Pencarian Peraturan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2014/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 yang sementara dilaksanakan tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); .� .. - 2. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ..• � 3 - 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tent.ang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9); 20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 7).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. - 4 - (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014. (3) Materi Muatan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 sebagaimana tercanturn dalam Lampiran dan merupak.an bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2014.
4

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta pertumbuhan ekonomi dan industri mengakibatkan teq'adinSra alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertaniaa pargan yarlg dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; b. bahwa pemerintah daerah sebagai daerah agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekeq'aan dan penghidupan yang layak bagr kemanusiaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daera-h tentang Perlindungan Lahan Pertanian Palgan Berkelanjutan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republil; Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5613); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Laban Pertarsian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tah.un 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); · 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); , ' 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas• luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Derah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian. .. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 9. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui hersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Lahan adalah bagian daratan dari pennukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 12. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. 13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan rakyat. 14. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. 15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. 16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. s 17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. 19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. 20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 21. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 22. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lab.an pertanian pangan berkelanjutan. 23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. 24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum. 25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. 6 ,.• 26. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 27. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pert.anian. 28. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi lahan pert.anianpangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan. 29. Lahan Telantar adalah lahan yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuau pemberian hak atau dasar penguasaannya. 30. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang paling rendah berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANO LINGKUP Bagi.an Kesatu Asas Pasal 2 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keberlanjutan dan konsistensi; c. keterpaduan; d. keterbukaan dan akuntabilitas; e. kebersa.maan dan gotong-royong; f. partisipasif; g. keadilan; h. keserasian,keselarasan, dan keseimbangan; 1. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; j. desentralisasi; k. tanggung jawab; 1. keragaman; dan rn. sosial dan budaya. 7 Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian. Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup perlindungan lab.an pertanian pangan berkelanjutan meliputi: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pemanfaatan; e. pembinaan; f. pengendalian; g. pengawasan; h. sistem informasi; i. perlindungan dan pemberdayaan petani; j. pembiayaan; dan k. peran serta masyarakat. Bagian Kelima Jenis Lahan Pertanian Pasal 5 Laban pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa: 8 a. lahan beririgasi; b. lahan reklamasi; dan/atau c. lahan tidak beririgasi. BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagi.an Kesa.tu Umum Pasal 6 Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertania.n pangan. Pasal 7 (1) Laban pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan berada pada kawasan pedesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah daerah. (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pe:rtanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk. Pasal 8 Apabila dalam wilayah daerah terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi. Bagian Kedua Perencanaan Pasal 9 (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Perencanaan Iahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada: a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: g a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; b. produktivitas lahan; c. kebutuhan pangan lokal dan regional; d. kcbutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; dan e. pembentukan kelompok tani. (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lab.an cadangan pangan. (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria: a. kesesuaian lahan; b. infrastruktur; c. penggunaan lab.an; d. produktifitas lab.an; dan/ atau e. luasan lahan tersedia. Pasal 10 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi lab.an pertanian pangan berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang. (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis pangan pokok pada periode waktu tertentu di daerah. (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di daerah. Pasal 11 (1) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun berdasarkan hasil pemetaan lokasi yang memiliki potensi sebagai lahan pengembangan tanaman pangan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peren.canaan jangka panjang; b. perencanaan jangka menengah; dan c. perencanaan tahunan. Pasal 12 (1) Perencanaan lab.an pertanian pangan berkelanjutan daerah, menjadi acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan kecamatan dan lembang/ kelurahan. (2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah menjadi acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan lembang/kelurahan. Pasal 13 (1) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku. (2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan. Pasal 14 (1) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh pemerintah daerah. (2) Usulan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan: a. pemetaan dan penataan kawasan; b. inventarisasi potensi; c. aksesibilitas; dan d. sarana produksi pertanian. Pasal 15 (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan. (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pertimbangan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (3) Usulan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah lembang dan pemerintah daerah. Pasal 16 (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilik:an, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagian Ketiga Penetapan Pasal 17 Penetapan re1:1,cana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 18 Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 19 (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan reucana tata ruang kawasan perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi. Pasal 20 (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana detail tata ruang wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Pasal 21 Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 (1) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah, (2) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah. Pasal 23 (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten diatur dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah daerah. (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 ( 1) Dalam hal suatu kawasan pertanian pangan berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditet.apkan sebagai kawasan strategis nasional. (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. luas kawasan pertanian pangan; .,.. b. produktivitas kawasan pertanian pangan; c. potensi teknis lahan; d. keandalan infrastruktur; dan e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Pasal 25 (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. BAB IV PENGEMBANGAN Pasal 26 ( 1) Pengembangan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/a.tau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan. (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.. (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi. Pasal 27 Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) dilakukan dengan: a. peningkatan kesuburan tanah; b. peningkatan kualitas benih/bibit; c. pendiversifikasian. tanaman pangan; d. pencegahan dan penanggulangan ha.ma tanaman; e. pengembangan irigasi; f. pemanfaatan teknologi pertanian; g. pengembangan inovasi pertanian; h. penyuluhan pertanian; dan/ atau i. jaminan akses pennodalan. Pasal 28 ( 1) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan: a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. penetapan lahan pertanian pangan menja.di lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/ a.tau c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan. (3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan. pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Tanah telantar dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diinaksud pada ayat (2) apabila: a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemherian hak; atau b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila: a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/ surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/ keputusan/surat dari yang berwenang. 15 (6) Tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud oada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan. (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian tan.ah telantar untuk pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PENELITIAN Pasal 29 (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan rlengan dukungan penelitian. (2) Penelitia •1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh pemerintah daerah. (3) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan penganekaragaman pangan; b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan; c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; d. inovasi pertanian; e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; f. fungsi ekosistem; dan g. sosial budaya dan kearifan lokal. (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian. Pasal 30 Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 31 Hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 .� BAB VI PEMANFAATAN Pasal 32 (1) Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi: a. perlindungan sumber daya tanah dan air; b. pelestarian sumber daya tanah dan air.. c. pengelolaan kualitas tanah dan air; dan', d. pengendalian pencemaran. (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) dilakukan sesuai den.gan ketentuan peraturan perundang• undangan. Pasal 33 ( 1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban: a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan b. mencegah kerusakan irigasi. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam: a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; b. mencegah kerusakan lahan; dan c. memelihara kelestarian lingkungan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut. 17 BAB VII PEMBINAAN Pasal 34 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan: a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan b. perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. koordinasi perlindungan; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; e. penyebarluasan informasi kawasan. pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/ atau f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII PENGENDALlAN Bagian Kesa.tu Umum Pasal 35 (1) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi. (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. Pasal 36 Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian: a. insentif; b. disinsentif; c. mekanisme perizinan; d. proteksi; dan e. penyuluhan. Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif Pasal 37 Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan kepada petani berupa: a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; b. pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/ atau g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Pasal 38 Pemberian insentif diberikan kepada petani dengan mempertimbangkan: a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. kesuburan tanah; c. luas tanam; d. irigasi; e. tingkat fragmentasi lahan; f. produktivitas usaha tani; g. lokasi; h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau i. praktik usaha tani ramah lingkungan. Pasal 39 Selain insentif pemerintah daerah dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing• masing. Pasal 40 Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati Bagian Ketiga Alih Fungsi Pasal 42 ( 1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (3) Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan halmya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan. (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsik.an untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah alih fungsi dilakukan. (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur. ( 1) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan keteutuan sebagai berikut: a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan b. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi. (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah maupun Rencana Program Jangka Panjang instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan. (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. pernbukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); atau c. penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun non transmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Untuk keperlua.n penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 45 Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian lahan . pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 46 Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya lahan pertanian pangan berkelanjutan secara permanen, pemerintah daerah melakukan penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai kebutuhan. Pasal 47 Lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu kabupaten. Pasal 48 (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum se.bagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2). (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan ke keadaan semula. (3) Setiap orang yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 49 ( 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib melakukan rehabilitasi. Pasal 50 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lab.an yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 diatur dalarn Peraturan Bupati. BAB IX PENGAWASAN Pasal 51 (1) Untuk menjamin tercapainya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja: a. perencanaan dan penetapan; b. pengern bangan; c. pemanfaatan; d. pembinaan; dan e. pengendalian. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara berjenjang. Pasal 52 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi: a. pelaporan; b. pemantauan; dan c. evaluasi Pasal 53 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh: a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah; dan b. pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b disampaikan kepada DPRD provinsi dalam laporan tahunan. Pasal 54 (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan. (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil Iangkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX SISTEM INFORMASI Pasal 55 ( 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. (3) Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan paling rendah memuat data lahan tentang: a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan d. tanah telantar dan subyek haknya. (4) Data lahan dalam sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang: a. fisik alamiah; b. fisik buatan; c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi; d. status kepemilikan dan/atau penguasaan; e. luas dan lokasi lahan; dan f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. (5) Informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diznaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD oleh Bupati. Pasal 56 (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan sampai kecamatan dan lembang/kelurahan. (2) Sistem informasi dan administrasi pertanahan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikelola oleh pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya. Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Pasal 58 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Pasal 59 (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berupa pemberian jaminan: a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; b. rnemperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok; d. pengutamaan basil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; dan/atau e. ganti rugi akibat gagal panen. (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional. Pasal 60 Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi: a. penguatan kelembagaan petani; b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; e. pembentukan bank bagi petani; f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 62 ( 1) Sejalan dengan pendirian bank bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan m.ikro di bidang pertanian di tingkat daerah; (2) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan: a. dana dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan; b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau c. dana masyarakat. BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 63 (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok. (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan: a. perencanaan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pengawasan; e. pemberdayaan petani; dan/atau f. pembiayaan. Pasal 64 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilakukan melalui: a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi clan pernerintah daerah dalam perencanaar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 65 Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak: a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan b. mengajukan tuntutan pern.batalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan. BAB XIII SANKS! ADMINISTRATIF Pasal 66 ( 1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 42, Pasal 44 ayat (2), Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi lahan; i. pencabutan insentif; dan/atau j. denda administratif. (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 67 ( 1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan APBD. (2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Ketentuan lebih Ian.jut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
46

PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010, Pasal 35 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna; Nomor 20 Tahun 2O1O, Pasal 35 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifrtas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna; b. bahwa teknologi tepat guna merupakan teknologi yang sederhana dan dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat, memberikan nilai tambah berkelanjutan dari aspek ekonomi dan lingkungan; sederhana dan dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat, memberikan nilai tambah berkelanjutan dari aspek ekonomi dan lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO2 tentang Sistem 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Negara Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlun 2OO2 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undarg-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 61, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1Ol, Tambahan Lembaran Negara Republik 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Indonesia Nomor 4874); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 Tentang Desa 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Republik Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan penelitian dan Pengembangan oleh perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4497); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP DAN SASARAN BAB IV MEKANISME BAB V PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAB VI LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAB VII PEMBINAAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PENDANAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
NOMOR 14 TAHUN 2018
14 Halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2013

ABSTRAK:

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 yang scmentara dilaksanakan tidak scsuai dengan keadaan dan kondisi daerah schingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Ncgara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tcntang Sistcm Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana tclah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); I t\- o 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawcsi Selatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 10. Pe raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pcme rintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 474 1 ); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rcncana Pembangunan .Iangka Panjang Daerah Tahun 20 10 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 201O tentang C)rganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20 10 Nomor 9); 20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 39 Tahun 2072 tentang Rencana Kerja Pemenntah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20 12 Nomor 39).
MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 39), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Rcncana Kcrja Pcmcrintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas PIafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013. 4 \-. (3) Materi Muatan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 20 l3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2013.
4

PERBUP NO. 15 TAHUN 2018

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, BD.2018/No. 15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAN PANGAN OLAHAN

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2O17 tentang Pengawasan Keamalan Pangan Segar dan Pangan Olahan perlu adanya pembinaan dan pengawasan peredaran pangan dalam lingkup Kabupaten Toraja Utara, serta sebagai pembinaan dan pengawasan pangan segar dan pangan olahan diperlukan petunjuk teknis tata cara pembinaan dan pengawasan secara sistematis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536O); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizii Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44241; Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 20),
Pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran pangan segar dan pangan olahan di masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
11 Halaman tanpa lampiran

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2011/NO.15, TLD NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

ABSTRAK:

Dalam rangka menertibkan pemotongan hewan dan melindungi kesehatan masyarakat serta penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat utuh dan halal, maka dipandang perlu adanya pengawasan Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara; upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengawasan dan pengendalian penyakit hewan terutama yang bersifat zoonosis guna menjamin ketenteraman masyarakat, dibutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; Retribusi Rumah Potong Hewan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
29 halaman

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undalg-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang Nomor 2O Tahun 20OO tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen,velenaqara Negara yang Bersih dan Bebas dai Kor-u1;si, Kolusi riru: Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851) sebagaimana telah diubah detrgan \ ) Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. UndanyUndang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lol, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 4874); ll.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); 2 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2O01 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ol Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O90); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinaa dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah teralhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O04 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O5 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O05 tentang Hibah Kepada Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahaa Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang St6,ndar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 123, Tambahan Negara l,embaran Republik Indonesia Nomor 5161); 2T.Perat:.tran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahvn 2Oll tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lcmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 8); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 1r); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentanrg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL2 (l*mbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2012 Nomor 5); 4 34. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 57 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Tahun Anggaran 2O12 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 57).
MEMUTUSKAN: Menetapkaa:PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimalsud dalam UndangUndang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah BupatiToraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut Setdakab. 7. Otonomi Daerah ada-lah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mangatur dan mengu.rus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. Pasal 2 l,aporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri dari : a. pendapatan: 1. pendapatan asli daerah 2. dana perimbangan 3. lain-lain pendapatan yang sah jumlah pendapatan b. belanja: 1. belanja tidak langsung a. belanja pegawai b. belanja bunga c. belanja subsidi d. belanja hibah e. belanja bantuan sosial f. belanja bagi hasil g. belanja bantuan keuangan ke desa h. belanja tidak terduga jumlah belanja tidak langsung 2. belanja langsung a. belanja pegawai b. belanja barang dan jasa c. belanja modal jumlah belanja langsung jumlah belanja surplus/ (defrsit) c. pembiayaan: l. penerimaan 2. pengeluaran jumlah pembiayaan netto 16.6t4.4t6.494,20 469.048.670.300,54 21.431.099.810,00 245.O 12.561.804,8s o,00 0,00 t2.313.O14.204,OO 0,00 1.678.451.200,00 Rp 11.681.163.961,0O Rp 77O.535.389,00 Rp 271.455.726.55A,85 15.912.169. r30,O0 105. 144.887.818,00 141.888.574. r38,OO 262.945.637.Oa6,OO 534.401.357.644,85 (27.306.771.036,11], 43.393.207.187,r4 2.529.319.OOO oo Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 40.863.888. 187,14 Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 5 Penjabaran laporan realisasi anggaran ss$agaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratural Bupati ini. Pasal 6 la.mpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6 \- 507.O94.586.604,74 Pasal 2 l.aporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2Ol2 terdiri dari : a. pendapatan: l. pendapatan asli daerah Rp 2. dana perimbangan Rp 3. lainlain pendapatan yang sah Rp jumlah pendapatan Rp b. belanja: 1. belanja tidak langsung a. belanjapegawai Rp b. belanja bunga Rp c. belanja subsidi Rp d. belanja hibah Rp e. belanja bantuan sosial Rp f. belanja bagi hasil Rp g. belanja bantuan keuangan ke desa Rp h. belanja tidak terduga Rp jumlah belanja tidak langsung Rp 2. belanja langsung a. belanja pegawai Rp b. belanja barang dan jasa Rp c. belanja modal Rp jumlah belanja langsung Rp jumlah belanja Rp surplus/ (defrsit) Rp c. pembiayaan: l. penerimaan Rp 2. pengeluaran Rp jumlah pembiayaan netto Rp 16.614.816.49A,20 469.048.670.300,54 21.431.099.810,00 507.094.586.608,74 245.012.561.804,85 0,oo o,00 12.313.O14.2o'4,OO 0,00 1.674.451.200,oo 11.681.163.961,OO 770.535.389 oo 271.455.726.558,85 15.912. 169.130,00 105. 144.887.818,O0 l4l.888.574.138,OO 262.945.631.086,OO 534.401.357.644,85 (27.306.77 r.036,rrl 43.393.207.1A7,14 2.s29.319.000,00 40.863.888. r87,14 Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam la,mpiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Ringkasan laporan rea-lisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 5 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2013.
8

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran jasa ketatausahaan, survey, dan flasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk kepentingal pribadi atau Badan Hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan; b. bahwa perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat t anjutan perlu pembiayaan untuk penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tora-fa Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya dalam strulrtur tarif retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan 1 Menimbang Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [,embaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentarlg Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16O1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 3 Menetapkan 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20ll Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tora,ja Utara Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6l).
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 4 Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 diubah berikut : sehingga berbunyi sebagai Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas Kesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 29 (1) Pada saat Peraturan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati Toraja Utara Nomor 20 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu. (21 Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 4 Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 diubah berikut : sehingga berbunyi sebagai Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas Kesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 29 (1) Pada saat Peraturan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati Toraja Utara Nomor 20 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu. (21 Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara
46

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN },}'NDAPATAN DAN BELAN.]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2OL4 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tar bahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengar kode rekening 1.O1.O1.O1.O1.21, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.16.79, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1 .01 .O 1.01. 16.80, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 1 Menimbang t ) ) dasar (2013) dengan kode rekening 1.01.O1.01.16.81, Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK) dengan kode rekening 1.O 1.01.O I .17 .7O, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/SMK, dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.17.71, Pembangunan Gedung Sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.24.01, pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.02.O1.O1.01.07, Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.02.01.01.O1.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.02.01.01.O1.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.03, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.09, Penyrrsunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD dengan kode rekening 1.02.O1.O1.06.01, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.O2.01.01.16.09, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan kode rekening 1.O2.01.01.19.01, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan kode rekening 1.O2.O 1.01. 19.02, Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan dengan kode rekening 1.O2.01.01.19.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.21.04, Peny'uluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1 .O2.O f .01.2 1 .0 I , Penyemprotan/fogging szuang nyamuk dengan kode rekening l.O2.Ol.Ol.22.0l, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01 .25.07, Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.O2.O1.01.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.O3, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.02.O1.O1.33.O4, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.01.03, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.O3.01.O1.O1.O7, Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1.03.01 .0 1.01. 17, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1 .03.01.01.01 . 18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.O1.01.O2.O3, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.O9, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.O1.15.03, Pembalgunan Jembatan dengan kode rekening 1.O3.O1.01.15.05, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.O3.O1.01.21.O1,2 ) ) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.O3.O1.O1.24.10, Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.03.06.01.O1.02, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan _ kode rekening 1.03.06.0 1 .O I .O3, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.01.O1.04, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.06.01.01.07, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.03.06.01.02.10, Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.O6.O1 .02.28, Penyediaan sewa sarana mobilitas darat dengan kode rekening 1 O3.06.01.02.46, Fasilitasi dan Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.08, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening I .03.06.0 1.2 1 .01, Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.O5.01.O1.O1.O4, Penyediaan penataan ketatamsahaan administrasi dengan kode rekening 1.05.O1.01.01.1O, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening I .O5.O 1 .0 I .O1.21, Pengadaan peralatan gedung kantor derrgan kode rekening 1.O5.01.01.02.09, Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan kode rekening 1.05.O 1.O 1.03.03, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kocie rekening f .05.01 .01 .05.O 1, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.O5.O1.01.1' ' 1 D.'t'.''.li:len sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode re kening I.OS.0I.I., . 6.02, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.05.01.01.24.05 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening LO6.O 1 .01.01.07, Pengadaal peralatan gedung kantor dengan kode rekening l.Oe, (.)i Ci -r..,-. neliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.O1.02.22, Penyediaan gedung kantor de"':an kode rekening 1.06.01.O 1.02.45, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah deng',n kode rekening 1.06.01.O1.15.01, Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening f .O6.0f .0f .15.03, Koordinasi perencanaan bidasng frsik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.O 1.01. 18.O5, Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan dengan kode rekening 1.06.01.O1.19.O1, Perencanaan survey/design 3 ) pembangunan daerah dengan kode rekening 1 .06.0 1.O I .20.O7, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.06.01.O1.21.13, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening l.06.0l.0l.22.O2, Pada Badal Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.O1.01.02.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.O1.01.15.O1, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.O1.01.23.01, pada Badan Koordinasi Keiuarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.01.15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.O1.O1.16.01, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, Perencanaan dan penyrrsunan RKA dengan kode rekening 1.17.01.01.Ol.22,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.O1.O1.O2.09, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.17.O1.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.17.01.01.O5.O1, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.O1.01.05.O3, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.O1.05.04, Pelaksanaan promosi pariwisata nr.lsantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.05, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.0f .O1.16.01, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O 1.01.16.06,Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.O1.16.06, Toraja Festival dengan kode rekening L77.O7.O1.17.08, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.05, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.O7, Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Fasilitasi pemilihan umum dengan kode rekening 1.19.O1.O1.21.07, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.O1.01.2O.O4, pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.O3.O 1.01.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.O3.O1 .O2.O3, Pengadaan 4 ) ), kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.O3.O 1.O2.O5,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.03.O 1.02.O9,Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.2O.03.O 1.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening l.2O.O3.O5.01,Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan kode rekening 1 .2O.03.0 I .16.04, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.2O.03.01. 16.O9, Pentas seni dan budaya, festival. lnmba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening l.2O.O3.Ol.22.Ol, Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1 .20.03.25.O l,Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.2O.O3.O 1.26.0 1, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening | .2O .O3.Ol .26.04 , Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening | .2O.O3.O\ .26.05, Penyelesaian rencana keda rancangan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening l.2O.O3.Ot.26.O9,pada Sekretariat Daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 7 .2O.O4.Ol .O7 Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.20.O4.O1.10, pada Sekretariat DPRD, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1 .2O.O5.0 1 .O 1.O2, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening i.2O.O5.01.O1.18, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.O5.O 1.02.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.0 1.O2.07, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode reke ning 1 .20.03.01 .02.24 , Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.2O.05.01,05.01, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1 .2O.05.01 .17 .06, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan kode rekening l-200501 l- 11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.0 1. 17.23, Asistensi rencana keda alggaran SKPD kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.20.05.01.17.31, Penlrusunan rancangan KDH tentang penjabaran APBD 2015 dengan kode rekening 1.20.05.01.17.36, Penyusunan Rancangan Kebijakan Akuntansi dengan kode rekening 1.2O.O5.17.45, ) 5 ) Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1 .20.05.01. 18.06, Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 1.2O.05.5.1.8, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuargan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5. 1.5. 1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.2O.O5.O2.O0.O0.5.1.5.1 .7, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.O2, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening l.2O.O7 .01.32.11, Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.24, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 1.21.O1.01.15.03, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.O1.01.16.O9, pada Badan pelaksana penyr:luhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.22.O1.O1.O2.05, Pengadaal peralatan gedung ka-ntor dengan kode rekening 1.22.O1.O1.02.O9, Pengadaan dengan kode rekening | .22.O1 .Ol .02. 1 I , Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.22, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.O1.03.05, Gelar TTG Nasional XI dengan kode rekening 1.22.O1.01.15.O7, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening l.22.Ol .Ol.l7 .O2, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.2'2.01.O1.17.03, Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.l7 .06, Pelatihal aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.O1.18.01, Palatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan kode rekening 1.22.01.01.18.02, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.19.01,Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan l,embang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.O 1.O l 01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 2.01.O1.O1.01.18, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.0f .01.05.01, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.01.01.01.06.02, Pelatihal petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.01.01.16.15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.O1.01.O1.16. 17, Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.01.01.O1.16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, 6 ) produk pertanian dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.O1.O1.2O.O3, Kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.24.01, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.01.01.0I.24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.O2.42, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.01.O2.01.15.03, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.Ol .O2.O1.22.01, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.24.08 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.03, pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.05, Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.06.04, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l5.O3, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.15.10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.O2.O1.01.15.11, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.02.01.01.16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16. 11, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.17.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.02.01.01.17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.2O.05, Peningkatan Produksi, produktifitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekenin g 2.O2.Ol .Ol .16.29 , Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.0l.0l.16. 10, Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7.O7, Penyediaan s€rana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.O1.O1.01.19.O2, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan 7 ) ) Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentar Pajak Bumi dan Bangr:nan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaharr Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nu;;rul t- ,ahur, r994 tentang Perubar.. r atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehar Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8 ) kode rekening l.2O.22.Ol.O l.OT,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.O l.lO,Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.O1.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsul+-asi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.22.O1.0l.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.21, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.2O.22.01.O2.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening I.2O.22.O1.02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening |.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening \.2O.22.OLO5.OI Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, pada Kelurahan Singki', Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening l.2O.42.Ol.O2.45,pada Kelurahan Malango'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentar Pajak Bumi dan Bangr:nan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaharr Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nu;;rul t- ,ahur, r994 tentang Perubar.. r atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehar Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8 ) kode rekening l.2O.22.Ol.O l.OT,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.O l.lO,Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.O1.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsul+-asi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.22.O1.0l.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.21, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.2O.22.01.O2.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening I.2O.22.O1.02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening |.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening \.2O.22.OLO5.OI Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, pada Kelurahan Singki', Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening l.2O.42.Ol.O2.45,pada Kelurahan Malango'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. ) ) 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamba]ran l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442r1; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O08 Nomor 1O1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 ) 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20O1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dal Anggota Dewarr Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent:-.nr If ana perin.rlr.ingan (Lemt,:,:: " Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan l,eml '5); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2' 1 ' rrstem informasr Keuanga; aerah lLcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor f .iE, Tarnl:ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10 ) ) ) 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Peny'usunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Ta}run 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan L,embararr Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (t embaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor ll, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2Ol4 (I.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O 14 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KBTIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I darr Ringkasan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penj abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggarar 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut : Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14 berjumlah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/ Delisit c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Surplus Rp.69a.263.575.775,- Rp. 3.0OO.OOO.000,- Rp. 1.500.O00.00o,- Sisa l,ebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0 (21 Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rp. 695.763.575.775 Rp.369.434.324.730,- Rp.326.32Q.11- I r1 15,: Rp. (1.5O0.OOO.ouu, Rp. 1.500.ooo.ooo t2 ) ) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dite di Rantepao 'i -.' September 2Ol4 5EK[]:f+ pada BUP FRtrD RAJA UT ORRING Diundangkan di Rantepao pada tanggal 20 September 2014 a AERAH KABU RAJA LEWARAN LAtsI' BERITA D H KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13 ) ) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2014.
26

RETRIBUSI

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16, TLD NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khusus dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 18. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
40 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT