Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa tata cara serta besaran dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Sambas Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpes No.54 Tahun 2020, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendes PDTT No.11 Tahun 2019, Perda No.10 Tahun 2019, Perbup No.43 tahun 2019, ;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Bupati No.43 Tahun 2019;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman dan 8 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA ANTARA DESA KARTIASA KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2016, UU No.23 Tahun 2016, PP No.79 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Peremdagri No.137 Tahun 2017, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda Kabupaten Sambas No.1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya PP No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu upaya untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.107 Tahun 2017, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Peraturan Bupati No.33 Tahun 2016;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
Perubahan Perbup No.33 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LIKU-TEMAJUK-ARUK-SEMPADAN PANTAI SEBUBUS-TEMAJUK
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang perlu diatur di Kawasan Liku - Temajuk - Aruk - Sempadan Pantai Sebubus - Temajuk untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, dan mewujudkan tertib tata ruang; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas belum dapat berfungsi secara operasional dalam Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Liku - Temajuk - Aruk - Sempadan Pantai Sebubus - Temajuk.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.41 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2012; Perpres No.3 Tahun 2012; Perpres No. 31 Tahun 2015; Permen ATR BPN No.14 Tahun 2018; Perda Kab.Sambas No. 7 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 17 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Zona Pengendalian; Ketentuan Intensif dan Disinsentif; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Perizinan; Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
44 Halaman dan 41 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 36 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sambas No. 59 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Perpres RI No.33 Tahun 2020, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.11 Tahun 2011, Kep Menkeu No.113/KMK.05/2012, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan dalam Penandatangganan SPT dan SPPD; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
21 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 68 ayat (5) dan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.24 Tahun 2007, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.21 Tahun 2008, Pp No.23 Tahun 2008, Permendagri No.46 Tahun 2008, Perkep BNPB No.3 Tahun 2008, Perkep BNPB No.4 Tahun 2008, Perkep BNPB No.10 Tahun 2008, Perkep BNPB No.11 Tahun 2008, Perkep BNPB No.23 Tahun 2010, Perkep BNPB No.4 Tahun 2016, Perkep BNPB No.3 Tahun 2018, Perda Kabupaten Sambas No.3 Tahun 2019, Perda Kabupaten Sambas No.11 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
126 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA ANTARA DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT DENGAN DESA TANGARAN KECAMATAN TANGARAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2016, UU No.23 Tahun 2016, PP No.79 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Peremdagri No.137 Tahun 2017, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda Kabupaten Sambas No.1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perlu menetapkan Peraturan bupati Sambas tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, Permendagri No.82 Tahun 2015, Perda No.6 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2018, Perbup No.27 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengangkatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Penjabat Kepala Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 17 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 53 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sambas No. 19 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dan dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; bahwa untuk menyempurnakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimna hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sambas Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, Pp No.8 Tahun 2006, PP No.60 Tahun 2008, Pp No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No.56 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.108 Tahun 2018, Permendagri No.108 Tahun 2018, Permendagri No.1 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, Perda Kabupaten Sambas No.6 Tahun 2018, Perda Kabupaten Sambas No.3 Tahun 2020, Perbup Sambas No.33 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
30 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2020/NO.4, LL KAB.SAMBAS: 44 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa penyelenggara pelayanan publik diarahkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PP No.38 Tahun 2017; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.76 Tahun 2013;
Ketentuan Umum; Asas dan Ruang Lingkup; Pembina dan Penanggungjawab; Organisasi Penyelenggara; Kerja Sama Penyelenggara; Hak dan kewajiban Penyelenggara; Hak, kewajiban, Perilaku dan Larangan Pelaksana; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Penyusunan, Penetapan, maklumat dan Penerapan Standar Pelayanan; Pemantauan dan Evaluasi; Pelayanan Khusus; Sistem Pelayanan Terpadu; Inovasi Pelayanan Publik; Pengelolaan Informasi; Pengelolaan Pengaduan; Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik; Biaya/Tarif Pelayanan Publik; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
28 halaman dan 16 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
