Pencarian Peraturan

BANGUNAN GEDUNG

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK:

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas, dan jati diri manusia, untuk itu penyelenggaraan bangunan perlu ditata dan dibina secara tertib, sesuai dengan fungsinya untuk menjamin kemanfaatan, keselamatan, dan keserasian dengan lingkungannya; dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya perlu melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan yang tertib demi kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan; untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan bangunan gedung sesuai fungsi dan peruntukan lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomr 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung perlu diatur dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Bangunan Gedung.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 2 Pokok-Pokok Agraria 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
MENGATUR TENTANG BANGUNAN GEDUNG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2013.
82 halaman

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

ABSTRAK:

peraturan tentang pengalokasian Bantuan Operasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupeti tentang Bantuan Operasional Pendidikan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telat diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 5410 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16); 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16); 13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Sekolah Dasar; Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan; Atau Bentuk lain yang Sederajat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah (kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11; Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 15. Peraturan Daerah (kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah (Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 16. Peraturan Daerah kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70); 17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 51).
SASARAN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KOMISI PENGAWAS BOP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
17 Halaman

PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2012/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Undang-Undang Nomor 2'1 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun '1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ientang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 9. Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi-Selatan 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penrwakilan Rakyat Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 22. Peraluran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 24. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012: 27. Peraluran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 28. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 153/l/2012 tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran2012
Mnegantur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran 2012

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2012.
5 halaman

PENETAPAN TARGET PER TRIWUI.,AN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2018/No.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Target Per Triwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka para aparat pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituntut lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b bahwa untuk lcbih meningkatkan pengelolaan seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai motivasi kepada. para aparat atau Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mencapai kinerja tertentu atau target per triwulan; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Target Per Triwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaral 2018
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimaaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20O9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 2. Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987]; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 ter:tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang 4. Pengadilan Pajak (L,embara Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 27, Ta:rnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); Undaag-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang 5. Ferimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 5887); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenToraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (tembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlL Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenToraja Utara Nomor I Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (trmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 73); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Talrun 2OL6 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 75)'
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TARGRT PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RRTRIBUSI DAERAH BAB III DASAR PEMBAYARAN INSENTIF BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
NOMOR 1 TAHUN 2018
8 halaman

pajak dan retribusi daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD NO. 73

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PPU-IX/2011, menyatakan bahwa kata "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
10 halaman

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, http://jdih.torajautarakab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

ABSTRAK:

keberadaan masyarakat hukum adat Toraja Utara nyata hidup dalam masyarakat, memiliki adat, territorial, budaya, kearifan lokal dan hak tradisional yang diakui dan terus berkembang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; masyarakat hukum adat Toraja pada kenyataannya masih eksis dan memiliki lembaga adat tertentu, sistem penggantian kepemimpinan, kekayaan berupa strmber daya alam, nilai dan norma budaya, kearifan lokal aturan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan; nilai luhur budaya kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adalah kekayaan daerah dan bangsa yang perlu diakui, dilestarikan, dan dilindungi; secara konstitutional dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionilnya yang kemudian secara yuridis dalam ketentuan Pasal 67 ayrat (2) Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang pengukuhan atas keberadaan masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat HukumAdat.
Pasal l8B ayat (2) dan ayat (q, Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang DasarTahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Socia;l And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2O18 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Peraturan Daerah l(abupa.ten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KETENTUAN UMUM ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN TUGAS DAN WEWENANG MASYARAKAT HUKUM ADAT HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERIMAH DAERAH PENANGANAN SENGKETA KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
29

RETRIBUSI-PELAYANAN-TERA/TERA-ULANG

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Toraja Utara 2020 No.1/TLD.No.113

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

ABSTRAK:

Pelayanan tera/tera ulang merupakan kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pengujian dan/atau penjustiran atau pencocokkan/perbaikan, dan pembubuhan tanda tera sah atau tanda tera batal dengan keterangan tertulis yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, sehingga terdapat keakuratan pengukuran. Pelaksanaan tera/tera ulang dalam dunia perdagangan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan kepastian kebenaran pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan pungutan berupa Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2001; Permendag Nomor 69/M- DAG/PER/10 /2012; Permendag Nomor 67 Tahun 2018; Permendag Nomor 68 Tahun 2018; Permendag Nomor 115 Tahun 2018; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O16.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Sekretaris Daerah, Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Pejabat, Badan, Tera, Tera ulang, Menjustir, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Jasa, Jasa Umum, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Pemeriksaan, Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG. BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pemanfaatan, Keempat Keberatan. BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN. BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN. BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN. BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN. BAB XIV LARANGAN. BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN. BAB XVII KETENTUAN PIDANA. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
XVIII Bab, 29 Pasal (16 Hlm.), 4 Hlm. Penjelasan dan 8 Hlm. Lampiran.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya pertanggungjawaban keuangan yang bersifat mengikat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daerah Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara dan Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Alkrual; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020; 31. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. Pasal 1 Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, Perangkat Daerah, Badan, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 2 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan (2) Laporan keuangan. Pasal 3 Laporan realisasi anggaran Pasal 4 Uraian Laporan realisasi anggaran Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 Pasal 6 Laporan arus kas Pasal 7 Laporan operasional Pasal 8 Laporan Perubahan Ekuitas Pasal 9 Laporan saldo akhir Pasal 10 Catatan atas laporan keuangan Pasal 11 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pasal 12 Lampiran laporan keuangan Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
14

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2013/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa barang milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka barang Daerah perlu dikelola secara tertib aga-r dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah; b. bahwa dalam rangka pengamanan barang Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratu ran Bupati tentang Pengelolaal Barang Milik Daerah Kabupaten Toraja U tara.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196O Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 2 3 TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 3890); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana(l,embaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 1981 Nomor 76' Tambahan Lembaran Negara 4 Republik Indonesia Nomor 3211); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 t€ntang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 Tentang Perbendaharaan Negara (Lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 5 J 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s2341; 1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 197 1 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Ta-hun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Talah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahar Lembaran Negara Nomor 3643); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan T\:gas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 203, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20O 1 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ao73\; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntalsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O3); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia I 4 Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta-hun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46091; 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urrsan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Keputusan Presiden Nomor 4O Ta-hun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 23. Keputusan Presiden Nomor 8l Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri; 24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 25. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OO3 tentalg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8O Tahun 2OO3 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 5 Barang/ Jasa Pemerintah; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2O01 tenta-ng Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Darah Yang Dipisahkan; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 20O6 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OO7 tenlang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tenlalg Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedomal Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Ta-hun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangal Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaral Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 6 \ 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sydtem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah. 8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah. 10. Unit kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Kuasa Pengguna Barang. 7 11. Milik Daerah adalah semua barang yang Bdiabrealni gatau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. . 12. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaiah kegi.atan dan tindakan terhadap barang Daher meliputi perencanaan, penentuan kebutu an, yang . dan harga, penganggaran, pengadaan, inventarisasi, standarisasi barang penyimpanan, pengendali1an, penyaluran, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. 13. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 14. Penyi.rnpan Barang MT11k Daerah adalah Pe. gawai 15. yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. 16. Rumah Daerah adalah rurnah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawaj Negeri Sipil. 1 7. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengau keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan jasa. 19. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan; pengiriman barang milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. 20. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik Daerah selah; 8 dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 21. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya nukum. 22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/ kuasa pengguna dalam rnengelola dan rnenatausahakan barang rnilik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. 23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalarn bentuk sewa, pinjarn pakai, kerjasarna pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. 24. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 25. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. 26. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 27. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara rnendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kernudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarn jangka waktu tertentu yang 9 telah d'isepakati kembali tanah , untuk selanjutnya d" beserta b iserahkan berikut f. . . angunan dan; asi11tasnya set atau sarana Waktu. elah beraJch · irnya jangka 28. Bangun serah guna d ·1· a alah pe nu ik Daerah b manfaatan b erupa tanah oleh . arang cara mendirikan b p1hak lain dengan angunan dan/ t fasilitasnya dan a au sarana berikut . , setelah selesai peznb d1serahkan untuk did angunannya I ayagunakan ol h . tersebut dalam . e Pthak lain Jangka Waktu disepakati. tertentu Yang 29. Penghapusan adalah ti ndakan menghapus milik Daerah dari daftar barang barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 30. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah. 31. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 32. Tokar menukar barang milik Daerah/tukar gu1ing adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menenma penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 33. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 10 \. 34. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah at.au badan hukum lainnya. 35. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 36. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik Daerah. 37. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Daerah. 38. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 39. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalarn 1 (satu) periode tertentu. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan barang milik Daerah sebagai bagian dari pengeJolaan keuangan Daerah yan d ilak . g 1 sanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. Pasal 3 (1) Barang milik Daerah meliputi: 11 a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 4 ( 1) Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. (2) Ruang lingkup Pengelolaan barang milik Daerah meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penerimaan, d. penggunaan; e. penatausahaan· ' f. pemanfaatan · ' g. pengamanan dan pemeliharaan., h. penilaian; 1. penghapusan; J. pemindahtanganan; k. pemb.naan, pengawasan dan pengendalian. ' I. pembiayaan; dan m. tuntutan ganti rugi. 12 Pasal 5 Maksud pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk : a. mengamankan barang milik Daerah; b. menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik Daerah; dan c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik Daerah. Pasal 6 Tujuan pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk : a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah; b. terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan barang milik Daerah; dan c. terwujudnya Pengelolaan barang milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien. BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Pasal 7 (1)) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan �arang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah · ' (2) Bupati selaku Pemegang K ku e asaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang: a. menetapkan k bi iak e IJ an pengelolaan baran .. Daerah., b. menetapkan en g m1hk . P ggunaan, pemanfaatan atau pemmdahtanganan tanah d , an bangunan. c. menetapkan kebijakan , milik Daerah. ' d. mengajukan . pengamanan barang usut pemmdahtan milik Daerah ganan barang Yang memerlukan Dewan Perwakil persetujuan an Rakyat Daerah (DPRD)· e. menyetujui usul . , penghapu b pem1ndahtanganan dan san arang milik kewenangannya; dan Daerah sesu . b tas ai a 13 f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh : a. Sekretaris Daerah selaku pengelola; b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna: c. Kepala Bidang/Bagian/Umum/Unit pengelola Barang Milik Daerah selaku pembantu pengelola; d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; e. Penyimpan Barang Milik Daerah; dan f. Pengurus Barang Milik Daerah. (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah; c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik Daerah; d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapu• san, dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah; dan f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Daerah. (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas: a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) bagi Satuan Kerja 14 h (SKPD) yang dipimpinnya Perangkat Daera . . elalui Pengelola Barang, kepada Bupatl m status . ermohonan penetapan b. mengaJukan p an barang miik tuk penguasaan dan pengguna un di eroleh dari beban Anggaran oaerah yang P . ah (APBD) dan dan BelanJa Daer Pendapatan d Bupati yang sah kepa a perolehan lainnya melalui Pengelola Barang; . . t tan dan inventansas1 barang melakukan penca a c · milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; -menggunakan barang rnilik Daerah yang b�rada d. u tuk kepentmgan dalam penguasaannya n penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemimdahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (OPRD) dan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang; g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang; dan h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya. 1. Menyusun dan menyarnpaikan laporan Barang Pengguna Sementara (BPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalarn penguasaannya kepada Pengelola. (6) Kepala Bidang/Kepala Bagian/Umum/Unit Pengelola .. 15 Barang Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola dan Pusat lnfonnasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggung jawab mengkoordinir penyelendggaraadn penge1olaan barang milik Daerah yang a a pa a Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). . (7) Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang bertugas untuk menen·ma, menJyi&mpan dan menge1uarkan barang yang berada pada SKPD. (8) Pengurus Barang adalah Pegawai yang bertugas untuk mengurus barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Perangkat Daerah/unit kerja. Satuan Kerja BAB IV PERENCANMN DAN PENGADMN Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Pasal 8 (1) Kepala Bidang/Kepala Bagian/Umum/Unit Pengelola Barang Milik Daerah dibantu Unit Kerja terkait menyusun: a. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; dan b. Standarisasi Harga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PasaJ 9 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagaj bahan 16 dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar barang standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar harga. (3) Pengelola melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. (4) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD). Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pengganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V PENGADAAN Pasal 11 Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing' adil/ ' tidak diiskrimi.nati.f dan akuntabel. ' (1) Pelaksanaan Pasal 12 pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeriksaan kepada Pengelola dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). � 17 (3) Pengelola menetapkan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan barang dan jasa. (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan barang dan jasa. Pasal 13 ( 1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengelola Barang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan melalui Panitia Pengadaan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat sendiri atau swakelola. Pasal 15 Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati melalui Pengelola dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan. Pasal 16 (1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk lampiran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 (1) Penerimaan Barang dan Jasa dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah 18 berdasarkan perjanjian dan ata.u pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola. (2) Penerimaan Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf clan penyerahan dari masyarakat atau Pemerintah menjadi barang milik Daerah. (3) Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2). (4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah. (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI PENERIMAAN DAN PENYALURAN Pasal 18 ( 1} Semua hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak diterima oleh penyimpan barang/pengurus barang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (2} Penyimpan/pengurus barang melakukan tugas administrasi penerimaan barang milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Sekretaris selak:u atasan langsung pengurus barang/penyimpan barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4} Ketentuan lebih I · anjut mengenai tata cara penerimaan dan pengurusan barang rnilik Daerah 19 . ak ud pada ayat (1), ayat (2), dan · ana dim s . sebagaim Peraturan Bupatl. ayat (3) diatur dengan (1) pasal 19 tidak bergerak dilakUkan Penerimaan barang yangp . bat yang ditunjuk, dan oleh Kepala SK.PD atau eja d Bupati melalu. (2) (3) ·1 rkan kepa a selanjutnya d1 apo Pengelola. ah bagaimana dimaksud . Barang Daer se h Penenmaan lah diperiksa ole ) dilakUkan sete pada ayat (� Daerah (PPBD). Panitia Pemenksa Barang . d' aksud dalam . Barang sebagaimana im . Penenmaan lah d'periksa instansi tekn1s Pasal 1 7 , dilakukan sete 1 b t Berita Acara yang berwenang, Pemeriksaan. dengan mem ua (4) (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 20 Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan kepada Bagian Keuangan. Pasal 21 (1) Pengeluaran/penyaluran barang Daerah oleh Pengurus barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari atasan langsung yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (2) Setiap tahun anggaran Kepala Unit/Satuan Kerja wajib melaporkan keadaan atau sisa barang kepada Bupati melalui Pengelola. 20 BAB VII PENGGUNAAN Pasal 22 (1) Status penggunaan barang milik Daerah untuk masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan oleh Bupati. (2) Penetapan status penggunaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan yang diterima kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;dan b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya. Pasal 23 Barang milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Pasal 24 (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang clan/atau kuasa pengguna barang. (2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bupati melalui Pengelola. 21 Pasal 25 ( 1) Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud. (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dicabut penetapan status penggunaannya. BAB VIII PEMANFMTAN Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan Pasal 26 (1) Pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (2) Pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan Pasal 27 Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; dan d. bangun guna serah dan bangun serah guna. 22 Bagian Ketiga Sewa Pasal 28 (1) Barang milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dirnanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah. (2) Barang milik Daerah yang clisewakan tidak merubah status hukum/ status kepemilikan. (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Jangka waktu penyewaan barang milik Daerah paling lama S (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan atau d. persyaratan lain yang dianggap perlu. (6) Barang milik Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemanfaatan/ penggunaan barang tersebut. (7) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (8) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah. Bagian Keempat Pinjam Pakai Pasal29 (1) Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan. (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada 23 Instansi Pemerintah. (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum (memindahtangankan) kepemilikan barang Daerah. (4} Jangka waktu pinjam pakai barang milik Daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. tanggung jawab permnjam atas biaya operasional dan perneliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan atau d. persyaratan lain yang dianggap perlu. (6) Pinjam pakai barang milik Daerah dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pinjam pakai barang milik Daerah kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Kerjasama pemanfaatan Pasal 30 K . eIJasama pemanfaatan baran .. pihak Iain dilaksanak dal g nuhk Daerah dengan an am rangka· a. mengoptimalkan d . aya suna dan hasil Milik Daerah; dan guna Barang b. meningkatkan penerimaan D aerah. (1) Kerjasama PasaI 31 pemanfaatan b dilaksanakan d arang milik Daerah engan bentuk· a. keIJ·asama peman' · 1aatan ba atas tanah d rang milik Daerah an/atau bangunan Yang sudah 24 diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan atau c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pasal32 (1) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik Daerah dimaksud; b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat dan apabila diumumkan 2 X (dua kali), peserta kurang dari 5 dapat dilakukan pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis maupun harga, kecuali untuk barang milik Daerah yang bersifat khusus; c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selarna jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan; 25 d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik Daerah yang menjadi obyek kerjasarna pemanfaatan; dan g. jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak ketiga. _.F Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Pasal 33 (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi; b. tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan 26 c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan bangunan clan fasilitas dimaksud. (2} Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal34 Penetapan status penggunaan barang milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Pasal 35 ( 1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. (2) Peneta.pan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 {lima) peserta/ peminat dan apabila diumumkan 2 X (dua kali) peserta kurang dari 5 (lima), dapat dilakukan pemilihan langsung/penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis maupun harga. (3} Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang besarannya 27 ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan c. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. (4) Dalarn jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Daerah. (5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; c. jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalarn perjanjian; dan e. persyaratan lain yang dianggap perlu. (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah. (7) Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (8) Biaya persiapan perjanjian dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal36 (1) Mitra Bangun Guna Serah barang milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu 28 pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah. (2) Bangun Serah Guna barang milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan; -.. b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Pengamanan Pasal 38 (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengamanan barang milik Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) meliputi: a. pengamanan administrasi dengan cara pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen; b. pengarnanan fisik dengan cara pemagaran, pematokan/tanda batas untuk tanah dan •• 29 bangunan, selain tanah dan bangunan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan c. pengamanan hukurn, dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan. Pasal 39 ( 1) Barang milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. (2) Barang milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas Pemerintah Daerah. nama {3) Barang milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. Pasal 40 ( 1) Bukti kepemilikan barang milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang. (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang. Pasal 41 Barang milik Pemerintah Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengarnanan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pemeliharaan Pasal 43 '• • 30 (1) Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik Daerah yang ada di bawah penguasaannya. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal44 ( 1) Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola secara berkala. (2) Pengelola Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik Daerah. Pasal 45 ( 1) Pelaksanaan pemeliharaan barang rnilik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD). Pasal 46 (1) Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab untuk membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dalarn lingkungan 31 wewenangnya dan wajib melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola secara berkala. (2) Pengelola Barang atau Pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan. Pasal 47 (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah. Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. BABX PENILAIAN Pasal 49 Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik Daerah. PasalSO Penetapan nilai barang milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan 32 dengan berpedoman Pemerintahan (SAP). pada Standar Akuntansi Pasal 51 (1) Penilaian barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai independent bersertifikat dibidang penilaian aset. (2) Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). (3) Hasil penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. BAB XI PENGHAPUSAN Pasal 52 ( 1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi: a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna; dan b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam ha! barang milik Daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Pasal 53 (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul Pengelola Barang. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 1) huruf b ditetapkan dengan surat 33 keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pasal 54 ( 1) Penghapusan barang milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik Daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan surat keputusan dari Pengelola Barang atas nama Bupati. (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati. BAB XI PEMINDAHTANGANAN Pasal 55 ( 1) Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena perencanaan kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris atau dipindahtangankan (2) Setiap pemindahtanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). b. pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu: 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota; 34 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; 3. diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4. diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati; atau 5. dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c. pemindahtanganan barang milik Daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); d. pemindahtanganan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Barang Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2), dilaksanakan melalui: a. penjualan/pelelangan; b. tukar menukar (ruilslag); c. hibah; atau d. penyertaan modal Pemerintah Daerah. (4) Hasil pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluruhnya ke Kas Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindatanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesatu Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas 35 Pasal 56 (1) Kendaraan dinas yang dapat dihapus/dijual terdiri dari: a. kendaraan perorangan dinas; b. kendaraan Dinas Operasional; dan c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. (2) Kendaraan perorangan dinas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dihapus/ dijual setelah berumur 7 tahun atau lebih. (3) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihapus/dijual setelah berumur 7 (tujuh) tahun atau lebih. (4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus setelah berumur 5 (Hrna) tahun atau lebih. (5) Umur Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diberikan bagi: a. Pejabat Negara/Daerah yang menggunakan kendaraan dinas dimaksud berumur 5 (lima) tahun atau lebih; dan b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggunakan kendaraan dinas dimaksud berumur 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 57 ( 1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat Negara yang sudah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku. (2) Kendaraan dinas operasional yang digunakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 {lima) tahun atau lebih. 36 (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun. (4) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di Daerah. Pasal 58 ( 1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 7 (tujuh) tahun atau lebih, karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus/dilelang kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun. Pasal 59 (1) Pelaksanaan penjualan/pelelangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Hasil penjualan/pelelangan disetor seluruhnya ke Kas Daerah. (3) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/ sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi. (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun. (5) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus. Pasal60 37 (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipindahtangankan. (2) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh Pernbeli. (3) Bagi pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Penjualan Rumah Dinas Pasal 61 Bupati menetapkan penggunaan rumah milik Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 62 Penjualan rumah milik Daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal63 (1) Rumah Daerah yang dapat dijual-belikan adalah: a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III; b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa-belikan kepada Pegawai. (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang 38 .! sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah. (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat ljin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Bupati. (4) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dalam sengketa. (5) Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 ( 1) Harga Rumah Daerah golongan III beserta tanah atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (2) Hasil pelaksanaan penjualan/ sewa beli Rumah Daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 65 ( 1) Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun. (2) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar lnventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi. Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati. 39 Bagian Ketiga Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan Pasal67 ( 1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara: a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); atau b. pelepasan dengan tukar menukar/tukar guling (ruislag). (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan dengan cara lelang. (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan harga pasaran umum setempat. (5) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai/ taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (6) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan bagi tanah yang sudah ada bangunan rumah golongan III di atasnya. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Tukar Menukar Pasal 68 ( 1) Tokar menukar barang milik daerah sebagaimana 40 dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan : a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah; b. untuk optirnalisasi barang milik Daerah; dan c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Tokar menukar barang milik Daerah dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan: a. Pemerintah Daerah lain; b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerintah Lainnya; dan c. Swasta. Pasal 69 ( 1} Tokar menukar barang milik Daerah dapat berupa : a. tanah atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati melalui Pengelola Barang; b. tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan c. barang milik Daerah selain tanah dan atau bangunan. (2) Tokar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya. Pasal 70 Tokar menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengelola Barang mengajukan usul tukar menukar barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/ pertimbangan dan kelengkapan data; 41 b. Bupati melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/ atau bangunan yang akan dipertukarkan; d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); e. Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan setelah mendapat persetujuan Bupati; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. Pasal 71 (1) Tokar menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengguna Barang mengajukan usu! tukar menukar kepada Pengelola Barang disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim intern instansi pengguna barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; d. Pengguna Barang menukar setelah Pengelola; dan melaksanakan tukar mendapat persetujuan 42 (2) e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarn Berita Acara Serah Terima Barang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Hibah Pasal 72 {1) Hibah barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. bukan merupakan barang rahasia Negara/ Daerah; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan d. selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Pasal 73 (1) Hibah barang milik Daerah berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati; b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya dihibahkan; direncanakan untuk c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati melalui Pengelola Barang; atau .. .s 43 d. selain tanah/atau bangunan yang dari awal pengadaannya dihibahkan. direncanakan untuk (2) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pasal 74 (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kecuali tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b. (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dan huruf d yang bemilai di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dilaksana• kan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pasal 75 ( 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 44 Pasal 76 (1) Barang Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah yang diserahkan kepada Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim Penilai Internal dan atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset. (3) Tim Penilai Internal dan atau Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XIII PENATAUSAHAAN Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 77 (1) Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pengelola Barang dan atau pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan barang milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang. (3) Penggolongan dan kodefikasi barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat {2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 78 45 (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan, penilaian, pendokumentasian dan penggunaan barang milik Daerah. (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik Daerah yang ada di satuan kerjanya dalam Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris. (4) Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Kepala Bidang/ Bagian Umum/Perlengkapan/unit Pengelola Barang Milik Daerah secara periodik. Pasal 79 (1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bidang/Bagian Umum/Perlengkapan/Unit Pengelola Barang Milik Daerah. (2) Bidang/Bagian Umum/Perlengkapan/Unit Pengelola Barang Milik Daerah sebagai pusat inventarisasi barang milik Daerah, bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik Daerah. Pasal 80 (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sensus barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatkan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventarisir beserta rekapitulasinya. (2) Pengguna Barang wajib melaksanakan sensus barang Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. (3) Bidang/Bagian Umum/Perlengkapan/Unit Pengelola Barang Milik Daerah sebagai pusat inventarisasi barang milik Daerah, bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan sensus barang. 46 (4) Pela.ksanaan sensus barang daerah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenru tata cara pelaksanaan sensus barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 81 ( 1) Pengguna/ kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. (3) Pengelola Barang menghimpun laporan sebagai• mana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 82 (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang/Bagian Perlengkapan/Umum, Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik Daerah dilakukan oleh Bupati. (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .. 47 BAB XV PEMBIAYAAN DAN INSENTIF Pasal 83 ( 1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang Daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Pengelolaan barang milik Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan upah pungut/ uang perangsang/ insentif kepada aparat pengelola barang yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Penyimpan barang, pengurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugas dapat diberikan insentif dan atau tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XVI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG Pasal 84 ( 1) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan. (2) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) yang lalai/ mengakibatkan kerugian Daerah dikenakan tuntutan ganti rugi. (3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan atau lalai membuat perhitungan, maka Penyimpan Barang atau Bendaharawan Barang, diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dikenakan tuntutan perbendaharaan biasa. (4) Dalam hal Bendaharawan barang meninggal, melarikan diri atau berada dibawah pengarnpunan, lalai membuat perhitungan yang telah diberikan ... 48 teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyampaikan perhitungan, maka dikenakan Tuntutan Pengamanan Barang Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII SENGKETA BARANG DAERAH Pasal 85 ( 1) Penyelesaian terhadap barang Daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Unit Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk dengan melibatkan Inspektorat, Bagian Hukum atau Lembaga Hukum yang ditunjuk. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata. (3) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian barang Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII LARANGAN Pasal 86 Barang milik Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dilarang: a. digadaikan; b. dibebani hak tanggungan (sebagai jaminan); atau c. dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam ",, 49 Pasal 55 ayat (2). BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI Pasal87 (1) Penyimpan Barang dan Pengurus Barang yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat ( 1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi dan atau ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 88 ( 1) Pada saat Peraturan Daerah ini - rnulai berlaku, barang milik Daerah yang telah ada wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen pemilikannya. (2) Penyelesaian dokumen kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dan/ atau pengelola. (3} Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 89 Pengelolaan barang milik Daerah yang terkait dengan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dan pemindaht.anganan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 55 yang sudah berjalan dan atau sedang dalarn proses sebelurn ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan. • • 50 BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 91 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
59

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran clan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'un 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); l 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 94, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik. Indonesia. Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standa.r Pelayariari Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Dac::rah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014; ..,, 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas : 1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan Rp. 22.006.757.300,• Rp. 548.679.583.725,- Rp. 123.577.234.750,- Rp. 694.263.575.775,- 2. Belanja: a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 337.022.324.230,- 2) Belanja Bunga Rp. 0,- 3) Belanja Subsidi Rp. 0,- 4) Belanja Hibah Rp. 6.753.650.000,- S) Belanja Ba.ntuan Sosial 6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Rp. 0 ' - Pemerintah Desa Rp. 2.526.400.500,- 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 22.131.950.000,- 8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,- Rp.369.434 .324.730,- b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai sejumlah 2) Belanja Barang dan Jasa sejumlah 3) Belanja Modal sejumlah Jumlah Belanja Surplus/ (Defisit) Rp. 17.742.107.000,- Rp. 130.118.003.525,- Rp. 178.469.140.520,• Ro.326.329.251.045,• Rp.695.763.575.775,• Rp. ( 1.500.000.000,-) 3. Pembiayaan : a. Penerimaan Rp.3.000.000.000,- b. Pengeluaran Rp.1.500.000.000.- Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 1.500.000.000,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,- Pasal4 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- 2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp. 3.000,000.000,- T b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp. 0,- c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. O,· f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,- 3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,- b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. O,· c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Utang Biaya Lanjutan Rp. 0,· Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 1 . Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menumt Urulen Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan PemerintahanDaerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerahdan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13. Lampiran XIIIDaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2014.
6

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT