Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pagu Indikatif Kewilayahan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan amanat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program kewilayahan dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan besaran pagu anggaran yang bersifat indikatif, perencanaan program kewilayahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan partisipatif dalam Musyawarah perencanaan pembangunan, untuk menjamin terlaksananya program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan pendanaannya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013
peraturan ini mengatur tentang pagu indikatif kewilayahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2021
tugas - fungsi - dan - rincian - tugas - dinas - pendidikan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2021/40 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perbup Bandung Barat No. 57 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenpenkeb No. 16 Tahun 2018; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020; Perbup Bandung Barat No. 57 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2022
pengelolaan - pinjaman - pada - badan - layanan - umum - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan Badan Layanan Umum Daerah guna mewujudkan peningkatan pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pinjaman BLUD, Monitoring Dan Evaluasi, Pelaporan Pinjaman, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2015
pedoman - penatausahah - keuangan - pada - unit - kerja - dengan - pola - pengellaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah - di - lingkungan - dinas - kesehatan - kabupaten - bandung - barat
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2015 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Unit Kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 61 Tahun 20076 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Taun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana atelah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permen Keuangan No. 08/PMk 02/2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permednagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kab Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Tarif Layanan, Pendapatan Dan Biaya BLUD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2017
Telekomunikasi, Informatika, dan InternetStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2015/43 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012.
Terdiri dari 7 pasal, 3 bab yaitu ketentuan umum, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten bandung barat
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
