Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Pada Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sambas diperluhkan jaminan sosial melalui kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1970; UU No.7 Tahun 1981, UU No.13 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 1993, PP No.58 Tahun 2005, PP No.31 Tahun 2006, PP No.85 Tahun 2013, PP No.86Tahun 2013, PP No.44 Tahun 2015, PP No.45 Tahun 2015, PP No.46 Tahun 2015, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.109 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 15 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan Dan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, pemerintah Kabupaten Sambas perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; kriteria dan ruang lingkup kegiatan pengawasan; pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pemeriksaan; Standar Biaya Khusus; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan nasional perlu menetapkan Peraturan bupati Sambas tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.27 Tahun 1959, UU No.11 Tahun 2009, UU No.20 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.35 Tahun 2010, PP No.39 Tahun 2012, Permensos No.15 Tahun 2012, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Tugas, Fungsi dan kewajiban; Susunan Organisasi; Pemberhentian; Sekretariat; Persyaratan; Tata kerja; Pembiayaan; ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, Permendagri No.32 Tahun 2011, Perda No.4 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 11, pasal 41, pasal 42, pasal 44, pasal 46, pasal 51, pasal 53, pasal 64, pasal 70, pasal 83, pasal 84, pasal 94, pasal 97, pasal 102, pasal 110, pasal 156, pasal 185, pasal 186, pasal 190, pasal 192, pasal 193, pasal 217, pasal 218 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Peraturan Daerah ini 20 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang FASILITASI PENANGGUNGALANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1976, UU No.5 Tahun 1997, UU No.7 Tahun 1997, UU No.35 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.25 Tahun 2011, Permendagri No.21 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Asas dan Tujuan; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pencegahan; Penanganan; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pasca Rehabilitasi; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Pelaporan; Sanksi; Forum Koordinasi; Penghargaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
Peraturan Daerah ini memiliki 21 halaman dan 5 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.46 Tahun 2014, PP No.66 Tahun 2014, Perpres No.72 Tahun 2012, Permenkes No.1 Tahun 2012, Permenkes No.6 Tahun 2013, Perbup No.37 Tahun 2008, Perbup No.8 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Prinsip Penyelenggaraan, Tugas, Fungsi dan Wewenang; Persyaratan; Kategori Puskemas; Perizinan dan Registrasi; Penyelenggaraan; Kategori, Kemampuan Penyelengagraan Pelayanan Dan Wilayah Kerja Puskesmas; Pendanaan; Sistem Informasi Puskesmas; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 25 halaman dan 5 halaman lampiran;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian pelayanan jasa yang umum disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.18 Tahun 2008, UU No.20 Tahun 2008, UU No.22 Tahun 2009, PP No.2 Tahun 1989, PP No.41 Tahun 1993, PP No.42 Tahun 1993, PP No.43 Tahun 1993, PP No.20 Tahun 2010, PP No.69 Tahun 2010, Perpres No.112 Tahun 2007, Perda No.7 Tahun 2004, Perda No.9 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pemungutan Retribusi; Sanksi Administratif; Tata Cara Penagihan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Penghapusan Piutang; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Peninjauan tarif; Ketentuan Penyidikan; ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Perda ini memiliki 34 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, Perpres No.36 Tahun 2015, Perda No.8 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2015 dalam 7 pasal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
Perda ini memiliki 11 halaman dan 38 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
7 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Luas Wilayah Desa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
9 Halaman Pasal dan 1 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
