Pencarian Peraturan

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA PALOPO TAHUN 2017

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, LK.2016/NO.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 103, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 125, dan Pasal 129, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2017.
Mengingat 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248); 4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional 5. Undang_ Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan perintah daerah. 6.Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang tahun 2006-2025. 7. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. 8. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan. 9. Undang-Undang nomor 23 taun 2014 tentang pemerintah daerah. 10. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. 11. peraturan pemerintah nomor 20 tahun tentang rencana kerja pemerintah. 12. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 13. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 14. peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. 15. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 16. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 17. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. 18. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. 19. peraturan presiden nomor 45 tahun2016 tentang rencana kerja pembangunan nasional tahun 2017. 20.peraturan gubernur provinsi sulawesi selatan nomor tahun 2016 tentang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) provinsi sulawesi selatan 2017. 21. peraturan daerah kota palopo nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dantat kerja lembaga teknis daerah kota palopo. 22. peraturan daerah kota palopo nomor 9 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2012-2023. 23. peraturan daerah kota palopo nomor 11 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2005 2025. 24. peraturan daerah kota palopo nomor13 tahun 2013 tentang rencana pembanggunan jangka menegah dareah (RPJMD) tahun 2013-2018.
BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam peraturan walikota palopo ini, yang dimaksud dengan: 1. pemerintah kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin peleksanaan urusa pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. walikota adalah walikota palopo. 3. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. badan adalah badan perencanaan pembangunan daerah kota palopo yang yang dipimpim oleh seorang kepala badan. 5.rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD pemerintah kota palopo tahun 2017. 6. anggaran pendapatan dan belajar daerah kota palopo yang selanjutnya sidebut APBD kta palopo adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota dengan DPRD kota palopo dan demgan ditetepkan dengan peraturan daerah. BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PASAL 2 (1) RKPD kota palopo tahun 2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo pada tahun anggaran 2017; (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013-2018; pasal 3 RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2017 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palopo. pasal 4 Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Naskah RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota mi. BAB. III PENUTUP Pasal 5 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
5

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, LK.2016/NO.64

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam romawi V angka 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terkait program dan kegiatan yang dibiayai dari transfer dana Proyek Pemerintah Daerah dan Deaentralisaai aerta Hibah daerah dalam rangka bantuan pendanaa.n rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; b, bahwa sesuai Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 22/TAPD/XII/2016 tanggal 28 November 2016, 23/TAPD/Xll/2016 tanggal 13 Desember 2016, Nomor Nomor 24/TAPD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Nomor 25/TAPD/XII/2016 tanggal 17 Desem.ber 2016 te1ah diaetujui Perubahan uraian untuk kegiatan yang bersumber dari dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi dan Hibah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pa.sea Bencana Tahun Anggaran. 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikot.a. Palopo tent.ang Perubahan at.as Peraturan Walikot.a Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran - dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2016
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta.ng Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kot.a Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruhaban atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Pera.turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang - Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menterl Dalam Negeri Norn.or 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangao; 10. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2016 tent.ang Pedoman Umum clan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan DesentraJwasi menurut Provinsi/Kabupa.ten/Kota. Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapata.n Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Menet.apkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA. PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARA PERUBAHAN .ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pua.11 �tentuan dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : I. Mengubah ketentuan da]am lampiran I Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang merupakan Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini. 2. Mengubah ketentuan dalam lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tat.a Ruang Tata Ruang clan Cipta Karya clan Badan Penanggulangan Bancana Daerah sebagaimana t.ercantum dalam Lampiran II peraturan inl 3. Lampiran Il peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku. PualD 1. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah yang ditetapkan daJam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Pelaksanaao Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Walikot.a ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
14

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DAN TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 09, LK.2016/NO.09

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DAN TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persanclian maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan dan tuga.s tertentu lingkup Pemerintah Kota. Palopo;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pe:nyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provins.i Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l"ahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004· tent.ang Perbendaharaan Negara Republik Ind.onesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4355); 5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 6.Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 8. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah 9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peratutran menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 10. peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuagan daerah kota palopo.
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DAN TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO pasal 1 ketentuan pasal 4 peraturan walikota palopo nomor 5 tahun 2014 tentang pemberian tambahan penghasialan pegawai negri sipil pada jabatan dan tugan tertentu lingkup pemerintah kota palopo diubah,sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut: pasal 2 peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan perundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
4

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 08, LK.2016/NO.08

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

ABSTRAK:

a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Palopo, perlu ditetapkan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor · 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); j. r-. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737 Tahun 2007); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan La.in-Lain. 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN BIAYA SEWA REKLAME BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Kota adalah Walikota Palopo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Palopo; 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah; 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa derdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemukmuran rakyat; 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame; 11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum; 12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya videotron dan Elektronik Display; 13. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, callibrite, vynil, aluminium, fiberglas, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar; 14. Reklame pada Kendaraan/Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak; 15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanent dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil; 16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya promosi ataupun pemberitahuan event dalam jangka pendek atau bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, Bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner; 1 7. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat dan reklame dalam undangan; 18. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda; 19. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan• bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan; 20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan halon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis; 21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air; 22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat; . 23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 24. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame; 25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan reklame dan jenis reklame terpasang yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan; 26. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif; 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; 28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda; 29. Lokasi adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame. 30. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen/calon konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor dan ditetapkan dalam peraturan ini; 31. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. 32. Lebar Jalan adalah jarak ruas jalan dari sisi kiri ke sisi kanan termasuk bahujalan dan trotoar. 33. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. BABD DASAR PERGENAAR PAJAK Pasa12 (1) Dasar Pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame; (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak; b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 1. Jenis Reklame; 2. Bahan yang digunakan; 3. Lokasi Penempatan; 4. Jangka waktu penyelenggaraan; 5. Jumlah dan; 6. Ukuran. (3) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diketahui dan/atau dinilai tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. BABm CARA PERBITUNGAN lflLAI SEWA REKLAME (1) NSR dihitung berdasarkan : a. NSPR; dan b. NJOPR Pasa13 (2) Komponen NSPR untuk reklame permanen/tetap ditentukan berdasarkan: a. lokasi penempatan (Lp); b. ketinggian objek (Ko); c. sudut pandang (Sp); dan d. lebar jalan (Lj). (3) Komponen NSPR untuk reklame non permanen/insidentil ditentukan berdasarkan : a. Lokasi penempatan (Lp); b. Lebar jalan (Lj). (4) Apabila suatu objek pajak reklame non permanen/insidentil terdapat lebih dari satu rincian komponen NSR maka indeks yang digunakan adalah yang tertinggi; (5) NJOPR dihitung berdasarkan nilai penyelenggaraan reklame yang ditentukan oleh faktor-faktor: a. nilai perolehan/biaya pembuatan reklame; b. biaya pemasangan reklame; c. biaya pemeliharaan reklame; d. jenis reklame yang dipasang. (6) Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberi bobot dan skor bervariasi. Pasal 4 (1) Perhitungan NSR sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSR = NSPR x Lm x Jw x NJOPR NSPR=Lp+Ko+Sp+LJ PR=NSRx25% (2) Perhitungan Nilai Kontrak Reklame sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut : PR=RKx25% Keterangan : PR = Pajak Reklame NSR = Nilai Sewa Reklame NSPR = Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame NJOPR = Nilai Jual Objek Pajak Reklame Lp = LokasiPemasangan Ko = Ketinggian objek Sp = SudutPandang LJ = LebarJalan Lm = Luas Media Jw = Jangka Waktu NK = Nilai Kontrak Pasa15 Materi reklame rokok dan minuman beralkohol, besarnya NSR ditambah persentase tagihan sebagai berikut: a. Lokasi tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan minimal radius 200 m besarnya periambahan NSR sebesar 20% {dua puluh persen); b. Di luar lokasi sebagaimana dimaksud huruf a, besarnya penambahan NSR sebesar 10% (sepuluh persen). Pasa16 Perhitungan dan penjelasan perhitungan NSR sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan walikota ini. BAB IV PERRITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME Pasa17 (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara · panjang dan lebar bidang reklame; (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan; (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar; (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya; (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif. BABV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGlfYA PAJAK REKLAME Pasal 8 (1) Masa pajak ditetapkan satu bulan kalender; (2) Pajak terutang dalam satu masa pajak terjadi pada saat cliterbitkannya SKP Daerah; (3) Penerbitan SKP Daerah dilakukan pada saat pemasangan reklame. BAB VI SANKSI Pasa19 (1) Pihak pemasang reklame dan/atau pihak ketiga yang menyampaikan nilai kontrak reklame yang tidak sesuai dengan nilai kontrak Reklame yang sebenarnya seperti mengurangi atau memalsukan Nilai Kontrak Reklame yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan, terhitung sejak tanggal SKP Daerah pertama kali diterbitkan; (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menerbitkan STPD. Pasal 10 ( 1) Penertiban reklame dalam wilayah kota Palopo akan dilakukan apabila : a. jenis reklame permanen/tetap tidak dibayar sampai dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo. b. Jenis reklame non permanen/insidentil tidak dibayar sampai dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggaljatuh tempo. (2) Penertiban reklame akan dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame; (3) Tim Penertiban Reklame sabagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BABVll KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 ( 1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Nilai Strategis, Nilai Sewa / Nilai Jual Serta Tarif Pajak Reklame Dalam Wilayah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
12

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 'TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2016/No.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo

ABSTRAK:

g bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mcngatur Susunan Organisasi,Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serra Tata Kcrja pada Dinas Pendidikan Kota ?alopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Dndang Nomor 11 Tahun 2002 tentang . t Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negarr, Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Hornor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4433.) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4.5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang• Undar.g Nornor 31 Tahun 2004 tentang Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, · tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (:.:-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8'.!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun :2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lunbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Undang-Ur.clang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Scanned by CamScanner 7 Und�n?-!Jndung �omor 20 Tahnn 2003, tentang Sistem Prnd1d1k.an , , Nasional (Lembaran Negara Repu bliIk Indo·1es1a 1 a.11!n 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara republik lndonesia Nomor 4301); 8. Peraturnn Pemetintah Repuhlik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
: PERA.TURA.W WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO I.' \' BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 peraturau Walikota ini yang dimaksud dengan : !)a rah adalah Kota Palopo; Pe�erintah Daerah adalah �alil�ota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerinta:nan Daerah yang mermrnpm Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang !llenjc.di kewen,�.11gan Daerah Otonom; Ja]ikcta adalah Wahkota Palopo; . l)ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah [lnlbaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pcnyelenggara Pemerintahan Daer�; Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kata Palopo; Dinas Penclidikan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; Kepala Dinas adalah ?ejabat yang memimpin Dinas Pendidikan Kata Palopo; Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kata Palopo; Kepa1a Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pendirlikan Kata Palopo; Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Pmdidikan Kota Palopo; Kepa1a Seksi adalah Pejabat yang mcmimpin Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Palopo: Satuan Pendidikan adalah Unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional-dan/atau keg.atan teknis penunjang tertentu. 1 liiawai adalah orang yang bekerja pada lingkup kantor Dinas Pendidikan Kot.a Palopo, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non' Pegawai · ��. ' Jabat.an F .mgsional adalah .Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Daerah Kata Palopo. 2 Scanned by CamScanner BAB II SUStJrlJI..N ORGANISASI Pasal 2 (l) �usunan Or�anisasi Dinas Pendidikan Kota Palopo terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sck.etariat, terdiri atas : 1) Sub Bagian Umurn, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas Pembantuan; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal dan Informal terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Seksi Pernbinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; 3) Seksi Pembinaan tern baga Kursus dan Pelatihan. .. d. Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas: : 1) Seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 2) Seksi Pernbinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; 3) Seks.i Pernbinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. e. Bidang Pem binaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; 2) Seksi Pernbmaan Kelembagaan dan sarana Prasarana SMP; 3) Seksi Pernbinaan Peserta Didik dan Pernbangunan Karakter SMP. f. Satuan Pen.didikan. g. Kelornpok .Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struk.tur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III KEDUDUKAM Pasal 3 Dinas Pendidikan mernbantu Walikota Pemerintahan bidang Pendidikan yang bertanggungjawab kepada Walikota. 3 dalam melaksanakan Urusan berkedudukan dibawah dan l" Scanned by CamScanner BAB IV TOGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Dnginn Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 ll Dinas Pendidikan dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 1>awah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Oaerah; Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan Penye.lenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Pendidikan yang menjndi kewenangan daerah. }) Untuk m��aksanak.�kTugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala mas en 1d1 an, mempunyai Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dalarn bidang pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pernerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan; c. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Pendidikan; d. pengelolaan adrninistrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peratursn perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk meiaksanakai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Rincian Tuga..'f: a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk rnenunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas Pendidikan sebagai pedoman kerja; c. rnembagi tugas, memberi petunjuk dan rnengkoordinir Sekretaris, dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan agar bersinergi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya; d. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan; e. mengsinkronisasikan, rencana/prograrn Dinas Pendidikan secara terpadu berdasarlran kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pernerintah Kota Palopo dalarn rangka peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan; f. melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan Provinsi, Pusat dan dinas/instansi lingkup Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya; g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan di lingkungan Dinas Pendidikan; h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota baik dalam penyusunan kebijakan pemecahan masalah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bidang Pendidikan; i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidilcan sesuai peraturan perundang• undangan yang berlaku; 4 Scanned by CamScanner mbuat dan menyai:r1paikan Rencana Anggaran Satunn Kcrja kcpada j. ��,erintah Kota Palopo; . embuat dan men)ampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada 1'. 111(lsRn; dan a �Japorkan hasil pe:aksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran I. ;rtin1'JE.�gan ..keoada pimpinan untuk menjadi bahan dalarn rnen"amb1l kebijakan. ; o elnkukan iugas am sesual peiuruuk atasan· ll'l · 111embuat liasi·1 k· egi·atan Dinas · Pendidikan' serta memberi saran fl· �rtimbangan .. kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pene:itu?.11 keb1}aka�; menilai presta<:.1 kerja bawahan; dan ;· meJal<sanakan tugas kecinaean lainnya yang diperintahkan Walikota, · untuk mendukung keiancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pat.al 5 II Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; Sekretaris mernpunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam merencanakan program kerja Dinas, memberikan pelayanan teknis administrasi, membtrnbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Monev dan Tindak Lanjut dan Sub Bagian Urnum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Selcretaris, rnempunyai Fv.ngsi : a. pclaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Togas Pernbantuan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; ·_i c. pengoordinasiar, pengelolaan Adrninistrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan 'Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2i dan ayat (3), Sekretaris mernpunyai Rincian Tu.gas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pcdoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingku p sekretariat; d. menyusun, rnerancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; r. �elaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integra:;i pelaksanaan kegiatan; 5 Scanned by CamScanner )!lksanaka:.1 an mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan g. ,nel penyusunan Iaporan akuntabilitas kinerja; evil l d . . ' 01 Jaksanakan an mengoordmas1kan pengolahan data dan informasi; �· :Jakss.nnkan dan mP.ngoordinasikan pelayanan ketatausahaan; � :eJoJ<sanaka� dan mengoordinasikan pelayanan adrninistrasi umum J· dan apnratur, . mdflksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi k, rdaganga n; :eJa.k�.anakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana · kebutuhan anggarg_n_; J17elaksanakan pernbinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil rn. pemeriksaan; , .. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan; · r �: meiaksanakan dan mengoordinesucan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan pe.nghapusan barang; p melaksanakan pernbinaan dan penataan organisasi dan tata.Iaksana; q: me!aksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; · s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Baglan Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pasal 6 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggara Tugas Pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris; Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas Pembantuan mempunyai Tu.gas Pokok mengelola urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas Pembantuan, mernpunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan rencana kebutuhan pegawai pada Dinas dan Satuan Pendidikan; b. mengelola adrninistrasi kepegawaian dan melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia pegawai serta pembinaan Disiplin Pegawai; c. merer.canakan dan rnelaksanakan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai; d. melaksana.mn urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organis:1.si, ketatalaksanaan, dan penyusunan bahan rancangan peraturan; e. menyusun bahan perundang-undangan dan fasilitasi : bantuan hukum; r. melaksanakan Evaluasi Kegiatan Urusan Umum dan Kepegawaian; g. melaksanakan koordinasi urusan pembantuan administrasi satuan �endidikan Menengah terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sa-ana Prasarana dan Kesiswaan dengan instansi terkait serta fosi!itasi proses akreditasi pada Satuan _Pendidikan; 6 Scanned by CamScanner 01�rnbuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian h. sctHl mcmberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengamhil kebijakan; melakukc1n pendistribusian tugas cian Pemberian Petunjuk pe}nksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil k�rjanya; rnenilai prestasi kerja bawahan; dan ( meJaksanakun tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretmis, untuk mendukurig kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab' kepacta Sekretaris; Kepala Sub Bagian Perer canaan, Keuangan, Evaluasi dan Tin�ak Lanjut roempunyai Tugas Fokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelo!aan keuangan, mernbuat laporan dan mengeiola Database Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan; Untuk melaksanakan n.gas pokok sebagaimana dirnaksud pada avat (2), Kepala Sub Bagianf'ercncanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempu:1yai Rincian �"u9as, sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. rnelaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h.rnelaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. mcnyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan k. melaksanakan penge'olaan data dan kerjasama; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, Dalarn mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. < .i 7 Scanned by CamScanner Baghm Ketlga 'BIDAMG· PEt.IBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL DAW INFORMAL Paragraf 1 Bidang Pembinaau Pendldikan Anak Usia Dini, Pendldfkan Nonformal dan Informal PasalS ifdang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonfonnal dan ll I \onnal dipimpin seorang Kepala Bidang yang bcrada dibawah clan ;rtanggungjawab kepada Kepala Dinas; Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan icoordina�i pcn�e�enggaraan pendidikan pada Bidang Pendidikan Anak l]sia Dim, Pendidikan Nonformal clan Informal. l]ntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), l(epala Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal, mernpunyai Fungsi: a. penyusunan rencana kerja bidang; b, perumusan penjabaran keoijakan teknis; c pe�gkoordinasian penyiapan dan penyelenggaraan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal clan Informal; d. pengkoordinasian pelaksanaan pernbinaan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal; : e. pengkoordinasikan fasilitasi akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, No-.1 Formal can Informal; f. pengkoordinasikan kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji kompetensi dan sertifikasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal: g. penyiapan bahan laporan bu.anan, triwulan dan tahunan atau setiap saat diperlukan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai Rincian Tugas: a. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA;. dan Rencana Kinerja (RENJAJ sesuai lingkup tugasnya; b. menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta mekanisme penyelenggaraan Bidang Pendiclikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Jnfonnal; e. menyusun dan mcnyebar luaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan Pendid.ikan Anak Usia Dini, Pendiclikan Non Formal dan Informal; f. melaksanakan pengurnpulan, pencatatan, analisis, dan penyajian data Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; . 8 Scanned by CamScanner picn<loro�g d�n. mr.ng·Ko?r?ina3ikan peml>entukan satuan Pendidikan g. ,AJleJ{ Usia Dtm, Fendidikan. Non Formal dan Informal, meliputi satuan PNFl, !<elo�1J>0k Belajar, Kursus dan satuan PNFI sejenis seperci rarnan pP.nitipan anak, kelompok bermain dan bimbingan belajar: . . . ll'lembantu dan mengoo�dmasikan penyediaan tempat belajar serta 11· engusahakan pe:1yed1aan Iasilitas dan bahan belajar yang %butuhkan; endarong warga masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu dan i, �1nt-aga perusahaan yang berminar mengadakan kerjasama dalam ;enyelengg;.rakan kmsus/magang; rnela-l<san�an peman�a�an dan evaluasi program serta pengembangan j. !{ualitas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Ir{onnal; rnemuina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tutor dan )(. fasi�itator; . . 1 rnengevalut1s1 pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan · dilirgkup tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; meinfelajari, memaharni dan melaksanakan peraturan perundang• lfl· ;1ndangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman d91a.-n melaksanakan tugas; rnemberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. rnembagi tugas, rnemberi petunjuk, menilai dan rnengevaluasi hasil o. kerja bawahan agar pclaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dcnga.n ketentuan yang berlaku; P· rnenyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; menilai prestasi kerja bawahan; dan ;.· 1nelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksl Pembinann Pendidikan Anak Usia Dini Pasai 9 ,,·1 Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawah kcpada Kepala Bidang; Kepala Seksi Pembinaan Pencidikan Anak Usia Dini mempunyai Tugas Pokok : mernbantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, rnempunyai Rincian Tugcw: a. mengumpulkan, menganalisa data dan informasi pada seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi Pembinaan. Pendidikan Anak Usia Dini; e. melalrnanalrnn kegiatun pelayanan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini; d. mencrapakan nonna. standar prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelernbagaan, dan kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini; 9 Scanned by CamScanner 1nelRksRm\lmn hubungan 'kerja samu dan peran serta masyarakat c. d!llnnt penyelenggaraan pengcmbangan Pcndidikan Anak Usia Dini; mernfa�iilitasi pelaksanann kegiatan Akreditasi Lernbaga Pendidikan C. Annk Usia Dini; melalrnanakan t.ementauan, anausis, evaluasi dan pelaporan g. pehlksnnaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan memberikan saran pertimbangan ke)ada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 1·, menilai prestasi kerja bawahan; dan J. mt:lakf.anakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bida>Jg, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Geksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Pasal 10 Seksi Pernbinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai Tr.igas Pokok : membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksarn.an dan Kesetaraan. Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, mempur.yai Rincian Tugas: a. mengumpulkan, menganalisa data dan inforrnasi pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi Pembinaan Pendidikan Kcaksaraan dan Kesetaraan; c. melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Pcmbinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; d. menerapakan norma, standar prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; e. melaksanakan hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat dalam pen.yelenggaraa.n pengembangan Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; g. melaksanakan pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan memberikan saran pertimbangan kepada pirnpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 10 Scanned by CamScanner Pnrngrnf 11 Soksl Pembl nuun Lembugu l{ursus dun Polntllmn Pnsn\ 11 . pe1nbinnnn Lernoagn Kursus <Inn Pclatihnn dipimpin olch seornng I) sel-51 .. scks, yn.ng beraon di bnwnh dun bcrtanggung jnwab kepada Kcpaln 't(eP." 1,. pidllllg; . �l" Seksi Pembinaan Lernbugn Kursus dan Pelatihan mernpunyai Tugas ) �tr"Ok : Mcmbn.ntu Kcpaln Bidang mclaksanakan penjabaran kebijakan �knis pHdR seksi Pemb.uaan Lembaga Kursus dan Pelatihan. D )lull tnclnksnmlkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), J\:�\la Scksi Pernbinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan, mempunyai ,ttnciar. Tugas: a. mengurnpulkan, menganalisa data dan informasi pada seksi pembinaan Lernhaga Kursus clan Pelatihan; b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi ?embinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan; c. melak&mai<.an kegintan pelayanan, pembinaan, monitoring dan e,·aluar,i Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan; (!. menerapakan norma, etandar prosedur, dan kriteria pembelajaran, peHerta didilc, sa:ana dan prasarana, kelembagaan, dan kernitraan p,�ndidikan Pernbinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan; e. melaksanal<an nubungan kerja sama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Pembinaan Lernbaga Kursus dan Pelatihan; f. memfas:litasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan; g. melaki,anakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pernbinaan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; i. menilai prest.asi lterja bawahan; dan j. melalcsanaks.n tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidanr,, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR Paragraf 1 Eidnng Pernbinaan Pendldikan Sekolah Dasar Pasal 12 [Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksana.an kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar, membimbing, mengendalikan serta rnengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar, dan seksi Pembina.an Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. 11 Scanned by CamScanner 1 nl 1ne!aksnnalmn t•.t3ns pokok eebagaimena dimaksud pa�a ayat (2) J �q, ll la Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai Fungsi: ' }{Cp.'\ 11,.11sunnn rencana kerja bidang; ll· �11jatan:n kebijakan teknis: �· pengoordmasian peny iapan dan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan v• sekolah �asa.r; ' pengoordmaman pelaksanaan pembinaan teknis, pengurusan dan d. pen1bi.1aan Pendidikan Sekolah Dasar; pengooidinasian fasilitasi akreditasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar; pen) us Linan bahan penetapan kurikulm� 1?uatan lokal Sekolah Dasar: . penyusunan bahan pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, g kelembagaan, sarana prassrana, serta peserta didik dan pembangunan i--arakter Sekolah Dasar; h, pengoordin.asian k�giat� pe��aian hasil belajar, pengujian/uji kompetens1 dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah . pasar; i. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atau setiap saat diperlukan. I Untuk melaksa�akan tugas po�ok dan fun.gsi sebagai��na dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepa1a Bidang Pembmaan Pendidikan Sekolah Dasar lllempunyai Rincian Tugas : a. menyi1sun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJAJ sesuai lingkup tugasnya; b. meny.Jsun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; ·; . c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d. menganalisis kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Dasar terrnasuk arternatif kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan dan mengembangkan keunggulan wilayah/loka.1; e. menganalisis dan merumuskan standar kompetensi kelulusan; f. menganalisis data, informasi dan isu-isu kesiswaan, kurikulum, dan tata kelola yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang Sekolah Dasar; g. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengernbangan dan peningkatan mutu f,ekolah 'Jasar; h. menyusun bahan/rnateri pembinaan penerapan/pelaksanaan kurikulum disekolah pada jenjang Sekolah Dasar; i. melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pendidikan padajenjang pendidikan Sekolah Dasar; j. melaksanakan sosial.sasi dan pembinaan implementasi kebijakan di hidang Sekolah Dasar; k. melaksanakan program pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Dasar; I. melaksanakan program pencapaian target kurikulum dan prestasi belajar peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar; m. melakukan koordinasi, memberikan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya rnenyelesaikan permasalahan aktual yang berkernbang di bidang Sekolah Dasar; n. meneta.pkan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan 1oka1 pada jenjang Sekolah Dasar: o. mP.laksar1akan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan Sekolah Dasar termasuk penggunaan buku pelajaran di sekolah· P, menilru 'prestasi k�rja bawahan; dan , q, �elaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas. : 12 Scanned by CamScanner P111·111t1·11f �l f*C'1't1l 1',1mhl111rnn l'mulhlll( ll1111 '1',111111<11 l(1111111111l,llhu11 fh,kufuJ, n,urnr l'1uu, I l a �i·k�i t't•1nb11111n11 l'1•11dldll< <11111 'l'c1111p,11 l{1:p<:1tdldll<11n H,:l{,,l,,h I ):,m,r II •1,pii\\\ in 1ilt•h ll<'(H'1111JJ. 1.:1·p11l11 Holrnl y1111g bt:md,1 dllJ1tw1th d:iri \ii•rlt\ll�g\r 'ft jnwnl: kcpnd11 l.:op11l11 111<11111H l'c111l>ln1t1111 1'1;11dldilwn Sekolah 01\:it1r: l\<'Pnl!\ Stilrni l'cn�hin11n11 Pcndldik <Inn 'l'cnnga Kcpcndidll<an Sckolah o,iSt\t' mcmpunyiu 11,gas Pokok : Mcrcncnnuknn, rnclaksanakan dan n1cngnwn�i pcn�n.rJnnn dlstribua! dun pcndayagunnan Pc�didik dan ren11f,H l(cpcnd1.d1k'.u, Sek(�lllh Dasar bcrdasarkan normal atandar, prosedur, dnn kritcrin pndn tingknt Sckolah Dasar, . oalam melaksanakai: Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepaln Seksi Pernbinaan Pendidik clan Tenaga Kependidikan Sekolah pasar, mernpunyai Rincicm 'l'ugas: . , a. melaksanakan pendutaan, pcngadaan dan ditribusi Pcndidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; I b. meiaksanakan kebijakan pemanfaatarr/ pendayagunaan Pehdidik dan Tenaga Kependidikan Sckolah Dasar sesuai nonna, standar, prosedur dan kriteria pada tingkat Sekolah Dasar; c. mengelola program peningkatan kompetensi, penghargaan dan perlindungan serta program peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; cl. melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan kurikulum dan kalender pendidikan; e. mengclola data hasil evaluasi Ujian Sekolah/Ujian Nasional Sekolah Dasar; f. melaksanakan pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; g. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kepen<lidikan Sckolah Dasar dan memberikan saran pertirnbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pernbinaan Kelembagaan. dan Sarana Prasarana Sekolab' Dasar . t ' I Pasal 14 1 l) Seksi Pembinaan Kelernbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar; I Kepala Seksi Pem binaan Kelembagaan dan Sarana Prasaran* Sekolah Dasar mernpunyai Tuga.s Pokok: merencanakan, melaksanakan dan mengf1Valuasi penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, dan sarana prasarana Sekolah Dasar. 13 Scanned by CamScanner oatiun cnelnl�unnn\n� Tugns Pokok sebr1gaimana di maksud pada ayat (2), l3) }\epala Seksi Pen�mnaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah DR�r. mempunya1 Rincian 'J'ugas: a. menyusu,1 bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana. dan prasarana Sekolah Dasar: b. melaksimakan pendataan, pengadaan dan ditribusi sarana dan .,rasarana Sekolah Dasar:' c, menyusun bahan pcrr..antauan dan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sel:olah Dasar; d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar· e. menyusun laporan hasil pela' ksanaan tugas seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar dan memberikan saran pertimbangar kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 I pl F'embinaan Peaerta Didik dan Pembangunan Karakter Sek�lah Dasar Pasal l.5 Seksi Pembiuaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimp.n oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepaJa Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar; Kepala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pernbangunan Karakter Sekolah Dasar rnempunyai 'fugas Pokok : membuat dan merencanakan program peningkatan mutu siswa dalam pencapaian kualitas akademik dan non-akademik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas, perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar. Dalarn melaksanakar, Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Scksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, rnernpunyai Rincian. Tugas: a. melaksanakan kebijakan pengembangan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; b. melaksanakan penataan dan pengelolaan penerirnaan peserta didik baru serta pendataan peserta didik, bakat dan prestasi siswa; c. menyusun bahan pemantauan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; d. rnelaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pernbanzunan Karakter Sekolah Dasar; e. menyusun laporan hasil pe]aksanaan tugas seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan memberikan saran pertirnbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran peJaksanaan tugas. 14 . I Scanned by CamScanner Baglan Kellma SJI>A.i'lG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Paragraf 1 Bldrm({ Pernblnaan Pendldlkan Sekolnh l\lenengnh Pertnma Pasal 16 {ll Bidang Pembinaan Pendidikar. Sekolah Menengah Pertama dipimpin scorang Kepala .Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab }<cpada Kcpala Dmas; Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai Tuqas: Pokok : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pernbinaan Sekolah Menengah Pertarna, mernbimbing, mengendalikan serta mengawasi pdaksanaan tugas pokok d&.TJ fungsi dari seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah Pertama, seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, dan seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama. 3) Oalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Fungsl: a. penyusunan rencana kerja bidang; b. penjabaran kcbijakan teknis; , c. pengkoordinasian penyiapan dan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Sckolah Menengah Pertama; d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis, pengurusan dan Pernbinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; e. pengkoordinasian Iasilitasi akreditasi satu.an Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertarna; g. penyusunan bahan pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kelernbagaan, sarar.a prasarana, serta peserta didik dan pernbangunan karakter Sekolnh Mer.engah Pertamu; h. pengkoordinasian kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kepcndidikan Sekolah Menengah Pertama; i. penyiapan bahan lapcrun bulanan, triwulan dan tahunan atau setiap saat diperlukan. 4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mernpunyai Rincian Tugas: a. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; b, menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; c. rnerencanakan, rnenyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d. menganalisis kerangka dasar dun struktur kurikulum Sckoluh Menengah Pertarna terrnauuk alternatif kurikulurn muatan lokal untuk meningkatkan clan mcngernbangkan kcunggulan wilayah/lokal: e. menganalisis dan merurnuskan standar kompetenst kelulusan; 15 Scanned by CamScanner rialisi� data, inforrnasi clan isu-isu kesiswaan, kurikulum, dan f. ro�;t�lola yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang tll . lah Menengnh Pertama; . S��yusun petu.njuk teknis pelaksanaan pengemb�gan <lan g. 111 · ·ngkat:Ul mutu Se.colah Menengah Pertama; Fe�\,usun bahan/matcri pembinaan penerapan/pelaksanaan 11, ro<;�)nilum disekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama; kUfaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pendidikan i. roeda jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama; · �elaksanakru1 ·sosiali�asi dan pembinaan irnplementasi kebijakan di j. bidang Sekolah Mener.gah Pertama; k .,laksanakan program pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah . rne engah Pertama; Men ;etaksanakan program pencapaian target kurikulum dan prestasi 1· belajar peserta didik paua jenjang Sekolah Menengah Pertama; rnelakukan koordinasi, memberikan fasilitasi dan konsultasi dalam Ill· upaya menye�.e!Jaikan permasalahan aktual yang berkembang di bidang Sekolah Menengah Pertama; menetapkan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan n. pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Seko!ah Menengah Pertarna; o. melaksanakan pengawasan irnplementasi kebijakan dan program pengcmbangan Sekolah Menengah Pertama termasuk penggunaan buku pelajaran di sekolah; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. mel&.ksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pert.ama Pasal 17 I) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertarna dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Kepala Seksi Pernbir.aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mernpunyai Tugas Pokok Merencanakan, melaksanakan dan rnengawasi pengadaan distribusi dan pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada tingkat Sekolah Menengah Pertarna. Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Rinciari Tugas : a. melaksanakan pends.taan, pengadaan dan ditribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; b. melak�ami.krn kebijakan pemanfaatan/ pendayagunaan Pendidik dan T�naga Kependidikar: Sekolah Menengah Pertama sesuai norma standar, prosedur dan kriteria pada tingkat Sekolah Menengah Pe:tama; 16 Scanned by CamScanner c. 111engelola program peningkatan kompetensi, penghargaan dan perlindungan serta peningkatan kcsejahteraan Pendidik dan Tenaga 1<e;,endidikan Sekolah Menengah Pertarna; d. melaksanakan evaluasi atas pcnyelenggaraan kurikulum dan kalender pcndidikan; e. mengelola data hasil evaluasi Ujian Sekolah/Ujian Nasional Sekolah l\,[enrnga�1 Pertarna; f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksan3.an kebijakan pada seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; " g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Keuendidikan Sekolah Menengah Pertarnadan memberikan saran pertimbangar. kepada pimpinan sebagai bahan .perumusan kebij3.kan; h, menii?..i prestasi kerjs. bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk rn endukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Pasal 18 1) Seksi Pembinaan Kelernbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Mcnengah Pertama; 2) Kepala. Seksi Fembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengab Pertama mempunyai Tngas ,pokok : merencanakan, melaksanakan dan rnengevaluasi penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama. 3) Dalam melaksanakan Togas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pernbinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Rin.cian Tu.gas: a. menyusun bahan perumusan, kcordinasi pelaksanaan . kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Menengah Pertama; b. rnelaksanakan . pendataan, pengadaan dan ditribusi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama; ; c. menyusun bahan pemantauan dan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar; 1 d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan · pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Kelernbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertarna dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 17 Scanned by CamScanner Paragraf 4 Sekd Pernhlnaan Peserta Dldik dnn Pembangunnn Karakter Sekolah Menengah Pertama Pasal 19 seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah (l) Menengah Pertama dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawuh dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 21 l{epala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter { sekolah Menengah Pertama mempunyai Tugas Pokok : Membuat dan merencanakan �rogram peningkatan mutu siswa dalam , pencapaian }cUalitas akademik dan non-akadernik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas, perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar. (31 oalam melaksanakan Tugas Pokok sebagairnana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pem binaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertarna, mernpunyai Rincian Tugas : a. melak:,�.nakan xebijakan · pengembangan penyusunan bahan perumu::.an, koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pembinaan Peserta Didiz dan Perr.bangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; b. melaksanakan penataan dan pengelolaan penerimaan peserta didik baru serta pendataan peserta didik, bakat dan prestasi siswa; c. menyusun bahan pernantauan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertamadan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan ,.j g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 18 Scanned by CamScanner RABV TATAKERJA Pasal 20 onJam melaks anakan t.ugas dan fungsinya, Dmas Pendidikan wajib dan (11 taat bcrpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Kepala Dmas Pendidikan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dP.ngan Organisasi Ferangkat Daerah dan/atau instansi peme.rintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasa.121 epala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, l\batan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan gas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• dangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, · lrronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 I 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fur..gsiona1 Tertentu pada Dinas wajib memimpin, I mengoordina�ikan, mernberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksa.'1aan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasat 23 ala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian. Kepala Seksi, abatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib mengawasi dan mengendalikan sanaan tugas bawahan rnasing-masing serta mengambil langkah-langkah g diperlukan apabila rnenemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi nyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 1) Kepala Dinan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: l Atasan yang menerima laporan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) rnenindaldanjut.i dan menjadikan laporan yang diterima seba�ai bahan I>engambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. ' . 19 Scanned by CamScanner BAD VI SATUAN PENDIDIKAN Pasal 25 11 rendidilrn.n dipimpin oieh seorang Kepala Satuan Pendidikan yang 1) tS,eflrtalldllfl dibawa l1 cJ an I iertanggung j.awab kepada Kepala Dm. as; . llill Satuan Penr.idikan rnempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala 1'7Pf\5 dnlam hal mcrencanakan, melaksanakan pendataan, teknik dan o,ngafana, mengIcoordimasiikan d an mengendali·kan serta melaporkan pra . kcgiatan Satuan Fendidikan serta tugas lain yang diberikan oleh hBSI . , J{epala Dmas. paiam rnelaksanaka_n _Tugas Pokok se�agaimana. dimaksud pada ayat (2), J{ pala Satuan Pcndidikan, mempunyai, Rincian Tugas: e inelaksenakan Penyusunan Program/Kegiatan; �· nienyelenggaraka11 urusan tata usaha; · merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; �·. melaksanakan pengadaan dan peralatan sesuai kebutuhan Satuan p,!ndidil<an; melaksanakan perneliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan sesuai norma dan prosedur; �. melaksanakan pengawasan dan pcmantauan pelaksanaan kegiatan; h. meJaksanakan Pelayanan Pendidikan Nonformal pada SKB sebagai satuan pendidikan sejenis Iainnya; I·. J·, melalrnanaknn dan mernbina hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepc.da. bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya; k. membuat laporan hasil kegiatan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. Pembentukan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ] diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BAD VII KELOMPOK JABATAN FUNGSI01.lAL Pasal 26 tan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan i Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Pasal 27 Jabatan .ungsional sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 terdiri dari sejumlah jabatan fungsicnal sesuai dengan keahlian; S�tiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) d1pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; Jenis dan Jenjang .Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jutn1ah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Dinas. 20 Scanned by CamScanner I' BAB VIII PENUTUP Pasal 28 ngan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 11 rra11un 2014 tentang Tu�as Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas pendidikan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 raturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. gar seti3:p. orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan raturan rm dengan penempatannya dalam Betita Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 11 rra11un 2014 tentang Tu�as Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas pendidikan Kota Palopo
22

SUSUNAN' ORG,UflSASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTAPALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, LK.2016/NO.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo df Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerinta.h Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daera
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORG·.A.WISASI, KEDlJDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PADA SEKRETARIAT DAERAR KOTA PALOPO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dirnaksud dengan 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; 6. Bagian adalah Bagian pada Sckretariat Daerah Kota Palopo; 7. Sub Bagian. adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; 8. Kepala Bagian adalah Pejabat yang memimpin Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; 9. Kepala Sub Bagian adalab. Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; · I 10.1'ugas Pokok adalah sejumlah tugas dan ta.nggung jawab dalam Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; 11. Rincian Tugas adalah Kewenangan yang melekat dalam Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah KotaPalopo, 2 BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo, terdiri atas: a. Sekretaris Daerah Kota; b. Asisten Pemerintahan, tercliri atas : 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas : a. Sub Bagian Bina Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan; c. Sub Bagian Otonomi Daerah. 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: a. Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual; , I b. Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan: c. Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Keagamaan; 3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri atas: a. Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; b, Sub Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna. 4. Bagian Hukum dan HAM, terdiri atas : a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; c. Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Tindak Lanjut. c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas : 1. Bagian Perekonomian, tcrdiri atas : a. Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi; b. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian; c. Sub Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam. 2. Bagian Kerjasama Daerah, terdiri atas : a. Sub Bagian Kerjasama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri; b. Sub Ba.gian Pengendalia.n dan Evaluasi Kerjasama; 3. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas: a. Sub Bagian Pendataan dan Penyusunan Program; o. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; i: c. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: a. Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Ba.rang dan Jasa; b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Ba.rang dan Jasa; c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. 3 d. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri atas: 1. Bagian Uinum, terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas; b. Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga; c. Sub Bagian Perlengkapan. 2. Bagia� Organisasi, terdiri atas : a. Sub Bagian Kelembagaan dan Refonnasi Birokrasi; b. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; c. Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan. 3. Bagian Humas, terdiri atas: a. Sub Bagian Humas: b. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi; c. Sub Bagian Publikasi d.an Media; 4. Bagiari Keuangan, terdiri atas : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan c. Su.b Bagian Akuntansi dan Pelaporan. · , . (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalarn lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratur Walikota ini. BABW KEDUDUKAN Pasal 3 Sekretariat Daerah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah.an yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada \V alikota; BAB IV TUGAS POEOK, :FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kes&tu SEKRETARIS DAERAH Pasal 4 (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota; · (2) Sekretaris Daerah mempunyai Tug,u J>okok : membant� Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kota; 4 (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah, mempunyai Fungsi: a. penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas dan Badan serta Lembaga Teknis Daerah; c. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; d. pembinaan Adrninistrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan tugas lair; yang cliberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. (4} Untuk melaksanakan tugas pokok da.n fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Daerah mempunyai Rincian Tugas: a. merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah; b. mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; c. mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada para asisten; d. membina dan mengevaluasi pegawai serta memelihara kemampuan prestasi pegawai; e. memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup sekretariat daerah; f. mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur, atau pedoman yang mendukung terha.dap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan walikota; g. menyelenggarakan pema.ntauan terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah berdasarkan kebijakan pemerintahdaerah; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum; i. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada satuan kerja perangkat da.erah; j. menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rurnah · tangga., dan perjalanan dinas di lingkup sekretaria.t daeran; k. mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi terhadap kegiatan satuan kerja perangkat daerah dalam upaya peningkatan basil pelaksanaan tugas di daerah; 1. mernberikan pelayanan teknis administratif kepada walikota, wakil walikota, dan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah; m. mengevaluasi basil kerja bawahan; n. mengoordinasikan dan menyiapkan laporan basil pelaksanaan tugas walikota; o. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada walikota sebagai bahan pengambilan keputusan/ strategi kebijakan pemerintahan daerah: p. melaksanakan tertib organisasi dan tertib hukum pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan walikota; q, menyelenggarakan eva.luasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah yang berka.itan dengan kebijaka.n pemerintahan daerah; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kela.ncaran pela.ksana.an tugas. 5 Baglan Kedua Asiste11 Pemerintahan Pasal 5 ( 1) Asisten Pemeriritahan dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah; (2) Asisten Pemerintahan rnempunyai Tu.gas Pokok : membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinir, menata, memantau, membina, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan Togas Bagian Tata Pemerinta.han, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemberdayaan Masyaraka.t dan Kelurahan, serta Bagian Hukum dan HAM; (3) Untuk raelaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan mempunyai Fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok; b. pengcordinasian penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, serta Hukum den HAM; c. pengoordinasian dan penyiapan bahan pertanggungjawaban Walikota di bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Hukum dan HAM; d. pengoordinasian pelaksanaan Pemilu; e. pemberian saran pertimbangan kepada Sekreta.ris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Asisten Pemerintahan mempunyai RincialJ Tugas: : a. mengoordinasikan tugas pokok Kcpala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan serta Kepala Bagian Hukum dan HAM; b. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi di bidang perncrintahan, Keseiahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Hukum dan HAM; · c. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban Wa.likota di bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Hukum dan HAM; d. mengoordinasikan pelaksanaan Pemilu; e. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris Daerah, untuk mcndukung kelancaran pelaksana tugas 6 Bngian Ketiga BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Paragraf 1 Eagian Tata Pemerintahan Pasal 6 (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan; (2) Kepala Bagian 1'ata Pemerintahan mempunyai Tugas Pokolc : membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan umum, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Suh Bagian Bina Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan serta Sub Bagian Otonomi ��; . (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai Fungsi : · a. pengoordinasian Penyusunan program kerja Bagian Tata Pemerintahan; b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan; c. pengoordinasian Pelaksana.an pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian camat dan lurah; d. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pemerintahan; e. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan penat.aan kecamatan dan kelurahan; f. pelaksanaan penanda tanganan atau memaraf naskah dinas sesuai dengan Kewenangannya; · g. pembuatan ·1aporan hasil kegiatan Bagian Tata Pemerintahan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengoordinasikan penyusunan program rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan; b. mengoordinasikan perumusan kebijakan tehnik i di bidang pemerintahan; c. mengoordinasikan pelaksanaan pencalonan, pengangkatan dan pemberhenti.an camat dan lurah; d. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan; · e. melaksanakan monitoring dan cvaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta penyelenggaraan otonomi daerah; f. melaksanakan penanda tanganan atau memaraf naskah dinas sesuai dengan Kewenangannya; 7 : pengusulan, g. membuat laporan hasil kegiatan Bagian Tata Pemerintahan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan memberi. petunjuk pelaksanaan kegiatan. kepads, bawahan serta mengevaluasi basil kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Penierintahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Bina Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 7 (1) Sub Bagian Bina Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada' di bawah dan I bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; (2) Kepala Sub Bagian Bina Umum dan Penyelenggaraan .Pemerintahan Daerah mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala '. Bagian Ta� Pemerintahan dalam menyiapkan dan mengolah bahan perumusap kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, dan evaluasi penyelenggaraan bina umum dan penyelenggaraan ·pemerintahap daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Bina. Umum dan Pei;iyelenggara� Pemerintahan Daerah mempunyai Rincian Tu.gas a .. menyusun rencana kerja Sub Bagi.an . Bina Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. menyusun dan m.engolah rumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum; c. mengumpulkan data dalam rangka pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat; d. menyusun informasi dan Japoran penyelenggaraan pemerintahan daerah; e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umurn dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama instansi vertikal, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintahan antara lembaga eksekutif dan legislatif; f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk rnenjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.\ 8 Paragraf 3 Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan Pasal 8 (1) Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; (2) Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan rnempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam rnenyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring oan evaluasi penyelenggaraan pembinaan kecamatan dan kelurahan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai Rinci,:m Tu.gas; a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan; b. menyusun dan mengolah rumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pen:binaan kecamatan dan kelurahan; c. melaksanakan penataan dan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan; d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasara.na pelayanan umum dan pengembangan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan; · · e. melaksanakan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan; f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengisian aparat pernerintahan kecamatan dan kelurahan; g. membuat laporan hasil pelaksa.naan kegiatan Bagian Tata. Pemerintahan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi ha.sil kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Su.b Bagian Otonomi Daerah Pasal 9 (1) Sub Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; · (2) Kepala Sub Bagian Otonorni Daerah mempunyai Tu.gas Pokok membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam m.enyiapkan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring dan evaluasi pen.yelenggaraan otonomi daerah; 9 (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun ren.cana kerja Sub Bagian Otonomi Daerah; b, menyusun dan rnengelolah rumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; c. melaksanakan pengolahan data pembentukan, : pemekaran, penggabungan dan penghapusan wilayah kecamatan dan kelurahan; d. melaksanakan penetapan batas kota, kecamatan dan kelurahan; e. melaksanakan koordinasi pengelolaan penamaan rupa bumi dan toponimi; f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta memberi saran pertirnbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; · g. mendist:ribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Baglan Keempat l:IAGIAN ltESEJAHTERAAN RAKYAT Paragraf 1 Bagian. Kesejahteraan Rakyat Pasal 10 (l) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Seorang Kepala -Bagian yang berada dibawah dan oertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan, I (2) Kepala Bagian . Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Asisten Pemerintahan dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan, membimbing, membina, mengendalikan, memantau perkembangan kegiatan Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual, Sub Bagian Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan serta Sub Bagian Sarana dan Prasa.rana Keagamaan; ; (3) lintuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagi.an Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi : a. pengoordinasian penyu.sunan program rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; . 1 b. penyusunan kebijakan perencanaan bina mental dan spiritual, kelernbagaan dan sosial kemasyarakatan serta sarana dan prasarana keagamaan; c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi teknis pelayanan bina mental dan spiritual, bina. kelembagaan dan sosial masyarakatan serta sarana dan prasarana keagamaan; d. pengoordinasian dalam pelayanan ketatausahaan bina mental dan spiritual, kelembagaan dan sosial kemasyarakatan serta sarana dan prasarana keagamaan; 10 (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai Rincian Tugas : a. mengoordinasikan penyusunan program kerja bagian Kesejahteraan Rakyat; b. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang bina mental dan spiritual, bina kelembagaan dan sosial kemasyarakatan serta sarana dan prasarana keagamaan; ... c. melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat; i d. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan; e. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, nan pertimbangan di bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; f. membuat Iaporan hasil .kegiatan Bagian Kesejahteraan : Rakyat serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Pemerintahan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Bina Mental dan Spritual Pasal 11 (1) Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahtera.an Rakyat; (2) Kepala Sub Bagian· Bina Mental dan Spiritual mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan, pemantauan mental dan spiritual; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Mental dan Spiritual mempunyai Ri.nci.an, .. Tu.gas : a. rnengelolah penyusunan 'rencana kerja Sub Bagian Bina Mental dan Spritual; '. b. menghimpun · bahan dan m.engoordinasikan petunjuk dan evaluasi pembinaan dibidang mental dan spiritual; , c. mengoordinasikan dengan Instansi/Lembaga Terkait dalam I pembinaan: 1. Siraman Kesegaran Rohani (SKR) dan Pesantren Kilat Aparat; 2. Lomba Tadarrus Aparat; 3. Penyuluh antar ummat ber.agama; 4. Pelatihan Da'i Muda; 5. Pelatihan penye1enggaraan Jenazah; 6. Penataran Guru TPA / TPQ; 7. Training ESQ; 8. Training pengelola Zakat dan Sedekah; 11 9. Safari .. Iumat; 10. Safari Ramadhan; 11. I'tiqaf Ramadhan; 12. Muballigh; 13. Majelis Ta'lim; 14. �:)esantren kilat pelajar. d. membuat laporan ha.sil kegiatan Sub Bagian Bina dan Spiritual serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; e. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepad.a bawahan; f. menilai prestasi kerja bawahan: g. melsksanakan tugas kedina.san lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Paragraf 3 Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan Pasal 12 . (1) Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh seorar..g Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bagian Kesejahteran Rakyat; (2J Kepala Sub Bagi.an Pembinaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tug� Pokok : membantu Kepala Bagi.an dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan kelembagaan dan sosial kemasyarakatan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Pembinaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Rincian Tu.gas : a. rnengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagi.an Bina Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan; b. mengumpulkan dan mengolah data Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan; c. mengoordinasikan dengan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, KONI dan KNPI tentang pembinaan pemuda dan keolahragaan; d. mengcordinasikan dengan Dinas Kesehat.an, tentang bahaya Narkoba dan HIV I AIDS dan Kesehatan Lingkungan; e. r.nengoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang pembina.an Lembaga Adat, Festival, Seni, dan Acara-acara Seremonial Kata Palopo; 12 f. mengoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang : 1. Bantuan tanggap darurat / kesiapsiagaan bencana; 2. Bantuan orang terlantar; g. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Sosie.l Kemasyarakatan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan u.ntuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untu.k mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Sub Baginn Bina Sarana da.n Prasarana Keagamaan. Pasal 13 ( 1 i Sub Bagian Bina Sarana dan 'Prasarana Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; i . (2) Kepala Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Keagamaan mempuny� Tu.gas Pokok : memnantu Kepala Bagian melakukan persiapan pengadaan prasarana dan sarana keagamaan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Keagamarui mempunyai Rincian Tu.gas : a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan petunjuk dan evaluasi pembinaan Sarana dan Prasarana Keagamaan, pelaksanaan STQ dan MTQ serta Festival Masjid se-Kota Palopo; b. mengoordinasikan dengan Departemen Agama Kota Palopo tentang penyelenggaraan : 1. Urusan Hajl� 2. Bantuan Rumah-rumah Ibadah; 3. Bantuan insentif Imam Masjid dan Guru Mengaji; 4. Bantuan Guru sekolah Minggu; 5. STQ dan MTQ. c. mengoordmasikan dengan FKUB dan Departemen Agama Kota Palopo tentang pendirian Rumah lbadah; d. mengoordinasi dengan Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi tentang pembinaan Perpustakaan Masjid; e. mengoordinasikan dengan Jamaah Tabligh tentang usaha-usaha m.emakmurkan Masjid; , I f. melaksanakan festival anak saleh dan mesjid bersejarah; 13 g. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentu.an kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan. 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. yang diperinta.hka.n kepa.la. bagian, untuk mendukung kelanca.ran pelaksanaan tugas. Baglan Kelima BAGIAN PEMBEP"°AYAAN MASYARAKAT DAN KELURAIIAN Paragraf 1 Bagian Pemberdaya.an Masyarakat dan Kelurahan Pasal 14 (1) Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan: (2) Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai Tri.ga."I Pokok : memoantu Asisten Pemerinta.han dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan, membir.nbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Sub BagiB.11 Pengembangan Prasa.rana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna; tehnis di bidang a. pengoordinasian penyusunan program Pemberdayaan masya.rakat dart Kelurahan; b. pengoordinasian perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai Fungsi: · I rencana .kerja Bagian c. pelaksanaan pengembangan pemberdayaan ma�yarakat dan kelurahan: d. pengoordinasian pelaksanaan penataan administrasi sarana dan praaarana kelurahan; e. pembuatan Iaporan hasil kegiatan Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan serta memberi saran pertimba.ngan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; (4) Untuk rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepa.la Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai Rincian Tu.gas : di bidang a. mengoordinasikan program rencana kerja Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; b. mengoordinasikan Perumusan kebijakan tehnis pemberdayaan masyarakat da.n kelurahan; c. mengoordinasikan dan mengevaluasi perkembangan kelurahan, Lomba kelurahan dan inovasi kelurahan; d. melaksanakan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; 14 I- -: e. melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kclurahan; f. melaksanakan penanda tanganan atau memaraf naskah dinas sesuai dengan kewenangannya; g. membuat Iaporan basil pelaksanaan kegiatan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Pemerintahan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka�an Pasal 15 (1) Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; (2) Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai 'A!.gas Pokok : membantu Kcpala Bagian dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub. Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; b. mengelolah perumusan kebijakan pelaksanaan penataan administrasi perberdayaan lembaga kemasyarakatan; c. mengumpulkan data lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan; d. membu.at laporan hasil kegiatan Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; e. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksan.aan kegiatan kepada bawahan; f. menilai prestasi kerja bawahan; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, . Paragraf 3 Suh Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan 'teknologl Tepat Guna Pasal 16 {l} Sub Bagian Penge.mbangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; (2) Kepala Sub Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan prasarana kelurahan d.an teknologi tepat guna; 15 (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Suh Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai Rtncian Tugas; a. mengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tcpat Guna; b. mengelolah pengkajian dibidang pengembangan prasarana kelurahan dan telmologi tepat guna; c. melaksanakan evaluas. perkembangan kelurahan, lomba kelurahan dan inovasi kelurahan; d. membuat laporan hasii kegiatan; e. mendistribusikan tugas d.an pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; f. menila.i prestasi kerja bawahan; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. . ' Bagian Keenam BAGIAN HUKUM DAN BAM Paragraf 1 Eagian Hukum dan BAM Pasal 17 . (1) Kepala Bagian Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan; : (2) Bagian Hukum dan HAM mempunyai Tugo.s Pokok : membantu Asisten Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Hukuni dan Perundang-undangan, melaksanakan penyusunan produk Hukum Daerah, pemberian bantuan Hukum dan penyuluhan Hukum, penyelenggaraan · sistem jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum, pelaksanaan tindak lanjut, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Produk Hukum Daerah, Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Tindak La.njut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum dan HAM, mempunyai Fungsi : a. pelaksanaan Penyusunan rencana kerja Bagian Hukum dan HAM; b. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; c. pengoordinasian Perumusan Penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; d. pelaksa.naan bantuan Hukum kepada semua unsur pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Informasi Hukum serta penyelenggaraan dokumentasi hukum; f. pelaksanaan pengoreksian dan pengkajian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang diajukan, Dinas, Badan, dan Bagian; g. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan hukum serta memantau kegiatan berkaitan dengan masalah hukum; 16 h. pelaksanaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); i. pelaksanaan Pelatihan teknik pembuatan Peraturan : Daerah dan pembuatan peraturan Walikota kepada uni: kerja lain; j. pembuatan laporan hasil kegiatan Bagian Hukum dan HAM serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Hukum dan HAM, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kerja Bagian Hukum dan HAM; b. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; c. mengoordinasikan Perumusan Penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; d. melaksanakan bantuan Hukum kepada semua unsur pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; e. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Jaringan dan lnformasi Hukum serta penyelenggaraan dokumentasi hukum; f. melaksanakan pengoreksian dan pengkajian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang diajukan, diusulkan Dinas, Badan, d0.1, Bagian; · g. melaksanakan pernbinaan dan penyuluhan hukum serta memantau kegiatan berkaitan dengan masalah hukum; h. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); i. melaksanakan Pelatihan teknik pembuatan peraturan daerah dan pembuatan peraturan kepada unit lain; j. mernbuat laporan basil kegiatan Bagian Hukum dan HAM serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadf bahan acuan dalam penentuan kebijakan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Pernerintahan, untuk mendu.kung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Produk Hukum Daerah Pasal 18 (1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan HA.1\1; (2) Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam rangka perumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; ' · � ; 17 (3·) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Produk Hukum Daerah mempunyai Rincian Tu.gas : a. rnengelolah Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Prod.uk Hukum Daerah; b. mengelolah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Wa1.ikota; c. mengoreksi, menganalisa dan mengkaji hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang diajukan, diusulkan Badan, Dinas dan Bagian; d. membuat iaporan hasil kegiatan Sub Bagian Produk Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; e. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; f. menilai prestasi keija bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 S11b IBagil,n Dokume11tasi dan Penyuluhan Hukum Pasal 19 (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada I Kepala Bagian Hukum dan HAM; · (2) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mernpunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam Penyelenggaraan Sistem Dokurnentasi dan Penyuluhan Hukum; (3J Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi011 Dokurnentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai Rinci.an Tugas : a. men.yusun rencana kerja Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; b. mengelola rumusan kebijakan di bidang Dokumentasi dan Penyuluhan hukum; c. mengelolah program. Sistem Jaringan, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; d. mengelolah penerbitan Lembaran Daerah; e. mengelolah penyebarluasan Dokumentasi; f. melaksanakan penyuluhan Hukum; g. mengelolah produk hukum yang akan diundangkan dalam Lembaran Daerah; h. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; i. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; 18 f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainn.ya yang diperintahkan Kepala Bagian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Su'b Bs.iiar.1 Bantu.an Hukum, HAM dan Tindak Lanjut Pasal 20 (1) Sub Bagian Bantuan Hukum, Hamdan Tindak Lanjut dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Ham; (2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut dan HAM mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam rangka penyelesaian masalah Hukum dan HAM, Pelayanan Bantuan Hukum, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Tindak Lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan); · (3) Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)!' Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Tindak Lanjut dan HAM mempunyai Rin�t!an T1.1.gas : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Bantuan Hukum, Ham dan Tindak Lanjut; b. mengelolah rumusan kebijakan di bidang bantuan hukum dan HAM; c. mengelolah pemberian bantuan hukum dan HAM serta pengolahan penyelesaian masalah hukum dan HAM� d. mengelolah penyidik Pegawai Negeri Sipil; e. mengelolah laporan basil pemeriksaan; f. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum, Ham dan Tindak Lanjut serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; g. mendistri.busikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala l bagian, untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Bagian Ket11juh Asist,,n Perekonomian da111 Pembangunan Pasal 21 (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah; (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Sekretaris Da.erah dalam. merumuskan kebijakan Pemerinta.h Daerah dibidang Perekonomian, Kerjasama Daerah, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa; 19 (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas Pokok Kepala Bagi.an Administrasi Perekonomian, Kepala Bagian Kerjasama Daerah, Kepala Bagian Administrasi Pernbangunan dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; b. pengoordinasian penyelenggaraan di bidang Perekonomian, Kerjasama Daerah, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa; c. pengoordinasian dan Pertyiapan bahan Pertanggungjawaban Walikota di Bidang Perekonomian, Kerjasama Daerah, . Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa; d. pengoordinasian Pelaksanaan Pembangunan; ; e. pemoerian saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai .R:fn�fa.n Tu.gas ; a. mengoordinasikan pelaksanaan Tugas Pokok Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Kerjasama Daerah, Kepala Bagian Administrasi PembangJ11an dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; . b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang Perekonomian, Kesejahtraan Rakyat, Administ.rasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa; c. mengoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan; d. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedelapan . ! - '. BAGIAN PEREKONOMIAN Paragraf 1 Bagian Perekonomian Pasal 22 (1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Asisten Perekonornian dan Pembangunan; (2) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai Tu9a.s: Pokok : membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pernbinaan Perekonomian, membimbing, mengendalikan dan mengawasi, Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi, Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian, dan Suh Bagia.n Perekonomian Sumber Daya Alam; 20 , f (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai Fungsi : a. pengoordinasian program rencana kerja Bagian Perekonomian; b. penyusunan kebijakan perencanaan Kelembagaan Ekonomi, Bina Sarana Perekonomian dan Perekonomian Sumber Daya Alam; c. pelaksanaan kehijakan dan koordinasi teknis pelayanan Kelembagaan Ekonomi, Bina. Sarana Perekonomian dan Perekonomian Sumber Daya Alam; d. pengoordinasian dalam layanan ketatausahaan kelembagaan ekonomi, Bina sarana perekonomian dan perekonomian sumber daya alam; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagi.an Perekonomian mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengoordinasikan penyusunan program rencan.a kerja Bagi.an Perekonomian; I !: ' b. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknik · di Bidang Perekonomian; c. melaksanakan pem.binaan Perekonomian; d. melaksanakan penandatanganan atau memaraf naskah dinas sesuai dengan kewenangannya; e. membuat laporan hasil kegiatan Bagi.an Perekonomian serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalani penentuan kebijakan; : f. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; g. menilai prestasi kerja bawahan; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi : Pasal 23 (1) Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian; (2) Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan kelernbagaan ekonomi dan kewirausahaan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Kelembag�an Ekonomi mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi; b. mengumpulkan cian mengolah data kelembagaan perekonomian; c. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan lembaga perekonomian dan kewirausahaan; 21 d. melakukan analisis kebijakan ekonomi daerah; e. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kelembagaan ekonomi serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan un.tuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; f. pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiata.n kepada bawahan; , g. menilai prestasi kerja bawahan; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian Pasal 24 (1) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian: (2) Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan penge111;1?angan di bidang sarana perekonomian; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai Ri.ncian Tu.gas : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Bina Sarana Perekonom.ian; b. mengumpulkan bahan data dalam pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian; c. melaksanakan koordinasi pembinaan sarana perekonomian sektoral dan BUMN/BUMD; d. melakukan analisis kebiiakan investasi di BUMD; c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peinbinaan dan pengembangan sarana perekonomian; d. menilai prestasi kerja bawahan; dan e. melaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Sub Dagia!l Perekonomian Sumber Daya Alam Pasal 25 (1) Sub Bagian Perekonomian Sumber daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian; (2} Kepala Sub Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang pengembangan sarana Perekonomian Sumber Daya Alam; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi9.11 Perekonomian Sumber Daya Alam mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah rencana kerja Sub Bagian Perekonomian Sumber Daya Alair; b. mengumpulkan bahan dan data dalam pelaksanaan pengembangan perekonomian di bidang pangan dan holtikultura; c. melaksanakan koordinasi pembinaan perekonomian sektor peternakan dan nerikanan · .. ' d. melakukan analisis kebijakan perekonomian di bidang sumber daya alam; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan perekonomian di bidang Sumber Daya Alam; f. mendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan Kepada bawahan; g. menilai prestasi kerja bawahan; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mcndukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kesembilan BAGIAN KERJASAMA DAERAH Paragraf 1 Bagi�n1 :Kerjasama Daerah Pasal 26 (1) Bagian Kerjasama Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Asisten Perekonomian dan Pernbangunan; (2) Kepala Bagian Kerjasama Daerah mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam nielaksanakan pembinaan, pengawasan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama; (3) Untuk melaksanakan 1'ugas Pokok sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2), Kepala Bagian Kerjasama Daerah mempunya.i Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka. mengumpulkan, mensistimatisasikan data kerjasama daerah; b. penyusunan rencana kebijakan teknis kerjasama daerah; c. inventarisasi potensi daerah dalam bidang kerjasama Daerah; d. penyusunan . rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama Daerah; e. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama Daerah; 23 f. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kerjasama daerah; g. pengawasan dan pengendalian di bidang kerjasama daerah; h. pelaksana.an evaluasi dan pelaporan pelaksana.an kerjasama daerah; i. pelaksanaan konsultasi teknis secara vertikal dengan institusi tingkat provinsi maupun pusat; J. pelaksanaan fasilitasi kegiatan APEKSI I ADEKSI; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Kerjasama Daerah mempunyai Rin.cian Tugas : a. merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mengumpulkan, mensistimatisaeikan data kerjasama daerah; b. menyusun rencana kebijakan teknis kerjasama daerah; c. menginventarisasi potensi daerah dalam bidang kerjasama Daerah; d. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama Dae rah; e. melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama Daerah; f. melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kerjasama daerah; · g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama daerah; i. mela.kukan konsultasi teknis secara vertikal dengan institusi tingka� provinsi maupun pusat; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Kerjasama Dasrah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pasal 27 (1) Sub Bagian Kerjasama Daera.h Dalam Negeri dan Luar Negeri dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan .. bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Daerah; (2) Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagi.an Kerjasama Daerah dalam rangka penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana. dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kcrjasama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai Rincian Tu.gas: l a. melaksanaka.n penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan dan . data dalam penyusunan dan inventarisasi potensi daerah bidang kerjasama dalam negeri dan luar negeri; c. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan kerjasama dalam negeri dan luar negeri; 24 d. melakukan koordinasi dan inventarisasi serta rencana tindak terhadap proposal dan fasibility study yang diajukan oleh daerah; e. melakukan koordinasi dan menyusun materi kesepakatan bersama serta rancangan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri f. melakukan. konsultasi teknis secara vertikal dengan Institusi tingkat Provinsi maupun Pusat; g. mengolah dan menyusun laporan basil pelaksanaan kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri; i. m.enilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukun.g kelancaran pelaksanaan tugas. . , . Paragraf 3 Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama Pasal 28 (1) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama dipimpin oleh Seorang Kepala. Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kcpala Bagian Kerjasama Daerah; {2) Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama mempunyai Tu.gas Pokok : memhantu Kepala Bagian Kerjasama Daerah dalam rangka pengendalian dan evaluasi kerjasama; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan dan data dalam penyusunan dan inventarisasi potensi daerah bidang kerjasama terkait Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama; c. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan serta pengendalian dan mengevaluasi kerjasama antar lembaga ekonomi dan badan-badan usaha dalam negeri dan luar negeri; d. melakukan koordinasi dan inventarisasi serta rencana tindak terhadap proposal dan fasibility study yang diajukan investor; e. melakukan koordinasi dan . menyusun materi pengendalian dan evaluasi kesepakatan bersama serta rancangan perjanjian kerjasama pembangunan; f. melakukan konsultasi teknis secara vertikal dengan Institusi tingkat Daerah, Provinsi maupun Pusat; g. mengolah dan menyusun laporan basil pelaksanaan kerjasama pembangunan dan lapc,ran basil pelaksanaa.n kegiatan pembangunan secara bu.lanan, periodik, insidentil dan tahunan; h. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas. i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untu.k rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas. · . · 25 Bagian Kesepuluh Paragraf 1 B.AGIAN ADMllfISTRASI PEMBANGtJNAN Pasal 29 (1) BagiB.11 Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekoncmian dan Pembangunan; (2) Kepala Bagian Admimstrasi Pembangunan mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. · (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai Fungsi : 1. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dalarn pelaksanaan administrasi pembangunan; 2. pengendalian kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta penyelenggaraan monitoring clan evaluasi kebijaka.n pembangunan. daerah baik dari dana APBD maupun dana dari pemerintah pusat; · 3. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang keahliannya. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai Rln.cian Tugas : · a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; b. mendeskripsikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, rnengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perabangunan, pengendalian, evaluasi dan Pelaporan pembangunan serta Sistem Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik agar dapat terwujud keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; g. merumuskan kebijakan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan sebagai bahan kebijakan yang telah ditetapkan; h. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan program kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, baik dari dana APBD maupun dari dana pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah kota; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bagian administrasi pemoangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; . ' j. menilai prestasi kerja bawahan; dan 26 ·I k. menyelenggarakan tugas kedina.san lain yang diperintahkan oleh Asisten Perekonornian dan Pembangunan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksa.naan tugas. Paragraf 2 Sub Baginr.L Pendataan dan Penyusunan Program Pasal 30 (1) Sub Bagian Pendataan dan Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; (2) Kepala Sub Bagian ?endataan dan Penyusunan Program mempunyai Tu.gas Pokok : mengumpulkan dan mengolah bahan serta memfasilitasi penyusunan pro_gram pembangunan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pendataan dan Penyusunan Program mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana kegiatan sub bagian pendataan dan penyusunan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pela.ksana.an tugas berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; ' !· d. membuat konsep, rnengoreksi, memaraf dan/atau mertandatangani naskah dinas; · e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengumpulkan dan mengolah bahan serta memfasilitasi penyusunan program pembangunan; g. melakukan identifikasi program satuan perangkat kerja daerah dalam penyusunan program, baik dari dana APBD maupun dari dana pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah kota; h. menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan program yang berkaitan dengan musrenbang; i. mengoordinasikan dan menyusun anggaran pokok dan perubahan yang berbasis kinerja lingkup Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Palopo; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian pendataan dan penyusunan program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 27 Paragraf 3 Sub Bagian Pe11gendalian, Ev&luasl dan Pelaporan Pasal 31 ( �-) Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; (2) Kepala Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok : melakukan koordinasi, mengumpulkan/ data informasi, memonitoring, memanta.u, menelaah, menganalisa data dalam hal pembinaan dan pengendalian pembangunan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan serta melakukan koordinasi tentang evaluasi program pelaksanaan pembangunan yang dikelola SKPI) Per.aerintah Kota Palopo baik dana APBD maupun dana dari Pemerintah Pusat yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. · (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Rincian Tu.gas : · a. znenyusun rencana kegiatan Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; · b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan Jancar, c. memantau, mengawasi da.n mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan; · d. membuat Konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; · e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengumpulkan · bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan/bahan koordinasi yang di kelolah SKPD dalam lingkup pemerintahan Kota baik dana APBD maupun dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan; g. menyusun, mengumpulkan dan menganalisa data/Informasi pelaksanaan I kegiatan pembangunan di kota, dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan; h. menelaah dan mengkaji pennasalahan dalam .pelaksanaan pembangunan; i. rnembuat konsep kebijakan tentang penyelesaian permasalahan pada tahap pelaksana .. an kegiatan yang dikelola SKPD dalam lingkup pemerinta.h Kota Palopo baik dana APBD maupun dari Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota; j. menyusun jadwal pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pem.bangunan; k. meneliti laporan yang disampaikan oleh semua SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan baik laporan bulanan maupun laporan triwulan; · 1. merekapitulasi laporan baik bulanan maupun triwulan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan; 28 m.menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lingkup bagian administrasi pembangunan baik laporan bulanan maupun laporan triwulan; n. mengumpulkan bahan dan mengolah data/informasi maupun bahan koordiaasi pelaksanaan kegiatan untuk bahan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan; o. mengadakan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yag dikelola SKPD Pemerintah Kota Palopo baik yang bersum.ber dari dana APBD maupun dari Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota; p. menyusun dan membuat laporan hasil monitoring . pelaksanaan kegiatan pembangunan; I q. mengevaluasi hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan; r. mengevaluasi hasil ldnerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup SKPD Pemerintah Kota Palopo; s. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub. Bagian .pengendalian dan pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; t. menilai prestasi kerja bawahan; dan u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperinta.hkan ! oleh Kepala Bagian eesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Sub Bagian I,ayanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 32 (1) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; (2) Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai Tu.gas Pokok : memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Sistem Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kota Palopo; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara. Elektronik mempunyai Rirtcian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan; · c. r.aembuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/ atau meriandatangani naskah dinas; :. d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; e. mengolah data dan informasi serta memfasilitasi pengguna layanan pengadaan secara elektronik f. memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna Sistem Elektro�ik sehingga PA/KP.A dapat menayangkan rencana pengadaan; g. memfasilitasi pokja pengadaan barang jasa/ pejabat pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga dapat menayangkan proses pelaksanaan pengadaan; h. mem.fasilitasi bagian pengadaan barang/jasa/pejabat pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga bagian pengadaan barang/jasa pemerintah/pejabat pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; i. memfasilitasi penyedia barang/jasa pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; j. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE; k. menyusun dan membuat laporan basil I.ayanan Pengadaan Secara Elektronik dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan. m. meiakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; Bagian Kesebelas BAGIAN PENG,ApAAN BARANG DAN JASA Paragraf 1 Bagian Pengaclaan Barang dan Jasa Pasal 33 (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan; (2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin <?leh Kepala Bagian yan� mempunyai Tugas Pokok : merencanakan program, melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi pengadaan barang/ jasa pernerintah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Fungsi: a. pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa; b. pelaksanaar, Pengadaan Barang dan Jasa; c. pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; d. pengawasan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa; e. ?elaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pengadaan Barang clan Jasa; f. pelaksan.aan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi pengadaan barang/ jasa; dan · g. pelaksanaan tugas dan kedinasan lain sesuai bidang tugasnya (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan a.ya: (3), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa .Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa, Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/ .Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan Iancar; 30 . ; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahar: untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; · d. membuat konsep, mengoreksl dan memaraf naskah: dinas untuk menghindari kesalahan; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa; g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa; h. menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa; i. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dau evaluasi penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan infonnasi pengadaan barang/jasa; j. memfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pengadaan barang/ jasa; k. melaksanakan pemantauan terhadap penyebarluasan informasi dan regulasi menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkup Pemerintah Kota Palopo; 1. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang/ -Jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sehagai bahan perumusan kebijakan; · ' . m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. '. Paragraf 2 Sub l!aglan Pemblnaan Pengadaan Barang da.n Jasa Pasal 34 (1) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian :yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepa1a Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; (2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan Pembinaan Pengadaan barang/jasa yang meJiputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Rincian Tugas: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 31 � ! b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; · : c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengimplementasikan kebijakan nasional tentang pembinaan pengadaan barang/jasa ke instansi terkait dan masyarakat; g. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan pengadaan barang/ jasa; h. memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengadaan barang/ jasa; i. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur pengadaan barang/jasa; j. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 35 (1) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala. Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; (2) Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa mempunyai Tu.gas Pokok . : mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, mengkaji, menelaah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik dana APBD maupun · APBN serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian; (3) Untuk melaksanakan. Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub bagian Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. menghimpun dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa; c. mengadakan seleksi dokumen pengadaan barang dan jasa yang perlu untuk dipublikasikan dan atau untuk disajikan; 32 d. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan kodifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa; e. mengadakan tukar menukar informasi tentang peraturan perundangundangan., produk hukum terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sebagai bahan perbandingan Informasi dalam pengadaan barang danjasa; f. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; g. melakukan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; i. menilai prestasi xerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas . . Paragraf 4 Sub ·Ba.gian Pengelolaan lnformasi Pengadaan Ba:rang dan Jasa Pasal 36 (1) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. (2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan .Jasa mempunyai Tuga.9 Pokok : membantu Kepala Bagian dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian; · (3) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) Subbagian Pengelolaan lnformasi Pengadaan Barang dan -Jasa menyelenggarakan Rincla11. 'l'ltgas: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan J asa sebagai pedor.aan dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk . pelalcsanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas ·, berjalan lancar; c. memantau, mengawasi '}Ian mengevaluasi pelaksanaari tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 1 d. membuat konsep, rnengoreksi dan memaraf naskah • dinas untuk menghindari kesalahan; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksanakan pemantauan terhadap penyebarluasan informasi dan regulasi menyangkut · pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo; g. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; 33 h. menyebarluaskan peraturan perundang-undanganan pengadaan barang/jasa dan perundang-undangan lainnya yang terkait; i. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa j. mengelo1a pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; k. melaksanakan pelayan.an data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; 1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa; m. menyusun laporan has:il pelaksanaan pengadaan barang/ jasa untuk dilaporkan secara peri.odik kepada atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keduabelas Aaisten Administrasi Umum Pasal 37 (1) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota Palopo; (2) Asisten Administrasi Umum mempunyai Tugas Pokok : membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinir, menata, memantau, membina, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk telmis pelaksanaan tugas Bagian Umum, Bagian Organisa.si, Bagian Humas serta Bagian Keuangan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum mempunyai Fungsi. : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok; b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi Umum Organisasi, Humas, serta Keuangan; c. pengcordinasian dan penyiapan bahan pertanggungjawaban Walikota dibidang penyelenggaraan Umum Organisasi, Humas dan Keuangan; d. pemberian saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan. I � (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3), Asisten Administrasi Umum mempunyai .Rinciw"I. Tu.gas : '. a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Humas dan, Kepala Bagian Keuangan; b. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi di bidang Umum, Organisasi, Humas, dan Keuangan; 34 c. mengoordinasikan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban Walikota di bidang Urnum Organisasi, Humas, dan Keuangan; d. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. mendistribusikan tuga.s dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; o. mcnilai prestasi ke-ja bawahan; dan p. melaksa.nakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketigabelas BAGIANUMUM Paragraf 1 Bagian Umum Pasal 38 (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagia.n yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum; (2) Kepala Bagian Umum mempunyai Tugas Pokok : membantu Asisten Administrasi Umum dalam rangka penyelenggaraan · ·ta.ta usaha, perjalanan dinas, perlengkapan, protokol dan rumah ta.ngga, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dina.s, Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga serta Sub Bagian Perlengkapan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Umum mempunyai Furigsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bagi.an Umum; b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan dibidang Tata Usahadan Perjalanan Dinas, Protokol dan Rumah Tangga, serta Perlengkapan; c. pelaksanaan kegiatan Tata Usaha dan Perjalanan Dinas, Protokoler dan Rumah Tangga, serta Perlengkapan; d. pelaksanaan koordinasi . kegiata.n dengan Dinas, Badan, Lembaga terkait lainnya dan Bagian; e. pelaksanaan pengadaan, perlengkapan barang pada Dinas, Badan, Bagi.an; f. pelaksanaan tugas keprotokoleran kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan pengaturan pelaksanaan upacara nasional, upacara gabungan dinas dan apel kedinasan serta kegiatan besar la inn ya; g. pembuatan laporan basil kegiatan Bagian Umum. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud · pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Umum mempunyai Rincian Tu.gas� a. melaksanakan rumusan rencana kerja Bagian Umum; b. melaksanakan kegiatan d.ibidang Tata Usaha dan perjalanan dinas, protokol dan rurnah t..a.ngga serta perlengkapan; c. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan /Dinas/ Badan / Lembaga terkait lainnya dan Bagian; ··: 35 l I d. melaksanakan pengadaan, perlengkapan barang pada Badan, Dinas dan Bagian; 1 e. melaksanakan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidangnya; h. membuat laporan hasil kegiatan Bagian Umum serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan. · j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Administrasi Umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tu gas. Paragraf 2 Bub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas Pasal 39 (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian U mum; (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam rangka pen.yelenggaraan ketatausahaan dan perjalanan dinas; (3) Untuk .nelaksanaka-i 'I'ugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas mempunyai Rincian Ttigas: a. mengelolah rencana kerja dibidang tata usaha dan perjalanan dinas; b. mengelolah urusan administrasi Tata Usaha Sekretariat! Daerah dan Staf Ahli VI alikota; ! ' · c. mengelolah administrasi perjalanan dinas Sekretariat Daerah dan Star Ahli W alikota; d. mengelolah inventarisasi dan Pengadministrasian; e. mem.buat jadwal pelaksanaan upacara bendera (awal bulan dan kesadaran nasional) / apel dan f. membuat persuratan upacara bendera (Awal bulan dan kesadaran nasional) / apel ; · g. mernbuat la.poran hasil kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; · h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 36 Paragraf 3 Sub Eagian Protokol dan Rumah Tangga Pasal 40 (1) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagi.an Umum; '. : i .. (2) Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai Tu.gas Pokok: membantu KepaJ.a Bagi.an dalam melaksanakan urusan pelayanan keprotokoleran terhadap Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, tamu pemerintah daerah dan pelaksanaan teknis dibidang rumah tangga; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebaga.imana dimaksud .pada ayat (2f, Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempuhyai Rinciar,. Tu.gas: a. melaksanakan strategi dan rencana kerja di bidang Protokol dB.Q Rumah Tangga; b. menyusun pedoman teknis bidang keprotokolan dan rumah tangga Wahkota dan W akil Walikota; c. mengatur urusan protokoler Pemerintah Daerah; d. mengatur tugas Sekretaris Pribadi dan Ajudan Walikota dan Wakil Walikota; e. rnengelolah urusan perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota; f. melaksanakan urusan jamuan tamu Kepala Daerah; g. menyiapkan sarana prasarana rumah tangga kedinasan Walikota dan W akil W alikota, h. melaksanakan kegiatan upacara nasional/bendera/apel dan hari besar lainnya; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, I , ' Paragraf 4 Sub Baglan Perlengkapan . Pasal 41 (1) Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub .Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum; (2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala. Bagian dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan; . (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perlengkapan; b. mengelolah administrasi di bidang Perlengkapa c. m.engelolah Inventarisasi dan Pengadministrasian barang milik pemerintah; d. menyiapkan clan mengatur perlengkapan sarana upacara nasional/bendera/ apel dan hari besar lainnya; e. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Perlengkapan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunj uk pelaksanaan kegiatan kepada bawahar ; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tuga��· Bagian Keempatbelas BAGIAN ORGANISASI Paragraf 1 Bagian Organfsasf Pasal 42 (1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Asisten Administrasi Umum; (2) Kepala Bagian 0:rganisasi mempunyai Tugas Pokok : membantu Asisten Administrasi Umum dalam rangka perumusan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi, kelembagaari dan Reformasi Birokrasi, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta Kepegawaian dan Analisis Jabatan; (3) Untu.k melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Organisasi, mem.punyai Fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Organisasi; b. Pengoordinasian perumusan kebijakan telmis di bidang organisasi; c. pelaksanaan pembinaan dan penataan kelembagaan perangkat daerah; d. pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Renstra SKPD lingkup Sekretariat Daerah e. pelaksanaan analisis jabatan organisasi perangkat daerah; f. penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; . . (4) Untuk melaksanakan tugaa pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Organisasi , mempunyai Rincia11 Tu.gas 1 : a. mengoordinasikan penyusunan program rencana kerja Bagian Organisasi; b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang organisasi; c. melakukan pengawasan, monitoring, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian dan Staf di lingkungan Bagian Organisasi: 38 J d. merencanakan dan menganalisa kebijakan daerah dalam rangka penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah; e. merencanakan dan menyusu.n pola penerapan ana1isa formasi jabatan berdasarkan kebutu.han daerah dengan mempedomani ketentuan yang berlaku; = f. merencanakan pedoman standar minimal penyelenggaraan pelayanan umum perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota sesuai ketentuan yang berlaku; g. menyusun Lanoran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Sekretariat Daerah; h. menyusun Renstra SKPD Lingkup Sekretariat Daerah; i. melaksar .. akan koordinasi dengan unit kerja terkait termasuk koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat berkaitan dengan tugas-tugas organisasi dan tata laksana; j. membuat laporan hasil kegiatan Bagian Organiassi serta memberikan pertimbangan :;:epada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerja hawahan; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Administrasi Umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. . Paragraf 2 Sub Bagian Kele1nbagaan dan Reformasi Birokrasi Pasal 43 (1) Sub Bagian Kelernbagaan dan Refonnasi Birokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi; (2) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian Organisasi menyiapkan petunjuk teknis dan pedoman pembentukan kelembagaan, · membuat ranc.angan peraturan daerah tentang kelembagaan, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi B:irokrasi; b. mengelolah data serta informasi yang berhubungan dengan Kelembagaan; c. mengelolah petunjuk telmik dan pedoman pembentukan Kelembagaan; d. membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan; e. mengelola inventariaasi 'permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan; 39 · .. . . ;· f. mengumpulkan dan mengolah data dalam pembuatan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Sekretariat Daerah; g. mengumpulkan dan mengolah data dalam pembuatan LAKIP lingkup Sekretariat Daerah; h. melaksanakan Tugas Pokok dan Rincian Tugas yang .diajukan oleh perangkat Daerah; i. melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi; j. mcmbuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Kelembagaan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; k. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Paragraf 3 Sub Bagfan Tata .I,aksana dan Pelayunan Publik Pasal 44 (1) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi; (2) Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam mengelola, mengumpulkan ; bahan kegiatan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan pu.blik; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana. dimaksud pada ayat (2)� Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, mempunyai Rin�ian Tuga.s : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Laksana dan Peiayanan Publik; b. mengelolah Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo; ·. c. melaksanakan kegiatan standar operasional prosedur dalam lingkup pemerintah daerah; d. melaksanakan kegiatan pelayanan publik bagi unit kerja lingkup pemerintah daerah; e. membuat laporan basil kegiatan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; f. melaksanakan kegiatan standar pelayanan minimal dalam lingkup pemerintah daerah; g. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 40 Paragraf 4 Sub Baglan Kepegawaia..n dan Analisis Jabatan Pasal 45 (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Suh Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawa.b kepada Kepaia Bagian Organisasi; (2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu KepaJa Bagian dalam melaksanakan dan mengelolah administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah dan pelaksanaan kegiatan analisis jabatan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian �{epegawaian Sekretariat mempunyai Rincian Tu.gas:. a. menyusun rencana kerja dibidang kepegawaian dan analisis jabatan; b. mengelolah administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi, pengusulan kenaikan pangkat, pembuatan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembuatan daftar urut kepangkatan; c. mengelolah Informasi Jabatan dan Syarat-syarat Jabatan; d. melaksanakan kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan dalam lingkup pemerintah kota; e. mengelolah bahan usulan pengembangan karier pegawai d0.11 pengawasan, administrasi serta disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; f. mengumpulkan bahan data administrasi kepegawaian, analisia jabatan da.n analisis beban kerja serta evaluasi jabatan; g. membuat laporan hasil kegiatan dibidang kepegawaian, analisis jabatan dan analisis be ban kerja serta evaluasi jabatan; h. mendietribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kelimabelas BAGIAN HUMAS Paragraf 1 Bagian Humas Pasal 46 (1) Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum; · (2) Kepala Bagian Humas mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas bidang kehumasan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Humas, Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi serta Sub Bagian Publikasi dan Media (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Humas, mempunyai Fungsi : a. Pengoodinasian penyusunan program rencana kerja Bagian Humas; b. penyusunan kebijakan perencanaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta publikasi dan media; c. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan pelayanan kehumasan pemerintah daerah; d. pengoordinasian dalam pelayanan ketatausahaan, humas, peliputan dan dokumentasi serta pubJikasi dan media; (4l Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Humas, mempunyai Rincian Tu.gas: : a. menghimpun dan mempelajari peraturah perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kehumasan, peliputan dan dokumentasi, serta publikasi dan media; b. menyusun rencana kerja, anggaran dan jadwal kegiatan Bagian Humas: c. mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi; d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ·berhubungB.ll dengan infonnasi dan dokumentasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah: e. mengumpulkan, menganalisa informasi/ opini masyarakat dan lembaga dan rnenyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan; f. menerima keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada pimpinan lembaga/ instansi terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan masyarakat; g. rnengelolah dan menganalisa kotak saran internal dan eksternal; h. mendokumentasikan audio visual keglatan pimpinan; i. menyelenggarakan dan mengelolah komunikasi internal di lingkungan organisasi; . j. membina dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan; k. menyusun, menganalisa klipping pemberitaan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan; 1. mendistribusikan penerbitan internal; m. mengelolah administrasi 'sambutan; n. mengarsip bahan sambutan dan klipping berita; o. mengelolah administrasi publikasi televisi; p. mengelolah data dinding / data digital Bagi.an Humas; q. melaksanakan tata usaha Bagian Humas; r. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksan.aan kegiatan Pengumpula.n Informasi dan Dokumentasi; s. menilai prestasi kerja bawahan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan asisten Administrasi Umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tu gas. 42 Paragraf 2 Sub Bagian Humas Pasal 47 (1) Sub Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepaia Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; (2) Kepala Sub Bagian Humas mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian Humas dalam menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi dan evaluasi, mengolah adminietrasi sambutan dan kegiatan kehumasan pemerintah daerah: (3} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Humas, mempunyai Rincian Tugas : : a. menyiapkarr menghimpun dan mendokumentasikan naskah pidato Walikota, wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah; · b. menyiapkan bahan penyusunan pembuatan folder, booklet, brosur dan majalah; c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyelenggarakan keterangan pers atau konfrensi pers; d. membantu mengelolah administrasi sambutan; e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pelayanan informasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. f. mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi dari rnasyarakat, organisasi non pemerintahan dan perusahaan; g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansf terkait, lembaga/organisasi kewartawanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang memerlukan informasi: i. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan; j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bagian; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk men.dukung kelancaran pelaksanaan tugas. 43 Paragraf 3 Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi Pasal 48 (1) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas; (2) Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi mempunyai Tu.gas Pokok membantu melaksanakan kegiatan Peliputan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah daerah, dan melaksanakan ketatausahaan Bagis,n Humas: (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun program kerja Sub Bagian Peliputan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah. b. melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pimpinan Daerah; c. melaksanakan pengawasan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi; d. mengumpulkan data dan informasi mengenai pendapat, opini, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah; e. mempersiapkan materi foto atau relis berita dan mengelolah kliping berita media cetak; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah di bidang Peliputan dan dokumentasi; · · g. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupu11 tulisan; h. melaporkan. seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; i. menilai prestasi kerja bawahan; ' j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, u.ntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Sub Bagian Publikasi dan Media Pasal 49 (1) Sub Bagian Publikasi dan Media dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas; (2) Kepala Sub Bagian Publikasi dan Media mempunyai Tu.gas Pokok : membantu melaksanakan kegiatan publikasi dan hubungan dengaan media untuk kelancaran pengelolaan informasi kegiatan pemerintah daerah; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Publikasi dan Media, mempunyai Ri.ncian Tugas : a. menyusun program kerja Sub Bagian Publikasi dan Media; b. mengumpul, mengelola dan merumuskan bahan kebijakan pelaksanaan pu blikasi dan media; c. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang publikasi dan media d. men.gumpulkan data dan informasi mengenai pendapat, opini, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah; e. melaksanakan pengolahan dan penyajian publikasi dan media f. melaksanakan analisa terhadap informasi dan berita media massa g. mempersiapkan bahan tanggapan berita dan klarifikasi masalah; h. mempersiapkan materi foto atau release berita i. menyusun laporan pelaksanaan tugas walikota di bidang publikasi dan media j. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan; k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. rr .. elaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keenambelas BAGIAN KEUANGAN Paragraf 1 Bagian Keuangan Pasal 50 (i) Kepala Bagian Keuangan dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum; (2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Asisten Adminstrasi Umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran, Perubahan Kegiatan dan : Program, Perhitungan, Pembinaan Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan serta Sub Bagian Akuntansi dan Felaporan; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Keuangan, mempunyai Fungsi. : a. pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lingkup Sekretariat Daerah; b. pelaksanaan perurnusan kebijakan penyelenggaraan di bidang Anggaran, Perbendaharaan serta Akuntansi dan Pelaporan; c. pelaksanaan kegiatan Anggaran, Perbendaharaan serta Akuntansi dan Pelaporan; d. pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah; e. pelaksan.aan Penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah; f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengolahan keuangan lingkup Sekretariat Daerah; 45 } • • I f g. pembuatan laporan hasil kegiatan Bagi.an Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. Pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2f dan ayat (3), Kepala Bagian Keuangan, mempunyai Rincian Tu.gas : , i a. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lingkup Sekretariat Daerah; b. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; c. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta pcnghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan lingkup Sekretariat Daerah: e. menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah; f. m.elakukan koordinasi dan pembinaan pengolahan keuangan lingkup Sekretariat Daerah; g. melaksanakan fasilitasi kegiatan majelis TP-TGR Kota Palopo; h. mcmbuat laporan hasil kegiatan Bagian Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan: i. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasa.n lainnya yang diperintahkan Asisten Administrasi Umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Paragraf 2 Sub Bagian Anggaran , Pasal 51 (1) Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub: Bagian yang berada dibawah da.n bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan; (2) Kepala Sub Bagian Anggaran mempunyai Tu.gas Pokok: membantu Kepala Bagian Keuangan dalam Pen.gurusan Anggaran Lingkup Sekretariat Daeran ... dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan rnajelis TP-TGR; 46 (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Anggaran mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah; b. menyia.pkan format untuk kelengkapan dokumen pertanggungjawaban; c. melaksanakan pengawasan anggaran pada masing-masing kegiatan; d. mcnyusun Anggaran Kas Lingkup Sekretariat Daerah; e. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan anggaran Sekretariat Daerah dan menyusun standar dokumen pertanggungjawaban; f. meiaksanakan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Aset Da.erah Kota Palopo tentang Kebijakan-kebijakan telmis di bidang Keuangan; g. melaksanakan fasilitasi kegiatan Majelis TP-TGR Kota Palopo; f. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Anggaran serta memberi saran pertimbanga.n kepada Pimpinan untuk menjadi _bahan dalarn penentuan kebijakan.; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perbendaharaan Pasal 52 (1) Sub Bagian Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan; (2) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai Tu.gas Pokok: membantu Kepala Bagian dalam Penat.ausahaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah; � : ', ! (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaim.ana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai Rincian Tagas : a. melakukan verifikasi dokumen belanja yang tertuang dalam APBD Lingkup Sekretariat Daerah; b. m.elakukan verifikasi atas belanja gaji; c. menyelenggarakan penatausahaan pelaksanaan pendapatan dan belanja Sekreta.riat Daerah; 47 :f t . . . ' ,, f d. membuat kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; e. membuat kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; f. menyiapkan ajuan penerbitan SPD; g. melakukan verifikasi SPP; h. menyiapkan SPM; i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; j. memverifikasi ajuan belanja atau biaya masing-masing rekening belanja terkait anggaran yang tertuang di APBD Sekretariat Daerah Kota Palopo; k. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menyangkut Kebijakan-kebijakan Teknis penatausahaan pendapatan dan belanja Sekretariat Daerah; 1. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan serta memberi saran pertimbangan kepada Pitnpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan.kebijakan; m. mendistribusian tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegia.tan kepada bawahan; n. menilai prestasi keria bawahan; dan o. melaksanakan tugas ked.inasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Paragraf 4 Sub Bagiar1 .Alr.untansi dan Pelaporan Pasal 53 (1) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan; (2) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Tr.tgas Pokok: membantu Kepala Bagian daJarn Penyusunan Laporan Keuangan Llngkup Sekretariat Daerah; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Akuntansi d.an Pelaporan, mempunyai Rfncian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan dan penatausahaan laporan keuangan Sekretariat Daerah; b. melakukan pembinaan dan pengendalian Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah; c. membuat laporan anggaran keuangan Sekretariat Daerah; d. menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester I, Laporan Prognosis dan Laporan Semester II serta Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun pada Lingkup Sekretariat Daerah; 48 l ·. e. menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO, LPE serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Lingkup Sekretariat Daerah; f. membuat laporan bulanan baik administrasi maupun fungsional; g. m.elaksanakan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo menyangkut Kebijakankebijakan Teknts di bidang Keuangan; h. melaksanakan akuntansi SKPD; i. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan sert.a memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi banan dalam penentuan kebijakan; J. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan keoada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BAB V TATA KERJA Pasal 54 ( 1) Dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah, wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Sekretaris Daerah mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan . . . Organisasi Perangkat Daerah dan atau instansi pemerintah/awasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas atau Badan; Pa.sal 55 Sekret.aris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah wajib melaksanakan tugas masingmasin.g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 56 (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan meniiai kinerja bawahan masing-masing; 49 (2) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pa.da Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: Pasal 57 Sekret.aris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagia� dan Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah wajib rnengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan sesuai c!engan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 58 (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan .Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah wajib menyampaikan laporan dan kendala. pelaksanaan tugas · kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang. diterima sebagai bahan pengarnbilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 59 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan keahlian tertentu Pasal 60 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri dari seiumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) .Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggungjawab dan berada dibawah Sekretaris Daerah; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 50 BAB VII PENUTUP P:asal 61 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dinyatakan tidak berlaku lagi. I Pasa! 62 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palop
52

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISi PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 39, LK.2016/NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Selaetaris Daerah Kota Palopo; 5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo 8. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 10. Susunan organisasi adalah Susunan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 11. Togas Pokok adalah sejumlah tugas pokok dan tanggung jawab dalam jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 12. Rincian Togas adalah Kewenangan yang melekat pada Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo. BABU SUSURAN ORGAIUSASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretaris; 1) Sub Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; 1) Seksi Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah; 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengkajian Perundang• Undangan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 1) Seksi Ketertiban Umum; 2) Seksi Tindak Internal; 3) Seksi Operasi dan Pengendalian. e. Bidang Perlindungan Masyarakat; 1) Seksi Satuan Linmas; 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;dan 3) Seksi Data dan Informasi. f. Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) (2) Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota; BABm TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RIRCIAR TUGAS Bagian Kesatu KEPALA SATUAN Pasal 4 ( 1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta mengkoordinasikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi : a. penyusunan program dan pelaksananaan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah; b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat di Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; f. penyusunan laporan basil kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; g. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengoordinasikan penyusunan rencana program Satpol PP; b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan; c. membina bawahan dan meningkatkan produktifitas kerjanya; d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional; . e. merumuskan kebijakan daerah di bidang program, operasional dan penyidikan; f. memantau, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-Undangan daerah, Pembinaan Ketertiban Umum dan ketenteraman dan Bimbingan Masyarakat; g. memfasilitasi rapat koordinasi pemeliharaan penyelenggaraan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; h. melakukan hubungan kerjasama fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah serta lembaga terkait; i. melaksanakan penyusunan laporan basil kegiatan satuan polisi pamong prajaserta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; j. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsf : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Data base Dinas dan Tindak lanjut basil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH Paragraf 1 Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pasal 8 (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. (2) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Tu.gas Pokok : membantu kepala satuan polisi pamong praja melaksanakan penyusunan, koord.inasi, penegakan Peraturan Daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2),Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Fu.ngsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan laporan; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah. (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah sebagai bahan rumusan kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman lingkup penegakan Perundang-Undangan daerah, pengawasan serta Penyelidikan dan Penyidikan sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; h. melaksanakan penyusunan laporan basil kegiatan satuan polisi pamong praja serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah Pasal 9 ( 1) Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda mempunyai Tu.gas Pokok : Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakaan dan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja penegakan Perundang-Undangan Daerah; b. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; c. melaksanakan pendataan dan penentuan titik-titik lokasi penertiban; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengawasan Pelanggaran Perda; f. menganalisa data dan membuat telaahan staf serta pengkajian pelaksanaan Pengawasan Pelanggaran Perda; g. melakukan bubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pasal 10 ( 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Penyelidikan dan Penyidikan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai Rinci.an Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja Penyelidikan dan Penyidikan; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan evaluasi dan laporan; c. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan; d. menganalisa data dan membuat telaahan staf serta pengkajian dan pengembangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; e. melaksanakan Hubungan kerjasarna antar perangkat daerah dan lembaga terkait; f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan; g. membuat dan menyusun berkas perkara tindak pidana pelanggaran; h. membuat laporan basil kegiatan; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. J. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengkajian Perundang-Undangan Pasal 11 (1) Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang-Undangan mempunyai Rincf.an Tugas : a melaksanakaan dan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan; b. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; c. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraa.n kerjasama dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; d. membuat telaahan staf dan bahan kajian kebijakan umum pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan peraturan perundang• undangan; e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; f. melaksanakan monitoring dan pelaporan basil pelaksanaan kegiatan; g. melakukan pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaa.n tugas. Bagian Keempat BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Paragraf 1 Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 12 (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Satuan Palisi Pamong Praja melaksanakan penyusunan, koordinasi dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; dan c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana dan progam di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai bahan rumusa.n kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusa.n kebijakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan lembaga terkait; h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. 1. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; J. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Ketertiban Umum Pasal 13 (1) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dengan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai Rincl.an Tugas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melaksanakan pendataan, penetapan jadwal dan penentuan sasaran operasi; c. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Ketertiban Umum; d. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan operasi; e. melaksanakan pembinaan terhadap warga negara atau badan hukum untuk tidak melakukan pelanggaran; f. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran; g. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran; h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Ketertiban Umum; i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah serta lembaga terkait; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Ketertiban Umum; k. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Tlndak Internal Pasal 14 (1) Seksi Tindak Internal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan pembinaan Sumber Daya Aparatur lingkup satuan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana program kerja Tindak Internal; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Tindak Internal; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tindak Internal; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tindak Internal; e. melaksanakan kegiatan penindakan; f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Tindak Internal; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Tindak Internal sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; h. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Operasi dan Pengendalian Pasal 15 ( 1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan pelaksanaan Operasi dan Pengendalian; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Seksi Operasi dan Pengendalian; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Seksi Operasi dan Pengendalian; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Operasi dan Pengendalian; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan operasi; f. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat; g. melaksanakan pengawasan dan atau tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat; h. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat; i. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian para petugas jaga pada tempat-tempat tertentu seperti perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah, rumah dinas pejabat dan tempat lainnya yang dianggap penting; I. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian para petugas pengamanan dan pengawalan pejabat Pemerintahan Daerah; m. melaksanakan kerjasama pengamanan pada acara-acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan perangkat daerah dan instansiterkaitlainya; n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum Seksi Operasi dan Pengendalian; o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan q. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; r. menilai prestasi kerja bawahan; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kelima BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Paragraf 1 Bidang Perlindungan Masyarakat Pasal 16 (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan. (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penyusunan, koordinasi dan perumusan kebijakan lingkup Perlindungan Masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana · dan program di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan lnformasi; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana dan progam di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidangsatuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan Informasi; c. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkupsatuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan Informasi; d. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Perlindungan Masyarakat; e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; f. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan g. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Peragraf 2 Seksl Satuan Llnmas Pasal 17 ( 1) Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Satuan Linmas mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Satuan Linmas. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja satuan Linmas; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Satuan Linmas; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Linmas; d. m�nyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi Satuan Linmas; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Satuan Linmas;; f. melaksanakan pelatihan dasar Satuan Linmas, dan fasilitasi perlengkapan bagi LINMAS Kelurahan; g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup Satuan Linmas; h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; 1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Satuan Linmas; j. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksl Bina Potensi Masyarakat Pasal 18 ( 1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajiaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup bina potensi masyarakat. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang bina potensi masyarakat; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan bina potensi masyarakat; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina potensi masyarakat; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bina potensi masyarakat; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina potensi masyarakat; f. melaksanakanpembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat; g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Bina Potensi Masyarakat; h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Serta lembaga terkait; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Bina Potensi Masyarakat ; j. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Data dan lnformasi Pasal 19 (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Data dan lnformasi mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian serta penyusunan Data dan Informasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja pengelolaan Data dan Informasi; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengolahan data dan informasi; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dalam hal penyediaan data dan informasi; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan fungsi penyaluran informasi; f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pengelolaan data dan informasi; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Data dan Informasi ; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 20 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 21 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil alngkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 25 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dengan keahlian tertentu. Pasal 27 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. ... BABV PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 29 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
21

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT