2); c. l€mbang Rantebua : (Luas Wilayah 18.38 Km2); d. Lemb. Rantebua Sanggalangi': (Luas Wilayah 12.5 Km2); e. t,embang Pitung Penanian : (Luas Wilayah 13.7 I{m2); f. lrmbang Rantebua Sumalu: (Luas Wilayah 12.25 Krn2l; g. Lembang Ma'kuan Pare : (Luas Wilayah 12.8 Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Rantebua berkedudukan di Kelurahan Buangin. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Rantebua yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Nanggala dan Kabupaten Luwu; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu; d. Sebelah Barat : Kecamatan Buntao'dan Kabupaten Tana Toraja. Bagian Kesembilan Belas Kecamatan Sesean Suloara' Pasal 23 Bagian Kedua Puluh Kecamatan Kapalapitu Pasal 24 (l) Kecamatan Kapalapitu dengan total luas wilayah 56 Km2, yang meliputi 6 (enam) desa /Iembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. kmbang Benteng Mamullu: (Luas Wilayah 9.2 l<lr-2l; b. Lembang Benteng Ka'do : (Luas Wilayah 9.8 Km2); c. kmbang Kantun Poya : (Luas Wilayah 8.25 Km2); d. kmbang Kapalapitu : (Luas Wi1ayah10.5 l(mr); e. Lembang Sikuku : (Luas Wilayah 8.8 Km2); f. l,embang Polopadang : (Luas Wilayah 9.45 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Kapalapitu Berkedudukan di t embang Polopadang. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kapalapitu yaitu: a. Sebelah Utara : Kecamatan Rindingatlo dan Kec. Sesean Suloara' b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Dende Piongan Napo; c. Sebelah Timur: Kecamatan Tikala dan Kecamatan Rantepao; d. Sebelah Barat : Kecamatan Dende Piongan Napo. (l) Kecamatan Sesean Suloara dengan total luas wilayah 21.68 Kmz, yang meliputi 6 (enam) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Irmbang Landorundun : (Luas wilayah 2.63 km2l; b. Lembang Lempo : (Luas Wilayah 4.95 km2); c. Lembang Suloara : (Luas Wilayah 6.50 km2); d. Lembang Tonga Riu : (Luas Wilayah 2.60 km2); e. Lembang Sesean Matallo : (Luas Wilayah 5.00 km:); (2) Ibukota kecamatan Sesean Suloara' berkedudukan di kmbang Suloara' (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Suloara', yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Bangkelekila dan Kecamatan Buntu Pepasan; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tikala dan Kecamatan kapalapitu; c. Sebelah Timur: Kecamatan Sesean; d. Sebelah Barat : Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Kapalapitu. Bagian Kedua Puluh Satu Kecamatan Awan Rante Karua Pasa-l 25 (1) Kecamatan Awan Rante Karua dengan total luas Wilayah 54.71 Krn2, yang meliputi 4 (empat) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Lembang l,ondong Biang, : (Luas Wilayah t4. 10 Km2) b. Lembang Batu lotong, : (Luas Wilayah t2.2O Km2l c. l,embang Awan, : (Luas Wilayah 13.26 Km2l d. Lembang Buntu Kanra, : (Luas Wilayah 15.15 Kmz). (2) Ibukota Kecamatan Awan Rante Karua Berkedudukan di l,embang Awan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Awan Rante Karua,yaitu : a. Sebelah Utara b. Sebelah Selatan c. Sebelah Timur d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu'; : Kabupaten Tana Toraja; : Kecamatan Rindingallo; : Kabupaten Tana Tora-ia. BAI} IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Toraja Utar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
21

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TORAJA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2013/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu adanya pelayanan untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik ; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Toraja Utara.
Mengingat l.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); �·. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah; 10.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telemeatikan Indonesia; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7).
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. . ' 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 6. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten Ekbang dan Kesra adalah Asisten Ekbang dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 9. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas tehnologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. 10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pusat layanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 11. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit pelayanan tehnis yang melayani pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 ( 1) Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lernbaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. (2) Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Aisten Ekonomi. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. (3) Organisasi Unit LPSE dalam menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkoordinasi dengan Bagi.an Pembangunan. (4) Organisasi Unit LPSE dalam menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh Ketua Unit Tehnis/Pelaksana. Bagian Kedua Togas Pasal4 Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat ( 1) mempunyai tugas menyelenggarakan layanan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Organisasi Unit LPSE mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ketatausahaan ( administrasi) Unit LPSE; b. pelaksanaan pelatihan penggunaan LPSE ( training l; c. pelaksanaan pelayanan informasi ( help desk ) ; d. pelaksanaan verifikasi proses LPSE ( verifikator ) ; dan e. pelaksanaan admnistrasi aplikasi ( admin PPE ). BAB Ill ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal6 (1) Organisasi Unit LPSE terdiri dari: a. Pembina/ Pengarah terdiri dari: 1. Bupati; 2. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab; 3. Asisten Ekonomi. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pengendali Kegiatan; 4. Kabag Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pengendali Kegiatan; 5.Anggota; b. Ketua Unit Teknis / Pelaksana; c. Sekretariat; d. Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi; e. Sub Unit Registrasi dan Verifikasi; f. Sub Unit Pelayanan Informasi; dan g. Sub Unit Administrasi Aplikasi. (2) Sekretariat dan Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin oleh Koordinator. (3) Bagan susunan organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Pembina/Pengarah Pasal 7 Pembina/Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. membina dan mengarahkan program kerja Unit LPSE; b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; c. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan e. menganalisa laporan Unit Tehnis Pelaksana sebagai bahan evaluasi. Bagian Kedua Kepala Unit Tehnis Pelaksana Pasal 8 Ketua Unit Teknis/Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. mernimpin operasional harian Unit LPSE; b. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Unit LPSE; c. menyusun program operasional Unit LPSE; d. rnemberikan arahan tehnis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; e. menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Unit LPSE secara berkala kepada Ketua Tim Pengendali Kegiatan. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 9 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan/adminsitrasi umum; b. menyelenggarakan hubungan kerja dibidang ketatausahaan Unit LPSE dengan unit kerja/lembaga terkait; c. melaksanakan pendokumentasian, pemeliharaan dan pengamanan data dasar serta sistem aplikasi; d. menyiapkan bahan laporan secara periodik maupun akhir tahun; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Tehnis Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya. ,• Bagian Keempat Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi Pasal 10 Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf d mempunyai tugas : a. memberikan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tehnis kepada pengguna mengenai tata cara dan mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik sera pengoperasian sistem aplikasi; dan b. memberikan penjelasan terhadap berbagai pertanyaan terkait dengan fungsi sistem aplikasi perangkat tehnis dan proses sistem aplikasi. Bagian Kelima Sub Unit Registrasi dan Verifikasi Pasal 11 Sub Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf e mempunyai tugas : a. melakukan verifikasi seluruh infonnasi, dokumen dan persyaratan pendaftaran; b. memberikan persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; c. mengelola arsip dan dokumentasi lelang; d. melakukan konfirmasi persetujuan dan penolakan kepada pendaftar; dan e. menyampaikan informasi tentang kesalahan ataupun kekurangan informasi/dokumen kepada pendaftar yang ditolak atas dasar basil verifikasi. Bagian Keenam Sub Unit Pelayanan Informasi Pasal 12 Sub Unit Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf f mernpunyai tugas : a. memberikan layananan konsultasi mengenai proses pengadaan sec�a elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di Umt LPSE; b. me�bantu proses pendaftaran penyedia barang/jasa; c. rnenjawab pertany�an-pertan!aan terkait kebijakan tentang pengadaan barang/Jasa pemenntah secara elektronik d. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE· dan ' e. �emberikan pelayanan yang maksimal kepada penyedia barang/ jasa. .' Bagian Ketujuh Sub Unit Administrasi Aplikasi Pasa.113 Sub Unit Administrasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf g mempunyai tugas : a. menyiapkan (set up) perangkat teknis (hardware); b. memelihara server dan perangkat komputer lainya;, c. mengenali dan menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi ( trouble resolution); dan d. memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Nasional dan LPSE Provinsi tentang kendala-kendala terkait dengan fungsi sistem aplikasi dan perangkat tehnis, BABV TATA KERJA Pasal 14 (1) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinaror masing-masing Sub Unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. (2) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinaror masing-masing Sub Unit bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugasnya masing-masing. (3) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinataror Sekretariat dan Koordinator masing-masing Sub Unit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta (4) memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (5) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinaror masing-masing Sub Unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan secara berjenjang. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 15 Personil Unit LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas moral yang baik, disiplin dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang menjadi tanggung jwabnya ; dan c. memahami prosedur sistem pengadaan secara elektronik ( e-Procurement ). BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 16 (1) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinator Sub Unit serta personil LPSE didalarnnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dari Ketua Tim Pengendali Kegiatan. (2) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinator Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 17 Pernbiayaan atas pembentukan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
9

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021-2026

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021-2026

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahunn 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja PD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Visi, Misi, Strategi, Program, Indikator kinerja. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. BAB III SISTEMATIKA RPJMD. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI. BAB V PERUBAHAN RPJMD. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN. BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT