Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa proses pengisian keanggotan Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi kekosongan keanggotan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017
peraturan ini mengatur tentang badan permusyawaratan desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 83 TAHUN 2017
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
maka perlu mengatur sususan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaporan, Pencatatan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewudjukan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan un tuk pertanggungjawaban pengunaan dana bantuan operasional sekolah untuk memeberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pertanggungjawaban maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaporan, Pencacatan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebgaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendagri No. 62 Tahun 2011; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diuah dengan Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung Barat No. 6 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Laporan Pertanggungajwaban Satuan Pendidikan, Reakpitulasi Dan Pertanggungjawaban Oleh Disdikpora, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.239-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid19), bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai instrumen rekayasa perilaku masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu, pada pelaksanaannya memerlukan peraturan teknis sebagai pedoman bagi para pihak terkait, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Bandung Barat.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2021/24 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pendapatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2020
Terdiri dari 22 pasal, 4 bab yaitu Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Mengatur mengenai Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2013
tata - cara - penyusunan - analisi - mengenai - dampak - lingkungan - hidup - upaya - pengelolaan - lingkungan - hidup - dan - upaya - pemantauan - lingkungan - hidup - dan - surat - pernyataan - kesamnggupan - p[engelolaan - dan - pemantauan - lingkungan - hidup
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2013 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Pasal 29 Perda Kab. Bandung Barat No. 5 Tahun 2012 maka perlu menetapkan Perbup tentang Bandung Barat tentang Tata Cara Penyusunn Analisi engenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Dan Surat Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 tahun 2012; Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2008; Permen Negara Lingkunbgan Hidup No. 07 Tahun 2010; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2012; Perdsa Kab. Bandung Barat No. 5 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, kelembagaan Komisi Penilai AMDAL, Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2023
program - pembangunan - sumberdaya - manusia - pertanian - dan - perikanan - melalui - program - petani - dan - peternak - zilenial - kabupaten - bandung - barat
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2023 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perikanan Melalui Program Petani dan Peternak Zilenial Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mewujudkan Kabupaten Bandung Barat ekonomi kuat 2030, perlu menumbuhkan sektor usaha pertanian dengan mendorong regenerasi petani dan peternak dari kelompok zilenial dan petani dan peternak zilenial dibentuk melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan petani maka perlu menetapkan Perbup Bandung Barat tentang Program Pembangunan Sumberdaya Manusia Pertanian Dan Perikanan Melalui Program Petani Dan Peternak Zilenial Kabupaten Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2019; PP No. 6 Tahun 2013; Permenpertan Nomor 4 Tahun 2019; Pergub Jawa Barat No. 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Kerja Sama, Sistem Informasi Program Petani Dan Peternak Zilenial, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2022
manajemen - talenta - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi yang objektif terencana, tepat waktu dan akuntabel guna memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit di lingkungan Pemkab Bandung Barat, perlu peraturan teknis pelaksanaan Manajemen Talenta PNS Daerah, sesuai ketentuan Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN maka perlu menetapkan Perbup tentang Manajemen Talenta PNS Di Lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 38 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS, Isi Dan Uraian Manajemen Talenta PNS, Pengendalian Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame Dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
