Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 567 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 11 Tahun 2014

Eliminasi Malaria Di Kota Kendari

Kesehatan

Download :
Perwali Kendari No.11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

ELIMINASI

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD. 2014 /No. 11 , LL 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Eliminasi Malaria Di Kota Kendari

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia yang merupakan suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu; bahwa berdasarkan hasil kesepakatan monitoring dan evaluasi pengendalian penyakit malaria, maka Kota Kendari merupakan salah satu wilayah target sasaran Eliminasi malaria; bahwa untuk kesamaan langkah dan tindakan pelaksanaan pengendalian penyakit malaria menuju tercapainya Eliminasi Malaria di Kota Kendari, maka perlu adanya Peraturan Walikota untuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Eliminasi Malaria di Kota Kendari.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/1/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria; Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 141; Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 12);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TARGET DAN INDIKATOR BAB III STRATEGIS ELIMINASI MALARIA BAB IV TUGAS PEMERINTAH DAERAH BAB V TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2014.
12 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2023

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kendari Tahun 2023-2026

Badan Layanan Umum

Download :
PERWALI NO. 11 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

rencana

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kendari Tahun 2023-2026

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu menetapkan rencana strategis Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dengan Peraturan Wali Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. dirnaksud dalam. huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dacrab Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kendari Tabun 2023-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nemer 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 rentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nemer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan. Lem.baran Negara Republik lndonesia Nom.or 5234) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahuo 2014 Nomor 244, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima.na telah diubah beberapa kali terakhir deogan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungao Keuangan Antara Pemerin.tah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layaoao Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I 14, Tambaban Lembaran Negara Republi.k 1ndonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Perarnran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Le:mbaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 6178); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana t.elah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Dasar Pada Standar Pemenuhan Mutu Pelayanan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 14. Peraturan Mente.ri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pcngclolaan Kcuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Oaerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 5); 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerab Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); 17. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kcschatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari (Betita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 64);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BLUD BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
7 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2019

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2019-2023

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
Perwali No. 11 Tahun 2019_compressed.pdf

Abstrak

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2019-2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak serta anak dapat berkembang secara baik, optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kota Layak Anak; b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kota Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2019-2023;
I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143). 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 tentang Kotamadya Daerah Tingkat ii Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 3206); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang lndikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak); 10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 20); 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYUSUNAN RAD-KLA BAB III SASARAN PROGRAM/KEGIATAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
26

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 11 Tahun 2012

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kota Kendari

Hak Asasi Manusia

Download :
Perwali Kendari No.11 Tahun 2012.pdf

Abstrak

PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA)

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD. 2012 /No. 11 , LL 13 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengembangan Kota Layak Anak (KLA) maka perlu pengintegrasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, Dunia Usaha, Masyarakat, Lingkungan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak di Kota Kendari; b. bahwa melalui Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan yang terintegrasi, maka dipandang perlu membuat langkah-langkah konkrit dalam Pemenuhan Hak Anak yang harus dilakukan oleh SKPD terkait melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak, BUMN, BUMD, Swasta, Dunia Usaha, Masyarakat, Lingkungan Keluarga; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kota Kendari Tahun 2012;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2.007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak; 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak; 15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahuri 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009; 16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK ANAK DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 11 Tahun 2013

Sistem Tata Kelola Kas Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perwali Kendari No.11 Tahun 2013.pdf

Abstrak

SISTEM TATA KELOLA KAS DAERAH

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD. 2013 /No. 11, LL 9 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Tata Kelola Kas Daerah

ABSTRAK:

a. bahw a dalam upaya mewujudkan Sistem Pengelolaan Kas yang tertib, efektif, efisien, tran sp aran dan akuntable berbasis Tehnologi Informasi, perlu diciptakan sistem yang kom prehensip dan terintegrasi tentan g T ata Kelola Kas Daerah; b. bahwa berd asark an pertim bangan sebagaim ana dim aksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentan g Sistem Tata Kelola Kas Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 6 T ahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1995 Nomor 44, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun 2003 tentan g K euangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2003 Nomor 47, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun 2004 tentang P erbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 5, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. U ndang-undang Nomor 15 T ahun 2004 tentan g Pem eriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaw ab K euangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 66, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. U ndang-U ndang Nomor 32 T ahun 2004 tentan g Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara Republik T ahun 2004 Nomor 125, T am bahan Lem baran Negara Republik Nomor 4437) sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakh ir dengan U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2008 tentan g P erubahan K edua atas U ndang-U ndang Nomor 32 T ahun 2004 tentan g Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 59, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun 2004 tentang Perim bangan K euangan A ntara Pem erintah P u sat dan Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. P eratu ran Pem erintah Nomor 58 T ah un 2005 tentang Pengelolaan K euangan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2005 Nomor 140, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. P eratu ran Pem erintah Nomor 39 T ahun 2007 tentang Pengelolaan Uang N egara/D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 83, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ; 9. P eraturan Pem erintah Nomor 71 T ahun 2010 tentan g S tan d ar A kuntansi Pem erintahan (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2010 Nomor 123, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. P eratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedom an Pengelolaan K euangan D aerah, sebagaim ana telah diubah d u a kali, terakh ir dengan P eratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentan g P erubahan K edua atas P eratu ran M enteri D alam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedom an Pengelolaan K euangan D aerah ; 11. P eratu ran D aerah Kota Kendari Nomor 12 T ahun 2007 tentan g Pokok-pokok Pengelolaan K euangan D aerah ( Lem baran D aerah Kota Kendari Nomor 12 T ahun 2007 ); 12. P eratu ran D aerah Kota Kendari Nomor 7 T ahun 2012 tentan g Anggaran P endapatan dan Belanja D aerah Kota Kendari T ahun Anggaran 2013 (Lembaran D aerah Kota Kendari T ahun 2012 Nomor 7); 13. P eratu ran W alikota Kendari Nomor 28 T ahun 2012 tentan g P enjabaran Anggaran P endapatan dan Belanja D aerah Kota Kendari T ahun Anggaran 2013 (Berita D aerah Kota Kendari T ahun 2012 Nomor 28).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENDAHARA UMUM DAERAH BAB III UANG DAERAH BAB IV INVESTASI PEMERINTAH DAERAH BAB V REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH BAB VI BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN BAB VII PENERIMAAN DAERAH BAB VIII UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BAB IX PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH BAB X PENGELOLAAN KEKURANGAN / KELEBIHAN KAS BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH BAB XII PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013.
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 11 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 1621 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kendari

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 1621 TAHUN 2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA KENDARI

Download :
Perwali Kendari No.11 Tahun 2010.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD. 2010 /No. 11 , LL 4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 1621 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penerapan dan pelaksanaan Peraturan walikota Kota Kendari Nomor 1621 Tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kandari, maka dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan warikota Kerndari Nomor 1621 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiea 2387); 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat ll Kendari (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3206); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4377); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaiman tetah diubah terakhir dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4490); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690-154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Sistim Karier Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaian Daerah Air Minum; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat ll Kendari; 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 3).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 1621 TAHUN 2OO7 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA KENDARI

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2010.
4

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Download :
Perwali Kendari No.11 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 tentang Retribusi Izin Trayek, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2008 Nomor 2); 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 4) 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 4); 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 5); 10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 10); 14. Peraturan Walikota Kendari Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 36);
KETENTUAN UMUM INSENTIF PEMUNGUTAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 11 Tahun 2011

Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perwali Kendari No.11 Tahun 2011.pdf

Abstrak

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD. 2011 /No. 11 , LL 21 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang , Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 3); 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR BAB III KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR( Fn- Air) BAB IV PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2011.
21

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 11 Tahun 2012

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perda Kota Kendari No.11 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2012/ NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang secara khusus mengelola urusan keuangan dan aset daerah; Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009, perlu ditata kembali agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengelola keuangan dan aset daerah secara efektif dan efisien; Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan, pemerintah daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 1995; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI (Pasal 2 – Pasal 4) 3. SUSUNAN ORGANISASI (Pasal 5) 4. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (Pasal 6) 5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (Pasal 7 – Pasal 9) 6. TATA KERJA (Pasal 10 – Pasal 16) 7. ESELONISASI, KEPANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN (Pasal 17 – Pasal 18) 8. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 19 – Pasal 20) 9. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 21 – Pasal 22)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari
10 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2024

Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERWALI NO. 11 TAHUN 2024.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.