Pencarian Peraturan

PENETAPAN TARGET PER TRIWUI.,AN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2018/No.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Target Per Triwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka para aparat pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituntut lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b bahwa untuk lcbih meningkatkan pengelolaan seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai motivasi kepada. para aparat atau Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mencapai kinerja tertentu atau target per triwulan; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Target Per Triwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaral 2018
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimaaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20O9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 2. Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987]; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 ter:tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang 4. Pengadilan Pajak (L,embara Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 27, Ta:rnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); Undaag-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang 5. Ferimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 5887); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenToraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (tembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlL Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenToraja Utara Nomor I Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (trmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 73); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Talrun 2OL6 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 75)'
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TARGRT PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RRTRIBUSI DAERAH BAB III DASAR PEMBAYARAN INSENTIF BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
NOMOR 1 TAHUN 2018
8 halaman

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2014/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABSTRAK:

bahwa untuk menyelenggarakan administrasi Kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Toraja Utara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan clan Pencacatan Sipil.
l. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun lg74 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor, 1O9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 467 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ot3 tentang Administrasi Kependudukan(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); \ 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 14 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyrrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20O6 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2072 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentar,g Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tah:ur. 2OO7 tentang Pedoman Penl'usunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri KabuPaten/ Kota; Peraturari Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20 1O tentang Urusan Pemerintahan Yang 2 -*--Z Menetapkan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 18. Perda Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 18 Tahun 2O11 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipii (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20ll Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2O).
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945' 3. Pemerintah Da-erah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah' 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara' 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SXpD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menalngani urusan bidang kependudukan dan cacatan sipil. 6. Standar Pelayanan Minimai yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 7. Pencacatan SiPil Yang sel kependudukan dan Penc tentang jenis dan mutu Pencacatan SiPil Yang me berhak diPeroleh setiaP ketentuan sPesihkasi tek minimal yang diberikan kepada masyarakat' 3 \ MEMUTUSKAN: 8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan pubiik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan keperluan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif pelayanan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. 10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. 11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 1ain. 12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan. 15. Pencatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada SKPD. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) SPM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan minimal al tia".tg kependudukan dan Pencatatan Sipil' (2) SPM tl"aang kependudukan dan Pencacatan Sipil bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kePada masYarakat' 4 BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN Pasal 3 (1) SKPD wajib melaksanakan Pelayanan berdasarkan SpM. (2) Kepala SKPD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM. Pasal 4 Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM. BAB IV JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM Pasal 5 Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini. SPM yang dari BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Bupati melaksanakan pemantauan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai SPM yang ditetapkan. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati diundangkan. Pasal 7 ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
68

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NECERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2014/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NECERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; b. bahwa pedoman pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berpedoman pada hasil analisis kajian dari Tim Ahli Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Tahun 2014; c. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka penegakan disiplin, mendorong profesionalisme, dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu me netapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ..... Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Oaerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); -, 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2010).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Otara. 4. Pejabat adalah Kepala DPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi (Pemegang Eselon) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 6. Beban kerja adalah tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang karena sifatnya menuntut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas yang melampaui beban kerja normal. 7. Beban kerja normal adalah aktifitas produktif bagi suatu jabatan atau seseorang pegawai yang ditetapkan sebanyak 1244 jam kerja dalam satu tahun. 8. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI Pasal 2 (1) Setiap pegawai pada DPPKAD wajib a. melaksanakan tugas dan bekerja secara optimal; b. melaksanakantugas sesuai beban kerja; c. mematuhi ketentuan jam kerja; d. mematuhi kode etik dan kode perilaku; dan e. mematuhi ketentuan Aparatur Sipil Negara. (2) Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai beban kerja sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Bagian Kesatu Analisis Behan Kerja Pasal 3 (1) Pernberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi Pegawai pada DPPKAD berdasarkan Analisis Beban Kerja. (2) Analisis Behan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli dari Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi untuk menganalisis. (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perhitungan beban kerja dan menerbitkan Hasil Analisis Behan Kerja. (4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Hasil Analisis sebagairnana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. Pasal 4 Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu : a. jumlah maksimal tambahan penghasilan Pejabat Eselon dan staf dihitung berdasarkan kelas jabatan dan beban kerja hasil analisis terhadap kinerja yang ditetapkan untuk : 1. Eselon II, sebesar Rp. 7.346.430,00,- 2. Eselon III, sebesar : Rp. 5.173.896,00,- sampai dengan Rp. 5.726.448,00,- 3. Eselon IV, sebesar : Rp. 3.265.080,00,- sampai dengan Rp. 3.591.588,00,- 4. Jabatan Fungsional : Rp. 1.230.684,00,- sampai dengan Rp. 2.725.086,00,- 5. Staf , sebesar : Rp. 539.994,00,- sampai dengan Rp. 1.037.291,00 b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Oinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan tambahan penghasilan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan golongannya ; dan c. tambahan penghasilan dapat saja berubah sesuai kemampuan Daerah atau pertimbangan lain mengenai tugas yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dapat dijadikan perbandingan dalam memberikan tambahan penghasilan sesuai beban kerja masing-masing unit organisasi. Bagian Kedua Prosedur Pembayaran Tarnbahan Penghasilan Pasal 5 Prosedur pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut : a. pembayaran tambahan Penghasilan didasarkan pada daftar hadir setiap hari; b. selain daftar hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dasar penilaian pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pengamatan dan penilaian langsung; c. tambahan penghasilan dibayarkan setiap dua bulan dan atau setiap triwulan pada awal bulan berikutnya; dan d. khusus untuk bulan Desember atau triwulan terakhir tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berkenan. Pasal 6 Pegawai yang menjalankan tugas di luar kota seperti rapat, menghadiri pertemuan dan kegiatan/ tugas kedinasan lainnya, maka Pegawai yang bersangkutan diperhitungkan seperti Pegawai yang bertugas di kantor sepanjang Pegawai yang bersangkutan ada Nota Tertulis dari Pimpinan yang memberikan perintah/ tugas dimaksud atau dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Pegawai yang mengikuti rapat dinas/tugas kedinasan di luar Daerah maupun dalam Daerah. Pasal 7 Tarnbahan penghasilan tidak diberikan kepada Pegawai yang: a. sedang mengikuti tugas belajar; b. tidak hadir kerja tanpa keterangan; atau c. sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja. 5 Pasal 8 Pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Golongan Ill dan Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bruto sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN JAM KERJA Pasal 9 (1) Jam kerja Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut a. Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.30-13.30 Wita; b. Jumat, pukul 07.30 - 11.30 Wita; dan c. Sabtu, pukul 07 .30 - 12.30 Wita. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan : a. apabila dalam tenggang waktu jam kerja masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan beban tugas hari itu yang diberikan oleh atasan langsung, maka pekerjaan tersebut wajib diselesaikan hari itu tanpa adanya perhitungan lembur kerja kecuali makan kerja lembur jika pekerjaan tersebut minimal diselesaikan 2 (dua) jam setelah waktu normal kerja selesai; dan b. penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan penugasan tertulis dari atasan yang berwenang. (3) Pegawai wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik. (4) Pengisian Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. (5) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal : a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik; c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; dan d. terjadi keadaan memaksa (force majeure). (6) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, perang atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. (7) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia setiap hari kerja sesuai jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan mencantumkan jam saat menandatangani daftar hadir dengan ketentuan tidak boleh diwakili/mewakili orang lain. BAB V PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 10 ( 1) Pemotongan tambahan penghasilan diberlakukan kepada: a. Pegawai yang tidak masuk kerja; b. Pegawai yang terlambat masuk kerja; c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya; d. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya; e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; atau f. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan. (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus). (3) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan sebesar 100 % (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setelah jam 07.45 diberlakukan pemotongan sebesar 20 % (dua puluh per seratus); (5) Pegawai yang pulang sebelum waktunya yaitu sebelum : a. jam 13.15 untuk hari Senin sampai dengan kamis; b. jam 11.15 untuk hari Jumat; dan c. jam 12.15 untuk hari Sabtu diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus). (6) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh perseratus). (7) Pemotongan tambahan penghasilan dihitung kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan paling sebesar 100 % (seratus perseratus). Pasal 11 secara banyak (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan : a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau c. menjalani cuti bersalin diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (2) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah : a. Pegawai yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan fotocopy rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau Rumah Sakit; b. Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan; dan d. Pegawai yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajibannya. (3) Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pegawai wanita yang melaksanakan persalinan yang pertama dan kedua sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dikenakan pemotongan 50 % (lima puluh perseratus). Pasal 12 (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut : a. hukuman disiplin ringan : 1. sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2. sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus), selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau 3. sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. hukuman disiplin sedang : 1. sebesar 50 % (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau 2. sebesar 50 % (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas)) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; c. hukuman disiplin berat : 1. sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan; 2. sebesar 90 % (Sembilan puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. sebesar 95 % (Sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan 4. sebesar 100 % (seratus perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Jabatan Daerah. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c bagi pegawai yang dijatuhi hukuman tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan. (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas. (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya. Pasal 13 (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf f karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan sebesar 100 % (seratus per seratus) selama masa pemberhentian sementara dari jabatan. (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka pemotongan yang dikenakan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali. BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 14 (1) Perhitungan tidak masuk kerja selain berdasarkan ketidakhadiran, juga dihitung dari setiap keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan konversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (2) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya. (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dihitung secara kumulatif setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. (4) Pejabat yang menangani sistem kehadiran elektronik atau manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan pemotongan terhadap ketidakhadiran atau keterlambatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai bahan perhitungan pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai . Pasal 15 Perhitungan pengurangan penghasilan setiap hari pada jam kerja sebagai berikut : a. tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikurangi sebesar jumlah hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja pada bulan berkenaan dikalikan dengan tunjangan beban kerja perbulan; atau b. jumlah pengurangan setiap hari diakumulasi pada rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dan hasilnya menjadi pengurangan tambahan penghasilan yang seharusnya diterima oleh setiap Pegawai yang bersangkutan per bulan. Pasal 16 Jumlah tambahan penghasilan kepada Pegawai ditetapkan berdasarkan akumulasi pada rekapitulasi daftar hadir Pegawai setiap bulan oleh Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pada DPPKAD BAB VII PENGENDALlAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 ( 1) Kepala Dinas berwenang dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai dalam lingkungan DPPKAO. (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, dan para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dengan memberi uraian tugas dan petunjuk yang jelas kepada staf untuk bekerja secara optimal. BAB VIII LARA NGAN Pasal 18 Pegawai yang memperoleh tarnbahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang menerima pendapatan lain pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lingkungan DPPKAD. BAB IX SANKSI Pasal 19 Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; dan/ atau c. pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1). BAB X KETENTUAN JJENUTUP Pasal '.20 Peraturan Bupati mi rnulai diundangkan. berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
12

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2015, maka sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 201 O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye\enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran :-.Jegara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia. Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747); 24. Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelo!aan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Torajaa Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraia-UtaraTahun 2010 Nomor 8). 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas: 1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 27.548.864.575.• b. c. L Dana Perimbangan ain-lain Pendapatan yang Sah Rp. Rp. 582.719.101.800,• 134.652.532.075.• J urnlah Pendapatan Rp. 744.920.498.450,- 2. Belanja: a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Bunga 3) Belanja Subsidi 4) Belanja Hibah 5) Belanja Bantuan Sosial 6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten I Kota dan Pemerintahan Desa 8) Belanja Tidak Terduga b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai sejumlah 2) Belanja Barang dan Jasa sejumlah 3) Belanja Modal sejumlah Jumlah Belanja Surplus/(Defisit 3. Pembiayaan : a. Penerimaan b. Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 354.465.567.545,- Rp. , Rp. 0,- Rp. 2.524.000.000,- Rp. 0,- Rp. 2.347.603.800,- Rp. 61.096.884.180,• Rp. 1.000.000.00C.• Rp.421.434.055.525- Rp. 16.341.699.500,• Rp. 150.119.080.775,• Rp. 159.961.781.050.• Rp. 326.422.561.325,• Rp. 747.856.616.850,- Rp. (2.936.118.400) Rp.6.350.806.400,• Rp.3.414.688.000.• Rp. 2.936.118.400,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan Rp. 0, Pasal4 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 6.350.806.400,- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 3.414.688.000,- 2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitunqan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp.4.000.000.000,- b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp. 0,- c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,• f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,- g. Kegiatan lanjutan Rp.2.350.806.400,- 3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,- b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 1.914.688.000,- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Utang Biaya Lanjutan Rp. 0,- Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran Ill Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orqanisas., Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 6. Lampiran VI dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya 12. Lampiran XII 13. Lampiran XIII yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Oaerah dan Obligasi Daerah. s Pasal6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
6

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2014/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

Menimbang : a. C b DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORA.IA UTARA, bahwa untuk menata pembangunan sesuar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dalam kawasan Kecamatan Tallunglipu; bahwa untuk mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan khususnya dalam Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang, Kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kawasan Pemerintahan baru dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan menghapuskan bangunan; bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan ruang secara efisien, berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu mengatur Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang, Kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kawasan Pemerintahan baru dalam suatu perencanaan yang terarah dan terpadu dalam menata bangunan dan lingkungan sehingga mencapai sasaran yang tepat menuju ke arah kawasan bisnis-pariwisata dengan kekuatan pada pelestarian alam dan lingkungan budaya Toraja Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang Tipe C Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraia Utara
Mengingat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2O43); Undang - Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 4 Ta-hun 1997 tentang Penyandang Cacat (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang-Undalg Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan l.embaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 terrtang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan anta-ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 \- Pemerintahal Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2l . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Talun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833]; 22^ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Talun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lO3); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20lO tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO9 No.9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.249); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembalgunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010 - 2O30 (Lembaran Daera} Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol0 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daera-h Kabupaten Tora.ia Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan DaeraI Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25).
MEMUTUSI(AN: MenetapKan:PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan uru san pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingku ngan / kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancang€rn, rencarla investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan. 5. Lingkungan/ Kawasal Kota adalah Kawasan Perdagangan dan Jasa Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao. 6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Ihbupaten Toraja Utara adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan fungsi Kecamatan Rantepao dalam hubungan kota-kota di Kabupaten Toraja Utara, guna ruang da,lam kawasan Kecamatan Rantepao yang harus dilindungi dan dikembangkan, penetapan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan. 7. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakal sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam, dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan seca.ra tetap, sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 8. Tatz- Bangunan adalah susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunal secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. 9. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terbatas, batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/partai, jalan kereta api, rencana salurar, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi. 10. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah diukur dari sisi luar batas jalan ke dinding bangunan. 11. Kapling adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikal sesuatu bangunan. 12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kapling/blok peruntukan. 13. Koefrsien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan anta-ra luas keseluruhal lantai bangunan gedung dan luas persil/kapling/ blok peruntukan. 14. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. 15. Peran serta masyarakat adalah Ssllagai aktifitas masyarakat yang merupakan inisiatif masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB II I.ANDASAN DASAR Bagian Kesatu Arah Pasal 2 RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu diarahkan untuk : a. memberikan panduan wujud struktural pemanfaatan ruang kota; b. memberikan pedoman kepada rencana teknik bidang tata bangunan yang memenuhi persya-ratan teknis keselamatan bangunan, tertib bangunan dan persya,ratan lingkungan; c. memberikan arahan arsitektur dalam perencanaan teknis rancang bangu nan; d. memberikan arahan lingkungan binaan pada kawasan rencana yang dapat memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya dan daya dukung lingkungan; dan e. memberikan panduan pelaksanaan kegiatan fisik penataan bangunan. Bagiar Kedua Maksud Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan TallungliPu Pasal 3 Maksud penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu adalah menghasilkan panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunal dan lingkungan di Kecamatan Tallunglipu sesuai dengan arahan pengembangan dan fungsi kawasan yang diemban. Bagian Ketiga Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu Pasal 4 Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu adalah : a. pengendalian dalam penyelenggaraan penataan bargunart dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan; b. kriteria pemenuhan bagi persya-ratan tata bangunan dan lingkungan; c. arahan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di Kecamatan Tallunglipu melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik; d. perwujudan perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan e. peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Bagran Keempat Sasaran Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu Pasal 5 Sasaran Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu adalah: a. tersusunnya RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini di Kecamatan Tallunglipu; b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; c. melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung; d. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan / kawasan; e. mengendalikan pertumbuhan fisik lingkungan / kawasan; f. menjamin implementasi pemba,ngunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyaralat dalam pengembargan lingkungan / kawasan yang berkelanjutan ; dan g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan karena dukungan dan rasa memiliki dari masyarakat sebagai efek positif pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RTBL. Bagian Kelima Strategi Pengembalgan Pasal 6 (f) Strategi pengembangan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu merupakan langkah-langkah penataan bangunan dan lingkungan ke arah revitalisasi dengan implementasi yang seimbang antara kerangka pengembangan, pemanfaatan serta pelestarian baik lingkungan alam maupun budaya- (2) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diletakkan pada dasar pertimbangan sebagai berikut: a. menjaga aset bangunan-bangunan tua dengan arsitektur Tongkonan dengan menjaga kelestarian Pusaka Nusantara terdiri dari alam, lingkungan, dan budaya; b. mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada; c. menata dan menyiapkan kawasan pusat perdagangan Iokal yang dapat menampung kegiatan perdagangan kawasan dan regional Daerah; d. meningkatkan infrastruktur dasar kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; e. memperbaiki masalah lingkungan yang ada antara lain sampah, pengelolaan limbah, kelayakan kualitas air tanah, pengaliran dan penyerapan air hujan; dan f. menaikkan vitalitas kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ekonomi kawasan, peningkatan peran Kecamatan Tallunglipu yang berdampingan dan dipengaruhi oleh Kota Rantepao dalam sistem struktur kota-kota dalam daerah maupun anta-r kota di Sulawesi Selatan bAgian utara. (3) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan memfokuskan kawasan perencanaan ke dalam Bagran Wilayah Kawasan atau Sub Kawasan Kecamatan Tallunglipu, yaitu : a. Bagian Wilayah Sub Kawasan 1 adalah kawasan pusat perekonomian, yang terdiri dari kawasan Terminal, dan Kawasal Pasar Umum Bolu; b. Bagian wilayah Sub Kawasan 2 adalah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota, yalg terdiri dari kawasan pemerintahaa baru; c. Bagran Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota yang terdiri dari kawasan rumah sakit daerah baru; d. Bagian Wilayah Sub Kawasan 4 adalah kawasan konservasi budaya, yang terdiri dari kawasan tongkonan, kampung dan kawasan budaya Kecamatan Tallunglipu; dan e. Bagran Wilayah Sub Kawasan 5 adalah kawasan konservasi alam, yang terdiri dari potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang alam. BAB III KAWASAN DAN SUBSTANSI RENCANA Bagran Kesatu Kawasan Perencanaan dan Batas Wilayah Perencanaan Pasal 7 (1) RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang Tipe C Kecamatan Tallunglipu melingkupi wilayah administrasi Kecamatan Tallunglipu. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. kawasan tengah Daeral secara geografis terletak anta,ra 119"50' - 120'10' Bujur Timur serta berada pada Lintang 2"3O' - 3"25'Lintang Selatan; b. batas sebelah utara adalah Kecamatan Tikala dan Kecamatan Sesean; c. batas sebelah timur adalah Kecamatan Tondon; d. batas sebelah selatan adalah Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Kesu; dan e. batas sebelah barat adalah Kecamatan Kapala Pitu. Bagral Kedua Calupan Wilayah Kelurahan Pasal 8 Wilayah Kecamatan Tallunglipu terdiri dari 7 (tujuh) lembang, sebagai berikut I a. Lembang Buntu TallungliPu; b. Lembang Rantepaku Tallunglipu; c. Lembang Tagari TallungliPu; d. kmbang Tallunglipu; e. l,embang Tallunglipu Matallo; f. Lembang Tampo Tallunglipu; dan g. kmbang Tantanan TallungliPu. Bagian Ketiga Dasar Pemilihan Kawasan Pasal 9 RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Ta-llunglipu melingkupi kawasan perancangan yang disepakati dengan dasar sebagai berikut : a. kawasan baru berkembang cepat yaitu kawasan pemerinta-han baru di Kelurahan Malango'; b. kawasan terbangun yaitu kawasan pasar tradisional, kawasan terminal dan kawasan pertokoan (strip niaga) ditepi Jln. Pasar Bolu dan Jln. Poros Pa-lopo fialaa arteri utama); c. kawasan dilestarikan yaitu kawasan sepanjalg tepi Sungai Sa'dal, sebagai area terbuka hijau; d. kawasan rawan bencana pengikisan oleh badan air yaitu permukiman sepanjang Sungai Sa'dan; dan/atau e. kawasan gabungan atau campuran dari keempat jenis kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau hurufd. Bagran Keempat Substansi Rencana Pasal lO Substansi RTBL Kawasan Pasar dan Kecamatan Tallunglipu meliputi : Terminal Tipe C a. struktur peruntukan lalan; b. intensitas pemanfaatan lahan; c. pembagian blok; d. penataan bangunan pada setiap blok; e. Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau; dan f. sistem sirkulasi dan jalur penghubung. BAB IV TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KECAMATAN TALLUNGLIPU Bagran Kesatu Struktur Peruntukan Lahan Pasal 11 Struktur peruntukan ffi1s1 56lagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a secara garis besar terdiri dari : a. Bagian Wilayah Sub Kawasan I ada-lah kawasan pasar dan terminal dengan struktur peruntukan lahan perdagangan dan jasa kepadatan tinggi; b. Bagian Wilayah Sub Kawasan 2 adalal:. kawasan lokasi pengendalian pengembangan, terdiri dari kawasan sekitar Malalgo, kawasan sekitar Jln. Poros Palopo fialan arteri utama) dan sekitar jalan ke lokasi rumah sakit; c. Bagian Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan konservasi budaya, yang terdiri dari area tongkonan dan sekitarnya; dan d. Bagiar Wilayah Sub Kawasan 4 z-daJa}r kawasan konservasi alam dan ruang terbuka, yang terdiri da-ri potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang alam. Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan l,ahan Pasal 12 Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 10 huruf b terbagi dalam 6 (enam) fungsi meliputi : a. fungsi pasar lokal dan regional, dan terminal dengan kepadatan bangunan sebesar 35o/o - 4Oo/o (tiga puluh lima perseratus sampai empat puluh perseratus); b. fungsi pusat komersia-l diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 7Oo/" - 8O% (tujuh puluh perseratus sampai delapan puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; c. fungsi komersial belum berkembang diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 50% - 707o (lima puluh perseratus sampai tujuh puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai. d. fungsi permukiman pada kampung wisata diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 4Oo/o - 50% (empat puluh perseratus sampai lima puluh perseratus) dengan ketinggial bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai. e. fungsi permukiman diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 2O/o - 4ff/o (dua puluh perseratus sampai empat puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; dan f. fungsi ruang terbuka dan sungai diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar O - 2Oo/o (nol sampai dua puluh perseratus). Bagian Ketiga Pembagian Blok Pasa.l 13 Pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal fO huruf c sesuai dengan strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari : a. Blok Kawasan Sekitar Terminal dan Pasar Bolu merupakan area pusat perekonomian; b. Blok Tepian Sungai Sa'dan merupakan area konservasi lingkungan, budaya, wisata, dan ruang publik; c. Blok Kawasan Pemerintahan Baru merupakan area pengendalian pengembangan Kecamatan TaJlunglipu dan Kota Rantepao yang akan dijadikan sebagai kawasan pemerintahan lagi Pemerintah Daerah; dan d. Blok Kawasan Rumah Sakit merupakan area pengendalian pengembangan Kecamatan Tallunglipu dan Kota Rantepao. Bagian Keempat Penataan Bangunan Pada Setiap Blok Pasal 14 (1) Penataan pada Blok Kawasan Sekitar Terminal dan Pasar Bolu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi: a. pembangunan bangunan Pasar Bolu; b. pembalgunan bangunan terminal; c. pembuatan baru dan penataan kembali, jaringan drainase dan sanitasi; d. penyediaan proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sekitar pasar sebelum limbah dibuang ke sungai; e. penghijauan kawasar terminal, pasar lokal dan regional; f. pembangunan kios di kawasan terminal; g. perbaikan jalur pedestrian kawasan terminal dan pasar Bolu; h. pembuatan dan perbaikan jaringan drainase, jaringan jalan di kawasan terminal, pasar lokal dan regional; i. peningkatan kualitas sanitasi di area terminal dan Pasar Bolu; j. penataan kembali lansekap jalan di Terminal dan Pasar Bolu; dan k. pembuatan blok 2 patung di pertigaan Jl. Pasar Bolu dengan Jln. Poros Tallunglipu dan Jln. Poros Palopo. (21 Penataan pada Blok Tepian Sungai Sa'dan ss[agaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi : a- penataan sekitar sungai sebagai jalur hijau; b. penataan kawasan tepi sungai sebagai area pedestrian dan ruang terbuka; dan c. pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjalg obyek wisata baru di tepi Sungai Sa'dar Kecamatan Tallunglipu. (3) Penataan pada Blok Kawasan Pemerintahan Ba-ru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi: a- pematangan lahan di kawasan pemerintahan baru; dan b. penyediaan jaringan jalal akses dan infrastruktur dasar lainnya di kawasan pemerintahan baru. (4) Penataan pada Blok Kawasan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi : a. pematangan lahan di kawasan rumah sakit; dan b. penyediaan jaringan jalan akses dan infrastruktur dasar lainnya di kawasal rumah sakit. Bagian Kelima Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau Pasal 15 Pengembangal Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf e, meliputi : a. Ruang Terbuka Publik dikembalgkan pada ruas Jln. Poros Palopo [ialan arteri utama) dan Jln. Pasar Bolu; dan b. Ruang Terbuka Hijau pada tepian Sungai Sa'dan. Bagian Keenam Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 16 Pengembangan ruang sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f melipuLi : a. ruas JIn. Poros Palopo yang berperan sebagai koridor penghubung antar kota dalam Daerah yang merupakan salah satu urat nadi perkembangan perekonomian Kecamatan Tallunglipu ; b c d ruas Jln. Pasar Bolu yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur dan ruang terbuka publik (public open spacesl; ruas Jln. Frans Karangan yang membentang ke arah barat sepanjang Sungai Sa'dan kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur; dan ruas Jln. Poros Sa'dan yang membentang pada tepi timur kawasan perencanaan yang juga berperan da-lam membentuk edges/ batas kawasan. BABV PENGENDALIAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KECAMATAN TALLUNGLIPU Bagran Kesatu Umum Pasai 17 (1) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan dilaksanakan melalui kewenangan perizinan. l2l Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengawasan; dan b. penertiban. (3) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Perizinan Pasal 18 (l) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk pelaksanaan pemanfaatan lahan wajib melalui rekomendasi dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati. (21 Perizinan yang berkait langsung dengan tata bangunan dan lingkungan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha/ tempat u saha, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas/ Instansi teknis. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 19 (l) Pengawasan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi : a. pemantauan; b. pelaporan; dan c. evaluasi. (21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau tindakan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat kesesuaian pemanfaatan bangunan dan lingkungan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupalan rangkuman hasil kegiatan pemantauan dari seluruh masukan atau temuan di lapangan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupakan usaha menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan bangunan dan lingkungan. Bagian Keempat Penertiban Pasal 20 ( 1) Penertiban tata bangunan dan lingkungal sebagai6211a dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mencakup pengenaan sanksi. (21 Pengenaan 561[5i s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan p€raturan perundang-undangan. BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 2 I Masyarakat dapat mengetahui rencana tata bangunan lingkungan melalui Berita Daerah, pengumuman atau penyebarluasan informasi oleh Pemerintah Daerah. Pasal 22 (1) Masyarakat mempunyai hak untuk menikrnati malfaat dari pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penetapan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu. (21 Masyarakat mempunyai hal< untuk menikmati dan memanfaatkan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), yaitu manfaat ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 23 (l) Masyaralat mempunyai hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu sekitarnya dan diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. (21 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimara dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan RTBL. Pasal 25 Peral serta masyaralat dapat berbentuk: a. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam kaitannya dengan pemanfaatan bangunan dan lingkungan; i b c penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatal dal atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi ruang terbuka hijau. Pasal 26 Tata cara pelaksanaan peran serta masya-rakat seperti sebagaimana yang dimalsud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh Bupati, sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dan dilakukan secara tertib sesuai dengan RTBL yang telah ditetapkan. BAB VII SANKSI Pasal 27 (U Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (1) dikenalan sanksi ad ministratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara atau pembekuan izin; dan atau c. pembatalan atau pencabutan izin. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi dan/ atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha/tempat usaha, dan/atau izin operasional yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. a BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or€rng dapat mengetahuinya, memerinta-hkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
17

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

. b. c. bahwa untuk menata pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Uta-ra dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao; bahwa untuk mewujudkan keserasial dan kelestarian lingkungan khususnya dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikaa, memanfaatkan dan menghapuskan bangunal; bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan ruang secara efisien berhasil guna dan berdayaguna dipandang ierlu mengatur Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao dalam suatu perencanaan yang terarah dan terpadu dalam menata bangunan dan lingkungan sehingga mencapai sasaran yang tepat menuju ke arah kawasan bisnis-pariwisata dengan Mengingat: d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kekuatan pada pelestarian alam dan lingkungart budaya di Kabupaten Toraja Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor f 04, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang - Undalg Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Ta,hun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan l,embaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 425O); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); lO. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undaag Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32s8); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelalsanaan Hak dan Kewqiiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun f999 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinta-han antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (L,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O09 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 TaIu 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010- 2O30 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor l); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20lO tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaraa Daeralr Kabupaten Tora-ia Utara Nomor 25).
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RIBL adalah panduan A 11. Kapling adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencalla kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan. 12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbaldingan antara luas laltai dasar bangunan gedung dan Iuas persil/kapling/blok peruntukan. 13. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan anta,ra luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kapling/blok peruntukan. 14. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. 15. Peran serta masyarakat adalah berbagai altifitas masyarakat, yang merupakan inisiatif masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB II LANDASAN DASAR Bagran Kesatu Arah Pasal 2 RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamata-n Rantepao diarahkan untuk : a. memberikan panduan wujud struktural pemanfaatan ruang kota; b. memberikan pedoman kepada rencana teknik bidang tata bangunan yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan, tertib bangunan dan persyaratan lingkungan; c. memberikan arahan arsitektur dalam perencanaan teknis rancang bangunan; d. memberikan arahan lingkungan binaan pada kawasan rencara yang dapat memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya dan daya dukung lingkungan; dan e. memberikan panduan pelaksanaan kegiatan fisik penataan bangunan. Bagian Kedua Maksud Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 3 Maksud penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao adalah menghasilkan rencana umum dan panduan rarcangan yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kecamatan Rantepao sesuai dengan arahan pengembangan dan fungsi kawasan yang diemban. Bagian Ketiga Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 4 Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao adalah: a. pengendalian dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanj u tan; b. kriteria pemenuhan bAgi persyaratan tata bangunan dan lingkungan; c. arahan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di Kecamatan Rantepao mela-lui perbaikan kualitas lingku ngan dan ruang publik; d. perwujudan perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan e. peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Bagran Keempat Msaran Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 5 Sasaral RTBL Penyusunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rartepao ada-lah: a. tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini di Kecamatan Ran tepao; b. mewujudkan pemanfaatan ruang seca.ra efektif, tepat guna, spesifrk setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; c. menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; d. mewujudkan kesatuan karakter loka,l dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan; e. mengendalikan pertumbuhan fisik lingkungan/ kawasan; f. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan karena dukungan dan rasa memiliki dari masyaral<at sebagai efek positif pelibataa masyarakat dalam proses penyusunan RTBL. Baglan Kelima Strategi Pengembangan Pasal 6 (1) Stmtegi pengembangan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao merupakan langkal-langkal penataan bangunan dan lingkungan ke arah revitalisasi dengan implementasi yang seimbang antara kerangka pengembangan, pemanfaatan, serta pelestarian baik lingkungan alam maupun budaya. (2) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diletakkan pada dasar pertimbalgan sebagai berikut: a. menj.ga aset bangunal-bangunan tua dengan arsitektur tongkonan dengan menjaga kelestariaa Pumka Nusantara terdiri dari alam, lingkungan, dan budaya; b. mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada; c. menata dan menyiapkan kawasan pu sat perdagangal dan jasa yang dapat menampung kegiatan perdagangan dan jasa kawasan dalam Kota Rantepao dan Daerah; d. meningkatkan infrastruktur dasar kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat se tempat; e. memperbaiki masalah lingkungan yang ada antara lain sampah, pengelolaan limbah, kelayakan kualitas air tanah, pengaliran dan penyerapan air hujan; dan f. menaikkan vitalitas kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ekonomi kawasan, peningkatan peran Kota Rantepao dalam sistem struktur kota-kota dalam Daerah maupun antar kota di Frovinsi Sulawesi Selatan bagtan utara. (3) Srategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan memfokuskan kawasan perencanaan ke dalam Bagran Wilayah Kawasan atau Sub Kawasan atau Blok Kecamatan Rantepao, yaitu: a. Bagian Wilayah Blok A adalah kawasan cagar budaya dan pemerintahan yang terdiri dari kawasan sepanjang Jln. A. Yani, tepi Jln. Ratulangi, tepi Jln. Rantekesu, dan tepi Jln. Benteng Batu; b. Bagian Wilayah Blok B adalah kawasan pemerintahan, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Ratulangi, JLn. Rantekesu, Jln. Merdeka; c. Bagian Wilayah Blok C adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. Monginsidi, seluruh Jln. Kartika; d. Bagian Wilayah Blok D adalah kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan peruma-han yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Mangadil, dan Jln. Merdeka; e. Bagian Wilayah Blok E adalah kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Pahlawan, tepi Jln. Budi Utomo, dan Jln. Taman Bahagia; f. Bagian Wilayah Blok F adalah kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Pembangunan, tepi Jln. l,andorundun, Jln. A. Yani, Jln. Ratulangi, dan Jln. Mangadil; g. Bagran Wilayah Blok G adalal kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Diponegoro, dan Jln. Budi Utomo; h. Bagian Wilayah Blok H adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasar tepi JIn. Diponegoro, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Sawerigading; i. Bagian Wilayah Blok I adalah kawasan komersial, dan budaya yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. Niaga, Jln. Landorundun dan tepi Jln. Emmy Saelan; j. Bagran Wilayah Blok J adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. S. Tappang, tepi Jln. Emmy Saelan, Jln. Kostan; k. Bagian Wilayah Blok K adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Mappanyukki, tepi Jln. Sawerigading, Jln. Abdul Gani, Jln. Taruna; l. Bagian Wilayah Blok L adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. Mappanyukki, tepian Jln. Abdul Gani, dan JIn. S. Tappang; dan m. Bagian Wilayah Blok M ada.lah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari tepian Jln. Diponegoro, Jln. Abdul Gani, dan Jln. Taruna. BAB III KAWASAN DAN SUBSTANSI RENCANA Bagran Kesatu Kawasan Perencanaan dan Batas Wilayah Perencanaan Pasal 7 (1) RTBL Kawasan Perdagangan darr Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao melingkupi wilayah administrasi Kecamatan Rantepao. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan: a. kawasan tengah Daerah secara geogralis terletak alrtara 119"50' - 120"10' Bujur Timur serta berada pada Lintang 2"30'- 3"25'Lintang Selatan; b. batas sebelah utara adalah Kecamatan Tikala; c. batas sebelah timur adalah Kecamataa Tallunglipu; d. batas sebelah selatan adalah Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kesu'; dan e. batas sebelah barat adalah Kecamatan lhpalapitu. Bagian Kedua Calupan Wilayah Kelurahan Pasal 8 Wilayah Kota Kecamatan Rantepao terdiri dari l1 kelurahan sebagai berikut: a. Kelurahan Saloso; b. Kelurahan Limbong; c. Kelurahan Mentirotiku; d. Kelurahan Laang Tanduk; e. Kelurahan Singki; f. Kelurahan Karassik; g. Kelurahan Rantepao; h. Kelurahan Rante Pasele; i. Kelurahan Pasele; j. Kelurahan Malango; dan k. Kelurahan Penanian- (sebelas) Bagian Ketiga Dasar Pemilihan Kawasan Pasal 9 RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao melingkupi kawasan perancangan yang disepalati dengan dasar sebagai berikut: a. kawasan baru berkembang cepat yaitu kawasan Pemerintahan Baru di sebelah Timur Kecamatan Rantepao berbatasan dengan Kecamatan Tondon dan Kecamatan Kesu'; b. kawasan komersial dan wisata sekitar Museum dan ART Center yang didukung pertumbuhan strip niaga di tepi jalan-jalan protokol, antara lain Jln. A. Yani, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro fialan arteri utama); c. kawasan dilestarikan yaitu kawasan sepanjang tepi suneai Sa'dan, Lapangan serta area terbuka hljau; d. kawasan rawan bencana pengikisan oleh badan air yaitu permukiman sepanjang Sungai Sa'dan; dan /atau e. kawasan gabungan atau campurar dari keempat jenis kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Bagran Keempat Substansi Rencana Pasal 10 Substansi RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao meliputi: a. struktur peruntukan lahan; b. inten sitas pemanfaatan lahal; c. pembagian blok; d. penataan bangunan pada setiap blok; e. ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau; dan f. sistem sirkulasi dan jalur penghubung. BAB IV TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA RANTEPAO Bagran Kesatu Struktur Peruntukan [,ahan Pasal 11 Struktur peruntukan lahan sebagaimana dimal<sud da-lam Pasal 1O huruf a secara garis besa-r terdiri da-ri: a. Bagi211 Wilayai Sub Kawasan 1 adalah kawasan pusat kota dengan struktur peruntukan lahan perdagangan dan jasa kepadatan tinggi; b. Bagian Wilayah Sub Kawasan 2 addah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota yang terdiri dari kawasan Malangngo (ujung utara Jln. Mappanyukki), kawasan sekitar JIn. Abdul Gani, Jln. Sawerigading, Jln. Budi Utomo, dan Jln. Taman Bahagia; c. Bagian Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan konservasi budaya yang terdiri dari area tongkonan, kampung dan kawasan budaya Kecamatan Rantepao yang sama area tongkonan, kampung dan kawasan budaya antara lain: Tikunnamalenong, Ba'tan, Buntu Pune, Pao, Malangngo, Balebo, Pangrante, Karassik, Pasele, Kondongan, Rantelimbong, Palili, Tagari, Darra, Bolu, Rantepaku, Kalembang, dan Kalambe; dan d. Bagian Wilayah Sub Kawasan 4 adalah kawasan konservasi alam dan ruang terbuka yang terdiri dari potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang a1am. Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan l,aharr Pasal 12 Intensitas Pemanfaatan lahan pada Kota Rantepao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terbagi dalam enam fungsi meliputi : a. fungsi pusat komersial diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 80 7" (delapan puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; b. fungsi komersial belum berkembang diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 5U/"-7 Oo/" (lima puluh perseratus sampai tujuh puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; c. fungsi pusat budaya Museum dan Art Center diarahkan untuk kepadataan bangu nan 45o/o (empat puluh lima perseratus) dengan ketinggian paling tinggi 2 (dua) lantai; d. fungsi permukiman pada kampung wisata diarahkart untuk kepadatan bangunan sebesar 4oyo-se/o (empat puluh perseratus sampai lima puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; e. fungsi permukiman diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 2oo/o-4Oo/o (dua puluh perseratus sampai empat puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; dan f. fungsi ruang terbuka dan sungai diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar O-2Oy" (nol sampai dua puluh perseratus). Bagian Ketiga Pembagian Blok Pasal 13 Pembagian Blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO huruf c sesuai dengan Strategi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari: a. Kawasan Blok A meru pakan kawasan cagar budaya yang terdiri dari kaveling gereja dengan bangunan pendukungnya, dan kaveling ruma-h sakit, dengan penetrasi aktilitas komersial masih sangat rendah; b. Kawasan Blok B merupakan kawasan pemerintahan (baru), perkantoran, pendidikan, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah separjang Jln. A. Yani; c. Kawasan Blok C merupakan kawasan pendidikan dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah sepanjang Jalan Ratulangi; d. Kawasan Blok D merupakan kawasan komersial, ruang terbuka hijau (I qpangan Bhakti), dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. A. Yani; e. Kawasan Blok E merupakan kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan, dengan penetrasi aktifrtas komersial sedang sepanjang Jln. A. Yani; f. Kawasan Blok F merupakan kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi altifitas komersia,l sangat tinggi sepanjang Jln. A.Yani, Jln. Landorundun, dan Jln. Ratulangi; g. Kawasan Blok G merupakan kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi se panjang Jln. A. Yani dan Jln. Diponegoro; h. Kawasan Blok H merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersia-l sangat tinggi sepanjang Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; i. Kawasan Blok I merupakan kawasan komersial, pendidikan, rumah ibadah, dan budaya, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi sepanjang Jln. Mappanyukki, Jalan Landorundun, Jalan Niaga, Jalan Pembangunan, dan Jalan Emmy Saelan; j. Kawasan Blok J merupakan kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah; k. Kawasan Blok K merupakan kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi al<tifitas komersial tinggi sepanjang Jln. Mappany'ukki, Jln. Sawerigading, dan Jln. Abdul Gani; l. Kawasan Blok L merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. Mappanyukki, Jln. Abdul Gani, dan Jln. Monginsidi; dan m. Kawasan Blok M merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. Diponegoro, dan Jln. Abdul Gani. Bagran Keempat Penataan Bangunan Pada Setiap Blok Pasa-l 14 (1) Penataan pada Blok A, kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. menjaga keaslian bangunan gereja dan rumah adat sebagai bangunan-bangunan cagar budaya; b. perbaikan ruang terbuka hdau sekaligus sebagai ruang luar (halaman) bangunan-bangunan cagar budaya; c. penataan kemba-li dan peningkatan jaringan drainase utama dan drainase lingkungan; d. pembuatan jalur pedestrian sekitar jalan bangunan-bangunan cagar-budaya, pada Jln. A. Yani lebar 3 (tiga) meter dan 1,2 (satu koma dua) meter untuk jalan lainnya di dalam Blok A; e. penataan kembali kolam resapan (lama) di samping rumah sakit dan lansekap sekitarnya; f. pemasangan informasi tentang bangunan cagar budaya sebagai objek wisata; g. mencegah pertumbuhan aktil-rtas dal bangunan komersial di dalam Blok A; h. menjaga 'garis-imajiner" secara visualisasi tetap ada antara gereja dengan "Patung Salib" di atas Buntu Singki' dengan cara mencega_h bangunan lebih dari 2 (dua) lantai pada bagian barat; i. koefisien dasar bangunan (KDB) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang; j. koefisien lantai bangunan (KLB) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang; dan k. ketinggian bangunan maksimal, dipertalankan sesuai kondisi yang ada sekarang. (2) Penataan pada Blok B, kawasan pemerintahal, perkantoran, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 13 huruf b meliputi: a. penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian Sunqai Sa'dan; b. penataan kemba.li garis sempadan sepanjang Sungai Sa'dan; c. pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 meter pada kedua sisi jalar; d. perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan di dalam Blok B; e. koefisien dasar bangunan (KDB); f. koefisien lantai bangunan (KLB); dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai pada sisi barat gereja, 4 (empat) lantai pada area pendidikan dan perumahan yang berada di Jln. A. Yani, dan I (satu) lantai pada tepian Sungai Sa'dan. (3) Penataan pada Blok C, kawasan pendidikan dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi: a. peningkatan kualitas jalan; b. perbaikan jaringan drainase; c. perbaikan pembuangan limbah dan sanitasi sebelum dibuang ke pembuangan akhir (Sungai Sa'dan); d. pembuatan jalur pedestrian sepanjang sisi jalan di dalam Blok C; e. penataan kembali garis sempadan sepanjang Sungai Sa'dan; f. penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian Sungai SaUan; g. koefisien dasar bangunan (KDB) 45 70 (empat puluh lima perseratus); h. koefisien lantai bangunan (KLB) 0,9 (nol koma sembilan); dan i. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai. (4) Penataan pada Blok D, kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan perumahan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: a. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada sisi Jln. A. Yani, dan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada sisi jalan lain yang ada di dalam Blok D; b. perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan; c. peningkatan kualitas sanitasi dan kawasan perumahan; d. penataan kawasan l,apangan Bhakti sebagai ruang terbuka hijau untuk aktihtas publik seperti: olahraga sepak bola, jogging track, pelataran umum, ruang bermain anak, dan lapangan upacara sebagai aktif,rtas temporer pada hari-hari tertentu; e. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O7" (delapan puluh persen) pada kawasal komersial di Jln. A. Yani, KDB 45Vo (empat puluh lima perseratus) untuk perumahan, dan KDB O-10% (nol sampai sepuluh perseratus) untuk kawasan ruang terbuka hijau; f. koefisien lantai bangunan (KLB): 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersiaJ, 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan, dan 0-0,1 (nol sampai nol koma satu) pada kawasan ruang terbuka hijau; dan g. ketinggian bangunan pating tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial, dan 2 (dua) lantai untuk perumahan. (5) Penataan pada Blok E, kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal l3 huruf e meliputi: a. peningkatan ja,ringan dan kualitas jalan; b. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada sisi Jln. A. Yani, dan jalur pedestrian lebar 1 ,2 (satu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya dalam Blok E; c. peningkatan ja-ringan drainase dan jaringan jalan; d. peningkatan kualitas sanitasi; e. koehsien dasar bangunan (KDB) 8O % (delapan puluh persen) pada kawasar komersial Jln. A. Yani, 600/o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan, dan 45o/o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; f. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) pada kawasan pendidikan, dan 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan; dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial Jln. A. Yani, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan. (6) Penataan pada Blok F, kawasan komersial dan perumahan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial: Jln. A. Yani, Jln. l,andorundun, dan Jln. Ratulangi, serta jalur pedestrian 1,2 (satu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya di dalam Blok F; b. peningkatan jaringan drainase primer (utama) dan jaringan drainase sekunder dan lingkungan; c. peningkatan kualitas sanitasi bangunan komersial dan perumahan; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O7" (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. A. Yani, Jln. landorundun, dan Jln. Ratulangi, serta 457o (empat puluh lima perseratus) untuk kawasan perumahan; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersial, dan 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan Perumahan; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial dan 2 (dua) lantai untuk kawasan perumahan; g. karakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (7) Penataan pada Blok G, kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 13 huruf g meliputi: a. peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dan lingkungan; b. peningkatan jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga; c. pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada kedua sisi jalan di dalam Blok G; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. A. Yani dan Jln. Diponegoro, 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan, dan 45Yo (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan pendidikan, dan O,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan; g. ka-rakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (8) Penataan pada Blok H, kawasan komersial sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 13 huruf h meliputi: a. pembuatan jaringan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; b. paningkatan lansekap pada jalur pedestrian wisata; c. peningkatan jalur drainase dan sanitasi; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 80% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro, dan 6,4 (enam koma empat) pada Jln. Sawerigading; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada Jln. Mappanyukki, dan 8 (delapan) lantai pada Jln. Sawerigading; g. ka-rakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial di Jln. Mappanyukki dan Jln. Diponegoro; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (9) Penataan pada Blok I, kawasan komersial, pendidikan, ibadah, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi: a. mempertahankan kawasan budaya: Museum dan ART Center sebagai cagar budaya; b. pembangunan bangunan souvenir-shops berlantai 3 (tiga) yang berorientasi ke Jln. Ni4ga dan Jln. Pembalgunan, dan pembongkaran bangu nan lama pada Jln. Mappanyukki; c. perubahan dan penataan Jln. Niaga dan Jln. Pembangunan menjadi pedestrian-mall, dimana kedua jalan tersebut meliputi jalur pedestrian komersial dan wisata; d. pengaturan waktu lintas pada jalur pedestrianmall bagi kendaraan pada jarn 2O:OO sampai dengan jam O8:OO setiap hari; e. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada Jln. Mappanyukki, Jln. Landorundun, dan Jln. Monginsidi dan pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada Jln. Emmy Saelan; f. koehsien dasar bangunan (KDB) 8O% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 607o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 407o (empat puluh perseratus) pada kawasan budaya, dan 45V" (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; g. garis sempadan bangunan (GSB) 12 (dua belas) meter untuk Museum dan ART Center di Jln. Mappanyukki, 3 (tiga) meter untuk cagar-budaya; h. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan budaya, dan O,9 (no1 koma sembilan) untuk kawasan perumahan; i. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 3 (tiga) lantai pada kawasan budaya, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan; j. karakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial dan budaya (Museum dan ART Center); dan k. pemasangan dan pengaturan papan untuk informasi dan reklame komersial. (lO) Penataan pada Blok J, kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufj meliputi: a. pembuatan dan penataan jalur pedestrian leba-r I,2 (satu koma dua) meter pada kedua sisi jaringan jalan di dalam Blok J; b. pembuatan halte bus pada Jln. Monginsidi dan Jln. Emmy Saelan; c. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yang tidak beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada tepian sungai; d. penataan kembali garis sempadan sepanjang Su ngai Sa'dan; e. penataan ruang terbuka hijau sepanjang RTH tepian Sungai Sa'dan; f. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase primer, sekunder, dan lingkungan; g. garis sempadan bangunan (GSB) 6 (enam) meter untuk kawasan pendidikan dan kaveling rumah ibadah, dan 4 (empat) meter untuk kaveling rumah; h. koefisien dasar bangunan (KDB) 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, dan 45%o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan ; i. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan ibadah, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kawa san perumahan; dan j. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai untuk seluruh Blok J. (11) Penataan Blok K, kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf k meliputi: a. peningkatan kualitas ja.lan; b. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial sepanjang JIn. Mappanyukki, dan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jalan lainnya di dalam Blok K; c. peningkatan kuantitas da_n kua-litas drainase dan sanitasi perumahan; d. garis sempadan bangunan (GSB) 3 (tiga) meter untuk kaveling komersial di Jln. Mappanyukki, 6 (enam) meter untuk kaveling rumah ibadah, dan 4 (empat) meter untuk kaveling perumahan; e. koelisien dasar bangunan (KDB) 8Oo/" (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan rumah ibadah, dan 45o/o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; f. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan rumah ibadah, dan O,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan; dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial, 2 (dua) latai untuk kawasan rumah ibadah dan perumahan. (12) Penataan Blok L, kawasan komersial dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I meliputi: a. penataan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial: Jln. Mappanyukki, dan ja-lur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jalan lainnya di dalam Blok L; b. peningkatan kuantitas dan kualitas drainase dan sanitasi perumahan; c. pembuatan halte bus pada Jln. Monginsidi dan Jln. Mappanyukki; d. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yarlg tidal< beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada tepian sungai; e. penataan kembali garis sempadan tepian Sungai Sa'dan; f. penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tepian Sungai Sa'dan; g. pembangunan patung pada pertigaan Jln. Mappanyukki dan Jln. Monginsidi, dan patung Landorundun di atas batu bentuk perahu di tengah sungai dan sepanjang iembatan Malangngo; h. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga sebelum dibuang ke pembuangan alhir sungai; i. garis sempadan bangunan (GSB) 3 (tiga) meter untuk kaveling komersial di Jln. Mappanyukki, dan 4 (empat) meter untuk kaveling perumahan; j. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O"/o (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 457o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; k. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan pemmah€ur; dan l. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk bangunan komersial 2 (dua) lantai untuk perumahan. (13) Penataan pada Blok M, kawasan komersial dan perumahan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 13 huruf m meliputi: a. peningkatan jaringan jalan yang masih berstatus lorong; b. pembuatan jalur pedestrian wisata tebar 3 (tiga) meter pada Jln. Diponegoro, dan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jaringan jalan lainnya di dalam Blok M; c. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yang tidak beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter sepanjang tepian sungai; d. penataan kembali garis sempadan sepanjang sisi Suneai Sa'dan; e. pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tepian Sungai Sadan; f. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase primer, sekunder, dan lingkungan; g. pembuatan halte bus pada Jln. Diponegoro; h. garis sempadan bangungan (cSB) 8 (delapan) meter pada kaveling komersial sepanjang Jln. Diponegoro, dan 4 (empat) meter pada kaveling perumahan; i. koefisien dasar bangunan (KDB) 70% (tujuh puluh perseratus) untuk kaveling komersial di Jln. Diponegoro, dan 4570 (empat puluh lima perseratus) untuk kaveling perumahan; j. koefisien lantai bangunan (KLB) 5,6 (lima koma enam) untuk kaveling komersial di Jln. Diponegoro, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kaveling perumahna; dan k. ketinggian bangunan paling tinggi 8 (delapan) laltai untuk kaveling komersia-l di Jln. Diponegoro, dan 2 (dua) lantai untuk kaveling perumahan. Bagran Kelima Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau Pasal 15 Pengembangan Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimal<sud dalam Pasal lO huruf e di Kota Rantepao meliputi : a. Ruang Terbuka Publik dikembangkan pada ruas Jln. Mapanyuki; b. Ruang Terbuka Publik di da,lam kawasan Museum dan Art Center, Jln. Niaga, dan Jln. Pembangunan sebagai pendukung kegiatan komersial wisata; c. Ruang Terbuka Hijau "privateo yang direncanakan berada pada kawasan cagar budaya yaitu gereja dan rumah sakit; dan d. Ruang Terbuka Hijau pada tepian Sungai Sa'dan. Bagran Keenam Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 16 Pengembangan ruang sistem sirkulasi dan ja.lur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f di Kota Rantepao meliputi : a. area pada Jln. A. Yani, Jln. Diponegoro, Jln. Mapanyuki yang berperan sebagai koridor penghubung antar kota dalam Daerah yang merupakan salah satu urat nadi perkembangan perekonomian Kecamatan Rantepao; b. ruas Jln. l-andorundun, JIn. Niaga, Jln. Pembangunan, dan Jln. Sawerigading yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur dan ruang terbuka publik (public open spaces) untuk wisatawan nu santara dan mancanegala; c. ruas Jln. A. Yani, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruarg komersial pada tepian path/jalur; dan d. ruas Jln. Ratulangi dan Jln' Monginsidi yang membentang pada tepi timur kawasan perencanaan yang juga berperan dalam membentuk edges/batas kawasan. BAB V PENGENDALIAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA RANTEPAO Bagran Kesatu Umum Pasa-l 17 (1) Pengendalial tata bangunan dan lingkungan d ilaksanakan melalui kewenangan perizinan. (2) Kegiatan pengenda-lian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) meliputi : a. pengawasan; dan b. penertiban. (3) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan sebagaimana yang dimahsud pada ayat (1) dan ayat (2) dilalsanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/lnstansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Perizinan Pasal 18 (l) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk pelaksanaan pemanfaatan lahan wajib melalui rekomendasi dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati. (21 Penzinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkait langsung dengan tata bangunan dan lingkungan adala} Izin Mendirikan Bangunan, izin usaha/tempat usaha, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas/lnstansi teknis. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 19 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi: a. pemantauan; semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao sekitarnya, dan diselenggarakan dengan cara musyawarah anta.ra pihak yang berkepentingan. (2) Dalam hat tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yalg berlaku. Pasal 24 Pelaksanaan kewajiban masyarakat da-lam pemanfaatan bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan RTBL. Pasal 25 Peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. bantuan pemikiran atau pertimbangan da-lam pemanfaatan bangunan dan lingkungan; b. penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau c. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemalfaatan dan/ atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi Ruang Terbuka Hijau. Pasa] 26 Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh Bupati, termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dan dilakukan secara tertib sesuai dengan RTBL. BAB VII SANKSI Pasd27 (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementa,ra atau pembekuan izini dan/atau C pembatalan atau pencabutan izin. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi dan/ atau tzin Mendirikan Bangunan (lMB), Izin Usaha/Tempat Usaha, dan/atau Izin Operasional yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. BAB Ix KRTENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati diundangkan. Pasa] 29 ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2014.
26

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2OI5 - 2OI9

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2OI5 - 2OI9

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium dan Universal Acces Air Minum dan Sanitasi, serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang. Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377}; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); \. ·, 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 13. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/ 11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 24).
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 - 2019. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi L kewenangan daerah otonom. 3. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium dan Universal Acces perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2019. 4. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan. 5. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase. 6. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. 7. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, ,- termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. 8. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung. 9. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. 10. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta. 11. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan. 12. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan. 13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 14. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari. 15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60°/o (enam puluh persen) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen). 16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan. 19. Arab kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi. 24. Pemantauan adalah kegiatan mengarnati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil {outcome) terhadap rencana dan standar. 26. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMPL adalah sistem penyediaan sarana dan prasarana air minum serta penyehatan lingkungan termasuk sanitasi. 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara. 28. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah program penyediaan sistem pelayanan air minum dan sanitasi di lembang/kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. 29. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menangani AMPL. BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN TORAJA UTARA 2015 - 2019 Pasal 2 RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium dan Universal Acces. Pasal 3 RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019 berfungsi sebagai: a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah; b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pamsimas dan pendekatan kelembagaan; c. media intemalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL; d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan dan AMPL; e. acuan jumlah desa replikasi program Pamsimas minimal untuk 2015 dan 2016. Pasal 4 RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi Tahun 2019 mempunyai kedudukan sebagai dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD sampai dengan Tahun 2019. BAB III PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 - 2019 Pasal 5 Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat. Pasal 6 Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait. Pasal 7 Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara 2015-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana. Pasal 8 (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Toraja Utara 2015- 2019 tetap harus memperhatikan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2015, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL. BABIV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN TORAJA UTARA 2015-2019 Pasal 9 ( 1) Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan paling kurang 2 kali dalam setahun. (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik. (4) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawab SKPD masing-masing. (5) Dalam hal basil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan basil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (6) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan basil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda. (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah. (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang basil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut; (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan basil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL. (10) Dalam hal evaluasi dari basil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda 'I menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. ( 11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempumaan kepada Kepala Bappeda. (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dokumen RAD AMPL Kabupaten Toraja 2015 - 2019 sebagairnana tersebut dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan Bupati ini. Utara Tahun Lampiran dan dari Peraturan Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2014.
9

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABSTRAK:

a. b. c. bahwa sehubungan dengal adanya pemekaran wilayah kabupaten tana toraja dan pembentukan Kabupaten Toraja Utara maka kode dan data wilayah administrasi pemerintahan mengalami perubahan sehingga perlu didata kembali; bahwa untuk terbitnya data wilayah administrasi pemerintahan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan administrasi kependudukan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Toraja Utara, maka hasil pendataan diberi kode wilayah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun f999 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor Ts,tambahan lembaran republik indonesia 3851) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor 425O); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lOl,tambahan Negara Republik Indonesia Nomor l01,tambahan lrmbaran Republik Indonesia Nomor 4874); 3. Undang -Undang Nomor 6 tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Republik Indonesia 5495); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438e); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587); 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturaa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 123); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tora.fa Utara Nomor 2); 12- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEAN TORA.IA UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam luas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. 3. Pemerintahan daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Tora-ia Utara 5. Desa atau yang disebut dengan lembang, selanjutnya disebut lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kode wilayah administrasi pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan dirinci mulai dari Desa/Lembang, Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten dan provinsi, yang ditetapkan oleh peraturan menteri Dalam negeri. 7. Kelurahan adalah wilayah keq'a lurah sebagai perangkat daerah. 8. Kecamatan adalah batas wilayah kery'a camat sebagai perangkat daerah. 9. Data wilayah Administrasi Permerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas Wilayah, kedudukan ibukota pemerintahan dan batas wilayah. k. Kecamatan Tallunglipu; 1. Kecamatan Dende' Piongan Napo; m. Kecamatan Buntu Pepasan; n. Kecamatan Baruppu'; o. Kecamatan Kesu'; p. Kecamatan Tondon; q. Kecamatan Bangkelekila'; r. Kecamatan Rantebua; s. Kecamatan Sesean Suloara'; t. Kecamatan Kapalapitu; u. Kecamatan Awan Rante Karua. Bagian kesatu Kecamatan Rantepao Pasal 5 (l) Kecamatan Rantepao dengan tota-l luas wilayah 13.20 krn2, yang meliputi 9 (sembilan) Kelurahan dan 2(dua) Lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Lembang Saloso : (Luas Wityah t.28 Km2). b. Irembang Limbong : ( Luas Wilayah 2.56 Km); c. Kelurahan Mentirotiku : (Luas Wilayah 2.4O km2l; d. Kelurahan Laang Tanduk : (Luas Wilayah 2.52 km2l; e. Kelurahan Singki' : (Luas Wilayah 0.16 km2); f. Kelurahan Karassik : (Luas Wilayah O.l7 km2l; g. Kelurahan Rantepao : (Luas Wilayah 0. 18 km2); h. Kelurahan Rante Pasele : (Luas Wilayah O.22 km2l; i. Kelurahan Pasele : (Luas Wilayah 0.20 km2); j. Kelurahan Malango : (Luas Wilayah 0.43 km2); k. Kelurahan Penanian : (Luas Wlayah 0.17 kmr). (2) Ibukota Kecamatan Rantepao berkedudukan di Kelurahan Rantepao. (3) Batas wilayah administrasi Kecamatan Rantepao, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Ta-llunglipu dan Kecamatan Tikala; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kesu; c. Sebelah Timur : Kecamatan Kesu'dan Kecamatan Tondon; d. Sebelah Barat : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kapalapitu. Bagian kedua Kecamatan Sesean Pasal 6 (1) Kecamatan Sesean dengan total luas wilayah 40.05 kmz, yang meliputi 5 (lima) Kelurahan dan 4 (empat) Lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a) l,embang Buntu Lobo' : (Luas Wilayah 6.05 Km2)); b) kmbang Parinding : (Luas Wilayah 3.99 Km2); c) Kelurahan Deri : (Luas Wilayah 4.01 Kmz); d) Kelurahan Bori Ranteletok : (Luas Wilayah 5.00 Km2); e) Kelurahan Bori' : (Luas wilayah 3.64 Km2); f) Kelurahan Bori l,ombongan: (Luas Wilayah 3.36 I(m2); g) Kelurahan Pangli Selatan : (Luas Wilayah 3.75 Km2 ); h) Kelurahan Pangli : (Luas Wilayah 4.25 Km2l; i) Kelurahan Palawa' : (Luas Wilayah 6 I(m2); (2) Ibukota Kecamatan Sesean berkedudukan di Kelurahan Pangli. (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Sesean yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sa'dan b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tallunglipu c. Sebelah Timur : Kec. Balusu dan Kec. Tondon d. Sebelah Barat : Kecamatan Sesean Suloara. Bagian ketiga Kecamatan Nanggala Pasal 7 (1) {2t (3) Kecamatan Nanggala dengan total luas wilayah 68.0O Km2, yang meliputi 1 (satu) kelurahan dan 8 (delapan) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Lembang Rante : (Luas Wilayah 6.O7 Km2l; b. Lembang Karre'Penanian : (Luas Wilayah 10.15 I(m2); c. Lembang Karre'Limbong : (Luas Wilayah 15.38 Km2); d. Lembang Nanna Nanggala : (Luas Wilayah 4.65 Km2); e. l,embang Basokan : (Luas Wilayah 3.44 Km2l; f. kmbang Nanggala : (Luas Wilayah 5.67 Km'?); g. Kelurahan Nanggala Sang piak Salu : (Luas Wilayah 5.67 Km2); h. Lembang Tandung Nanggala: (Luas Wilayah 8.90 I(m2); i. Lembang Lili Kira' : (Luas Wilayah 8.3 Km2). Ibukota Kecamatan Nanggala berkedudukan di Kelurahan Nanggala Sangpiaft Salu. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Nanggala, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Balusu b. Sebelah Selatan : Kecamatan Buntao'dan Kecamatan Rantebua c. Sebelah Timur : KabuPaten Luwu d. Sebelah Barat : Kecamatan Tondon. Bagian keempat Kecamatan Rindingallo Pasal 8 (l) Kecamatan Rindingallo dengan total luas wilayah 74.25 km2, yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Pangala : (Luas Wilayah 6.53 Km2); b. Kelurahan Pangala Utara, : (Luas Wilayah 9.68 Km2); c. Lembang Rinding allo : (Luas Wilayah 6.63 Km2); d. Lembang Loko'Uru Tanete Batu : (Luas Wilayah 10.59 I(m2); e. Iembang Ampang Batu : (Luas Wilayah 7.24 KrlP); f. Lembang Lrmpo Poton : (Luas Wilayah 10.50 Kmz); g. Lembang Bulu Langkan : (Luas Wilayah 9.40 Km2) ; h. LembangMai'ting, : (LuasWilayahT.35Km2l; i. L,embang Buntu Batu, : (Luas Wilayah 6.33 Km2). (2) Ibukota kecamatan Rindingallo Berkedudukan di kelurahan Pangala. (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Rindinggallo, yaitu: a. Sebelah Utara : Kecamatan Buntu Pepasan; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tana Toraja dan Kecamatan Denpina; c. Sebelah Timur : Kecamatan Kapalapitu; d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Awan Rante Karua. Bagian kelima Kecamatan Buntao' Pasal 9 (1) Kecamatan Buntao' dengan total luas wilayah 49.50 km2, yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 4 (empat) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Tongkonan Basse, : (Luas Wilayah t2.4Krn2l; b. Kelurahan Tallang Sura' : (Luas Wilayah 9.75 Km2); c. l€mbang Sapan Kua-Kua, : (Luas Wilayah 9.5 I(m2); d. l,embang Rinding Kila'Balabatu,: (Luas Wilayah 12.25 Km2l; e. kmbang Misa Babana : (Luas Wilayah 11Km2); f. l,embang Issong Kalua' : (Luas Wilayah 8.63 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Buntao' berkedudukan di Kelurahan Tongkonan Basse'. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Buntao'Yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Nanggala dan Kecamtan Sangalagi; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kecamatan Rantebua; d. Sebelah Barat : Kecamatan Sangalagi. (1) Kecamatan Sa dan dengan total luas wilayah luas wilayah 80.49 km2 , yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) lembang,yang terdiri dari : a. Kelurahan Sa'dan Malimbong : (Luas Wilayah 4.83 km2); b. Kelurahan Sa'dan Matallo, : (Luas Wilayah 5.70 kmz); c. Lembang Sa'dan Pebulian, : (Luas Wilayah 4.56 km2); d. l,embang Sa'dan Liku Lambeha : (Luas Wilayah 9.74 km2l1, e. kmbang Sa'dan Tiro AlIo : (Luas Wilayah 9.43 Kr::.2l1' f. Lembang Sa'dan Pesondongan, : (Luas Wilayah 10.00 Km2); g. Lembang Sa'dan Ballopasange' : (Luas Wilayah 9.27 KrJ]2l; h. Lembang Sa'dan Andulan : (Luas Wilayah 4.O4 Km2l; i. kmbang Sangkaropi, : (Luas Wilayah 10.92 l<m2l; j. kmbang Sa'dan Ulusalu, : (Luas Wilayah 12.00 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Sa'dan berkedudukan di Kelurahan Sa dan Malimbong. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sa'dan, yaitu : a. Sebelah Barat :Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara; b. Sebelah selatan : Kecamatan Bangkelekila' dan Kecamatan Balusu; c. Sebelah Timu r : Kecamtan Sa'dan Kecamatan Balusu; d. Sebelah barat : Kecamatan Buntu Pepasan. Bagian keenam Kecamatan Sa'dan Pasal 10 Bagran ketujuh Kecamatan Sanggalangi Pasal 11 (1) Kecamatan Sanggalangi dengan total luas wilayah 39.00 Krn2, yang meliputi 1(satu) kelurahan dan 5 (lima ) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Pa'palean : (Luas Wilayah 8.4 Km2l; b. l,embang La'bo' : (Luas Wilayah 9.1 I(mz); c. Lembang Buntu [.abo' : (Luas Wilayah 6.15 Km2); d. Lembang Tallung Penanian : (Luas Wilayah 6.55 I(m2); e. Lembalg Tandung La'bo : (Luas Wilayah 8.36 Km2); f. Lembang Pata'Padang : (Luas Wilayah 6.45 Km2). (2) Ibukota Kecamatan sanggalangi berkedudukan di kelurahan Pa'palean. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sanggalangi yaitu : a. Sebelah Uatara : Kecamatan Rantepao b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Tora-ia c. Sebelah Tmur : Kecamatan Buntao' d. Sebelah Barat : Kecamtan Kesu'. Bagian kedelapan Kecamatan Sopai Pasal 12 (1) Kecamatan Sopai dengan total luas wilayah 47.64 Kmz, yang meliputi l(satu) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang,yang tediri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Nonongan Utara: (Luas Wilayah 8.00 I(mr); b. L,embang Salu : (Luas Wilayah 10.00 Km2); c. Lembang Salu Sopai, : (Luas Wilayah 5.25 Km2); d. Lembang Nonongan Selatan: (Luas Wilayah 8.00 Km2); e. Irmbang Tombang Langda: (Luas Wilayah 3.26 km2l; f. Lembang Marante, : (Luas Wilayah 5.33 Km2); g. Lembang Langda : (Luas Wilayah 4.05 Km2); h. Lembang Salu Sarre, : (Luas Wilayah 3.755 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Sopai berkedudukan di Kelurahan Nonogan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sopai yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Kapalapitu; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sanggalangi'; d. Sebelah Barat : Kecamatan Denpina (Dende Piongan Napo) Bagian kesembilan Kecamatan Tikala Pasal 13 (1) Kecamatan Tikala dengan total luas wilayah 23.44 KnP, yang meliputi 2(dua) Kelurahan,dan 5 (lima) lembang,yang terdiri dari cakupan wilayah ; a. Kelurahan Buntu Barana' : (Luas Wilayah 5.5 I(m2); b. Kelurahan Tikala : (Luas Wilayah 3.07 Km2); c. Lembang Embatau, : (Luas Wilayah 3.5O I(m2); d. L,embang Buntu Batu, : (Luas Wilayah 3.68 Km2); e. l.embang Sereale, : (Luas Wilayah 2.99 Km2l; f. L,embang Pangden, : (Luas Wialayah 2.35 Km2); g. kmbang Bente Ka'do To Ria,: (Luas Wilayah 2.30 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Tikala berkedudukan di Kelurahan Tikala. (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Tikala. a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean; b. Sebelah selatan : Kecamatan Rantepao; c- Sebelah Timur : Kecamatan Tallunglipu; d. Sebelah Barat : Kecamatan Kapalapitu. Bagian kesepuluh Kecamatan Ba]usu Pasal 14 (1) Kecamatan Balusu dengan total luas wilayah 46.51 Km2, yang meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) desa/Iembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Balusu : (Luas wilayah 10.52 Km2); b. Kelurahan Tagari : (Luas Wilayah 8.09 Km2); c. Iembang Lili Kira'Ao'Gading : (Luas Wilayah 7.75lKn2l; d. lrmbang Palangi' : (Luas Wilayah 8.23 Km2l; e. kmbang AwaKawasik : (Luas Wilayah 8.5 I(m2); f. Lembang Karua : (Luas Wilayah 9.59 Km2) ; g. Lembang Balusu Bangunlipu : (Luas Wilayah 7.32 Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Balusu Berkedudukan di Kelurahan Balusu. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Balusu yaitu : a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tondon dan Kecamatan Naggala; c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kecamatan Nanggala; d. Sebelah Barat : Kecamatan Sesean dan Kecamatan Sa'dan. Bagian kesebelas Kecamatan Tallunglipu Pasal 15 (1) Kecamatan Tallunglipu dengan total luas wilayah 9.24 Krn2, yang meliputi 6 (enam) Kelurahan, yang terdiri dari cakupan wilayah: a. Kelurahan Tallunglipu : (Luas wilayah 2.15 I(mz); b. Kelurahan Tantanan Tallunglipu : (Luas Wilayah 1.10 I(m2); c. Kelurahan Tagari Tallunglipu : (Luas Wilayah 1.43 I(m2); d. Kelurahan Tallunglipu Matallo : (Luas Wilayah 1.03 Km,); e. Kelurahan Rantepaku Tallunglipu: (Luas Wilayah 0.70 I(m2); f. Kelurahan Tampo Tallunglipu : (Luas Wilayah 2.15 Km2l; (2) Ibukota Kecamatan Tallunglipu berkedudukan di Kelurahan Tallunglipu. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tallunglipu yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rantepao; c. Sebelah Timur : Kecamatan Tondon; d. Sebelah Barat : Kecamatan Tikala. Bagian keduabelas Kecamatan Denpina (Dende'Piongan Napo) Pasal 16 (1) Kecamatan Denpina dengan total luas wilayah 77.49 Km2, yang meliputi l(satu) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Pasang : (Luas Wilayah 8.5 krn2); b. Lembang Parinding : (Luas Wilayah 6.8 I(m2); c. Lembang BuntuTagari: (Luas Wilayah 7.2 Krn2l; d. kmbang Madong : (Luas wilayah 8.2 Km2l; e. Lembang Paku : (Luas Wilayah 7.2 Kffi2l; f. Lembang Kapolang : (Luas Wilayah 8.2 Kmzl; g. l,embang Piongan : (Luas Wilayah 8.67 Km2); h. Lembang Dende' : (Luas Wilayah 9.6 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Denpina berkedudukan di Lembang Dende'. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Denpina yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Kapalapitu; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sopai; d. Sebelah Barat : Kecamatan Rindinggallo Bagian ketiga belas Kecamatan Buntu Pepasan Pasal 17 (1) Kecamatan Buntu Pepasan dengan total luas wilayah, 137.72 yang meliputi l(satu) kelurahan,dan 12 (dua belas) desa/Iembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Sapan : (Luas Wilayah 12.19 Km2l b. Lembang Pangkung Batu, : (Luas wilayah 9.2O Km2l c. Lembang Sarambu : (Luas Wilayah 17.22 Km2l; d. Lembang Talimbangan : (Luas Wilayah 11.26 Km2l; e. l,embang Roroan Barra'Barra': (Luas Wilayah 8.30 Km2); f. Lembang Ponglu : (Luas Wilayah 9.17 Km2l; g. trmbang Batu Busa : (Luas Wilayah 8.29 Km2l; h. Lembang Paonganan : (Luas Wilayah 10.14 Km2); i. L,embang Parandangan : (Luas Wilayah 9.21 Km2l; j. l,embang Rante Uma : (Luas Wilayah 12.16 Kmzl; k. Lembang Pulu-Pulu : (Luas Wilayah 13.30 Km2); L Lembang Pengkaroan Manuk: (Luas Wilayah 8.16 Km2); m. lrmbang Buntu Minanga : (Luas Wilayah 9.12 Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Buntu Pepasan berkedudukan di Kelurahan Sapan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Buntu Pepasanyaitu: a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Kapalapitu; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sa'dan dan Kapalapitu d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu'. Bagran keempat belas Kecamatan Baruppu' Pasal 18 (1) Kecamatan Baruppu'dengan total luas wilayah 182.17 klrr2, yang meliputi l(satu) kelurahan dan 3 (Tiga) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Baruppu'Selatan : (Luas Wilayah 34.00 I(mz); b. l,embang Baruppu?arodo : (Luas Wilayah 109.36 I(m2); c. Lembang Bamppu'Benteng Batu: (Luas Wilayah 11.73 I(m2); d. Lembang BaruppuUtara : (Luas Wilayah 17.08 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Barupputserkedudukan di Kelurahan Baruppu' Selatan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Baruppu',yaitu : a. Sebelah Utara : Kabupaten Sulawesi Barat dan Kabupaten Luwu Utara; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Awan Rante Karua; c. Sebelah Timur : Kecamatan Buntu Pepasan dan Kecamatan Rindingallo; d. Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Sulawesi barat. Bagran kelima belas Kecamatan Kesu' Pasal 19 (1) Kecamatan Kesu'dengan total luas wilayah 32.00 I(m2, yang meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Ba'tan, : (Luas Wilayah 5.26 Km2l b. Kelurahan Panta'nakan Lolo: (Luas Wilayah 6.59 Km2) c. Lembang Tallu lolo : (Luas Wilayah 3.83 Km2); d. Lembang Sangbua' : (Luas Wilayah 3.41 Km2); e. tembang Angin Angin : (Luas Wilayah 3.8 Km2); f. Irmbang Tadongkon : (Luas Wilayah 3.21 Km2l; g. l,embang Rinding Batu : (Luas Wilayah 3.9 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Kesu' berkedudukan di Kelurahan Ba'tan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kesu'yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Rantepao b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja c. Sebelah Timur : Kecamatan Sanggalangi' d. Sebelah Barat : Kecamatan Sopai. Bagian keenam belas Kecamatan Tondon Pasal 20 (l) Kecamatan Tondon dengan total luas wilayah 36.00 Km2 , yang meliputi 4 (empat) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. kmbang Tondon Matallo, : (Luas Wilayah 9.3 Km2); b. Lembang langi' : (Luas Witayah 9.4 I<m2); c, lembang Tondon Siba'ta : (Luas Wilayah 9.85 Km2); d. l,embang Tondon : (Luas wilayah 11.7 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Tondon berkedudukan di Lembang Langl'. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tondon, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean dan Kecamatan Sa'dan Balusu; b c d Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat : Kecamatan Kesu'; : Kecamatan Nanggala; : Kecamatan Tallunglipu. Bagian ketujuh belas Kecamatan Bangkelekila' Pasal 21 (1) Kecamatan Bangkelekila dengan total luas wilayah 21.OO Krn2, yang meliputi 4 (empat) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : e. Lembang Tampan Bonga : (Luas Wilayah 5.29 I(m2); f. Lembang To'yasa Akung : (Luas Wilayah 5.60 Km2); g. Lembang Batu Limbong : (Luas Wilayah 5.40 Km2); h. Lembang Bangkelekila : (Luas wilayah 4.71Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Bangkelekila berkedudukan di Lembang Tampan Bonga. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Bangkelekila, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sa'dan; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sesean Suloara' Kecamatan Sesean; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sesean; d. Sebelah Barat : Kecamatan Buntu Pepasan. Bagian kedelapan belas Kecamatan Rantebua Pasal 22 (1) Kecamatan Rantebua dengan total luas wilayah 101.68 Km2, yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 5 (lima) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Bokin : (Luas Wilayah 16.65 Km,); b. Kelurahan Buangin : (Luas Wilayah 15.4 Km2); c. l€mbang Rantebua : (Luas Wilayah 18.38 Km2); d. Lemb. Rantebua Sanggalangi': (Luas Wilayah 12.5 Km2); e. t,embang Pitung Penanian : (Luas Wilayah 13.7 I{m2); f. lrmbang Rantebua Sumalu: (Luas Wilayah 12.25 Krn2l; g. Lembang Ma'kuan Pare : (Luas Wilayah 12.8 Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Rantebua berkedudukan di Kelurahan Buangin. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Rantebua yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Nanggala dan Kabupaten Luwu; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu; d. Sebelah Barat : Kecamatan Buntao'dan Kabupaten Tana Toraja. Bagian Kesembilan Belas Kecamatan Sesean Suloara' Pasal 23 Bagian Kedua Puluh Kecamatan Kapalapitu Pasal 24 (l) Kecamatan Kapalapitu dengan total luas wilayah 56 Km2, yang meliputi 6 (enam) desa /Iembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. kmbang Benteng Mamullu: (Luas Wilayah 9.2 l<lr-2l; b. Lembang Benteng Ka'do : (Luas Wilayah 9.8 Km2); c. kmbang Kantun Poya : (Luas Wilayah 8.25 Km2); d. kmbang Kapalapitu : (Luas Wi1ayah10.5 l(mr); e. Lembang Sikuku : (Luas Wilayah 8.8 Km2); f. l,embang Polopadang : (Luas Wilayah 9.45 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Kapalapitu Berkedudukan di t embang Polopadang. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kapalapitu yaitu: a. Sebelah Utara : Kecamatan Rindingatlo dan Kec. Sesean Suloara' b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Dende Piongan Napo; c. Sebelah Timur: Kecamatan Tikala dan Kecamatan Rantepao; d. Sebelah Barat : Kecamatan Dende Piongan Napo. (l) Kecamatan Sesean Suloara dengan total luas wilayah 21.68 Kmz, yang meliputi 6 (enam) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Irmbang Landorundun : (Luas wilayah 2.63 km2l; b. Lembang Lempo : (Luas Wilayah 4.95 km2); c. Lembang Suloara : (Luas Wilayah 6.50 km2); d. Lembang Tonga Riu : (Luas Wilayah 2.60 km2); e. Lembang Sesean Matallo : (Luas Wilayah 5.00 km:); (2) Ibukota kecamatan Sesean Suloara' berkedudukan di kmbang Suloara' (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Suloara', yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Bangkelekila dan Kecamatan Buntu Pepasan; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tikala dan Kecamatan kapalapitu; c. Sebelah Timur: Kecamatan Sesean; d. Sebelah Barat : Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Kapalapitu. Bagian Kedua Puluh Satu Kecamatan Awan Rante Karua Pasa-l 25 (1) Kecamatan Awan Rante Karua dengan total luas Wilayah 54.71 Krn2, yang meliputi 4 (empat) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Lembang l,ondong Biang, : (Luas Wilayah t4. 10 Km2) b. Lembang Batu lotong, : (Luas Wilayah t2.2O Km2l c. l,embang Awan, : (Luas Wilayah 13.26 Km2l d. Lembang Buntu Kanra, : (Luas Wilayah 15.15 Kmz). (2) Ibukota Kecamatan Awan Rante Karua Berkedudukan di l,embang Awan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Awan Rante Karua,yaitu : a. Sebelah Utara b. Sebelah Selatan c. Sebelah Timur d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu'; : Kabupaten Tana Toraja; : Kecamatan Rindingallo; : Kabupaten Tana Tora-ia. BAI} IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Toraja Utar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
21

SISTEM AKUNTANSI PEM ERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2014/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan dan menetapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum pemerintah daerah guna mewujudkaa tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouermencel, perlu adanya aturan tentang pengelolaan keuangan yang bersifat mengikat dalam pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagrmana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yalg Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Menirnbang Mengingat 1 BUPATI TORAJA UTARA, Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangal Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang 2OO8 tentang Pernbentrlkan Kabupaten Toraja Utara di Prowinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOa Nomor 101, Tambahan l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 447 4l', 7. Undang-Undang Nomor 39 Ta}un 2OO8 tentang Kernenterian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tal. r-rn 2OO8 Nornor 166, tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia. Nornor 49161; 8. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2oll tentang pernbentukan Peraturan Perundalg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 9. Undarrg-Undang Nornor 23 Tal.un 2Ol4 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repr.blik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nornor 244' 2 Tarnbatran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5547); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O05 tentalg Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peratlrran Pemerintaan Nornor 8 TaI.un 2006 tentarrg Laporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pernerinta} (Lernbaral Negara Republik Indonesia Tatlrn 2006 Nornor 25, Tarnbal. an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tal"un 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pernerintal" an Daeral" Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dal Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahal Daeral" Kepada Masyarakat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nornor 19, Tarnbahal Indonesia Nornor a693\; 17. Peraturan Pernerintah tentang Pernbagiart Lernbaran Negara RePublik Nornor IJrrsan 3a Tal.un 2OO7 Pernerintahan 3 Antara Pernerintah, Pernerintahal Daerah Provinsi dan Pernerintal- an Daeratr Kabupaten/ Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tal.t.n 2OO7 Nornor 82, Tarnbal. am Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 47371; 18. Peratr-rran Pernerintal. Nornor 7I Tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi Pernerintah (L,ernbaran Negara Repr:blik Indonesia Taht n 2010 Nornor 123, Tarnbal- an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 20. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosialdan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja' Utara Nornor 8 Tahun 2O1O tentang Organisasi dan Ta'ta Kerja Dinas-Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Toraja lJtara Tahun 2O1O Nornor 8); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah 4 Menetapkan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL. BAEI I KSTENTUAN UMUM Pasa,l 1 Dalarn Peraturan Br.rpati ini yang dirnaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimalcsud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahal Daerah. 4. Bupati adalah BupaLi Toraja Utara. 5. Keualgan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam ralgka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifrkasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laPoran. 8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangar Standar Akuntansi Pemerintahan bagi 5 komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penlrusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan da-lam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 9. Standar Akuntansi Pernerintahan yang selanjutnya disingka-t SAP a.dalatr prinsip-prinsip aktmtansi yang diterapkan dalarn rnen) rstur dan rnenyajikan laporan kerlangan pernerintal. . 10. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang rnengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuita-s dalarn pelaporan frnansial berbasis akrual, serta rnengal<ui pendapatan, belanja. dan pernbiayaan dalarn pelaporan pelaksarraan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalarn APBD. 11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. l2.Kebijakan Akuntansi adalal.prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifrk yang dipili}. oleh suatu entitas pelaporan dalarn pen5rr-rsrlnan dan penya.jian laporan ket angan. l3.Kebijakan Akuntansi Pernerintah Daeral. adalah prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensikonvensi, a.tLlran-a.turan dan praktik-praktik spesil-k yang dipilih oleh pernerintal. daeral. sebagai pedornan dalam rnenJmstrn dan rnenyajikan laporan keuangan pernerintal. daerah untuk mernemrl. i kebtrtuhan pengguna laporan keuangan dalarn rangka rneningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap arrggaran, antar periode rnaup\ln antar entitas' l4.Sistern Akuntansi Pernerintah Daera}. yang selanjutnya dising!<a't SAPD a-da-lah rangkaian sisternatik dari prosedur, penyelenggara' peralatan dan elernen lain r:ntuk rnewujudkan fungsi akuntansi sej ak analisis transaksi sarnpai dengan pelaporan kerlangan di lingkungan orgarrisasi pernerintal. an daeratr' 6 l5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalal. rencana kerlangan tal.unan Pernerintahan Daera}. yang dibahas dan disetujui bersarna oletr Pernerintal. Daera}. dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perattrran Daeral. - 16.Elasis Akrlral adalatr basis akuntansi yang rrrengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa. itu terjadi, tanpa rnernperhatikan saat kas atau setara kas diterirna atam dibayar. l7.Basis Kas adalal. basis akuntansi yang rnengakui pengarutr transal<si dan peristiwza. lainnya padasa-at kas atau setara kas diterirna atau dibayar. l8.Basis Kas Mentju Akrual adalah basis akuntansi yang rrrengakui pendapatan, belanja dan pernbiayazrn berbasis kas serta rnengaklri aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. l9.Pengal<uan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria penca.tatan suatr.t kej adian atam peristivza dalarn catatan al<trntansi sehingga akan rnenjadi bagran yang rnelengkapi unsur asset, kevra,jiban, ekLritas, pendapatan-LRA, belanj a, pernbiaya-an, pendapatan- LO dan beban, sebagirnana akan terrnuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 2O.Pengukuran a-dalah proses penetapan nilai uang untLrk rnengal<ui dan rnernasukkan setiap pos dalarn la.poran keuangan. 2l.Pengungkapan adalah laporan keuangan yang rnenya-jikan secara lengkap inforrnasi yang dibutu}kan oleh pengguna. 22.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang rnerryaj ikan inforrnasi realisa-si pendapatan-LRA, belarta, transfer, surplus/defisit-LRA, pernbiaya-an, dan sisa- lebih/kurang pernbiayaan anggaran, yang rnasing-rnasing di perbandingkan dengan anggarannya dalarn satu periode. 23 -Lapora n Peruba} an Saldo Anegararr l,ebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalal. laporan 7 yang rnenyajikan inforrnasi kenaikan dan penr-rrLrnan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 24.Neraca a.da-lal. laporan yang rnenyajikan inforrnasi posisi keuangan snatu entita.s pelaporan rnengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertenttt. 25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang rnenyaj ikan inforrnasi rnengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerrnin dalarn pendapatan-LO, beban dan surplus / defrsit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya. disandingkan dengan periode sebeltrrnnya. 26.Laporalr Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK a.dala}. laporan yang rnenyajikan inforrnasi rnengenai surnber, penggtrnaan, perubal.an kas dan setara kas selarna satr.r periode akuntansi, serta. saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 27.Laporan, Peruba1lan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE a-dalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi rnengenai peruba} an ekurita-s yang terdiri dari ekuitas anral, surplus / dehsit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 2S.Catatan atas Laporan Ker.rangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi tentang penjelasan atau daftar terinci atan r analisis atas nilai suatu pos yang disajikan datarn LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalarn rangka pengungkap an yang rnerna-dai29.Satuan Kerja Perangkat Daeral. yang selanjutnya disingkat SKPD adalal. perangkat daeratr pa'da Pernerintal. Daeral. selaku pengguna a;rg€.araar / Perrgguna barang30. Pejabat Pengelola Keuangal Daerah yang selanjutnya disingka't PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang rnernpunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan APBD d.an bertindak seb^gai benda}.ara tlrntlrn daera.l.- 8 3l.Entita.s Akuntansi adalah unit pernerintal. an penggLrna anr.1.,garan/ pengguna barang yang wajib rnenyelenggarakan aklntansi dan rnenJnlsnn laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 32.Entita.s Pelaporan adala-l- unit pernerintal.an yang terdiri dari satu a-tau lebih entitas akuntansi atan r entitas pelaporan yang rnenurut ketentrlan peraturan Perundang-Undangan wajib rnenyarnpaikan laporan pertanggungiawaban berupa laporan keuangan. 33.Pendapatan-LRA adalah sernrla penerirnaan Rekening Kas IJrnurn Daeral. yang rnenarnbal. Saldo Anggaran Lebih dalarn periode tatun anggararr yang bersangkutan yang rnenjadi hak Pernerintatr Daerah dan tidak perlr.r dibayar kernbali oleh pernerintatr daeral. . 34.Pendapatan-LO adalah hak pernerintah daera}. yang diakui sebagai penarnbah ektrita.s dalarn periode tal. un €rnggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kernbali. 35.Belanja adalah sernua pengeluaran dari Rekening Kas lJrrrrrn Daera}. yang rnengurangi Saldo Anggaran Lebih dalarn periode tal.un anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh perrrbayarannya kernbali oleh pernerintah daerah. 36.Beban adalal. penunln€rrr rnanfaat ekonorni a.tam potensi ja.sa. dalarn periode pelaporarr yarrg rnenurunkan ekuitas, yang dapat bert pa pengeluaran atau. konsurnsi aset atam tirnbulnya kewajiban. 37. Pernbiayaan Daeral. adalah serrtlla perrerirnaan yang perlu dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tal. rln anggaran yang bersangkutan rrraupLrn pada- ta}.un-tahun anggaran berikutnYa. 38. Aset adalal. surnber daya ekonorni yang dikuasai d.a.n/ a.ta-u dirniliki oleh Pernerintah Daeratr seb.gai akibat dari peristiwa lnasa lalu dan dari rnzrna rnanfaat ekonorni dan/atau social di rnasa depan dil. arapkan dapat diperoleh, baik oleh Pernerinta}. Daeral. rnaupun rna syarakat 9 serta dapat diukurr dalarn satnan uang, terrrrasuk surnber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk perryediaan jasa- bagt rnasyarakat urnllrrl dan surnber-surnber daya yan1o dipelihara karena alasan sej aral. dan budaya. 39. Kerwaj iban adala}. utang yang tirnbrrl dari peristirrra. rrlasa lah.r yang penyelesaiannya rnengakibatkan aliran kehrar sr.rrnber daya ekonorni Pernerintah Daeral. . 4O.Ekuita-s adalah kekayaan bersill Pernerintatr Daera}. ya.ng rnenrpakan selisih antara aset dan kewaj iban Pernerintal- Daeral.. 4l.Koreksi adalal. tindakan pernbetr:lan secetra akuntansi a.gar akun/pos yang tersaji dalarn laporan keuangan entitas rnenjadi sesuai dengan yang seharlsnya. 42.Penyesuaian adalal. transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk rnengal<ui pos-pos seperti persediaan, piutang, r.rtang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belurn dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berj alan. 43.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalal. daftar kodefrkasi dan klasifikasi terkait transaksi kerlangan yang disusun secara sisternatis sebagai pedornan dalarn pelaksanaan angg€rran dan pelaporan ketrangan Pernerintal. Daera}. . BAB II TUJUAN Pasal 2 Peratlrran Etupa.ti ini rnerr.rpakan Perrrerintah Daeral- dalarn rangka berbasis akrual. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 pedornan bagi penerapzrn SAP Rrlang lingkup Peraturan Elupati ini rneliputi: a. Sistern al<untansi Pernerintal. Daeral. ; b. SAPD; dan c. BAS. t0 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 (1) Kebijakan akurntansi Pernerintal. Daeral. sebagairnana dirnaksud dalarn Pasa-l 3 huruf a terdiri ata.s: a. kebij akan a-kuntarrsi pelaporan keuangan; dan b. kebij akan al<untansi akr-n. (2) Kebij akan al<untansi pelaporan keuangan setragairnana dirnaksrld pada ayat (l) tmruf a rnernr.lat penjelasan a-tas rlnsrlr-tlrlstar laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalarn penya.jian pelaporan keuangan. (3) Kebij akan akuntansi akun sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnengatur defrnisi, pengakr.an, pengukuran, penilaian dan/ata-u pengungkapan transaksi a-tau peristirx,a sesuai dengan PSAP atas: a. pernilihan rnetode akuntansi atas kebij aJ<an akuntansi dalarn SAP; dan b. pengaturan yang lebil. rinci atas kebijakan al<untansi dalarn SAP. (4) Kebij akan akuntansi Pernerintah Daeratr sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akrrntansi dan entitas pelaporan Pernerintall Daeral- - (5) Ketentuan rnengenai Kebijakal Akuntansi Pernerintah Daera}. sebagairnana dirnaksr.d pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Elupati. (6) Panduan pen5rusunan kebijakan alcuntansi Pernerintal. Daera}. sebagairnana dirnaksud pada aya.t (1) tercanturn dalarn Larnpiran I yang merupakan tragian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati rn1 1t BAB V SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 (l) SAPD sebagairnana- dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf b rnernuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalarn rnelakukan identifrkasi transaksi, pencatatan pada jr:rnal, posting kedalarn buku besar, pen5rlrsunurn neraca sa-ldo serta. penya.jian laporan ker.rangan. (2) Penya.j ian laporan keuangan ebagairnana dirnaksr.rd pada aya.t (1) terdiri atas: a.. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan artrs kas; f. laporan perubal" an ekuitas; dan g. catata-rr a-tas laporan keuangarl. Pasal 6 (l) SAPD 5gfoagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a. sisterrr akrra-rtansi PPKD; dan b. sistern akuntansi SKPD. (2) Sistern akuntansi PPKD sgfragairnana dirnaksud pada ayat (1) hr-rrrf a rnencakLrp teknik pencatatan, pengal<uan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pernbiayaan, aset, kewaj iban, ekuita.s, penyesuaian dan koreksi, perrJ.ustrnan laporan keuangan PPKD serta pen5rusunan laporan kerlangan konsolidasian Pernerintal. Daeral.. (3) Sistern alruntansi SKPD sebagairnana dirnaksrld pada ayat (l) trr:ruf b rnencakup teknik pencatatan, pengal<uan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,belanja, aset, kewajiban, ekuitas, perryesuaian dan koreksi, serta penJrusun€rn laporan keuangan SKPD. (4) Ketentuan mengenai SAPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatrrr dengan Peraturan Elupati. (5) Panduan pen5rusunan SAPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Larnpiran II yang rnerupakan $agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Br.pati ini. BAB VI BAGAN AKUN STANDAR Pasal 7 (l) BAS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf c rnerlrpakan pedornan ba.gi Pernerintah Daera}. dalarn t2 rnelal<ukan kodefrkasi aJ<un yang rnenggarnbarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. (2) BAS sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) digunakan dalarn pencatatan transaksi pada- buku jr.rrnal, pengklasif-kasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penya.j ian pada laporan keuangan. (3) BAS sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dirinci seb.gai berikut: a.level 1 (satu) rnenunjukkan kode akun; b. level 2 (dua) rnenrmjukkan kode kelornpok; c. level 3 (tiga) rnenunjukkan kode jenis; d. level 4 (ernpat) rnenunjukkan kode obyek; dan e. level 5 (lima) rnenunjukkan kode rincian obyek. (4) Kode akun sebagairnana dirnaksr.rd pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. akun I (satu) rnenunjukkan a.set; b. akun 2 (dua) rnenunjukkan kewajiban; c. akun 3 (tiga) rnenurrjukkan ekuitas; d. akun 4 (ernpat) rnemrnjukkan pendapatan-LRA; e. akun 5 (lima) rnerrLlnjukkan belanja; f. akun 6 (enarn) rnenlrnjukkan transfer; g. akun 7 (tujuh) rnenunjukkan pernbiayaan; h. al<un 8 (delapan) rnenunjukkan pendapatan-LO; dan i. akun 9 (sernbilan) rnenunjukkan beban. (5) BAS sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tercanturn dalarn Larnpiran III dan merupakan lagian yang tidak terpisa1- kan dari Peraturan Bupati ini. BAB VII KE*TENTUAN LAIN-I,AIN Pasal 8 (1) Pencatatan transal<si pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokurnen anggaran. (2) Dalarn hal kodefrkasi akun dokurnen anggar€rn belurn sesuai dengan BAS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (5), Pernerintatr Daeral. dapat rnelakukan konversi dalarn penyajian LRA. (3) Forrnat konversi penyajian LRA ssforagairnana yang dirnaksud pada ayat l2l tercanturn dalarn Larnpiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 13 t Pasal 9 Pernerintal. Daeral. rnenyajikan kernbali LRA, Neraca dan LAK ta.hun sebelurnnya pada tatrrrn pertarna penerapan SAP berbasis akmal. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Pada sa.at Peraturan Elupati ini rnulai berlal<u: a. Peratlrran Bupati yang rnengatur kebijakan akuntansi Pernerintal.. Daeral- sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (5); dan b. Peraturan Bupati yang rnengatLrr SAPD sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat l4li ditetapkan paling larnbat tanggal 31 Mei 2014. (2) Penerapan SAP berbasis al<rual pada Pemerintah Daeral. palirrg larnbat rnulai tal.un anggaran 2015. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Brrpati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetal-uinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatafrnya dalarn Berita Daeral. Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
14

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2014/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan suatu upaya penanggulangan bahaya rokok dengan menetapkan ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); • I 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah - . ' Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3). 21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 9).
PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. . I • 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja sebagai unsur Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), serta Kecamatan dan Kelurahan. 5. Tim Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/ atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat di tempat-tempat tertentu. 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 7. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. 8. Prociuk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. 9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu dan hentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 10. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan. 11. Tar merupakan kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik. 12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Prociuk Tembakau, adalah iklan komersial dengan , . \ tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan. 13. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan infonnasi suatu Prociuk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan. 14. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Prociuk Tembakau. 15. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan. 17. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan. 18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana orang bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk melakukan suatu usaha yang di dalamnya terdapat sumber-sumber bahaya. 19. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok. 20. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang menetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah: a. menciptakan lingkungan kantor yang sehat dan bersih dari kegiatan merokok; dan . . b. menciptakan lingkungan kantor yang bebas dan kegi�tan menjual, mengiklankan, dan/atau memprornosikan produk tembakau. Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah a. melindungi kesehatan pegawai dari bahaya rokok; b. melindungi lingkungan sekitar kantor dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau; dan c. melindungi kesehatan masyarakat dalam pemberian pelayanan. BAB III KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengatur dan menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab membina dan mengawasi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 5 (1) Bupati berwenang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kantor SKPD dan Unit Pelaksana Teknis; b. tempat belajar mengajar milik Pemerintah Daerah; c. tempat pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; d. perpustakaan Daerah; e. tempat arsip Daerah; dan f. tempat lainnya milik Pemerintah Daerah. Pasal 6 (1) Dalam penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati wajib menyediakan tempat khusus merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok. • l (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria: a. berada dalam Kawasan Tanpa Rokok; b. jauh dari pintu masuk dan keluar; c. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; d. tempat terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar yang memudahkan asap rokok dapat langsung keluar ke udara bebas; e. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok (asbak) dan/atau tempat sampah; f. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, dengan memberi tanda peringatan tertulis; g. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan/atau h. dilengkapi tanaman-tanaman untuk mereduksi asap rokok. Bagian Kedua Tim Pelaksana KTR Pasal 7 (1) Dalam menetapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Tim Pelaksana KTR. (2) Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib berkoordinasi dengan Kepala SKPD atau pimpinan ternpat/gedung milik Pemerintah Daerah. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Kewajiban Kepala SKPD Pasal 8 (1) Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan/ atau pimpinan gedung milik Pemerintah Daerah. (2) Kepala SKPD atau Pimpinan sebagaimana dimaksud ... ( '• ; pengertiannya untuk penanggulangan bahaya rokok; 3. mencantumkan dasar hukumnya; dan 4. tanda / petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan. (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan banyaknya disesuaikan dengan jumlah dan luas ruangan. Bagian Kedua Larangan Pasal 11 Setiap orang atau Badan yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang melakukan kegiatan: a. merokok di tempat bertanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); b. menjual rokok; c. menyelenggarakan iklan rokok; d. mempromosikan rokok; atau e. memproduksi atau membuat rokok. BABV LAYANAN INFORMASI Pasal 12 (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan pendidikan (edukasi) kepada masyarakat, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat melalui: a. media; dan/atau b. pembuatan dan pemasangan stiker /spanduk / baliho. (2) Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengenai : a. bahaya menggunakan produk tembakau; dan b. penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok. (3) Jklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling kurang : a. memasang iklan pada media televisi lokal secara berkala; b. memasang iklan pada media radio lokal secara berkala; c. memasang iklan pada media cetak; dan/atau d. memasang iklan di media luar ruang Kawasan Tanpa Rokok dalam jumlah yang memadai. (4) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh : a. Dinas Kesehatan mengenai bahaya menggunakan produk tembakau; dan .. b. Bagian Hukum mengenai penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD dan/atau Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VII SANKSI Pasal 14 ( 1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; dan/atau c. penghentian kegiatan. (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administrasi bidang kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Tim Penegakan Hukum Larangan merokok di tempat-tempat tertentu yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. ,,...' . • BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
10

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT