Pencarian Peraturan

PENGELOLAAII DAN PERLINDUNGAN DRAIBASE

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2015/No.01, TLD No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Drainase

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Kota diberi kewenangan untuk mengelola drainase; bahwa salah satu penyebab terjadinya genangan air pada permukiman warga akibat debit air yang tinggi pada saat hujan deras adalah karena tidak berfungsinya drainase secara optimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Drainase;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41�6). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); I Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata.an Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada masing-masing jalan, sungai dan pantai dalam wilayah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 7; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo tahun 2012- 2032;(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 109; 17. Peraturan Walikota · Palopo Nomo 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan peraturan daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Garis Sempadan Bangunan(GSB) pada masing-masing jalan, sungai dan pantai dalam wilayah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 7).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAHAN DAN PERLllfDUNGAN DRAllfASE BABI KETElfTUAlf UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dinas adalah dinas yang membidangi perencanaan dan pengelolaan drainase. 5. Setiap orang adalah orang perseorangan , korporasi , badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum ; 6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut. 7. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. 8. Drainase adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran buatan yang fungsinya sebagai tempat pembuangan kelebihan air dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh tanggul atau tidak bertanggul serta sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan. 9. Pengelolaan drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, penataan, pemanfaatan air, sumber-sumber air. 10. Rencana pengelolaan drainase adalah hasil perencanaan secara menyeluruh terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan drainase. 11. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan. 12. Pengamanan drainase adalah upaya mengendalikan fungsi dari sisi kualitas dan kuantitas serta daerah sempadannya yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh tindakan manusia. 13. Kerjasama pengelolaan drainase adalah kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dengan Badan Usaha, Lembaga Sosial, perorangan dalam pelaksanaan merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, penataan, pemanfaatan. 14. Pengelola drainase adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan drainase. 15. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koperasi, dan /atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Perlindungan Drainase. 16. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian drainase. 1 7. Perlindungan Drainase adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, legalisasi dan kualitas maupun kuantias daerah pengalirannya yang mengalir dari hulu hingga hilir Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Lingkup pengaturan drainase mencakup perlindungan dan pelestarian, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian drainase. Pasa13 Drainase dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan drainase yang optimal. BABD WEWENARG DAR TANGGUNG JAWAB Pasal 4 (1) Wewenang dan tanggungjawab pengelolaan drainase pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas. (2) Selain wewenang dan tanggung jawab pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melakukan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Pasal s Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: � a. penetapan kebijakan pengelolaan drainase; b. penetapan pola pengelolaan drainase; c. penetapan rencana pengelolaan drainase; d. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan drainase; e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan drainase, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian drainase; Pasal 6 Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. merencanakan dan memfasilitasi perencanaan Pola Pengaturan Air, mulai dari sistem jaringan drainase yang berada di lingkungan perumahan dan permukiman serta kawasan industri sampai dengan sistem jaringan drainase utama; b. menyusun, mengesahkan perencanaan menyeluruh dan/ atau memberi izin perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air; c. mengatur, mengesahkan dan melaksanakan atau bekerja sama dalam perencanaan dan penyusunan pola pengaturan tata air; d. berkoordinasi dalam rangka mengelola dan mengembangkan daya dukung kemanfaatan air, sumber air dan wadah air dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi; dan e. melaksanakan, pemanfaatan, penataan, pengamanan dan pengendalian daya rusak air. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perlindungan, pengembangan serta pelestarian. BABm PENGELOLAAR DRAINASE PerlindUDpD clan Pelestarian Drainase Pasal 7 Perlindungan Drainase bertujuan untuk : � a. Melindungi dari sisi kualitas dan lruantitas air sepanjang daerah pengalirannya yang secara hidrologis mengalir dari hulu sampai ke hilir; b. Mencegah terjaclinya peningkatan debit air diluar kemampuan kapasitas aliran drainase. Pasal 8 Pelestarian drainase bertujuan untuk meningkatkan fungsi drainase. Bagian Kedua Pengamanan Drainase Pasal 9 (1) Dinas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan �. upaya pengamanan drainase dan wilayah sekitarnya, meliputi : a. pengelolaan wilayah aliran drainase; b. pengendalian daya rusak air; dan c. pengendalian aliran drainase. (2) Pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan kegiatan: a. penetapan Garis Sempadan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan; b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/ atau papan informasi;dan c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Drainase. (3) Dalam rangka pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota dapat mengikutsertakan masyarakat. Bagian Ketiga Penataan Drainase Pasal 10 (1) Penataan drainase merupakan upaya untuk mengatur pola pembuangan air dan melestarikan drainase; 5 (2) Penataan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun pola pengaturan drainase baik dengan pelurusan maupun pengalihan alur; (3) Pelaksanaan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penataan drainase diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat PengendaHan dan Penanggulangan Fungsi Drainase Pasal 11 (1) Pengendalian fungsi drainase dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan dan hambatan pengaliran air. (2) Pengendalian fungsi drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota. dan masyarakat. Pasal 12 (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab atas pengendalian daya rusak air drainase; (2) Tanggung jawab sebagaimana climaksud pada ayat (1) dibebankan juga kepada pengelola drainase dan masyarakat; (3) Kerjasama pemanfaatan drainase sebagai satu kesatuan aliran air antara penghubung difasilitasi dan harus mendapatkan persetujuan dinas. Pasal 13 Pemulihan fungsi drainase dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Kota dengan mengikutsertakan masyarakat. BABIV KE\VAJIBAN DAN LARARGAN Pasal 14 (1) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase; (2) Setiap orang wajib membersihkan sampah yang berada atau tertimbun dalam drainase didepan, dibelakang, samping kiri atau kanan rumah ata.u tempat tinggal dan/ atau tempat usaha masing-masing. Pasal 15 Setiap orang yang akan menclirikan, mengubah, atau membongkar bangunan di tepi drainase harus dengan izin Walikota.. Pasal 16 Setiap orang dilarang mengubah aliran drainase kecuali dengan izin Walikota. 6 Pasal 17 Setiap orang dilarang membuang sampah baik berbentuk zat padat, zat cair,maupun sejenisnya ke dalam maupun di sekitar drainase yang dapat mengakibatkan pencemaran atau menurunkan kualitas air serta tersumbatnya drainase. BABV PEMBIAYA.AN Pasal 18 (1) Pembiayaan pengelolaan drainase ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan; (2) Jenis pembiayaan pengelolaan drainase meliputi, biaya: a. sistem inform.asi; b. perencanaan; c. pelaksanaan konstruksi; � d. operasi, pemeliharaan; dan e. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat. (3) Sumber pembiayaan dapat berasal dari: a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Kota; b. pihak swasta; dan c. masyarakat. Pa&al 19 (1) Pembiayaan pengelolaan drainase sebagaimana climaksud dalam Pasal 18 dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Kota, badan usaha milik daerah pengelola drainase, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama. (2) Pembiayaan pengelolaan drainase yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Kota sebagaimana climaksud dalam Pasal 18 didasarkan pada � kewenangan masing-masing dalam pengelolaan drainase. BABVI PEMBINA.AN DAN PENGAWASAN Pasal 20 Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan, pelestarian, pembangunan, penataan, pemanfaatan, pengendalian drainase dilakukan oleh dinas. BABVII PENYIDIKAN Pa&a121 Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota. 7 BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi drainase dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2015.
9

BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN PIHAK KETIGA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD.2017/No.74

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bentuk Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pemerintah dan Pihak Ketiga

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, perlu mengatur tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Palopo dengan Lembaga Pemerintah Dan Pihak Ketiga. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Dan Pihak Ketiga.
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian International (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN PIHAK KETIGA. BABI KETERTUAN UMUM pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemeritah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Lembaga Pemerintah adalah Pemeritah Daerah Lain dan Lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta Badan yang berada di bawahnya dan Lembaga Pemerintah Negara Lain. 6. Pihak Ketiga adalah Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 7. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo. 8. Kerjasama adalah suatu rangaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna � mencapai efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi, dan saling menguntungkan. 9. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 10. Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerjasama yang berisi Peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. 11. Calon Mitra Kerja sama adalah semua pihak baik Lembaga Pemerintah, Maupun Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Palopo. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN pasal 2 Kerjasama dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 3 Tujuan kerjasama yaitu : a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah; b. meningkatkan pelayanan dan kesejatraan masyarakat di daerah; c. mempercepat akselerasi transper ilmu dan teknologi; dan d. pemberdayaan sumberdaya dan potensi daerah dalam berbagai bidang, untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat. BAB Ill RU.ANG LllfGKUP pasasl 4 (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan urusan yang dimiliki daerah. (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kerjasama pada setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau kerjasama yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun tetapi materi muatannya bukan merupakan tugas pokok dan fungsi secara langsung dari unit kerja yang bersangkutan. (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada kebijakan umum Pembanguan Nasional dan Daerah. BABIV PRllfSIP KERJASAMA pasal 5 Kerjasama Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan Lembaga Pemerintah atau dengan pihak ketiga yang dilaksanakan atas dasar prinsip : a. efisiensi; b. efektifitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; J. keadilan; k. kepastian hukum; dan 1. saling mendukung. BABV PENYELENGARAAN KERJA SAMA pasal 6 (1) Kerjasama dapat dilakukan oleh: a. pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah; dan b. pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah lain dan Lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta Badan yang berada dibawahnya dan Pemeritah negara lain serta perusahaan/ organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Prof esi Dalam dan Luar Negeri yang tunduk pada hukum Indonesia sepanjang terdapat keterkaitan dengan tujuan kerjasama. BABVI IKATAN KERJA SAMA pasal 7 lkatan kerjasama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Pasal 8 (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah (2) Kesepakatan Bersama berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk, pembiayaan serta jangka waktu Kesepakatan Bersama (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan pembiayaan serta jangka waktu Kesepakatan Bersama (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan pasal 9 (1) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Walikota atau SekretarisDaerah. (2) Perjanjian Kerjasama yang bersifat strategis ditandatangani oleh Walikota. (3) Kriteria Kerjasama yang bersifat strategis didasarkan pada nilai investasi, kompleksitas persoalan dan instansional, jangka waktu perjanjian, mitra kerjasama. (4) Perjanjian kerjasama yang sifatnya non strategis ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan difasilitasi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Kerjasama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. pasal 10 (1) Naskah kesepakatan bersama memuat paling rendah: a. judul; b. konsideran; c. dasar hukum; d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan e. penutup. (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling rendah : a. judul; � b. konsideran; c. dasar hukum; d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, subyek dan obyek kerjasama, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, pengakhiran kerjasama, keadaan memaksa dan penyelesaian perselisihan serta hal lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan e. penutup BAB VII TATA CARA KERJASAMA Bagian Pertama Persiapan pasal 11 Daerah dalam melakukan kerjasama dapat memilih bentuk kerjasama yang ada atau menetapkan sendiri bentuk kerjasamanya berdasarkan kesepakatan. pasal 12 (1) Tata cara kerjasama diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Walikota (2) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah paling rendah terdiri atas: Pembina : walikota Pengarah/Penasehat : wakil walikota Ketua : sekertaris daerah wakil Ketua I ; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah wakil Ketua II :Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris :Kepala Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Anggota Tetap :a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Anggota Tidak Tetap :a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama; dan c. Tenaga Ahli/Pakar. (3) Tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah : a. melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan; b. menyusun dan mengusulkan prioritas urusan yang akan dikerjasamakan;c. menyiapkan proposal penawaran kerja sama kepada Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; d. menyiapkan jawaban atas penawaran kerjasama yang berasal dari Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; e. menentukan kriteria kerjasama yang bersifat strategis dan non strategis; f. menyiapkan naskah kesepahaman bersama; g.melakukan pembahasan studi kelayakan (feasibility study) terhadap penawaran kerjasama yang berasal dari Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan calon mitra kerjasama; i.menyiapkan dan melakukan pembahasan rumusan Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra kerjasama; j. menyiapkan perubahan Perjanjian Kerjasama atauAddendum; k. menyiapkan penandatanganan kerjasama; l. dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi kerjasama yang bersifat teknis sesuai dengan urusan yang akan dikerjasamakan; dan m. menyusun telaah staf. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Kerjasama dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli/pakar. Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf Pertama Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah pasal 13 Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerjasama dari Lembaga Pemerintah lainnya dengan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Penentuan Lembaga Pemerintah Daerah tergantung pada urusan yang akan dikerjasamakan dengan mempertimbangkan keserasian pembangunan antar daerah, dampak lintas daerah, alih pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan sumber daya manusia, efisiensi pelayanan publik, ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. 2 Bagian Kerjasama Daerah, memfasilitasi seluruh proses permohonan kerja sama, penawaran untuk melakukan kerjasama dilakukan dengan surat permohonan dengan tembusan ke Gubemur, Menteri Dalam Negeri dan DPRD, dengan sekurang-kurangnya memuat bidang urusan yang akan dikerjasamakan, manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah, bentuk kerjasama dan jangka waktu kerja sama. 3. Penawaran kerjasama dari Lembaga Pemerintah diterima oleh Bagian Kerjasama Daerah. 4. Bagian Kerjasama Daerah, melakukan pengkajian terhadap penawaran kerjasama dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait urusan yang akan dikerjasamakan, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan ditandatangani yang hadir dalam pembahasan. 5. Hasil kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan kesepakatan bersama yang selanjutnya akan dibahas oleh kedua belah pihak. 6. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. 7. Bagian Kerjasama memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama oleh Tim Teknis sampai perjanjian kerja sama siap untuk ditandatangani. Paragraf Kedua Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 14 Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga dengan pelaksanaan sebagai berikut : 1. Penawaran kerjasama dari Pihak Ketiga maupun jawaban atas penawaran kepada calon mitra kerjasama akan diterima oleh Bagi.an Kerjasama Daerah. 2. Bagian Kerjasama Daerah akan melakukan pengkajian terhadap permohonan/penawaran kerjasama dari calon mitrakerjasama. 3. Bagi.an Kerjasama Daerah memfasilitasi pembahasan dan pengkajian yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan bentuk kerjasama dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait, pejabat terkait dan apabila diperlukan dengan Pemohon Kerjasama untuk proses kerjasama. 4. Bagian Kerjasama Daerah memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama sampai perjanjian kerjasama siap untuk ditandatangani. Bagian Ketiga Koordinasi Pasal 15 Bagian Kerjasama Daerah sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi keriasama. Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan Pasal 16 (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama akan . diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak terselesaikan, penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh : a. apabila perselisihan terjadi antar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan maka difasilitasi oleh Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersifat final dan mengikat. b. apabila perselisihan terjadi antar daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan maka difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final dan mengikat. (3) Apabila Kerjasama Daerah dengan pihak terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat � ( 1), (2) dan (3) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII PEMBIN.AAN DAN PELAPORAN Pasal I7 (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota. (2) Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan fungsinya melaporkan seluruh Kegiatan Kerjasama kepada Walikota. BABIX PEMBIAY.AAN Pasal 18 Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kerjasama dibebankan dalam APBD. BABX KETENTUAN PERALIHAN pasal 19 (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama. (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan W alikota lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP pasal 20 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
10

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTAPALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, LK.2016/NO.44

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PEMADAM KEBAKA.RAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPrD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri atas : 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; 2) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri atas : 1) Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi; 2) Seksi Pemadaman dan Investigasi; 3) Seksi Evakuasi dan Penyelamatan. e. Unit Pelaksana Telmis Daerah f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini, BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran, serta bencana lain; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, mempunyai Fungsi: a. penetapan Rencana dan Program Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; b. perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ; c. pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda; d. pengembangan aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pemberdayaan masyarakat; e. penertiban Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, mempunyai Ri.ncian Tu.gas: a. menetapkan pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; b. menetapkan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; c. melaksanakan pencegahan dan pemadaman kebakaran; d. melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana kebakaran dan bencana lainnya; e. menyelenggarakan Pengembangan aparaturPemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pemberdayaan masyarakat; f. menyelenggarakan Penertiban Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi basil kerjanya; i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada Pemerintah Kota Palopo; k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 1. membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada atasan; m. membuat basil kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindaklanjut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak La.njut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris, mempunyai Rfncfan Tugas: a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi Dinas; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Administrasi keuangan dan kepegawaian ; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Baglan Umum dan Kepegawalan Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset, serta tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tugas-. a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; � d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan urusan korps musik; n. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN Paragraf 1 Bidang Pencegahan Kebakaran Pasal 9 (1) Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai Tu.gas Pokok : memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pencegahan kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi aparatur Dinas Kebakaran dan/atau masyarakat non aparatur, pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran, mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran, inspeksi system proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pencegahan Kebakaran, inspeksi system proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis Bidang Pencegahan Kebakaran, inspeksi system proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; e. pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap SKPD, instansi Pemerintah/ swasta dan masyarakat; f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Kebakaran; g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pencegahan kebakaran, meliputi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, inspeksi proteksi kebakaran dan sarana dan prasarana. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran, mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran, inspeksi system proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; b. merumuskan penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pencegahan Kebakaran, inspeksi system proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; c. melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; d. memberikan rekomendasi kegiatan terhadap bahaya rentan kebakaran; e. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis Bidang Pencegahan Kebakaran, inspeksi system proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; f. melaksanakan pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap SKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat; g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Kebakaran serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pencegahan kebakaran, meliputi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, inspeksi proteksi kebakaran dan sarana prasarana; i. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan Pasal 10 ( 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran; (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pelatihan berupa kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan lingkungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran, kegiatan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada aparatur petugas dan Non aparatur, kegiatan pengelolaan informasi dan publikasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; c. melaksanakan kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat dan pelatihan yang meliputi penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran pada skala lingkungan dan pembentukan satuan relawan kebakaran; d. melaksanakan latihan dasar dan peningkatan kemampuan teknis aparatur dan non aparatur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan e. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; g. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Sarana Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan h. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi lnspeksi Proteksi Kebakaran Pasal 11 (1) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi lnspeksi Proteksi Kebakaran mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan aspek keselamatan kebakaran pada bangunan/gedung berupa inspeksi proteksi kebakaran, pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kebakaran; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi lnspeksi Proteksi Kebakaran, mempunyai Rfncian. Tu.gas. a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi InspeksiProteksiKebakaran, b. menyusun bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan; c. melaksanakan lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan yang meliputi : pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang• undangan kebakaran; d. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran f. membuat laporan basil kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan pemeliharaan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; g. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksl Sarana dan Prasarana Pasal 12 (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan; ... (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan penyediaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sarana dan Prasarana; b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana; c. melaksanakan lingkup penyediaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; d. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana; f. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; g. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN Paragraf 1 Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Pasal 13 (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai Tu.gas Pokok : memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang operasional pemadaman dan penyelamatan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, mempunyai Fungsi : a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, meliputi pengendali operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi serta evakuasi dan penyelamatan; b. penyelenggaraan rencana kerja bidang operasional pemadaman dan penyelamatari, meliputi pengendali operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi serta evakuasi dan penyelamatan; c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, meliputi pengendali operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, mempunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan kebijakan teknis operasional bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, meliputi pengendali operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi serta evakuasi dan penyelamatan; b. merumuskan rencana kerja bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, meliputi pengendali operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi serta evakuasi dan penyelamatan; c. menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, meliputipengendali operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan; e. membuat laporan basil kegiatan Bidang Pemadaman dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; f. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. g. menilai prestasi kerja bawahan; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. .. Paragraf 2 Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi Pasal 14 ( 1) Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan; (2) Kepala Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan pengendalian operasi dan komunikasi guna mendukung operasi pemadaman kebakaran, evakuasi dan penyelamatan; (3) Untuk melaksa.nakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi; b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi; c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi; e. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; f. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pemadaman dan lnvestigasi Pasal 15 (1) Seksi Pemadaman dan Investigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan; (2) Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan operasional pemadaman dan investigasi; •.� (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemadaman dan Investigasi; b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemadaman dan Investigasi; c. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemadaman dan Investigasi; e. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pemadaman dan Investigasi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; f. mendistribusikan tugas dan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Evakuasi dan Penyelamatan Pasal 16 ( 1) Seksi Evakuasi dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan; (2) Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan operasional evakuasi dan penyelamatan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Evakuasi dan Penyelamatan; b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Evakuasi dan Penyelamatan; c. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Evakuasi dan Penyelamatan e. membuat laporan basil kegiatan Seksi Evakuasi dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; f. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATA KERJA Pasal 17 (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 18 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 19 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 21 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH Pasal 22 (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 23 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan keahlian tertentu. Pasal 24 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII KETENTUAN PERALIBAN Pasal 25 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII PENUTUP Pasal 26 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palopo
19

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 04, LK.2016/NO.04

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN WALIKOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terkait pengawasan terhadap Rumah Sakit dan sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) RSUD Sawerigading Kota Palopo;
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/Per/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 772/Menkes/SK/Vl/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sa.kit (Hospital Bylaws); 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sa.kit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo.
MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS} RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo. 5. Pemilik adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yaitu Pemerintah Daerah Kota Palopo. 6. Rumah Sa.kit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yang selanjutnya disingkat RSUD Sawerigading. /"""\. 7. Direktur Utarna adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading. 8. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis. 9. Peraturan internal korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit. 10. Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. 11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam .• • # melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik• praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 13. Dewan Pengawas adalah organ rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit yang bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit. 14. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan ta.ta kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. 15. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 16. Satuan Pemeriksaan Internal adalah organ di rumah sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit. 17. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja puma waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit. 18. Mitra Bestari adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis. 19. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointment). 20. Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan bagi staf medis yang bersangkutan. 21. Tata Kelola Klinis yang Baik (Good Clinical Governance) adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor basil -pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit. 22. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege). 23. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. 24. Tarif adalah imbalan atas barang dan / atau jasa yang diberikan oleh RSUD Sawerigading termasuk imbal basil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. 25. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesebatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading. 26. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Sawerigading kepada masyarakat. BAB II IDENTITAS bagian Kesatu Kedudukan Rum.ah Sakit Pasal 2 (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang selanjutnya disebut RSUD Sawerigacling. (2) Alamat rumah sakit di Jalan Dr. Ratulangi Km 7 Rampoang Kota Palopo. Pasal 3 RSUD Sawerigacling adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 RSUD Sawerigacling merupakan Rumah Sakit Kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. bagian kedua Visi, Misi, Motto dan Nilai - Nilai Dasar Pasal 5 (1) Visi RSUD Sawerigading adalah sebagai rumah sakit pusat rujukan terbaik di Jasirah Timur Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Misi Rumah Sakit RSUD Sawerigading adalah: a. Memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, bermutu dan terjangkau pada masyarakat, b. Meningkatkan sumber daya manusia agar lebih profesional dalam bidang pelayanan kesehatan dan menejemen Rumah Sakit demi tercapainya pelayanan prima. c. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Rumah Sakit. d. Menerapkan konsep Manajemen Mutu Paripuma dalam pengelolaan Rumah Sakit. e. Melaksanakan Prinsip-prinsip Pelayanan Prima dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. f. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan Rumah Sakit. (3) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan evaluasi berkala setiap 5 (lima) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (4) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disosialisasikan oleh pengelola kepada seluruh pegawai dan masyarakat. Pasal 6 (1) Motto RSUD Sawerigading adalah "SIPAKATAU", singkatan dari: Simpatik Patuh Beretika Tahu Diri (2) Nilai-nilai dasar RSUD Sawerigading berlandaskan pada: a. Kejujuran; b. Keterbukaan; c. Kesabaran; d. Kerja Keras; dan e. Religius. bagian ketiga Logo Rumah Sakit dan Tujuan (1) Logo Rumah Sak.it: Pasal 7 RSUD SAWERIGADING (2) Deskripsi dari Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Warna yang ada dalam logo tersebut berarti: 1. Hijau: - dikaitkan dengan dunia alam; - warna yang menenangkan dan santai; - warna yang menyeimbangkan em-osi; - menciptakan keterbukaan antara Anda dan orang lain; Peraturan Internal (Hospital Bylaws) BLVD RSUD Sawerigoding - warna yang terkait dengan cakrajantung sehingga dipercaya membantu masalah emosional; - warna kesan segar. 2. Biru: - warna yang bisa meningkatkan nafsu makan "kekuatan"; - warna yang menenangkan dan diyakini mengatasi insomnia; - warna yang meningkatkan ekspresi verbal, komunikasi, ekspresi artistik dan kekuatan. - merangsang pemikiran yang jernih dan menenangkan pikiran. - warna yang dingin. - warna yang tenang dan bersifat profesional. - warna yang melambangkan kepercayaan dan trustfulness. b. Bentuk setengah lingkaran "Pajung ri Luwu" dengan wama hijau berarti: 1. Kemuliaan dari Luwu yang menenangkan, membuka keterbukaan dalam pelayanan kesehatan, memberikan kesegaran dan kenyamanan pada pengunjung rumah sakit. 2. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang tenang dan nyaman menciptakan emosi yang segar, mempercepat proses pemulihan pasien. c. Bentuk Lingkaran bulat berwarna Biru menandakan bahwa "Bumi Sawerigading": 1. Kekuatan masyarakat Luwu Raya dengan pemikiran yang jernih; 2. Pelayanan rumah sakit yang tentang dalam mengatasi pemulihan pasien; 3. Rumah Sakit Sawerigading memberikan pelayanan kesehatan profesional, dengan memberikan citra kepercayaan yang tinggi dan trustftlness menjadi jaminan akan proses pemulihan pasien yang lebih cepat dan baik. d. Bentuk bulatan kecil dan palang hijau berarti: 1. Rumah Sakit Sawerigading cerminan citra kemuliaan Pemerintah Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyentuh cakra jantung Masyarakat Luwu Raya, pelayanan yang profesional dan terpercaya dalam proses pemulihan pasien, menciptakan keterbukaan dalam pelayanan kesehatan; 2. Untuk Luwu raya yang sehat dan kuat; 3. Rumah Sakit Sawerigading hadir nielayani masyarakat tanpa pilih kasih. Peraturan Internal (Hospital Bylaws} BLUD RSUD Sawerlgading Pasal 8 Tujuan RSUD Sawerigacling adalah : a. Tujuan umum adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya pengobatan, pemulihan, pencegahan, promosi kesehatan rumah sakit, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. b. Tujuan khusus adalah meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dan menjadikan RSUD Sawerigading sebagai pusat rujukan yang paripuma dan mengupayakan RSUD Sawerigading untuk mampu menjadi pengelolah pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan pendidikan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pasien bagian keempat Tugas Pokok clan Rincian Tugas Jabatan Pasal 9 (1) RSUD Sawerigading mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang• undangan. � (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Sawerigading mempunyai fungsi: a. Penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit; b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit; c. Pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien; d. Pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; e. Pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; f. Pelaksanaan penatausahaan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. BABDI DEWAN PENGAWAS bagian kesatu Kedudukan, Wewenang, Tugas clan Kewajlban Pasal 10 (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit. (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur Utama. (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai wakil pemilik (governing body) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara � internal di Rumah Sakit. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang: a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Utama Rumah Sakit; b. menerima laporan basil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit dengan diketahui oleh Direktur Utama Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut; c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan diketahui oleh Direktur Utama Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) atau Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola (corporate governance); d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) atau Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola (corporate governance); e. berkoordinasi dengan Direktur Utama Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) atau Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola (corporate governance}, untuk ditetapkan oleh Walikota; dan f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit. Pasal 12 (1) Dalam· melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3, Dewan Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit; b. mengarahkan kebijakan Rumah Sakit; c. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis bisnis; d. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran; e. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; ,-..,. f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; h. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengawas juga menyetujui program upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Sawerigading. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim Ad-hoc. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dewan Pengawas berkewajiban: a. Memberikan pendapat, saran, nasihat dan arahan kepada Direksi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit; b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit; c. Mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit, memberikan pendapat dan saran kepada Direktur Utama mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Rumah Sakit; d. Melaporkan dengan segera kepada Direktur Utama apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Rumah Sakit; e. Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws); f. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws). Pasa114 Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Walikota, dalam bentuk laporan Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan (persemester). baglan kedua Pengangkatan, Pemberhentian clan Penggantian Antar Waktu Dewan Pengawas Pasal 15 (1) Dewan Pengawas RSUD Sawerigading diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. (3) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan berikutnya. Pasal 16 (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Walikota. (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti: a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Sawerigading; d. mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan RSUD Sawerigading; e. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan RSUD Sawerigading; atau f. berhalangan tetap. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan diberhentikan sementara darijabatannya oleh Walikota. Peraturan Internal (Hospital Bylaws) BLUD RSUD Sawerlgad/ng I ' Pasal 17 (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masajabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti. Bagian Ketiga Keanggotaan Dewan Pengawas Pasal 18 (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari: a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan kegiatan BLUD; r-. b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. d. organisasi profesi, e. asosiasi perumahsakitan, dan f. tokoh masyarakat. Pasal 19 Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit; dan f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota. Pasal 20 Ketua Dewan Pengawas bertugas: a. Memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas; b. Mengarahkan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal Rumah ScUOt melalui Rapat Dewan Pengawas; c. Bekerja sama dengan Pengelola untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas dan bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur Utama untuk mengambil segala � tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; d. Melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf c, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil. Pasal 21 (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium atau jasa sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit. r-. (2) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada RSUD Sawerigading, dan dimuat dalam Rencana Strategi Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Sawerigading. bagian keempat Sekretaris Dewan Pengawas Pasal 22 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur Utama Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas. (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas, antara lain: a. mengatur dan menyiapkan rapat Dewan Pengawas; b. membuat risalah rapat Dewan Pengawas; c. menyebarkan risalah rapat Dewan Pengawas kepada peserta rapat; dan d. menyiapkan bahan laporan kegiatan Dewan Pengawas. (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas. (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan. bagian kelima Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Pasa123 (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas RSUD Sawerigading wajib menyampaikan � laporan pengawasan kepada Walikota. (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari: a. Laporan semester pertama paling lambat 30 hari setelah periode semester terakhir. b. Laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 hari setelah tahun angggaran berakhir. Pasa124 (1) Laporan Dewan Pengawas RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian terhadap Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaannya; b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan lain-lainnya; c. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan RSUD Sawerigading dan solusinya; e. Penilaian terhadap program upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien; dan f. Saran dan rekomendasi. (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas. Pasal 25 Selain laporan sebagaimana climaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas RSUD Sawerigading sewaktu-waktu wajib menyampaikan laporan apabila terjacli hal• hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan rumah sakit antara lain terkait dengan: a. penurunan kinerja rumah sakit; b. pemberhentian pimpinan rumah sakit sebelum berakhirnya masajabatan. c. pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas. d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas. bagian keenam Rapat Dewan Pengawas Pasal 26 (1) Rapat Dewan Pengawas merupakan rapat yang cliselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas hal-hal yang dinilai perlu dalam melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. (2) Rapat Dewan Pengawas tercliri dari : a. Rapat Rutin; b. Rapat Khusus;dan c. Rapat Tahunan. Pasal 27 (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan rapat yang cliselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal. (2) Tidak termasuk dalam rapat rutin sebagaimana climaksud pada ayat (1) rapat tahunan dan rapat khusus. (3) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas, Direksi, Komite Medik, dan/atau pejabat lain yang dianggap perlu untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau altematif solusi terhadap berbagai masalah di RSUD Sawerigading. (4) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan interval tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; I ' (5) Sekretaris Dewan Pengawas wajib menyampaikan undangan rapat rutin kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan. (6) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Dewan Pengawas, Direksi, Komite Medik, dan/ atau pihak lain terkait baik berasal dari dalam maupun dari luar RSUD Sawerigading. (7) Penyampaian undangan rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan: a. 1 (satu) salinan agenda; b. 1 (satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu; � c. 1 (satu) salinan risalah rapat khusus yang lalu (bila ada). Pasal 28 (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus. (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam hal: a. adanya permasalahan penting yang harus segera diputuskan; b. adanya permintaan yang harus ditandatangani oleh paling sedikit tiga orang anggota Dewan Pengawas; (3) Dalam hal rapat khusus diselenggarakan karena adanya pennintaan yang harus ditandatangani oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rapat khusus harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut. (4) Sekretaris Dewan Pengawas wajib menyampaikan undangan rapat khusus kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat khusus diselenggarakan. (5) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau pihak lain terkait baik berasal dari dalam maupun dari luar RSUD Sawerigading. (6) Undangan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik, Pasal 29 (1) Rapat Tahunan sebagaimana climaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit. (2) Rapat Tahunan sebagaimana climaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam l(satu) tahun kalender. (3) Rapat Tahunan sebagaimana climaksud pada ayat (2) diselenggarakan diantara tanggal 1 Juli dan 31 Desember tahun berjalan. (4) Sekretaris Dewan Pengawas wajib menyampaikan undangan rapat khusus kepada peserta rapat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat tahunan diselenggarakan. (5) Dalam rapat tahunan Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan RSUD Sawerigading. termasuk laporan keuangan yang telah diaudit. Pasal 30 Setiap rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota Dewan Pengawas yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut. '--, Pasal 31 (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai. (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tercapai apabila dihadiri oleh 3 / 5 (tiga per lima) dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas. Pasa132 (1) Dalam hal kuorum telah tercapai dan Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua untuk memimpin rapat. (2) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan basil keputusan rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya. .. Pasal 33 (1) Sekretaris Dewan Pengawas berta.nggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembuatan risalah rapat Dewan Pengawas. (2) Risalah rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah setelah tandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir. (3) Penandatanganan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan. (4) Segala putusan dalam risalah rapat tidak dapat dilaksanakan sebelum Risalah rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah. Pasal 34 (1) Pengambilan keputusan rapat d.ilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai rnufakat, maka putusan diambil melalui pemungutan suara yang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota Dewan Pengawas, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup; b. Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara; � c. Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua ,_. berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara yang kedua kalinya; d. Suara yang dihitungkan hanyalah berasal dari Anggota Dewan Pengawas yang hadir pada rapat tersebut. (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial. Pasal 35 (1) Anggota Dewan Pengawas dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya. (2) Usulan perubahan atau pembatalan keputusan pada rapat rutin atau rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat khusus. (3) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima dalam rapat khusus yang diselenggarakan, usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak saat ditolaknya usulan tersebut. BAB IV PENGELOLA DAN PEJABAT PENGELOLA bagian kesatu Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungal, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelola Pasal 36 Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Pengelola Rumah Sakit .� ditetapkan oleh Walikota dan diperinci dalam suatu uraian tugas secara tertulis dalam Peraturan Walikota Palopo tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada RSUD Sawerigading Palopo. Pasal 37 (1) Pengelolaan, pengurusan dan pelaksanaan kegiatan RSUD Sawerigading secara keseluruhan menjadi tanggungjawab Direktur Utama. (2) Direktur Utama diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (3) Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh Walikota. Bagian Kedua Pasal 38 ( 1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas : a. Pemimpin yang terdiri dari satu orang Direktur Utama, dan dua orang direktur yakni Direktur Pelayanan dan Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program; b. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan; dan c. Pejabat Teknis yaitu Pejabat yang secara teknis fungsional melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan. (2) Sebutan untuk pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Rumah Sakit. , . Pasal 39 (1) Komposisi Pejabat Pengelola RSUD Sawerigading dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan. (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Walikota. Pasal40 (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban : a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit; b. Menyusun Renstra Bisnis Rumah Sakit; c. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran; d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala daerah sesuai ketentuan; e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit kepada Kepala Daerah. (2) Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai �. penanggungjawab umum operasional dan keuangan Rumah Sakit. Pasal41 (1) Pejabat Keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban : a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; b. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; d. Menyelenggarakan pengelolaan kas; e. Melakukan pengelolaan utang-piutang; f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; g. Menyelenggarakan system informasi manajemenkeuangan; dan h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. . I (2) Pejabat Keuangan Rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaiman dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan Rumah Sakit. Paaal 42 (1) Pejabat teknis sebagaiman dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban : a. Menyusun perencanaan teknis di bidangnya; b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran; dan c. Memperta.nggungjawabkan kinerja operasional di bidang masing-masing. (2) Pejabat teknis Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing. (3) Tanggung Jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, dan peningkatan sumber daya lainnya. Pasal 43 (1) Pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/ atau Non PNS yang professional sesuai dengan kebutuhan. (2) Pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari non PNS sebagaimana dimaskud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau f1"", �, ... (3) berdasarka kontrak. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pasal 44 (1) Direktur Rumah Sakit merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah. (2) Direktur RSUD Sawerigading Palopo merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Rumah Sakit. (3) Dalam hal ini Direktur Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS dan Non PNS, pejabat keuangan Rumah Sakit wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/l;>arang daerah. (4) Dalam hal pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non PNS, pejabat keuangan Rumah sakit wajib berasal dari PNS yang mendapat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Rumah Sakit. bagian ketiga Pengangkatan clan Pemberhentian Pasal 45 (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Sawerigading ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan. (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD Sawerigading. (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. bagian keempat Direktur Utama Pasal 46 Untuk dapat diangkat menjadi Direktur Uta.ma RSUD Sawerigading wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan; b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD Sawerigading; c. berstatus PNS; dan d. bersedia membuat Surat Pemyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di RSUD Sawerigading. e. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. bagian kelima Direktur Pelayanan Pasal47 Untuk dapat diangkat menjadi Direktur Pelayanan di RSUD Sawerigading wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. seorang tenaga med.is yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan; b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional; c. mampu melaksanakan koordinasi; d. berstatus sebagai PNS; e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang profesional; dan f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. bagian keenam. Direktur Administrasi Keuangan clan Bina Program Pasal 48 Untuk dapat diangkat menjadi Direktur Administrasi Keuangan dan Bina Program di RSUD Sawerigading wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. seorang tenaga medis atau sarjana lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dan/ atau akutansi; � b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan; c. mampu melaksanakan koordinasi; d. berstatus sebagai PNS; e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat; dan f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. bagian tetujuh Rapat Direksi Pasal49 (1) Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan antara Direktur Utama dan Direktur untuk membahas hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit. (2) Rapat Direksi terdiri dari : a. Rapat Rutin; b. RapatTahunan;dan c. Rapat Khusus. (3) Dalam rapat tertentu yang bersifat khusus, Direksi dapat mengundang � Dewan Pengawas, yang disampaikan secara tertulis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebelum rapat diselenggarakan. (4) Untuk setiap rapat Direksi dibuat daftar hadir dan risalah rapat oleh Bagian Umum selaku Notulis. Pasal 50 (1) Rapat Rutin diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Dalam rapat rutin sebagaimana yang climaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal yang berhubungan dengan kegiatan RSUD Sawerigading sesuai tugas, kewenangan dan kewajibannya. Pasal 51 (1) Rapat khusus diselenggarakan dalam hal yang bersifat khusus dan/atau hal yang memerlukan koordinasi dan tindak lanjut segera yang tidak tennasuk dalam rapat rutin dan rapat tahunan. (2) Direktur Utama mengundang untuk rapat khusus dalam hal ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan. Pasal 52 (1) Keputusan Rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai kata sepakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. BABV KOMITE DAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL bagian kesatu Umum Pasal 53 (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. (2) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah pengkajian menurut kebutuhan rumah sakit. (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (4) Komite clipimpin oleh seorang ketua yang cliangkat dan cliberhentikan oleh Direktur Utama untuk masajabatan 3 (tiga) tahun. Pasal 54 (1) Komite pada RSUD Sawerigading, terdiri dari: a. Komite Medik; b. Komite Keperawatan; c. Komite Etik dan Hukum; � d. Komite Farmasi dan Terapi; e. Komite Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi (PPI); f. Komite Mutu, keselamatan pasien dan manajemen resiko; dan g. Komite lainnya sesuai kebutuhan Rumah sakit. (2) Tiap-tiap Komite pada RSUD Sawerigading mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang clitetapkan oleh Direktur Uta.ma. (3) Ketua dan Anggota Komite dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila terbukti: a. tidak melaksanakan tugas dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Sawerigading; d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan RSUD Sawerigading; atau e. adanya kebijakan dari Walikota Palopo. (4) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Utama kepada yang bersangkutan; Pasal 55 (1) Setiap Komite akan dijabarkan dalam Bagian tersendiri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya pada Buku I Peraturan Internal Korporasi. (2) Pengaturan mengenai Komite Medik akan diatur secara khusus dalam bab tersendiri pada Buku II Peraturan Internal Staf Medis. (3) Komite Keperawatan akan diatur secara khusus dalam Buku Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing StafByLaws). bagian kedua Komite Etik clan Rukum Pasa156 (1) Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Komite Etik dan Hukum harus mewakili berbagai profesi di dalam rumah sakit. (3) Keanggotaan Komite Etik dan Hukum dipilih, diangkat, dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur Utama. (4) Masa jabatan Komite Etik dan Hukum ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Pasa157 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik dan Hukum berfungsi: a. Menyelenggarakan dan meningkatkan komunikasi medikoetikolegal dalam aspek hukum, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan organisasi rumah sakit baik internal maupun eksternal; b. Menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan terkait aspek hukum, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan organisasi rumah sakit. c. Menyelenggarakan dan meningkatkan kemampuan risk management terhadap masalah-masalah etika dan hukum. (2) Komite Etik dan Hukum bertugas: a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Direksi dalam hal menyusun dan merumuskan kebijakan medikoetikolegal dalam aspek hukum, etika pelayanan dan etik.a penyelenggaraan organisasi; b. Membantu Direksi dalam penyelesaian masalah yang terkait dalam aspek hukum, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan organisasi rumah sakit; c. Membantu Direksi melakukan pembinaan dan pemeliharaan dalam aspek hukum, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan organisasi rumah sakit dalam penyelenggaraan fungsi rumah sakit yang terkait dengan Hospital By Laws; dan d. Merupakan gugus bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di RSUD Sawerigading apabila diperlukan. (3) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan dan rekomendasi. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan penugasan dari Direktur Utama. bagian ketiga Komite Farmasi clan Terapi Pasal 58 ( 1) Komite Farmasi dan Terapi paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan masajabatan 3 (tiga) tahun. Pasal 59 (1) Komite Farmasi dan Terapi berfungsi melaksanakan pengawasan mutu penggunaan obat dan alat kesehatan habis pakai dan menetapkan indikator pencapaian kinerja dan pelaksanaan evaluasi serta tindak lanjut terkait dengan penggunaan obat rasional. (2) Hasil pelaksanaan fungsi Komite Farmasi dan Terapi disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan dan rekomendasi. Pasal60 Tugas dari Komite Farmasi dan Terapi adalah: a. Mengetnbangkan kebijakan tentang penggunaan Obat di Rumah Sakit; b. Melalrukan seleksi dan evaluasi Obat yang akan masuk dalam formularium Rumah Sakit; c. Mengembangkan standar terapi; d. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan Obat; e. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan Obat yang rasional; f. Mengkoordinir penatalaksanaan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki; g. Mengkoordinir penatalaksanaan medication error; h. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan Obat di Rumah Sakit. bagian keempat Komite Pencegahan clan PengendaHan lnfeksi (Komite PPI) Pasal 61 (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Komite PPI) paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun. Pasal 62 (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi berfungsi melaksanakan kegiatan lintas sektoral dan lintas fungsi dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit. (2) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan dan rekomendasi. Pasal63 Tugas dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah: a. Melakukan kajian mengenai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan pengelolaan manajemen risiko; b. Memberikan saran/pertimbangan strategis kepada Direktur Utama mengenai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit berdasarkan risiko terhadap pasien, petugas, pengunjung dan Rumah Sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit; c. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta upaya perbaikan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi, baik secara periodik maupun insidentil sesuai kebutuhan; d. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit dengan manajemen dan satuan kerja di rumah sakit; e. Mengusulkan upaya peningkatan kompetensi dan pemberdayaan SOM di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi; f. Merekomendasikan sarana, prasarana dan fasilitas terkait pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai perkembangan iptek terkini; g. Mengkoordinasikan dalam rangka lntegrasi program pencegahan dan pengendalian infeksi dengan perbaikan mutu dan keselamatan dalam rangka menurunkan risiko infeksi pada pasien, staf, dan lain-lain. bagian kelima Komite Mutu, Keselamatan Pasien clan Manajemen Risiko Pasal 64 (1) Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari: a. Ketua; b.Sekretaris;dan c. Sub Komite (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. Sub Komite Mutu; b. Sub Komite Keselamatan Pasien; dan c. Sub Komite Manajemen Resiko. (3) Keanggotaan Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan masa 3 (tiga) tahun. Pasal 65 (1) Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Managemen Resiko berfungsi melakukan kajian khusus mengenai upaya peningkatan mutu Rumah Sakit, pengelolaan manajemen risiko dan penilaian kinerja satuan kerja. (2) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan dan rekomendasi. Pasal 66 Tugas Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko adalah : a. Memberikan saran/ pertimbangan strategis mengenai upaya peningkatan mutu Rumah Sakit dan keselamatan pasien, pengelolaan manajemen risiko dan upaya meningkatan kinerja satuan kerja di Rumah Sakit. b. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta upaya perbaikan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan mutu Rumah Sakit dan pengelolaan manajemen risiko dan penilaian kinerja satuan kerja, baik secara periodik maupun insidentil sesuai kebutuhan. c. Mengusulkan upaya peningkatan kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang mutu dan manajeman risiko serta penilaian kinerja satuan kerja. d. Mengkoordinasikan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien dalam pencapaian akreditasi Rumah Sakit. e. Merekomendasikan sarana, prasarana dan fasilitas terkait mutu, manajemen risiko dan penilaian kinerja satauan kerja sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. bagian keenam Satuan Pemeriksaan Internal Pasal 67 Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi: a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko di RSUD Sawerigading; b. melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan; c. melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama; d. memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan basil audit; dan e. memberikan konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Sawerigading. Pasal 68 (1) Satuan Pemeriksaan Internal adalah wadah non-struktural pada RSUD Sawerigading yang bertugas melakukan audit kinerja internal RSUD Sawerigading. (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab r-"\. kepada Direktur Utama. (3) Audit kinerja internal RSUD Sawerigading dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, keekonomian, dan kepatutan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam penyelenggaraan RSUD Sawerigading. (4) Audit kinerja internal RSUD Sawerigading meliputi: a. audit kinerja pelayanan/ operasional; dan b. audit kinerja keuangan. (5) Audit kinerja pelayanan/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi audit atas kinerja pengelolaan administrasi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, pelayanan penunjang, dan pengelolaan sarana prasarana, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pelayanan umum lainnya. (6) Audit kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi audit atas kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan sistem pengamanan aset RSUD Sawerigading. (7) Selain bertugas melaksanakan audit kinerja internal RSUD Sawerigading, Satuan Pemeriksaan Internal dapat melakukan Audit dengan tujuan tertentu atas permintaan Direktur Utama. (8) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk menindaklanjuti basil audit oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit, instansi pemeriksa ekternal lainnya, dan pendalaman basil audit sebelumnya, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pemeriksaan Internal berwenang: a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan pemeriksaan internal; b. Mendapatkan akses terhadap semua dokumen, sarana dan prasarana, informasi atas obyek audit yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas; c. Mendapatkan keterangan atau informasi dari semua pihak yang terkait dengan obyek audit yang dilaksanakan; d. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh; dan e. Melibatkan ahli atau auditor lain dalam melaksanakan audit. Pasal 70 (1) Kepala Satuan Pemeriksaan Internal diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Utama. (2) Masa jabatan Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) selama 3 (tiga) tahun. (3) Susunan organisasi Satuan Pemeriksaan Internal terdiri dari: a. Kepala SPI; b. Kepala Sub Satuan merangkap anggota/auditor; dan c. Anggota/auditor. � (5) Struktur organisasi dan jumlah keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Sawerigading. (6) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal tidak dapat merangkap dalam jabatan lain. (7) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal pada RSUD Sawerigading merupakan jabatan fungsional auditor yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa171 (1) Persyaratan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal: a. berpendidikan paling rendah Sarjana (S 1); b. lulus sertifikasi pendidikan dan pelatihan profesi auditor internal; c. berpengalaman di bidang manajemen rumah sakit dan/atau pemeriksaan internal minimal 1 tahun; d. dapat bekerja puma waktu. (2) Persyaratan anggota/auditor Satuan Pemeriksaan Internal: a. berpendidikan paling rendah Sarjana (Sl); b. lulus sertifikasi pendidikan dan pelatihan profesi auditor internal; c. dapat bekerja puma waktu. Pasal 72 (1) Setiap auditor Satuan Pemeriksaan Internal berkewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan professional yang berkelanjutan. (2) Direksi Rumah Sakit bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Satuan Pemeriksaan Internal wajib menyusun laporan hasil audit dan disampaikan kepada Direktur Utama. (4) Laporan basil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat clisampaikan kepada Dewan Pengawas RSUD Sawerigading atau instansi yang berwenang atas persetujuan Direktur Utama. Pasal 73 (1) Direktur wajib menindaklanjuti rekomendasi sesuai laporan basil audit yang disampaikan oleh Satuan Pemeriksaan Internal. (2) Satuan Pemeriksaan Internal harus memantau pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi oleh unit kerja terkait di rumah sakit. bagian ketujuh Prosedur Kerja Pasal 74 Direktur Utama menetapkan prosedur kerja di bidang administrasi, pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan yang dibuat oleh unit kerja di lingkungan RSUD Sawerigading. bagian kedelapan Pengelolaaa Samber Daya Manusia Pasal 75 Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan perencanaan dan program kerja serta pelaksanaan program kerja serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian, pelatihan dan pendidikan. bagian kesembilan Remunerasi Pasal 76 (1) Pejabat pengelola RSUD Sawerigacling ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai RSUD Sawerigading dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun. (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium. Pasal 77 Penetapan remunerasi pimpinan RSUD Sawerigading, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan : a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola RSUD Sawerigading, tingkat pelayanan serta produktivitas, b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenisnya, c. Kemampuan pendapatan RSUD Sawerigading bersangkutan, dan d. Kinerja operasional RSUD Sawerigading yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. Pasal 78 (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian: a. Pengalaman dan masa kerja (basic index), b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index), c. Resiko kerja (risk index), d. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index). e. Jabatan yang disandang (position index); dan f. Hasil/ capaian kerja (performance index). (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sawerigading yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 79 (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/ honorariun bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentangjabatan yang bersangkutan. (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD Sawerigading sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan Surat Keputusan pangkat terakhir. bagiaa kesepuluh Stanclar Pelayanan Minimal Pasal 80 (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Sawerigading, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal RSUD Sawerigacling dengan peraturan kepala daerah. (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pimpinan RSUD Sawerigading. (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Pasal 81 (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana pasal 35 memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Fokus pada jenis pelayanan b. Terukur c. Dapat dicapai d. Relevan dan dapat diandalkan e. Tepat waktu (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Sawerigading. (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit. (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan � kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. bagjan kesebelas Tarif Layanan Pasal 82 (1) RSUD Sawerigading dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk didalamnya imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/ atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit. Pasal 83 (1) Tarif layanan RSUD Sawerigading diusulkan oleh Direktur Utama RSUD Sawerigading kepada kepala daerah sesuai prosedur yang berlaku. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD. (3) Dapat membentuk tim yang menerima usulan tarif layanan. (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya bell masyarakat, serta kompetisi yang sehat. (5) Keanggotaannya dapat berasal dari : Peraturan Internal (Hospital Bylaws} BLUD RSUD Sawerlgading a. Unsur teknis b. Keuangan c. Perguruan tinggi d. Lembaga Profesi (6) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menetapkan tarif, maim dapat dibantu oleh tim tehnis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pasal 84 (1) Peraturan Kepala Daerah mengenai tarif layanan RSUD Sawerigading dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan,dengan Peraturan Kepala Daerah. (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan. (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan pasal 33. bagian keduabelas Pengelolaan Keuangan Pasal 85 (1) Pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading berdasarkan pada prinsip-prinsip efektifitas, efesiensi, dan produktivitas. (3) Pengelolaan administrasi keuangan berbasis pada akuntabilitas dan transparansi. bagian ketigabelas Pembebasan Biaya Bagi Pasien Tidak Mampu Pa-186 RSUD Sawerigading dapat membebaskan biaya jasa pelayanan dan jasa sarana bagi pasien tidak mampu, yang dibukti.kan dengan surat keterangan dari dinas kesehatan dan clinas tenaga kerja dan sosial setempat. bagian keempatbelas Kerjasama Pasal 87 (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Sawerigading dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilalrukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan. Peraturan Internal (Hospital Bylaws} BLUD RSUD Sowerigading Pasal 88 (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) antara lain: a. Kerjasama operasi; b. Sewa menyewa; dan c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Sawerigading. (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Sawerigading dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan /pemakaian barang RSUD Sawerigading kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untukjangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Sawerigading dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Sawerigading. Pasal 89 (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 merupakan pendapatan RSUD Sawerigading. (2) Pendapatan RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. BABVI TUJUAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS Pasal 90 Tujuan dari Peraturan Internal Staf Medis (medical staff bylaws) diantaranya adalah: a. Memberikan landasan hukum bagi Komite Medik dan Staf Medis guna melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) di RSUD Sawerigading. b. Pengorganisasian Kelompok Staf Medik agar Staf Medis di RSUD Sawerigading dapat lebih menata diri dengan fokus terhadap kebutuhan pasien, sehingga menghasilkan pelayanan medis yang berkualitas dan bertanggung jawab. BABVII PENGORGANISASIAN STAJi' MEDIIC bagian kesatu Umum Pasal 91 (1) Staf Medik dalam menjalankan tugas profesi/praktik kedokteran dilingkungan RSUD Sawerigading bertanggung jawab profesi secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional. (2) Persyaratan menjadi Staf Medik : a. Mempunyai ljasah dari Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi yang diakui pemerintah; b. Mempunyai surat tanda registrasi (STR); c. Mempunyai surat penugasan bagi pegawai negeri sipil; d. Memiliki Surat ljin Praktek (SIP) di RSUD Sawerigading; e. Telah melalui proses yang dilakukan oleh Komite Medik; f. Memiliki surat penugasan klinis dari Direktur Utama; g. Mengikuti program pengenalan tugas/program orientasi bagi staf medik fungsional baru; h. Sesuai dengan ketentuan kepegawaian. bagbmkedua Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 92 (1) Staf Medik pada RSUD Sawerigading mempunyai tugas: a. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan; b. Memberikan pelayanan medik yang bermutu kepada pasien sesuai dengan Standar Pelayanan Medik dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku di RSUD Sawerigading; c. Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; d. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medik dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan; e. Menyusun, mengumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis. (2) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medik pada RSUD Sawerigading menjalankan fungsi sebagai pelaksana pelayanan meclik, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis. (3) Wewenang Staf Medik pada RSUD Sawerigading disusun oleh Ketua Kelompok Staf Medik dan dibuatkan rekomendasi untuk diajukan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan dalam Surat Penugasan Klinis (Clinical Appointmenis. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, staf medik pada RSUD Sawerigading bertanggung jawab untuk: a. Mematuhi seluruh ketentuan kepegawaian; b. Komitmen untuk mewujudkan visi dan misi RSUD Sawerigading; c. Menyelesaikan dan melengkapi rekam medis pasien rawat inap yang menjadi tanggung jawabnya dalam waktu 2 x 24 jam; d. Menyelesaikan dan melengkapi rekam medis pasien rawat jalan yang menjadi tanggung jawabnya saat pelayanan; e. Memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya; � f. Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan baik pertemuan untuk membahas masalah medis, perencanaan atau pertemuan lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Sawerigading. bagian ketiga Penerimaan, Penerimaan Kemball clan Pemberhentian Anggota Staf Medik Pasal 93 (1) Penerimaan calon Staf Medik pada RSUD Sawerigading dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Penerimaan Staf Medik yang disusun oleh Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program bersama-sama dengan Komite Medik; (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Secara administratif, disusun oleh Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program. b. Secara profesi, disusun oleh Komite Medik. (3) Penerimaan dan penempatan Staf Medik pada RSUD Sawerigading ditetapkan oleh Direktur Utama dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Komite Medik. Paaal94 (1) Staf Medik yang dengan alasan tertentu pindah atau cuti di luar tanggungan negara sehingga tidak bisa menjalankan tugas untuk kurun waktu tertentu, dapat diterima kembali sebagai Staf Medik dengan mengikuti prosedur yang berlaku. (2) Bagi Staf Medik yang telah pensiun dan ingin bekerja kembali pada RSUD Sawerigading maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa pensiun yang bersangkutan diharuskan untuk. mengajukan permohonan untuk. bekerja kembali di RSUD Sawerigading sebagai dokter tidak tetap. (3) Penempatan kembali Staf Meclik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Utama dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Komite Medik. Pa8al 95 Staf Medik RSUD Sawerigading diberhentikan baik secara tetap atau sementara apabila: a. Meninggal dunia; b. Pensiun; c. Mengundurkan diri; d. Pindah tugas dari lingkungan RSUD Sawerigading; dan/atau e. Tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di RSUD Sawerigading. bagian keempat Pembinaan clan Pengawasan Staf Media Pa8al 96 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap staf medis yang dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi Direktur Pelayanan dan/atau Komite Medik. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap staf medis meliputi pembinaan dan pengawasan kewenangan klinis, kendali mutu, disiplin profesi, etika profesi. (3) Pembinaan dan pengawasan kewenangan klinis, mutu profesi, disiplin profesi, etika profesi dilakukan oleh Komite Medik. (4) Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan dilakukan oleh Direktur Pelayanan. Pasal 97 Tata cara pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap staf medis ditetapkan oleh Direktur Utama. bagian kelima Kelompok Staf Medik Pasal 98 (1) Staf Medik pada RSUD Sawerigacling terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. (2) Setiap Staf Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clikelompokkan ke dalam Kelompok Staf Medik sesuai dengan profesi dan keahliannya. (3) Secara admin.istratif manajerial, Kelompok Staf Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pelayanan. (4) Kelompok Staf Meclik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang Staf Medis. (5) Dalam hal tidak terdapat Staf Medik dengan profesi dan keahlian yang sama pada RSUD Sawerigacling dapat dilakukan penggabungan Sta.f Medik dengan profesi dan keahlian yang berbeda dalam satu Kelompok Staf Medik. (6) Kelompok Sta.f Medik terdiri dari: a. KSM Penyakit Dalam ( Kardiologi, pulmonologi); b. KSM Anak; c. KSM Obstetri dan Ginekologi; d. KSM Bedah (Bedah Umum, Ortopedi, bedah Saraf, Bedah Onkologi); e. KSMTHT f. KSM Mata g. KSM Anestesi (Anestesi dan Radiologi) h. KSM Saraf (Saraf dan Jiwa) 1. KSM Kulit & Kelamin j. KSM Patologi Klinik (Patologi Klinik dan Patologi anatomi) k. KSM Dokter Umum. 1. KSM Dokter Gigi m. KSM lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit. Pasal 99 (1) Kelompok Staf Meclis clipimpin oleh Ketua KSM. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua KSM dilakukan oleh Direktur Utama untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Staf Medis. (3) Ketua KSM bertanggung jawab kepada Direktur Uta.ma melalui Direktur Pelayanan. (4) Tugas Ketua KSM adalah mengkoordinasikan semua kegiatan anggota kelompok staf medik, menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja anggota kelompok staf medik. Pasal 100 � (1) Pemilihan Calon Ketua KSM dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama. (2) Ketua KSM diangkat oleh Direktur Utama dari calon yang diajukan. (3) Dalam menentukan pilihan Ketua KSM, Direktur Utama dapat meminta pendapat dari Komite Medik. (4) Anggota KSM yang mendapat tugas dalam jabatan struktural atau non struktual dalam Rumah Sakit tetap menjadi anggota KSM dengan mengutamakan tugas dalam jabatan tersebut. Pasal 101 (1) Kelompok Staf Medik RSUD Sawerigading mempunyai kewajiban: a. menyusun Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medik bidang keilmuan di bawah koordinasi Komite Meclik; b. menyusun pengaturan tugas rawat jalan, rawat inap, tugas jaga, rawat intensif, tugas di kamar operasi, pengaturan visite/ronde, pertemuan klinis, presenta.si kasus (kasus kematian, kasus langka, kasus sulit, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi dan lain-lain di bawah koordinasi Direktur Pelayanan; c. menyusun inclikator kinerja mutu klinis/mutu pelayanan medik yang meliputi inclikator output atau outcome; d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan program pelayanan. Pasal 102 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kelompok Staf Medik RSUD Sawerigading berwenang untuk: a. memberikan rekomendasi tentang penempatan anggota Staf Medik baru dan penempatan ulang anggota Staf Medik kepada Direktur Utama setelah anggota Staf Medik tersebut melalui proses kredensial/rekredensial oleh Komite Medik; b. melakukan evaluasi kinerja anggota Staf Medik di dalam kelompoknya; c. melakukan evaluasi dan mengusulkan revisi terhadap Standar Pelayanan Medik dan Standar Prosedur Operasional (SPO). bagian keenam Mitra Bestari Pasal 103 (1) Mitra Bestari (peer group) merupakan sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis termasuk evaluasi kewenangan klinis. (2) Mitra Bestari tidak terbatas dari staf medis yang ada di RSUD Sawerigading, tetapi dapat juga berasal dari Rumah Sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/ dokter gigi spesialis, dan/ atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi. (3) Mitra Bestari yang berasal dari luar RSUD Sawerigading dapat ditunjuk sebagai Panitia Adhoc untuk membantu Komite Medik melakukan kredensial, penjagaan mutu profesi, maupun penegakkan disiplin dan etika profesi di RSUD Sawerigading. (4) Penetapan Mitra Bestari sebagai Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama atas usulan Ketua Komite Medik. bagiaa ketujuh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pasal 104 (1) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan merupakan staf medis yang diberikan tugas khusus sebagai penanggung jawab dalam pelayanan kepada pasien di RSUD Sawerigading. (2) DPJP terdiri dari DPJP pada pelayanan gawat darurat, DPJP pada pelayanan rawat jalan dan DPJP pada pelayanan rawat inap. (3) DPJP pada pelayanan gawat darurat adalah staf medis yang bertugas pada lnstalasi Gawat Darurat saat itu. (4) DPJP pada pelayanan rawat jalan adalah staf medis yang bertugas pada pelayanan rawat jalan dan berdasarkan ketentuan. (5) DPJP pada pelayanan rawat inap adalah staf medis yang bertugas pada pelayanan rawat inap dan berdasarkan ketentuan. (6) DPJP pada pelayanan rawat inap sudah harus ditentukan sebelum pasien masuk rawat inap. Pasal 105 (1) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan wajib membuat rencana asuhan pelayanan terhadap pasien paling lambat 24 jam sesudah pasien masuk rawat inap dengan memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya. (2) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan bertugas: a. Melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik, diagnosa penyakit dan pemberian terapi dan melakukan evaluasi keberhasilan terapi; b. Memberikan informasi dan masukan tentang perkembangan kondisi pasien kepada tim pelayanan; c. Melakukan presentasi kasus medis dihadapan komite medis apabila � diperlukan; d. Membantu dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa kedokteran dalam pendidikan klinis di RSUD Sawerigading; dan/atau e. Menjalankan tugas sebagai koordinator Medis. (3) Dalam hal kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di luar kompetensi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, maka Dokter Penanggung Jawab Pelayanan pertama dapat mengalihkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan kepada Staf Medik lain yang berkompeten melalui mekanisme konsul. (4) Dalam hal kondisi pasien memerlukan rawat bersama beberapa disiplin ilmu kedokteran, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan tetap menjadi penanggung jawab pasien. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan ditetapkan oleh Direktur Utama. Peraturan Internal (Hosp/ta/ Bylaws} BLUD RSUD Sawerlgadlng BABVID KEWENANGAN KLINIS (CUNICAL PRIVILBGB} Pasal 106 (1) Kewenangan Klinis merupakan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan medik sesuai dengan kompetensi profesi dan keahliannya. (2) Tanpa Kewenangan Klinis maka seorang dokter/ dokter gigi tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan medis. (3) Dalam hal terdapat kewenangan klinis yang dapat dilakukan oleh lebih dari satu Kelompok Staf Medik, maka keputusan penentuan kewenangan ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi dari Komite Medik. (4) Kewenangan Klinis diberikan oleh Direktur Utama atas Rekomendasi Komite Medik melalui Sub Komite Kredensial. �· (5) Rekomendasi Kewenangan klinis akan dievaluasi secara berkala untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut oleh Direktur Utama. Pasal 107 (1) Dalam hal kewenangan klinisnya diperluas maka Staf Medik harus mengajukan permohonan kepada Direktur Utama dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan yang diakui oleh organisasi profesi dan/atau pendidikan yang dapat mendukung pennohonannya. (2) Direktur Utama berwenang mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Staf Medik terkait; (3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang clikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam Keputusan Direktur Utama dan disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Komite Medik dan Kelompok Staf Medik terkait. Pasal 108 (1) Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical govermence) yang baik, Komite Medik dapat memberi rekomendasi kepada Direktur Uta.ma untuk melakukan Pencabutan, Pencabutan Sementara atau Pembatasan Kewenangan Klinis Staf Medik. (2) Pencabutan, Pencabutan Sementara atau Pembatasan Kewenangan Klinis ini dapat dilakukan apabila Staf Medik dalam pelaksanaan tugasnya di nilai tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Medik yang berlaku dan/atau tidak sesuai dari sudut kinerja klinis, sudut etik profesi dan sudut hukum. (3) Untuk menjaga mutu pelayanan rumah sakit, Direktur Utama dapat melakukan Pencabutan, Pencabutan Sementara atau Pembatasan Kewenangan Klinis seorang Staf Medik tanpa adanya rekomendasi Komite Medik. Pasal 109 (1) Kewenangan Klinis yang telah dicabut dapat diberikan kembali dengan ketentuan apabila Staf Medik dinilai telah pulih kompetensinya. (2) Dalam hal kewenangan klinis tertentu seorang staf medis diakhiri, komite medik akan meminta subkomite mutu profesi untuk melakukan pembinaan agar kompetensi yang bersangkutan pulih kembali. (3) Komite medik dapat merekomendasikan kepada Direktur Utama untuk memberikan kembali kewenangan klinis tertentu kepada Staf Medik setelah melalui proses pembinaan. Pasal 110 Kewenangan klinis akan berakhir apabila surat penugasan klinis (clinical appointment) habis masa berlakunya atau dicabut oleh Direktur Utama. Pasal 111 Dalam keadaan bencana alam, kegawat daruratan akibat bencana massal, kerusuhan yang menimbulkan banyak korban maka semua staf medis rumah sakit dapat diberikan kewenangan klinis untuk dapat melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan klinis yang dimiliki, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya. BAB IX PENUGASAlf KLllllS (CUNICAL APPOINl'lJIIBNT} Pasal 112 (1) Setelah melalui proses kredensial Direktur Utama akan menerbitkan Surat Penugasan Klinis yang menghimpun seluruh Kewenangan Klinis yang dimiliki oleh seorang Staf Medis. (2) Surat Penugasan Klinis pada seorang Staf Medis hanya dapat ditetapkan apabila yang bersangkutan menyetujui syarat-syarat sebagai berikut : a. Memenuhi syarat sebagai Staf Medis berdasarkan peraturan perundang• undangan dan ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Internal. b. Menangani pasien dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mempertimbangkan daya dukung fasilitas Rumah Sakit. c. Mencatat seluruh pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, untuk menjamin agar rekam medis tiap pasien yang ditanganinya diisi dengan lengkap, benar dan tuntas dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan. d. Memperhatikan segala permintaan Rumah Sakit yang dianggap wajar sehubungan dengan pelayanan dan tindakan medis di RSUD Sawerigading dengan mengacu pada Panduan Praktik Klinik (PPK), Clinical Pathway dan prosedur operasional/ manajerial/administrasi yang berlaku. e. Mematuhi etika kedokteran yang berlalru di Indonesia, baik yang berkaitan dengan kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap pasien, teman sejawat dan diri sendiri. f. Memperhatikan syarat-syarat umum praktik klinis yang berlaku di RSUD Sawerigading. (3) Staf Medis yang mendapat Penugasan Klinis di RSUD Sawerigading dapat berstatus sebagai dokter puma waktu atau dokter paruh waktu. (4) Dokter ta.mu / Dokter Konsultan dapat memberikan pelayanan dalam rangka a1ih ketrampilan dan keilmuan (trans/er of knowledge/skill) tanpa dilakukan kredensial. ·(5) Surat Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) ta.bun. (6) Surat Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berakhir sebelum jangka waktu 3 (tiga) ta.bun apabila: a. ljin praktik yang bersangkutan sudah tidak berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau b. Kondisi fisik atau mental Staf Medis yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan pelayanan medis secara menetap; atau c. Staf Medis telah berusia 60 tahun namun yang bersangkutan masih dapat diangkat berdasarkan kebijakan/ pertimbangan Direktur Utama; atau d. Staf Medis tidak memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kewenangan klinis (Clinical Privilege) atau kontrak; atau e. Staf Medis ditetapkan telah melakukan tindakan yang tidak profesional, kelainan, atau perilaku menyimpang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Komite Medik; atau f. Staf Medis diberhentikan oleh Direktur Utama karena melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian; g. Staf Medis diberhentikan oleh Direktur Utama karena yang bersangkutan mengakhiri kontrak dengan RSUD Sawerigading setelah mengajukan pemberitahuan satu bulan sebelumnya. (7) Jangka waktu penugasan Staf Medis akan berakhir sesuai dengan ketetapan dan/atau kontrak kerja yang berlaku bagi tenaga kontrak. BABX KOMITE MEDIK baglan kesatu Umum Pasal 113 (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Pembentukan Komite Medik bertujuan untuk menyelenggarakan tatakelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien dapat lebih terjamin dan terlindungi. (3) Komite Medik melaksanakan pengawasan dan review terhadap pelayanan pasien, mutu pelayanan meclik, rekomendasi penetapan Staf Medik, Audit Medik, Pengawasan Etika dan Disiplin Profesi Medik. (4) Pengawasan dan review sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Sub-Sub Komite. Pasal 114 (1) Susunan organisasi Komite Medik pada RSUD Sawerigading terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; Peraturan Internal {Hospital Bylaws} BLUO RSUO Sawerlgadlng c. Sekretaris; dan d. Sub Komite. (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. Sub Komite Kredensial; b. Sub Komite Mutu Profesi; dan c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi. (3) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku. (4) Masa jabatan Komite Medik pada RSUD Sawerigading selama 3 (tiga) tahun. (5) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan usulan anggota Komite Medik. (6) Sekretaris komite medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur Utama sakit berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD Sawerigading; bagian kedua Tuga.s, Fungal clan Kewenangan Komite Meclik Pasal 115 (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD Sawerigading dengan cara: a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis; b. memelihara mutu profesi staf medis pada; dan c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang: a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment); c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu; d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; • f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan; g. memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin. bagian ketiga Panitia Adhoc Pasal 116 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia adhoc.5 (2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama RSUD Sawerigading berdasarkan usulan ketua Komite Medik. (3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra besta.ri. (4) Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi. ba.glan k.eempat Rapat Komite Medik Pasal 117 (1) Rapat komite medik dan sub komite medik dilaksanakan untuk mengambil Keputusan Komite Medik. (2) Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based). (3) Rapat dan tata cara pelaksanaan rapat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Rapat Pengambilan Keputusan Komite Medik. BABXI PERGORGAIOSASIAN SUB KOMITE bagian kesatu Sub Komite Kredensial Pasal 118 (1) Sub Komite Kredensial terdiri atas 3 orang Staf Medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment) pada RSUD Sawerigading dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda; (2) Pengorganisasian Sub Komite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik. Pasal 119 Tugas dan Wewenang Sub Komite Kredensial antara lain: a. Menyusun dan mengkompilasi daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok Staf Medis. b. Melakukan pemeriksaan dan pengkajian: 1. Kompetensi; 2. Kesehatan fisik dan mental; 3. Perilaku; 4. Etika profesi. c. Mengevaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan (P2KB/ P3KGB) tenaga medis; d. Mewawancarai pemohon kewenangan klinis; e. Melaporkan hasil penilaian Kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik; f. Melakukan proses re-Kredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik. Pasal 120 Proses Kredensial yang dilakukan oleh Sub Komite Kredensial meliputi elemen: a. Kompetensi: 1. Berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu; 2. Kognitif; 3. Afektif; 4. Psikomotor. b. Kompetensi fisik; 1. Kompetensi mental/perilaku; 2. Perilaku etis (ethical standing). Pasal 121 (1) Proses Kredensial dilaksanaka.n dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan prosedur, dan terdokumentasi. (2) Proses Kredensial dilakukan oleh Tim Mitra Bestari yang merupaka.n bentukan dari Sub Komite Kredensial dengan persetujuan Direktur Utama. (3) Setelah dilakukannya proses Kredensial, Komite Medik aka.n menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Utama tentang lingkup kewenangan klinis seorang Staf Medis. (4) Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan derajat kompetensi dan cakupan praktik. Pasal 122 (1) Sub Komite Kredensial melakukan Rekredensial bagi setiap Staf Medis dalam hal: a. Masa berlaku surat penugasan klinis (Clinical Appointment) yang dimiliki oleh Staf Medis telah habis masa berlakunya; b. Staf Medis yang bersangkutan diduga melakukan kelalain terkait tugas dan kewenangannya; c. Staf Medis yang bersangkutan diduga terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental. (2) Dalam proses Rekredensial Sub Komite Kredensial dapat memberikan rekomendasi: � a. b. c. d. e. f. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan; Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi; Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri. (3) Sub Komite Kredensial wajib melakukan pembinaan profesi melalui mekanisme pendampingan (proctoring) bagi Staf Medis yang kewenangan klinisnya ditambah atau dikurangi. bagian kedua Sub Kom.ite Mutu Profesl Pasal 123 (1) Sub Komite Mutu Profesi terdiri atas 3 orang Staf Medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment] pada RSUD Sawerigading dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda; (2) Pengorganisasian Sub Komite Mutu Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik. Pasal 124 Tugas dan wewenang Sub Komite Mutu Profesi antara lain: a. Menjaga Mutu Profesi medis dengan memastikan kualitas Pelayanan Medik yang diberikan oleh Staf Medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (on-going professional practice evaluation), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused professional practiceevaluation), yang dilakukan dengan mengusulkan penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). b. Melakukan audit medis; c. Mengadakan pertemuan ilmiah internal Program Pendiclikan Kedokteran Berkelanjutan/Program Pendiclikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P2KB/ P2KGB) bagi tenaga medis; d. Mengadakan kegiatan ekstemal Program Pendiclikan Kedokteran Berkelanjutan/Program. Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P2KB/ P2KGB) bagi tenaga medis; e. Memfasilitasi proses pendampingan (proctoring) bagi tenaga medis yang membutuhkan; f. Memberikan usulan untuk melengkapi kebutuhan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu Pelayanan Medik. Pasal 125 (1) Sub Komite Mutu Profesi dalam menjaga Mutu Profesi medis dilakukan dengan pemantauan dan pengendalian Mutu Profesi melalui: a. Memantau kualitas, melalui morning report, kasus sulit, ronde ruangan, kasus kematian (death case), audit medis, journal reading. b. Tindak lanjut terhadap temuan kualitas, melalui pelatihan singkat (short course), aktivitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan. (2) Audit medis yang dilakukan oleh Subkomite Mutu Profesi pada RSUD Sawerigading adalah kegiatan evaluasi profesi secara sistemik yang melibatkan mitra bestari (peer group) yang terdiri dari kegiatan peer-review, surveillance dan assessment terhadap pelayanan medis. (3) Hasil dari Audit medis dapat digunakan sebagai : a. Sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-masing staf medis pemberi pelayanan; b. Dasar untuk pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) sesuai kompetensi yang dimiliki; c. Dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis (clinical privilege); d. Dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan perubahan/ modiftkasi rincian kewenangan klinis seorang staf medis. Pasal 126 (1) Subkomite Mutu Profesi pada RSUD Sawerigading menentukan pertemuan• pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok staf medis dengan pengaturan-pengaturan waktu yang disesuaikan. (2) Selain pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkomite Mutu Profesi dapat pula mengadakan pertemuan berupa pembahasan kasus yang meliputi kasus kematian (death case), kasus sulit, maupun kasus langka. (3) Subkomite Mutu Profesi bersama-sama dengan kelompok staf medis menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh subkomite mutu profesi yang melibatkan staf medis rumah sakit sebagai narasumber dan peserta aktif. (4) Bagian Pendiclikan dan Penelitian dan Instalasi Pendiclikan dan Pelatihan memfasilitasi kegiatan-kegiatan ilmiah yang dibuat oleh subkomite mutu profesi serta mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi. (5) Subkomite Mutu Profesi menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing staf medis setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya. (6) Setiap pertemuan ilmiah yang dilakukan harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi. bagian ketlga Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi Pasal 127 (1) Subkomite etika dan disiplin profesi terdiri atas 3 orang Staf Medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment) pada RSUD Sawerigading dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda; (2) Pengorganisasian Subkomite etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik. Pasal 128 Subkomite Etika dan Disiplin Profesi mempuntai tugas antara lain: a. Melakukan pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; b. Melakukan upaya pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; c. Memberikan nasehat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada Pelayanan Meclik pasien. Pasal 129 Tolok ukur yang menjadi dasar dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional Staf Medis, antara lain: a. Pedoman pelayanan kedokteran; b. Prosedur kerja pelayanan; c. Daftar kewenangan klinis; d. Standar kompetensi kedokteran; e. Kode etik kedokteran Indonesia; f. Pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik); g. Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia; h. Pedoman Pelayanan Medik/klinik; i. Standar prosedur operasional pelayanan medik. Pasal 130 (1) Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh ketua Subkomite etika dan disiplin profesi. (2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 3 (tiga) orang Staf Medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang dari Sub Komite etik dan disiplin profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa; b. 2 (dua) orang atau lebih Staf Medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar RS, baik atas permintaan Komite Medik dengan persetujuan clirektur rumah sakit atau kepala/clirektur rumah sakit terlapor. (3) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan mitra bestari yang berasal dari luar RS. (4) Pengilrutsertaan Mitra Bestari yang berasal dari luar rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengilruti ketentuan yang ditetapkan oleh rumah sakit berdasarkan rekomendasi Komite Medik. Pasal 131 (1) Staf Medis dapat meminta pertimbangan pengambilan keputusan etis pada suatu kasus pengobatan di rumah sakit melalui kelompok profesinya kepada komite medik. (2) Subkomite Etika dan Disiplin Profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengilrut serta.kan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etik. BABXII PERATURAN PELAKSAN.AAR TATA KELOLA KLIRIS (CUNICAL GOVER.NANCE} Pasal 132 Guna melaksanakan tata kelola klinis (clinical governance) di RSUD Sawerigading maka setiap Staf Medis berkewajiban untuk : a. Melaksanakan keprofesian medis sesuai dengan Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis masing-masing dalam Tata Kelola Klinis (Clinical Governance) Rumah Sakit dan Kelompok Staf Medis (KSM). b. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien. c. Melakukan konsultasi kepada dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter spesialis lain dengan disiplin yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Peraturan Internal (Hospital Bylaws) BLUD RSUD Sawerigading d. Merujuk pasien apabila ditemukan keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana pada RSUD Sawerigading dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. BABXIII KERARASIAAN DAN IIO'ORMASI MEDIS Pasal 133 (1) Setiap staf medis fungsional wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien. (2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan Direktur Utama atau Direktur Pelayanan. Paaal 134 (1) Pengawasan terhadap pelanggaran etika profesi menjadi tanggung jawab � Komite Medis, pengawasan terhadap pelanggaran etika non profesi diawasi oleh Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program. (2) Pengawasan mutu pelayanan medis menjadi tanggung jawab bersama Komite Medis dan Direktur Pelayanan. Pasal 135 (1) Komite medis wajib membuat laporan pengawasan etika dan mutu pelayanan secara berkala kepada Direktur Utama. (2) Direktur Utama dan atau Direktur Pelayanan bertanggung jawab menindaklanjuti laporan yang terkait dengan fasilitas dan tenaga yang bukan staf medis. (3) Direktur Utama memerintahkan Komite Medis untuk menindaklanjuti laporan yang terkait dengan profesi. BABXIV PERUBAIIA.lf PERATURAlf INTERNAL RUMAR SAKIT Pasal 136 (1) Perubahan Peraturan Internal Rumah sakit (Hoptital Bylaws) RSUD Sawerigading dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas pennohonan secara tertulis dari salah satu pihak yang terkait dengan Peraturan Internal Rumah Sakit, yaitu Direksi, Staf Medis, dan Komite Medik pada RSUD Sawerigading BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 137 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Staf Medis BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan sejak ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. TELAH n:PE;;,�0_.J�- /Jc_! TANGGAL I

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2016.
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Staf Medis BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo
61

PENANGGULANGAN HIV I AIDS DI KOTA PALOPO

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2010 NOMOR 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang rnenyerang salah satu jcnis sel - sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi , yang menyebabxan menurunnya sistern kekebalan tubuh yang berakibat Acquired Immuno Deficiency Syndrome atau lebih dikenal dengan nama AIDS; b. bahwa perkembangao kasus Hl.V I AIDS di Kota Palopo jumlah kasusnya terus meningkat, untuk mengantisipasi dampak terjadinya penularan secara luas perlu diupayakan penanggulangan yang optimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Penanggulangan H1V I A1DS di Koi.a Palopo;
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76., Tambahan 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 t�ntang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 't. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Man.usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 3886), 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabuj.ateu Mamasc dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ); 8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 :.;NH�10r 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia 9. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praltik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) 10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); · · 1 ?.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Irnlonv:sia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Peme:rintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun !J.w�,6 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
BAB KETENTUAN UMUM. BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III KETtENTUAN UMUM. BAB IV KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN HIVI AIDS DI KOTA PALOPO
17 Halaman

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTAPALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2017/No.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Palemmai Tandi Kota Palopo

ABSTRAK:

1. bahwa dengan pcningkatan kelas RSU Sawerigading Kota Palopo dari tipe C ke tipe B berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading Kota Palopo, maka tcrjadi kekosongan pclayanan kesehatan rujukan kelas C; 2. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka pemerintah Kota Palopo memandang perlu mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; 3. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Mamasa tentang pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nrgara RI Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4186; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia! Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang . . : , ' -2 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); 10.Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 11.Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 12.Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan pra.sarana rumah sakit. 13. Keputusan . . . . , · I -3 - 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 /MENKES/SK/Ill/2008, tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor8;
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALO PO TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO. BABI r-. K&TitllTUAll' Ull'DM Pual 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo; 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palopo; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo; 8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah r-,,,. RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 9. Direktur adalah direktur RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 10. Komite adalah wadah non structural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu; 11. Instalasi adalah Unit penyelenggara pelayanan fungsional pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo: 12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalarn suatu satuan organisasi yang datam pelaksanaan tuga secara snya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu mandiri; 13.Satuan. . -4- 13. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingka.t SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo. Yang bertugas membantu direktur Rumah Sakit untuk melakukan pengawasan dan pengedalian Internal pada bidang Pelayanan, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan, dan kegiatan Sosial sekitamya; I 14. Kelompok Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi I tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka. mendukung kelancaran tugas pokok RSUD; 15. E�lon adalahjenjang tingka.tanjabatan struktural; 16. TJnaga Medik adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja puma waktu dan paruh waktu di unit pelayanan RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; I . 17. Kc;>mite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau pt';ofesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan � J)tllayanan rumah sakit; 18. Tenaga non Medik adalah tenaga yang tidak berhubungan dengan ilmu �ngobatan (kedokteran) atau tenaga untuk mengurus administrasi. PBMBBlfTUKAll BABD DAX KBDUDUKAII PuaJ.2 (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr Palemmai Tandi; (2) �sifikasi RSUD Dr. Palemmai Tandi adalah Rumah Sakit Kelas C. l Pasal 3 (1) RSUD Dr.Palemmai Tandi merupakan unsur pendukung Pemerintah Kota I yang menyelenggaraka.n sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan; (2) RSVD Dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 1 ' I BABm susmra ORGAlllSASI PASAL4 (1) sueunen Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Palemmai Tandi a. Direktur . :·. ' -5 - a. Direktur ; b� Bagian Tata Usaha; c.; Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan; a. Bidang Pelayanan Asuhan Keperawatan; e -. Bidang Rekam Medik, Pelayanan dan penunjang Medik; f. '. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian; g. Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat clan Akreditasi; h. Sub Bagian Keuangan; i. \ Seksi Penyusunan Program Pengawasan dan Evaluasi; j. i Seksi Kesehatan Lingkungan dan Prasarana; k. • Seksi Keperawatan; l. , Seksi Pengawasan dan Pengedalian; m, Seksi Rekam Medik; n.. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; o. · Jabatan Fungsional. � (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. BABIV TUGAS, FUll'GSI D.Al'f RINCI.Al'f TUGAS Bagtan Kesatu Tugaa, Fungal dam Rlnclan Tugaa Dlrektur Pasal 4 (1) RSUD dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melaui Sekretaris Daerah. (2) Di.i-ektur mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam penetapan kebijakan teknis program, penyusunan , menyelenggarakan pelayanan medik kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan, rekam medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan, perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasa.rana Rumah Sakit serta pembinaan ketatausahaan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi : a. 'Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan, medis kesehatan. b. .Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di [bidang pelayanan medik kesehatan. c. Pembinaan ..... r-. -6 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medik : kesehatan serta ketatausahaan RSUD d .. • Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh Walikota sesuai denagn . tugas dan fungsiya. (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan clibidang pelayanan meclik kesehatan dan . pengolahan RSUD; b. • merumuskan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan medik kesehatan ; c. • memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah . dibidang pelayanan medik kesehatan; d. · membina dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan medik I kesehatan serta ketatausahaan RSUD; e . : Membina dan mengarahkan Kepala bagian Tata Usaha dan para Kepala · Bidang dalam melaksanakan tuga.snya; f. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan Pegawai dalam lingkup .RSUD; g. : Melakukan upaya pembinaan dan penigkatan kualitas sumber daya ; pegawai dalam lingkup RSUD. h .: Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengolaaan keuangan · dan penerimean RSUD; i. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan , perlengkapan dan peralatan RSUD; j. , Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; 4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. 5. Baglan Kedua Rin�n Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Baglan Tata Usaha 1. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang ketata usahaan meliputi perencenaan dan pelaporan, k�pegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Perumusan ..... -7 - a, Perumusan kebijakan tekhnis dibidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan,rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang ketatausahaan meliputi perencenaan dan pelaporan,kepegawaian, . keuangan, rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; d .. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagaimana berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b .. Membina dan mengelola urusan rumah tangga; c. · Membina dan mengelola urusan administrasi kepegawaian; d. Membina dan mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; e. Membina dan mengelola urusan administrasi keuangan; f. : Membina dan mengelola urusan administrasi kearsipan; g. · Melaksanakan tugas lain yang iberikan oleh Direktur Rumah Sakit; h. Dalam melaksanaka tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Ketlga Rl�cian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural .� Kepala Sub Baglan Admlnlstrasl Kepegawalan 1. Kepala Sub Bagian Admistrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang Administrasi Kepegawaian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang Administrasi Kepegawaian; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian; c. , Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian ; d. Pelaksanaan . . . .. : ... . . -8 - � ' I d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja Sub bagian Administrasi Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan dalam bidang Kepegawaian; c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan formasi dan pengadaan pegawai; Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembanagan pegawai; Menyelenggarakan pembinaan karier pegawai dan peningkata.n kesejahteraan pegawai; Mengelola dan melaksanakan Administrasi Kepegawaian meliputi absen, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; Melakukan pengarsipan dokumen kepegawaian; Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan sub bagian Administrasi Kepegawaian; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Keempat �clan Tugaa Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Stl'llktural Kepala Sub Bagtan AclmlDlstrasl Umum, Dlklat 4an Akreditasi 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan adminisrtatif kepada semua satuan organisasi di bidang administrasi umum, Diklat dan Akreditasi, 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairoana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang administrasi umum, diklat dan akreditasi; b. . Pemberian dukungan ata.s pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum, diklat dan a.kreditasi; c. Pembinaan . . .. . d. e . . f. g. r-. h .. i. j. k. l. : . . . c. d. -9 - Pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi umum,diklat dan . akreditasi; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai · dengan tugas fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menerima,meneliti,mengagenda dan mendistribusikan sura.t-surat masuk dan serta surat keluar; c. Melakukan pengarsipan surat-surat Dinas dan dokumen lainnya; d. Mengelola urusan rumah tangga; e. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; f. Melaksanakan infentarisasi aset RSUD; g. Menfasilitasi pegawai yang akan mengikuti diklat; h. Menyiapkan dan mengolah data untuk kepentingan akreditasi : 1) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain daJarn lingkup RSUD 2) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi. i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melakeanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur RSUD; k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Kelhna �clan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kopala Sult Baglaa Keuenpn 1. Kepala sub Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang keuangan. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. . Penyiapan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keuangan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dfibidang keuangan; c. · Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan; d. Pelaksanaan . ... . : . · : -10 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai ; dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagairnena dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana angggaran tahunan, RKA DPPA; c. . Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran; d . . Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan; e. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyelenggarakan tata laksana d.ibidang keuangan; f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan RSUD; g . . Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. · Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; k. Dalam melaksanakan tugasnya berta.nggung jawab kepada Direktur RSUD Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; Bagian Keenam Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Bidang Perencanaan, Pengemba.ngan dan Pemellharaan 1. Kepala bidang perencenaaan, pengembangan dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan perencenaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasarana Rumah Sakit. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan sebagai pedoman pelaksanaan . sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis dibidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; c. Memberikan ..... -11 - c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah • dibidang perencanaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; d. Membina dan merencanakan pengembangan rumah sakit; e. Menyusun perencanaan pengadaan prasarana kesehatan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan kesehata.n lingkungan; g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan basil pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawata.n; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Baglan Keenam � �clan Tugas Pokok, :Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Penyusun Program, Pengawasan dan Bvaluasl 1. Kepala seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi. 2. Dalam melaksnakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggaraka fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan program, � pengawasan dan evaluasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tuga.s sebagai berikut: a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnisdibidang penyusunan program pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas clibidang penyusunan program, pengawasa.n da evaluasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyusun program pengembangan rumah sakit; d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan rumah sakit; e. Melaksanaka.n ..... : . . � -12 - e. Melaksanakan evaluasi clan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; f. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sa.kit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang perencanaan, pengembangan. Bagian Ke�uh Rinclan Tupa Pokok., Fun.gsl clan Uralan Tupa Jabatan Stl'llktural Kepala Seka! Kesebatan Lingkungan dan Pruarana 1. Kepala seksi kesehatan lingkungan dan prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang kesehatan lingkungan clan prasarana. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), r-. menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lingkungan dan prsarana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana climaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis di bidang kesehatan lingkungan dan prasarana; � b. Menyusun program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasa.rana sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kesehatan lingkungan; d. Menyusun perencenean pengadaan prasarana Rumah Sakit; e. Menyusun rencana pengembengan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun Iaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasarana h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Kepala Bidang perencanaan,pengembangan dan pemeliharaan. Bagian ..... -13 - Bagtan Kedelapan Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugaa Jabatan Struktural Kepala Bidang Pelayanan dan Aauhan Keperawatan 1. Kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawata.n mempunyai tugas pokok membina dan mengkordinasikan pelayanan perawatan, asuhan keperawatan, dan etika serta mutu keperawata.n. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; � c. Pembinaan dan pelksanaan tugas di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Membina dan merencanakan pelayanan keperawatan; c. Membina dan mengkorodinasikan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Membina etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup � RSUD; f. Melaksanakan evaluasi dan pelapoaran kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagian ..... -14- Bagian Kesembllan Rlncfan Tugu Pokok, Fungal clan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Keperawatan 1. Kepala seksi keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang keperawatan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keperawatan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keperawatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis penyelenggaraan keperawatan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Menjaga etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitas keperawatan; f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan keperawatan; g. Melaksanakn evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi keperawatan; h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanaka.n tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawatan. Baglan Kesepuluh Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsl clan Uralan Tupa Jabatan Struktural Kepala Seksl Pengawasan dan PengendaJfaa 1. Kepala mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam ..... -15 - 2. Dalam melaksa.nakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgairnana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; MeJaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Kesebelaa Rlnclan Tugas Pokok, l'ungsl dan Uralan Tugas Jabatan Struktural � Kepala Bidang Rekam Meclik, Pelayanan clan Penwtjang Mecllk 1. Kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan rekam medik, pengawasan dan pengedalian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang reka.m medik, pengawasa.n dan pengendaJian; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidng rekam medik, pengawasa.n d. Pelaksanaan ..... b. r-. c. d. e. f. g. -16 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalia sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; c. Memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang · rekam medik, pengawasan clan pengendalian; d. Membina dan mengkoordinasikan kegiatan rekam medik; e. M,elkasanakan pengawasan dan pengendalian; f. Menyelenggrakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan rekam medik, pengawasan dan � pengendalian; h. Melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Keduabelas Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsi dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Sekai Rekam Medlk 1. Kepala seksi reka.m medik mempunyai tugas pokok menyelenggrakan tugas di bidang rekam medik. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), � menyelenggrakan fungsi : a . . Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhns di bidang rekam medik; b. Pemeberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang rekam medik; c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Direktur RSU sesuai dengan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana mempunyai uraian tugas sebagai berlkut : a. Menyusun petunjuk tekhnis rekam medik; b. Menyusun program dan kegiatan seksi rekam medik sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan rekam medik; d. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan informasi data rekam medik; e. Menyusun basil evaluasi kegiatan dalam bentuk profil rumah sakit f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun basil pelaksanaan kegiatan seksi rekam medik; g. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Ketlgabelas Rincian Tugas Pokok, Fungal dan Uraian Tugaa Jabatan Stnaktural Kepala Seksl Pelayanan clan Penunjang MecUk 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalatn menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), � mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendaUan pelayanan; e. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; g. Da1am melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. BABV ...•. -18 - BABV INSTALASI, KOIIITB, SATUAlf PEJIGAWAS llfTERll'AL, DAB KELOMPOK JABATAR FUNGSIORAL Pasal 6 (1) Insta.lasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Dr. Palemmai Tandi; (2) Insta.lasi dipimpin oleh seorang Kepala daJam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur; (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Dr. Palemmai Tandi dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur; (4) Kepala Instalasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan pertimbangan kepala bidang Pelayanan dan asuhan. keperawatan. BABVI TATAKBRJA Pasal 7 (1) Direktur RSUD dr. Palernmai Tandi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil pada RSUD dr. Palemmai Tandi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi clan Pejabat Fungsional serta seluruh personil RSUD dr. Palernrnai Tandi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menerapkan prinsip: a. Hirarki; b. Koordinasi; c. Kerjasama; d. Integrasi; e. Sinkronisasi ..... . . . . -19 - e. Sinlaonisasi; f. Simplifikasi; g. Akuntabilitas; h. Transparansi; i. Efektivitas; dan j. Efisiensi. Pa&al 8 (1) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh personil dalam lingkungan RSUD dr. Palemmai Tandi wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-rnasing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis RSUD dr. Palemmai Tandi. (3) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pemgawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi mengembangkan koordinasi dan kerjasarna dengan Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Palemmai Tandi. BAB VD PBNGAllGKATAR DAR PBMBBRHENTIAll DAI.AM JABATAJf Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan Fungsional di Lingkungan RSUD dr. Palernmai Tandi, dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Ketentuan ..... BAB KETENTUANPENUTUP Pasal Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
21

PENYUSUNAN,PENGAJUAN,PENETAPAN,PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPo

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, LK.2016/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatao (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 24, tambahan lembaran Negara Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N.omor 5679}; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan -2- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 17.Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAB PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAB SAWERIGADING PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo; 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; -3- 7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Paiopo yang dibentuk m1tuk member ika:t1 pel:ayanan kepada masym akat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; 8. Pejabat Pengelela Keuangan Daerah Keta Pal6po- yang ·selanju·tn:ya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan betindak sebagai bendahara umum daerah; 9. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur Utama RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; 10. Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD; 11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali; 13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD; 14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan opet asionsi BLUD RSUD; 15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD; 17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA• SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dasar penyusunan APBD; 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adatah Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; -4- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; 20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD. BABD RF.NCANA BISNJS DAN ANGGARAN Bagian Kesatu p� Pasal 2 (1) BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan -Jangka Menengah Daerah. (2) BLUD RSUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat: a. b. c. kinerja tahun berjalan; asumsi makro dan mikro; target kinerja; d. e. f. g. h. analisis dan perkiraan biaya satuan; perkiraan harga; anggaran pendapatan dan biaya; baran persentase ambang batas; prognosa laporan keuangan; i. perkiraan maju (fonuard estimate); j. k. rencana pengeluaran investasi/modal; ringkasan pendapatan dan biaya RKA-SKPD. dan untuk konsolidasi dengan (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu, dan merupakan refleksi program dan kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palo.po lairnlya. (6) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari: a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepadamasyarakat; b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; -5- c. hasil kerja sama BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya; d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. (7) Perhitungan alruntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan standar biaya BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang ditetapkan oleh Walikota. (8) Perhitungan alruntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung. (9) Dalam hal BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo menggunakan standar biaya umum Pemer h1tah Kata yang ditetapkan oleh Walikota. (10) Dalam hal BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan keteetuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Pasal 3 (1) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD sawerigading Kota Palopo yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat. (2) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat. �4} tercantum dalam RBA dan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (3) Pencantuman ambang batas dalam RBA dan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas. (4) Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini. Bagian Kedua Pengajuan Pasal 4 (1) Direktur Utama RSUD menyampaikan RBA kepada PPKD, dan oleh PPKD disan:i.paikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan, (2) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. {3t Pagu Anggaran BLUD RSUD· Sawerigading Kata Palopo dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dan surplus anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, danjenis belanja. -6- Bagian Ketiga Penetapan Pasal 5 (1) TAPD sesuai dengan kewenangannya melakukan kajian atau telaah terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD. (2) Telaah RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, kinerja keuangan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo serta besaran persentase ambang batas. (3) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·2 ayat ("2') dipersamakan sebagai RKA-SKPD dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan fhrkttrasi kegiatan operasional BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan Pejabat yang berwenang pada BLUD RSUD Sawerigading Kota Palope. (6) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar RKA-SKPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD. (7) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur Utama RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. BABm DOKIJMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu Penyusunan Pasal 6 (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif. (3) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo kepada PPKD. - 7- (4) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. (5) Pengesahan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (6) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran. Bagian Kedua Penarikan dan Penggunaan Dana Pasal 7 (1) DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD ·sebagaimana dimaksud r-. pada ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pasal 8 (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, dan hasil kerja sama BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dengan pihak lain dan/ atau basil usaha lainnya, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai dengan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (2) Hibah yang terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 9 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber .dari pendapatan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 8 ayat .{ll dan ayat (2), setiap triwulan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo membuat surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) dan disampaikan kepada PPKD dengan dilampiri Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ) disertai laporan penerimaan pendapatan dan laporan pengeluaran biaya yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (2) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja .(SP2B) sebagai dasar realisasi penggunaan dana BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini. - 8 - Pasal 10 (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan DPA-BLUD dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana climaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang dapat melampaui/bertambah dari pagu anggaran dalam DPA-BLUD yang bersnmber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, basil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang sah yang disesuaikan dan signifikan dengan realisasi pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. (3) Apabila rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah melebihi pagu anggaran dan realisasi biaya BLUD RSUD masih dibawah pagu anggaran ditambah dengan besaran nilai dari persentase ambang batas, maka BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. (4) Apabila pagu anggaran ditambah dengan besaran nilai dari persentase ambang batas melebihi dari persentase ambang batas wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota terlebih dahulu dan dituangkan dalam Peraturan Walikota. BABIV PERUBAHAN I REVISI Pasal 11 � (1) Perubahan/revisi RBA definitif dan DPA-BLUD RSUD 'Sawerigading Kota Palopo dilakukan apabila : a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/ atau b. belanja BLUD RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas. (2) Perubahan/revisi uraian rencana anggaran belanja pada RBA dapat dilakukan apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran biaya pada rencana anggaran biaya kegiatan pelayanan dan/atau biaya kegiatan pendukung pelayanan; b. keadaan darurat; dan/atau c. keadaan luar biasa. (3) Perubahan uraian rencana anggaran belanja pada RBA dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah anggaran pada jenis belanja dalam DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang sudah ditetapkan; -9- (4) Pejabat teknis kegiatan melalui pejabat keuangan mengusulkan perubahan uraian rencana anggaran biaya pada RBA kepada Pemimpin BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo; (5) Pergeseran anggaran pada uraian rencana anggaran belanja pada RBA dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo; (6) Perubahan rencana anggaran belanja pada RBA antara jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disusun oleh BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo disampaikan kepada PPKD untuk dianggarkan dalam perubahan APBD; (7) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang terdapat dalam DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama RSUD Sawerigading Palopo. Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
52

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD.2018/No.49

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional serta diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Palopo dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); '- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 12. Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palopo;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI BAB III OBYEK BAB IV PERILAKU BAB V PENGADUAN BAB VI LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
NOMOR 48 TAHUN 2018
9 halaman

PETERNAKAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peternakan dan Penertibannya

ABSTRAK:

-bahwa untuk terpeliharanya kelestarian, keindahan, kebersihan lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan menghindari gangguan lalu lintas di jalan umum yang diakibatkan oleh Ternak yang berkeliaran serta menjamin tersedianya sarana dan prasarana penampungan Ternak serta menyesuaikan dengan Peraturan Dearah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terkait dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. -bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peternakan dan Penertibannya
-Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme -Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah -Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup -Undang-Undang Repulblik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang NOmor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah -Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan -Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan -Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner -Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom -Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan PEraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah -Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - -
Pengaturan Ternak untuk menjamin terpeliharanya kelestarian, keindahan, kebersihan lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan menghindari gangguan lalu lintas di jalan umum

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
memgubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peternakan dan Penertibannya
10

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2009. 12 halaman