Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat, menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan tertib lalu lintas jalan, maka perlu pengaturan mengenai kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.74 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2004, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Sambas; Kewajiban; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien dan akuntabel diperluhkan adanya pengawasan oleh inspektorat Kabupaten Sambas selaku aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang berkualitas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.3 Tahun 2007, PP No.60 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.1 Tahun 2009, Perbup No.49 Tahun 2008, Perbup No.13 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi; Ruang Lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; Prinsip-Prinsip Dasar; Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; Pelaporan Hasil Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa; Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 22 halaman dan 20 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendataan Bidang Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 33 ayat (3) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan Bidang Pendidikan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.39 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permendiknas No.35 Tahun 2006, Permendiknas No.19 Tahun 2007, Permendiknas No.63 Tahun 2009, Permendikbud No.79 Tahun 2015, Perda No.6 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengelolaan; Tugas; Sumber Dana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 16 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik secara mandiri Tahun Anggaran 2016 dan surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-19/MK.07/2016 tentang pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus fisik tahun 2016 berdasarkan usulan pengurangan/pemotongan secara mandiri oleh daerah, serta karena adanya pergeseran belanja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Sambas Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, Perpres No.36 Tahun 2015, Perpres No.137 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.52 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Lampiran I dan II Perbup No.54 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Admiistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa uraian tugas penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, PP No.96 Tahun 2012, Permendagri No.4 Tahun 2010, Perbup No.43 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 2, Pasal 6 Perbup No.7 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya dinyatakan sebagai rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda No.14 Tahun 2006, Perda 4 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2017 dalam 6 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa mengamanatkan pengelolaan keuangan desa diatur oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP NO.60 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2009, Perbup No.13 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 36, pasal 41, pasl 48, pasal 50, pasal 56, Perbup No.13 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 19 halaman dan 4 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 905/501/SJ tentang petunjuk teknis penganggaran dana alokasi khusus non fisik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 2016, dan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88/BPKAD/2016 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa di Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2016, perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, Perda No.16 Tahun 2015, Perbup No.54 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 1 Peraturan Bupati No.54 Tahun 2015;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 32 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 agar penyaluran dana desa lebih efektif dan efisien;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, PermendesPDTT No.21 Tahun 2015, PMK NO.49/PMK.07/2016, Perda No.1 Tahun 2009, Perda No.16 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 8, Pasal 13 Perbup No.57 Tahun 2015;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.46 Tahun 2014, PP No.66 Tahun 2014, Perpres No.72 Tahun 2012, Permenkes No.1 Tahun 2012, Permenkes No.6 Tahun 2013, Perbup No.37 Tahun 2008, Perbup No.8 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Prinsip Penyelenggaraan, Tugas, Fungsi dan Wewenang; Persyaratan; Kategori Puskemas; Perizinan dan Registrasi; Penyelenggaraan; Kategori, Kemampuan Penyelengagraan Pelayanan Dan Wilayah Kerja Puskesmas; Pendanaan; Sistem Informasi Puskesmas; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 25 halaman dan 5 halaman lampiran;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
