Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Organisasi Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan; APB; Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
61 hlm (lampiran 38 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2018
Perbup Kab. Bandung Barat No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Mencabut
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 34 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian dan kebutuhan organisasi dengan pemberian tugas belajar, izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, bahwa dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan sumberdaya aparatur pemerintah daerah sehingga perlu diganti, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1961, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN TELAH MEMPEROLEH IJAZAH, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2018
PENGHASILAN - KEPALA - DESA - PERANGKAT - DESA - DAN - BADAN - PERMUSYAWARATAN - DESA
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2018/05
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 40 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan BPD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2018
PEMBAGIAN - DAN - PENETAPAN - RINCIAN - DANA - DESA - SETIAP - DESA - KABUPATEN - BANDUNG - BARAT - TAHUN - ANGGARAN - 2018
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD 2018/03
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara kepada desa secara merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara juga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan alokasi yang proporsional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018
UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permen Keuangan No. 49/PMK.07/2016; Permen Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Keuangan No. 225/PMK.07/2017; Permen Keuangan No. 226/PMK.07/2017; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permen Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Keuangan No. 225/PMK.07/2017
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2018
KEBIJAKAN - PENGAWASAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG - BARAT - TAHUN - 2018
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD 2018/02
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018.
UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 8 Tahun 2009; Permen PANRB No. 19 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2010; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; Permen PANRB No. 12 Tahun 2015; Permendagri No. 110 Tahun 2017; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sasaran Pengawasan; Kedudukan; Ruang Lingkup Pengawasan; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2018
Tunjangan - Kesejahteraan - Pegawai - Daerah - Bagi - Pegawai - Negeri - Sipil - di - Lingkungan - Pemerintah - Kabupaten - Bandung - Barat
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD 2018/01
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagai Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung No. 4 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 90 Tahun 2017
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kriteria Belanja Tidak Terduga; Penganggaran Belanja Tidak Terduga; Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga; Pernyataan Tangkap Darurat; Prosedur Pengajuan Belanja Tidak Terduga; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 89 Tahun 2017
Sistem - Rujukan - Pelayanan - Kesehatan - di - Kabupaten - Bandung - Barat
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 89, BD 2017/89
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa sistem rujukan diperlukan untuk mengelola pelayanan kesehatan secara strategis, proaktif, pragmatif, dan koordinatif untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan yang paripurna dan komprehensif bagi masyarakat yang membutuhkannya, agar dapat tercapai peningkatan derajat kesehatan yang maksimal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung Barat.
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU RI No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU RI No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 39 Tahun 1995; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permenkes No. 657/Menkes/Per/VIII/2009; Permenkes No. 658/Menkes/VIII/2009; Permenkes No. 374 Tahun 2010; Permenkes No. 411/Menkes/Per/III/2010; Permenkes No. 001 Tahun 2012; Permenkes No. 43 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 9 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 43 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sasaran dan Kepesertaan; Mekanisme Rujukan; Regionalisasi; Hak dan Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Monitoring, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 88 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
