Pencarian Peraturan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KOTA PALOPO

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD.2018/No.43

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa seh u bungan dengan adanya kesalahan teknik pengetikan pada tabel Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017, maka dipandang perlu mengubah ketentuan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota Palopo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 14. Peraturtan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KOTA PALOPO pasal 1 1. Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota Palopo diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut; pasal 1 Harga tiap-tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut: 1. Batu Kali 35.000 25% 8.750 17.500 26.250 35.000 43.750 2. Batu Pecah/Split 200.000 25% 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 3. Pasir / Kerikil 22.500 25% 5.625 11.250 16.875 22.500 28.125 4. Sirtu 17.500 25% 4.375 8.750 13.125 17.500 21.875 5. Tasirtu 22.500 25% 5.625 11.250 16.875 22.500 28.125 6. Tanah Liat 15.000 25% 3.750 7.500 11.250 15.000 18.750 7. Tanah Urug 12.000 25% 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 8. Agregat 50.000 25% 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500 2. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan pasal ll Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
4

SUSUNAR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2015/No.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/1/ 0506/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, maka Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarhun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4389) 1 \ . \ii.,/ 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENT.ANG SUSUNAR ORGAKISASI DAN TATA KERJA RUMA& SAKIT UMUM DAERAH SAVIERIGADIRG KOTA PALOPO 2 � / . ' BABI KETENTUAR UM1JM Paaal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yang selanjutnya disingkat RSUD Sawerigading adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara um.um pada semua bidang dan jenis penyakit; 7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 {empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar; 8. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, prevetif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal. 9. Pelayanan medik spesialistik dasar adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak. 10. Pelayanan medik spesialistik penunjang adalah pelayanan medik spesialistik anesthesi, patologi klinik dan radiologi. 11. Pelayanan medik subspesialistik adalah pelayanan medik subspesialistik di setiap spesialisasi yang ada. 12. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 13. Direktur Administrasi dan Keuangan adalah Direktur yang membidangi administrasi dan keuangan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 14. Direktur Pelayanan adalah Direktur yang membidangi pelayanan medik, keperawatan dan penunjang pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 15. Instalasi adalah Unit Penyelenggara Pelayanan Fungsional pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 16. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit; 3 'a.i 17. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit; 18. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri; 19. Eselon adalahjenjang tingkatanjabatan struktural. 20. Dewan Pengawas adalah Unit non struktural pada RSUD Sawerigading yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. BABU PBMBENTUKAN Pual 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading. (2) Klasifikasi RSUD Sawerigading adalah Rumah Sakit Kelas B. BABm KEDUDUKAN, TUGAS, DAii FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pual 3 ( 1) RSUD Sawerigading merupakan unsur pendukung Pemerintah Kota yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan. (2) RSUD Sawerigading dipimpin oleh Direktur Utama yang berkedudukan di � bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Pual 4 RSUD Sawerigading mempunyai tugas, sebagai berikut : a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan : 1. mengutamakan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan secara terpadu; 2. meningkatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit; serta 3. melaksanakan rujukan yang berjenjang. b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit; dan 4 4' c. Standar Pelayanan Minimal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur dengan Keputusan Direktur Utama. Bagtan Ketiga Fungal Pasa1 s Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Sawerigading mempunyai fungsi, yaitu : a. penyelenggaraan pelayanan medik; b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik; c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan; d. penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. BABIV SUSUNAN ORGANISASI Pa8816 Susunan Organisasi RSUD Sawerigading, terdiri atas : a. Direktur Utama; b. Direktur; c. Bagian dan Bidang; d. Sub Bagian dan Seksi; e. Instalasi- instalasi; f. Komite; g. Satuan Pemeriksaan Internal; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa17 (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur, yaitu : a. Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program; dan b. Direktur Pelayanan. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Pasa18 Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a membawahi: a. Bagian Administrasi dan Kepegawaian; b. Bagian Keuangan; dan c. Bagian Bina Program, Humas dan Hukum. 5 ... Pasal 9 (1) Bagian Administrasi dan Kepegawaian, membawahi: a. sub bagian administrasi umum dan perlengkapan; dan b. sub bagian kepegawaian, diklat dan pengembangan SDM. (2) Bagian Keuangan,membawahi : a. sub bagian anggaran dan perbendaharaan; dan b. sub bagian akuntansi dan pelaporan. (3) Bagian Bina Program, Humas dan Hukum, membawahi : a. sub bagian penyusunan program dan kerjasama; dan b. sub bagian humas dan hukum. Pual 10 Direktur Pelayanan sebagaimana climaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, membawahi: a. Bidang Pelayanan Medik; b. Bidang Penunjang Pelayanan; dan c. Bidang Keperawatan. Pual 11 (1) Bidang Pelayanan medik, membawahi: a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus; dan b. Seksi Pelayanan Medik Rawat lnap. (2) Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi : a. Seksi Penunjang Medik; dan b. Seksi Penunjang Non Medik. (3) Bidang Keperawatan, membawahi : a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan b. Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan. Pual 12 Susunan Organisasi RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam La.mpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV INSTALASI, KOMITE, SATUAB PEMERIKSAAN INTERNAL, DAB KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Bagfan Kesatu Instalasi Pasal 13 (1) lnstalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Sawerigading. (2) lnstalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Pelayanan. 6 (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Sawerigading dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Pelayanan. Bagtan Kedua Komlte Pasal 14 (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur Utama. (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama dengan memperhatikan masukan dari staf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi. (5) Jumlah Komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. (6) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite dan/ atau Panitia yang merupakan Kelompok Kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Satuan Pemeriksaan Internal Pasal 15 (1) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk oleh Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (3) Satuan Pemeriksaan Internal terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. (4) Anggota Satuan Pemeriksaan Internal berjumlah ganjil paling seclikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Ba.glen Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. 7 (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. staf medik; b. staf keperawatan; dan c. staf non medik. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 (1) Staf Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan kelompok prof esi medik yang terdiri atas : a. Dokter Umum; b. Dokter Spesialis; c. Dokter Sub Spesialis; d. Dokter Gigi dan Mulut; e. Dokter Spesialis Gigi dan Mulut; dan f. Dokter Sub Spesialis Gigi dan Mulut. (2) Staf Medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas profesi meliputi : a. diagnosis; b. pengobatan; c. pencegahan akibat penyakit; d. peningkatan dan pemulihan kesehatan; e. pendidikan dan pelatihan; f. penyuluhan kesehatan; dan g. penelitian dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (2), staf medik dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya; Pasal 18 Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan fungsional; Pasal 19 Staf non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan kelompok penunjang pelayanan yang melaksanakan tugas non medik. BABVI ESELOR Pasal 20 (1) Direktur Utama adalah Jabatan Struktural Eselon 11/b. (2) Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon III/a. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon 111/b. 8 .. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a. (5) Kelompok Jabatan Fungsional, Komite, Unit Instalasi dan Satuan Pemeriksaan Internal merupakan Jabatan Fungsional. BABVII TATAKERJA Pasa121 Direktur Utama, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya wajib akuntabel menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan transparansi serta baik dalam Lingkup RSUD Sawerigading maupun instansi terkait lainnya. BABVID PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAlf Pasa122 (1) Direktur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur Utama melalui Sekretaris Daerah. (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX DEWAN PENGAWAS RUMAII SAKIT Pasa123 (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja internal. (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Walikota. BABX PEMBIAYAAN Pasa124 Pembiayaan RSUD Sawerigading bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan RSUD Sawerigading serta penerimaan dari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 ' .. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Pejabat Struktural dan Fungsional yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya serta menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Togas pokok dan rincian tugas masing-masing jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja RSUD Sawerigading akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Diundangkandi Palop padatan Desember 2015 SEKRET H KOTA PALOPO, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1
13

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD.2017/No.47

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah me,vajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Palopo untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/ 10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
Mengingat I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun I 999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) ; 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587), sebagaiman telah diubah beberapa kali terlampir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Keka.yaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah; 14. Surat Edaran Komisis Pemberantasan Korupsi Nomor SE- 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA KOTA PALOPO NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota Kota Palopo ini, yang dirnaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo . 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Selaetaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Palopo, 5. lnspektorat adalah Inspektorat Kota Palopo. 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Palopo. 7. Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan pejabat lainnya yang mempunyai fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK). 9. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kota Palopo adalah pejabat di lingkup Pemerintah Kota Palopo yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN. 10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindalt Pidana Korupsi . 11. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi/Lembaga untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaanya. 12. Tim pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran Pelaltsanaan Penyelenggaraan LHKPN. BAB II PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PASAL 2 Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas : a. Walikota Palopo; b. Wakil Walikota Palopo c. Pejabat Eselon II; d. Pejabat Eselon III; e. Kuasa Pengguna Anggaran; f. Pejabat Pembuat Komitmen; g. Auditor; h. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah); i. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP); j. Pejabat tertentu lainnya atau permintaan KPK, atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. pasal 3 LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kota Palopo pasal 4 Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palopo wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah : a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa. jabatan; atau c. berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. pasal 5 Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana climaksud daJam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodic setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dahun jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. pasal 6Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang clitentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK. pasal 7 DaJam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia {BKPSDM} Pemerintah Kota Palopo. pasal 8 Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja. BABIII UNIT PEIIGELOLA LAPORAN BARTA KEKAYAAN PENYELERGGARA NEGARA Pasal 9 (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN. (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) terdiri dari: a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kota Palopo 2. lnspektur Kota Palopo 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Palopo. 4. Para Kepala Bidang lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM} Pemerintah Kota Palopo. b. Ketua Asisten Administrasi dan Keuangan Setda Kota Palopo c. Anggota 1. Kabag Hukum Setda Kota Palopo. 2. Kabag Ortala Setda Kota Palopo 3. Para Inspektur Pembantu Inspektorat Kota palopo d. Administrator LHKPN Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM} Pemerintah Kota Palopo. e. User Aplikasi Unit kerja yang membidangi Kepegawaian pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Palopo dan Admin Instansi dan Admin Unit kerja (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Koordinator LHKPN : i. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN. ii. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. iii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Walikota Palopo. b. Admin lnstansi: i. Melakukan validasi/ pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepadaKPK ii. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja; iii. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN. c. Admin Unit Kerja: i. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Palopo ii. Membuat akun Wajib LHKPN / Penyelenggara Negara iii. Membuat/ pemutakhiran data Wajib LHKPN BABIV PERGAWASAK pasal 10 (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN. (2) Inspektorat Pemerintah Kota Palopo merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Palopo. pasal 11 Inspektur Kota Palopo bertugas: a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; b. Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi: 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. basil pemeriksaan LHKPN; dan 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN. d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada WALIKOTA PALO.PO dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. BABV SARKSI DAN TATA CARA PERJATUIIAB SANKSI BAGIAII KESATU SAKSI pasal 12 (ll Pejabat LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan I atau b. Pembebasan dari jabatan BAGIAN KEDUA TATA CARA PENJATUHAN SANKSI pasal 13 (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut: a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga} kali, dengan masing-masing tenggal waktu surat selama 1 (satu) bulan; b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Palopo sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. BAB VI KETENTUAN KHUSUS DAN PEMBIAYAAN BAGIAN KESATU KETENTUAN KHUSUS pasasl 14 Peraturan Walikota Palopo ini berlaku terhadap : Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK B, jika: 1. Mengalami perubahan jabatan; 2. Mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada Tahun 2017, dan; 3. Untuk penyampaian LHKPJN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018. BAGIAN KEDUA PEIIBIAYAAN Segala biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo. BAB VII KETENTUAN PENUTUP PASAL 16 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maim Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. pasal 17 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DAN TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 09, LK.2016/NO.09

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DAN TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persanclian maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan dan tuga.s tertentu lingkup Pemerintah Kota. Palopo;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pe:nyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provins.i Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l"ahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004· tent.ang Perbendaharaan Negara Republik Ind.onesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4355); 5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 6.Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 8. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah 9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peratutran menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 10. peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuagan daerah kota palopo.
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DAN TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO pasal 1 ketentuan pasal 4 peraturan walikota palopo nomor 5 tahun 2014 tentang pemberian tambahan penghasialan pegawai negri sipil pada jabatan dan tugan tertentu lingkup pemerintah kota palopo diubah,sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut: pasal 2 peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan perundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
4

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALOPO

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2014/No.09, TLD No.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dari berbagai potensi sumber daya, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo maka perlu didirikan Perusahaan Daerah yang melakukan pengelolaan jasa usaha produksi dan barang; b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pendirian perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan dan untuk menambah sumber Pendapatan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo 1 di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per-aturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tent.ang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4593); 2 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Dengan Persetltjuan Bersama DEWAN PERWAKILAII RAKYAT DAERAB KOTA PALOPO clan WALIKOTA PALOPO MEMUTUSKAII : Menetapkan : PERATURAN DAERAB TEBTAIIG PEIIDIRIAII PERU8.AIIAAB DAERAB KOTA PALOPO. BABI KETEBTUAN UIIUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota Palopo dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerinta.han daerah. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. DPRD adalah Dewan Perwald)an Rakyat Daerah Kota Palopo. 5. Perusahaan Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat PD-Kota Palopo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD-Kota Palopo. 7. Direksi adalah Direksi PD-Kota Palopo. 8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Kota Palopo 9, Organ adalah perangkat/ alat dari organisasi perusda BABD PEBDIRIAB Pua12 Dengan Peraturan Daerah ini maka diclirikan Perusahaan Daerah (PD) Kota Palopo. 3 BABm RAMA, BE11TOK, TEMPAT KEDUDUKAII BOKOM, TUJUAR DAR LAPA1'GA1' USABA Begiaa Pertama Rama Pasal 3 Nama dan Lambang PD-Kota Palopo sebagaimana climaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Raglan Kedua Bentak Pasa14 PD-Kota Palopo berbentuk Induk Perusahaan (Bolding Coffll'an.y} yang dapat membentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha sesuai lapangan usaha PD-Palopo berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bagian Ketiga Tempat Kedudukan Bulmm Pasal s ( 1) PD-Kota Palopo berkedudukan di Kota Palopo. (2) PD-Kota Palopo dapat mendirikan cabang di daerah lain di luar Kota Palopo dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Begiaa Keempat TuJuan Paaal 6 PD-Kota Palopo didirikan dengan tujuan: a. mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palopo; b. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo; c. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Baglaa Kelbna Kegiatan Usaba Pasal 7 (1) Kegiatan Usaha PD-Kota Palopo adalah: a. Melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan Industri; b. Melakukan kegiatan usaha di bidang Konstruksi; c. Melakukan kegjatan usaha di bidang Energi dan Sumber daya mineral; d. Melakukan kegiatan usaha di bidang perhotelan dan pariwisata; e. Melakukan kegiatan usaha di bidang Lembaga Keuangan Milao serta jasa usaha lainnya. (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas. 4 (3) untuk kegiatan usaha di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah kegiatan yang bukan bersumber dari dana APBD Kota Palopo. (4) Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk unit usaha yang dipimpin oleh seorang manajer unit usaha yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi PD-Kota Palopo. BAB IV MODAL Pasal 8 (1) Modal dasar PD-Kota Palopo berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kota Palopo yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri. BABV ORGAB DAR KEPEGAWAIAif Bagiaa Pertama Umum Pasal 9 (1) PD-Kota Palopo yang didirikan akan didukung dengan organ dan kepegawaian. (2) Organ PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Walikota selaku pemilik modal; b. Badan Pengawas;dan c. Direksi. Bagiaa Kedua Badan Pengawas Paragraf 1 Pengangkataa Pasal 10 (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Profesional, dan/ atau masyarakat yang diangkat oleh Walikota. (2) Tata cara pengangkatan Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Paragraf2 Persyaratan Pasal 11 Calon Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun; b. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana Strata Satu (Sl); c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;dan 5 d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; Paragraf3 JvmJ•b Angota dam Mesa Jabataa Pual 12 (1) Jumlah anggota Badan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang. (2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan. (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota. Pasal 13 ( 1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Untuk dapat diangkat kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas harus: a. mampu mengawasi PD - Kota Palopo sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. b. mampu memberikan saran kepada direksi agar PD-Palopo dapat bersaing dan berkembang; c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang. Paragraf4 Tupa clan Wewenang Pual 14 Badan Pengawas mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PD-Kota Palopo; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PD-Kota Palopo; dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan}, dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDKota Palopo yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan. Pual 15 . Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang: a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PD-Kata Palopo; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PD-Kota Palopo; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota. 6 Pual 16 (1) Untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Badan Pengawas. (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PD-Kota Palopo. (3) Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDKota Palopo. Paragraf'S PenghastJan Badan Pengawas Pasal 17 Badan Pengawas diberikan penghasilan setiap bulan berupa uang jasa yang bersumber dari anggaran PD-Palopo. Pual 18 ( 1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empatpuluh per seratus) dari gaji Direktur Utama, (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35°/o (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama. (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama. Pasal 19 Dalam hal PD-Kota Palopo memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18. Pual20 Besarnya uangjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PD- Kota Palopo. Pasal 21 ( 1) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PD-Kota Palopo. (2) Badan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit l(satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masajabatan dikalikan uangjasa bulan terakhir. Paragraf6 Pemberhentian Badan Pengawas Pasal22 (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir;dan 7 b. mengundurkan diri; dan c. meninggal dunia. (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. mencapai batas usia 58 {lima puluh delapan) tahun; d. tida.k dapat melaksanakan tugas; e. melakukan tindakan yang merugikan PD-Kota Palopo; dan f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara. (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota. Pasal23 (1) Anggota Badan Pengawas yang mela.kukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dan huruf I, diberhentikan sementara oleh Walikota. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 24 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Badan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum mela.kukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demihukum. (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Bagiaa KetJga Direkal Paragraf 1 Pengangkatan Dlrekal Pasal25 (1) Direksi diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (2) Batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali maksimal 55 (lima puluh lima) tahun; (3) Tata Cara Pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota; (4) PNS tidak dibenarkan diangkat menjadi Direksi. Pasal 26 (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (Sl). b. mempunyai keahlian, kemampuan yang memadai dan memiliki kompetensi serta mempunyai pengalaman memimpin perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik; c. harus sanggup menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Direksi dan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan e. lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 25 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh W alikota. (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana climaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasa12'7 (1) Jumlah Direksi ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang. (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PD-Kota Palopo. (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 4 (empat) orang sebagairnana climaksud pada ayat (1), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas basil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi. (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana climaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa melalui proses penilaian basil uji kepatutan dan kelayakan. (5) Pengangka.tan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD-Kota Palopo setiap ta.bun. Pasal 28 (1) Direksi dilarang memangkujabatan rangkap, yakni: a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDKota Palopo; dan/ atau d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD-Kota Palopo. Paragraf2 Tupa dam Wewemmg Dlrekal Paaal29 Direksi mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD-Kota Palopo; b. pembinaan kepegawaian: 9 c. mengurus dan mengelola kekayaan PD-Kota Palopo; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/ corporate plan) yang disahkan oleh Walikota atas pertimbangan BadanPengawas. f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PD-Kota Palopo yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PD-Kota Palopo. Paaa130 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegi.atan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan Iaporan manajemen yang telah diaudit berdasarkan ketentuan yang berlalru dan ditandatangani bersaroa Direksi dan Badan Pengawas disampaikan kepada Walikota dan DPRD; (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDKota Palopo ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling Iambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota. (6) Anggota Direksi atau Badan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis. Paaa131 (1) Direksi dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang: a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD-Kota Palopo berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD-Kota Palopo; b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi serta memberhentikan pegawai yang menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD-Kota Palopo; c. Menetapkan besamya dana representatif dari anggaran PD-Kota Palopo paling tinggi 75% dari seluruh jumlah penghasilan Direksi selama 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir. d. Menetapkan penggunaan Dana Representatif secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD-Kota Palopo e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD-Kota Palopo dengan persetujuan Badan Pengawas; f. mewakili PD-Kota Palopo di dalam dan di luar pengadilan. g. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PD-Kota Palopo; h. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; i. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PD-Kota Palopo berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan 10 j. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas dengan menjaminkan aset PD-Kota Palopo. (2) Peraturan Kepegawaian PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf3 Pen1Utjulmn Pejabat Sementara Pual 32 ( 1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama a tau seorang Pejabat Struktural PD-Kota Palopo sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana diroaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Paragraf4 PeaghastJ•a, Jasa Pengabdian, dan Cuti Pasa133 ( 1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana diroaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak;dan b. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal PD-Kota Palopo memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. (4) Besamya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagairoana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD-Kota Palopo. (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu. Pasa134 (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besamya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Badan Pengawas dan kemampuan PD-Kota Palopo. (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan Iaroanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. 11 Pual36 (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c, cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah baji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin;dan g. cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo. (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDKota Palopo. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih Ian jut oleh W alikota. Paragraf& Pemberhentian Pual36 ( 1) Direksi berhenti karena: a. masa jabata.nnya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Direksi diberbentikan karena: a. pennintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PD-Kota Palopo; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; e. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturutturut. (3) Pemberbentian Direksi sebagairoana dimaksud pada ayat (2), �. ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasa137 (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberbentian sementara sebagairoana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pual38 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direbabilitasi. (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota basil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima basil sidang Badan Pengawas. 12 �. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 39 Struktur organisasi dan tata kerja PD-Kata Palopo ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. Baglaa Keempat Pegawai Paragraf 1 Pengan.gkatan Pasal40 (1) Pengangkatan pegawai PD-Kota Palopo harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pemah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. clinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima);dan f. lulus seleksi. (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bemilai baik. (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi: a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; f. prestasi kerja; dan g. kejujuran. (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Pua141 ( 1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan. Pasal 42 (1) Batas usia pensiun pegawai PD-Kota Palopo 56 [lima puluh enam) tahun. (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 13 Parag:raf2 PeaghastJaa daa Cuti Pasal43 (1) Pegawai PD-Kota Palopo berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; dan c. tunjangan lainnya. (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan. (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengobatan dan/ atau perawatan di rumah sakit klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Upah Minimum Provinsi yang berlaku yang disesuaikan dengan kemampuan PD-Kota Palopo. Pual44 ( 1) Penyusunan skala gaji pegawai PD-Kota Palopo dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD-Kota Palopo. (2) Ketentuan gaji pegawai PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 45 (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi lOo/o (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. � (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5o/o (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari seko1ah/ perguruan tinggi. (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Pasal46 (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD-Kota Palopo atau luran pegawai PD-Kota Palopo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji. Pua147 Dalam hal PD-Kota Palopo memperoleh keuntungan, pegawai PD-Kota Palopo diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PD-Kota Palopo. 14 Pasa148 (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala. (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. Pual49 ( 1) Pegawai memperoleh hale cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin;dan g. cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo. (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo. (3) Pelalcsanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Paragraf3 Pengbargaan clan Tancla JPasal so (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD-Kota Palopo. (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah � menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PD-Kota Palopo. (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Paragraf4 KewatjilNm clan LaraDgan PualSl Setiap pegawai wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mendahulukan kepentingan PD-Kota Palopo di atas kepentingan lainnya; c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan;dan d. memegang teguh rahasia PD-Kota Palopo dan rahasia jabatan. Pual52 Setiap pegawai dilarang: a. melakukan kegiatan yang merugikan PD-Kota Palopo, Daerah dan/ atau Negara; 15 b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PD-Kota Palopo; dan c. mencemarkan nama baik PD-Kota Palopo, Daerah dan/ atau Negara. Paragraf'S Pelangganm clan Pemberhentlan Pasal 53 �. (1) Pegawai PD-Kota Palopo dapat d.ikenakan hukuman. (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 54 (1) Pegawai PD-Kota Palopo diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan/ atau tindak pidana. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pasal SS � (1) Pegawai PD-Kota Palopo yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 500/o (lima puluh per seratus) dari gaji. (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 56 ( 1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas; d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. telah mencapai usia pensiun;dan/ atau f. reorganisasi. (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. 16 Pasal 57 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: a. melanggar sumpah pegawai dan/ atau sumpah Jabatan; b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap; dan/ atau c. merugikan keuangan PD-Kota Palopo. BABVI TAIIUII BUKU, AIIGGARAR DAR LAPORAlf KEUANGAN Bagian Pertama TahunBuka Pasal 58 Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Bagian Kedua Anggaran Pasal 59 ( 1) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku. (2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)., harus mendapatkan persetujuan dari Walikota melalui Badan Pengawas. {3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus diajukan oleh Dewan Direksi ke Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan rencana anggaran PD-Kota Palopo oleh direksi kepada Badan Pengawas dan belum mendapatkan tanggapan serta keberatan tertulis, maka rencana anggaran tersebut dianggap telah disahkan untuk dilaksanakan. (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas. Bagtan Ketiga Laporan Keuangan Pasal 60 (1) Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas. (2) Laporan Keuangan secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu. (3) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Walikota dan DPRD melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku. (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan. 17 BAB VD PENETAPAlf DAN PENGGUNA.Alf BASIL USAHA Pasal 61 ( 1) Penetapan basil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang clihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui. (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Pendapatan Asli Daerah 55 % (lima puluh lima per seratus); b. Untuk Cadangan Umum perusahaan 20% (dua puluh per seratus); c. Sosial dan Pendidikan 10 °/o (sepuluh per seratus d. Jasa Produksi 10% (sepuluh per seratus);dan e. Sumbangan dana pensiun dan sebagainya 5% (lima per seratus); (3) Tata cara alokasi penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota. BABVID KERJASAMA Pasa162 (1) PD-Kota Palopo dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)., dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota melalui Badan Pengawas. BABIX PENGA'WASAN Pasal 63 (1) Pengawasan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan. (2) Pengawasan perusahaan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah atas perintah Walikota dan melaporkan basil pengawasannya. BABX PEMBUBARAN Pasal 64 (1) Pembubaran/likuidasi PD-Kota Palopo ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Penunjukan dan tugas panitia pembubaran/likuidasi ditetapkan oleh Walikota. (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan PD-Kota Palopo menjadi milik Pemerintah Kota Palopo. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur oleh Peraturan Walikota. 18 . , BAB XI KETENTUANPENUTUP Pasal 65 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
22

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2015

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 06, BD.2015/No.06

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan, terkait penetapan prioritas komponen pembiayaan pelaksanaan Program Pendidikan Gratis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015.
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undnng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Pcrcncanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 2 Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah; 17. Pera tu ran Daerah Provinsi Sulawesi Sela tan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan; 18. Pcraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 4 Tahun 2014 lentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nornor 66 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nornor 9 Tahun 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 4 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan; 19. Peraturan Daerah Kata Palopo Nornor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Palopo Nornor 5 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo.
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAAN PROGRAM PENIDIDIKAN GRATIS KOTA PALOPO TAHON ANGGARAN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Palopo; 3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palopo; 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Palopo; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikari Kota Palopo; 6. Program Pendidikan Gratis adalah program pembiayaan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Palopo untuk membebaskan atau meringankan biaya peserta didik pendidikan dasar dan menengah tanpa mengurangi peran serta masyarakat; 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kata adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 3 9. Rcncuna Anggaran Pcndapntan clan Bclanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah Rcncana Anggaran Pcndapatan dan Belanja yang disusun olch Satuan Pcndidikan Dasar dan Mcncngah; 10. Biaya Opcrasi Nonpersonalia adalah biaya yang diperlukan satuan pcndidikan dasar dun mcncngah untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia sclarna satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pcndidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pcndidikan; 11. Sarana adalah fasilitas pembelajaran yang dapat dipindah-pindah; 12. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah; 13. Perabot adalah sarana pengisi ruang; 14. Peralatan pendidikan adalah sarana yang digunakan secara Iangsung untuk pembelajaran; 15. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok pcserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas; 16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsnawiyah atau bentuk lain yang sederajat; 17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat; 18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan; 19. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah; 20. Tenaga Kependidikan adalah petugas yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah; 21. Insentif Pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru yang berstatus PNS dan NOf'l PNS bukan penerima tunjangan profesi yang dibayar berdasarkan kelebihan jam mengajar dan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru yang berstatus Non PNS dibayar berdasarkan jam mengajar; 22. Insentif Tenaga Kependidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru Kelas, Kepala Tata Usaha, Bendahara Pendidikan Gratis, Pegawai Tata Usaha atau Tenaga Administrasi Sekolah, Operator, Pengelola Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Ketua Program Studi Keahlian (Khusus SMK), Pengelola Bengkel (Khusus SMK), Teknisi (Khusus SMK), tenaga pengamanan sekolah, Bujang Sekolah atau Cleaning Service; 23. Profil Sekolah adalah gambaran tentang peserta didik, pendidik, tenaga keperididikan, dan rombongan belajar yang menjadi dasar pengalokasian dana Pendidikan Gratis; 24. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 4 pernbelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik; , 25. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/ atau sebagai penyelesaian dari suatu satuan pendidikan; 26. Pendidikan Menengah Universal adalah pemberian kesempatan seluas-Iuasnya kepada warga masyarakat usia 16 sampai 18 tahun untuk mengakses pendidikan menengah berrnutu, meliputi SMA, MA dan SMK yang dibiayai bersama oleh Pernerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dengan tujuan menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 27. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyedian pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal2 Tujuan Program Pendidikan Gratis, adalah: a. Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik, pemberian insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta tambahan biaya operasional sekolah; b. Mempercepat penuntasan wajib belajar � pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu; c. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global, serta d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul. Pasal3 Sasaran Program Pendidikan Gratis adalah satuari pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta se-Kota Palopo. BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Proses Penyusunan Profil dan Penetapah Alokasi Dana Pasal4 Penyusunan profil sekolah atau madrasah pada satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan prosedur: 5 a. Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota Palopo menyiapkan dan menyampaikan format Profil Sekolah atau Madrasah ke setiap sekolah atau madrasah sebelum awal tahun pelajaran baru; b. Tim Pengelola Sekolah atau madrasah menyampaikan Profil Sekolah atau madrasah ke Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota Palopo paling lambat awal bulan Agustus dalam rangkap 2(dua); c. Tim Pengelola dan Pengendali Perididikan Gratis Kota Palopo melakukan rekapitulasi data Profil sekolah atau madrasah dan sclanjutnya menyampaikan ke Tim Pengendali Provinsi; d. Contoh Format Profil Sekolah atau Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Pasal 5 ( 1) Penetapan alokasi dana Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2015 tiap sekolah atau madrasah didasarkan pada data profil sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015; (2) Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kata Palopo melakukan verifikasi data jumlah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta rombongan belajar tiap sekolah berdasarkan data profil; (3) Atas dasar jumlah Siswa, PTK, serta Rombongan Belajar, Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota rnenyusun alokasi dana Pendidikan Gratis satuan pendidikan dasar; (4) Atas dasar jumlah siswa, Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kata Palopo membuat alokasi dana Pendidikan Gratis satuan pendidikan menengah; (5) Alokasi dana Pendidikan Gratis setiap satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Bagian Kedua Proses Penyaluran, Pertanggungjawaban dan-Pengernbalian Dana Pasal6 (1) Dana Program Pendidikan Gratis yang disalurkan ke sekolah atau madrasah swasta berbentuk hibah. (2) Dana Pendidikan Gratis yang diterima sekolah atau madrasah disimpan dalam rekening giro atas nama sekolah(bukan atas nama pribadi). (3) Penyaluran dana Pendidikan Gratis ke sekolah atau madrasah menggunakan mekanisme GU (Penggantian Vang) (4) Pada awal Tahun Anggaran, Bendahara . Umum Daerah (BUD) memberikan Vang Persediaan (UP) ke Dinas Pendidikan, selanjutnya Dinas Pendidikan menyalurkan ke sekolah atau madrasah dalam bentuk uang panjar. (5) Sekolah atau madrasah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan keten tuan dan mekanisme yang berlaku. (6) Laporan pertanggungjawan keuangan yang' dibuat sekolah atau madrasah sebesar dengan uang panjar, atau kurang dari uang panjar, atau melebihi dari uang panjar yang diterima. (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar 40% (empat puluh persen) dipisah dengan yang bersumber dari APBD Kota Palopo sebesar 60% (enam puluh persen). 6 (8) Bcrdasarkan laporan pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Pcndidikan memproscsnya dan menyampaikan ke DPPKAD untuk dimintakan kembali pcnggantian dana yang telah digunakan sekolah atau madrasah. Pasal 7 (1) Pada akhir tahun anggaran, sekolah atau madrasah mempertanggung jawabkan uang panjar yang diterima pada awal tahun anggaran dalam bentuk SPJ-Nihil. (2) Dana Pendidikan Gratis yang tidak digunakan atau tidak dapat di-SPJ• kan hingga akhir tahun anggaran, dikembalikan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Seto ran (STS). BAB IV PENGGUNAAN DANA PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan Pasal8 Komponen pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi : a. Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan; b. Pembiayaan proses belajar mengajar; c. Pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler; d. Pembiayaan untuk pemeliharaan atau perbaikan ringan. Pasal9 (1) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat oleh Tim Pengelola sekolah atau madrasah bersama dengan Komite Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan. (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pasal 10 ,. Sekolah atau madrasah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah atau madrasah agar kegiatan pendidikan berlangsung secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standard Nasional Pendidikan. Pasal 11 Sekolah atau madrasah dilarang membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam program BOS atau sumber pembiayaan lainnya. 7 ' Bagian Kcdua Rincian Komponcn Pcnggunaan Dana pada Satuan Pcndidikan Dasar yang Bcrsumber dari APBD Kota Pasal 12 Dana Pendidikan Gratis yang diterima oleh SD/ MI/SLB dan SMP/MTs/SMPLB yang bersumber dari APBD Kota diprioritaskan untuk membiayai: a. Insentif bulanan tenaga kependidikan; b. lnsentif kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi; c. lnsentif jam mengajar bagi Guru Non PNS yang tidak menenma tunjangan profesi; d. Biaya Operasi nonpersonalia yang tidak dibiayai oleh BOS. Pasal 13 (1) Insentif tenaga kependidikan SD/MI/SLB perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling besar: a. Kepala Sekolah Rp 150.000,- b. Guru Kelas atau Wali Kelas Rp 100.000,- c. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis Rp 150.000,- d. Pembantu Bendahara Barang Sekolah Rp 100.000.- e. Pegawai Administrasi Sekolah/Operator Sekolah Rp 100.000,- f. Pengelola Perpustakaan Rpl00.000,- a. Tenaga Pengamanan Sekolah Rp 300.000.- g. Bujang Sekolah atau Cleaning Service Rp 250.000.- bagi Non PNS dan Rp 125.000.- bagi PNS. J (2) Insentif tenaga kependidikan SMP/ MTs/SMPLB perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling besar : a. Kepala Sekolah Rp 200.000,- b. Wakil Kepala Sekolah Rp 150.000,- c. Wali Kelas Rp 125.000,- d. Kepala Tata Usaha Rp 150.000,- e. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis Rp 150.000,- f. Pembantu Bendahara Barang Sekolah Rp 125.000.- g. Staf Tata Usaha Rp 125.000,- h. Pengelola Perpustakaan Rp 125.000.- 1. Pengelola Laboratorium Rp 130.000,- -: J. Tenaga Pengamanan Sekolah Rp 350.000.- dan k. Bujang Sekolah atau Cleaning Service Rp 300.000.- bagi Non PNS dan Rp 150.000.- bagi PNS. Pasal 14 Insentif kelebihan jam mengajar guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi pada SD/MI/SLB dan SMP/MTs/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling besar Rp 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) perjam berdiri/minggu. 8 Pasal 15 lnscntif jam mengajar bagi guru Non PNS SD/MI/SLB serta StvtP/MTs/SMPLB yang tidak mcnerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c, paling besar Rp 4.000.-(empat ribu rupiah) perjam berdiri/ minggu. Pasal 16 Prioritas penggunaan Komponen Biaya Operasi Nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah untuk membiayai: a. belanja penggandaan; b. pembelian alat tulis sekolah {ATS); c. belanja daya dan jasa kantor lainnya; d. biaya makan dan minum rapat serta kegiatan lainnya; e. perawatan dan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kelayakan kualitas agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar, mencakup: 1. pembelian bahan dan alat kebersihan; 2. pengecatan gedung atau pagar; r 3. perbaikan atau penggantian kunci; 4. penggantian atap yang bocor; 5. pemeliharaan meubel dan 6. pemeliharaan peralatan pendidikan. ,1 Bagian Ketiga Rincian Komponen Pembiayaan Satuan Pendidikan Dasar yang Bersumber Dari APBD Provinsi Pasal 17 Dana Pendidikan Gratis yang diterima oleh SD/ MI/ SLB / dan SMP/MTs/SMPLB yang bersumber dari APED Provinsi dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai beri�ut: a. pengembangan Profesi Guru/Kepala Sekolah; b. pemberian Bantuan Siswa Miskin; c. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan Pendidikan Gratis; d. pelatihan Kepemimpinan Siswa Masa Depan Terpadu, yaitu : 1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); 2. Kepramukaan; 3. Palang Merah Remaja (PMR); 4. Disiplin Lalulintas; 5. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Dokter Kecil atau Pencegahan Narkoba; 6. Spritual Question, Emosional Question, Intelektual Question atau Pendidikan Karakter; 7. Kantin Kejujuran; 8. Olah Raga dan Kesenian; 9. Wawasan Wiyata Mandala; 10. Pendidikan Bela Negara; 11. Pelatihan Paskibraka atau Tata Upacara Bendera; 12. Koperasi, Kewirausahaan dan Perbankan. e. mengikuti Lomba Guru atau Kepala Sekolah berprestasi/berdedikasi; 9 f. mengikuti lornba siswa berprcstasi (OSN, 02SN, FLS2N) ; g. pcmbinann pcscrta Lomba Guru, Kepala Sckolah dan Siswa Berprcstasi kc Tingkat Nasional; h. pcnggandaan Lcrnbar Kerja Siswa. Bagian Keempat Rincian Komponen Penggunaan Dana pada Satuan Pendidikan Menengah yang Bersumber dari APBD Kata Pasal 18 Dana Pendidikan Gratis yang diterima SMA/MA/SMK yang bersumber dari APBD Kata diperioritaskan untuk membiayai: a. insentif bulanan tenaga kependidikan; . b. insentif kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi; c. insentif jam mengajar bagi Guru Non PNS yang tidak menenma tunjangan profesi. d. pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan; e. pembiayaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); f. pembiayaan Pengelolaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah; g. belanja daya dan jasa kantor lainnya; Pasal 19 lnsentif tenaga kependidikan SMA/MA/SMK perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, paling besar : a. Kepala Sekolah Rp 250.000,- b. Wakil Kepala Sekolah Rp 200.000,- c. Wali Kelas Rp 150.000,- , d. Ketua Program Studi Keahlian(Khusus SMK) Rp 150.000,- e. Kepala Laboratorium atau Bengkel Rp 150.000,- f. Teknisi (SMK) Rp 150.000,- g. Pengelola Perpustakaan Rp 150.000,- h. Pengelola Laboratorium Rp 160.000,- 1. Kepala Tata Usaha Rp 200.000,- J. StafTata Usaha Rp 150.000.- k. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis Rp 200.000,- 1. Pembantu Bendahara Barang Sekolah Rp 150.000.• m. Tenaga Pengamanan Sekolah Rp 400.000.- dan n. Bujang Sekolah atau Cleaning Service Rp 350.000.- bagi Non PNS dan Rp 175.000.- bagi PNS. Pasal 20 Insentif kelebihan jam mengajar bagi guru SMA/�MA/SMK yang berstatus PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, paling besar Rp 4.000.- (empat ribu rupiah) perjam berdiri / minggu. Pasal 21 Insentif jam mengajar bagi guru Non PNS SMA/ MA/ SMK yang tidak menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling besar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah) perjam berdiri/minggu. 10 Pasal22 Pcmbiayaan kegiatan pcmbelajaran, remedial dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi : a. pcmbiayaan lembar kerja siswa; b. penggandaan materi, dan c. penggandaan bahan ujian. Pasal23 ' Pembiayaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi : a. pengadaan alat tulis sekolah; b. pengadaan buku rapor dan pasfoto siswa; c. insentif panitia; d. biaya makan dan minum panitia; e. biaya kegiatan MOS; f. biaya Tes Bakat; g. biaya penyusunan laporan PPDB. Pasal 24 Pembiayaan Pengelolaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi : a. biaya pendataan dalam rangka penyusunan profil sekolah atau madrasah dan Data Pokok Pendidikan Menengah (DAPODIKMEN); b. pembelian Alat Tulis Sekolah; c. belanja penggandaan; d. biaya rapat koordinasi; e. biaya pelaporan. Pasal25 Belanja daya dan jasa kantor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi : a. rekening listrik; b. rekening air; c. rekening telepon; d. biaya akses internet; e. langganan koran. ,, Bagian Kelima Rincian Komponen Pembiayaan Satuan Pendidikan Menengah yang Bersumber dari APBD Provinsi Pasal 26 Dana Pendidikan Gratis yang diterima oleh SMA/MA/SMK yang bersumber dari APBD Provinsi diprioritaskan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai berikut : a. peningkatan Mutu Manajemen, Kompetensi Pendidik, dan Perumusan Kurikulum; b. pembelian atau pengadaan Buku Referensi Muatan Lokal; c. pernbiayaan Panitia dan Pengawas Ujian, serta Pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa. Pasnl27 Pernbiayaan Kcgiatan Pcningkatan Mutu Manajernen, Kompetensi Pendidik, dan Pcrurnusan Kurikulum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi : a. pcmeliharaan sarana dan peralatan praktek; b. pengadaan pcralatan praktek siswa/peralatan laboratorium; c. peningkatan mutu manajemen sekolah; d. pcningkatan kompclensi pendidik; e. penyusunan kurikulum muatan lokal dan pendampingan implementasi kurikulum; f. penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar; g. pembinaan lomba kesiswaan; pemilihan guru tauladan dan kepala sekolah berprestasi; h. pembinaan karakter bangsa; 1. pembinaan disiplin lalu lintas dan; J. bimtek pembinaan PMR, Kepramukaan,. QSIS, UKS dan kegiatan kesiswaan lainnya, dan k. pembinaan kewirausahaan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal28 Pembeliaan atau penggandaan buku referensi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi : a. pembeliaan atau penggandaan Buku Bahasa Daerah; b. pembeliaan atau penggandaan Buku Keunggulan Lokal Kota Palopo; c. pembeliaan atau penggandaan Buku Sejarah Lokal, dan d. pembeliaan atau penggandaan buku potensi .daerah lainnya. Pasal 29 Pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian serta Pernbiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi : a. pembiayaan transportasi dan pengawasan ujian; b. pembiayaan laporan hasil belajar siswa; c. pembiayaan konsumsi panitia dan pengawas ujian; d. pembelian alat tulis kantor untuk pelaksanaan ujian. Bagian Keenam Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah atau Madrasah Pasal 30 ( 1) Pengadaan atau pembelian barang/jasa di sekolah atau madrasah dilakukan dengan menggunakan prinsip keterbukaan, akuntabel, dan ekonomis serta memperhatikan kualitas barang/jasa dan kewajaran harga sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Penggunaan biaya untuk pemeliharaan ringan diawali dengan membuat rencana kerja serta memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah kota; (3) Kewajiban Perpajakan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana Pendidikan Gratis, maka bendahara atau pengelola dana Pendidikan Gratis wajib memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. BAB V PENGELOLAAN, PENGENDALIAN DAN.PELAPORAN Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 31 ( 1) Pclaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo dilakukan oleh Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis ; (2) Pernbentukan Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis dilakukan secara musyawarah, demokratis, transparan dan akuntabel. (3) Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Unsur Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota Palopo sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini. (5) Keberadaan Tim Pengendali dan Pengelola Pendidikan Gratis adalah mendukung dan memfasilitasi kelancaran pengelolaan Pendidikan Gratis Kota Palopo. Pasal 32 Tim Pengelola dan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1), bertugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran Pendidikan Gratis b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pendidikan Gratis, antar lain jadwal sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi; c. merancang sebaran sekolah penerima bantuan dana Pendidikan Gratis dengan mempertimbangkan kriteria sekolah serta ketersediaan dana· d. men ' sialisasikan kebijakan pada tingkat Kota dengan pengelola pada so satuan pendidikan dan unsur masyarakat; e. menetapkan sekolah sasaran, melakukan klarifikasi dan verifikasi data pada sekolah atau madrasah penerima bantuan; f. menyusun daftar calon sekolah penerima bantuan dan menetapkannya dengan keputusan Walikota berdasarkan hasil verifikasi lapangan; g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Gratis; h. memberikan peringatan atau tindakan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah; 1. menerima atau meminta laporan hasil pelaksanaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah; J. menyusun laporan pertanggungjawabaan pelaksanaan Pendidikan Gratis dan melaporkan ke Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Pasal 33 Tim Pengelola dan Pengendali selama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan honorarium yang bersumber dari dana APBD Kota Palopo. ,, (3) Lnpornn scbaguimann climaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Wnlikota mclalui DPPKAD clan kcpada Gubernur melalui Dinas Pcndidikan Provinsi Sulawesi Sclatan. Pasal 37 ( l) Kepala Sckolah a tau Madrasah selaku ketua Tim Pengelola Sekolah atau Madrasah Pcndidikan Gratis melaporkan pelaksanaan Pendidikan Gratis sccara bulanan, triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Tim Pcngelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kata Palopo; (2) lsi laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas : a. penerimaan dan penggunaan dana; b. hambatan dan solusinya; c. saran-saran dan tindak lanjut. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal38 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2015.
21

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 08, LK.2016/NO.08

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

ABSTRAK:

a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Palopo, perlu ditetapkan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor · 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); j. r-. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737 Tahun 2007); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan La.in-Lain. 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN BIAYA SEWA REKLAME BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Kota adalah Walikota Palopo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Palopo; 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah; 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa derdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemukmuran rakyat; 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame; 11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum; 12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya videotron dan Elektronik Display; 13. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, callibrite, vynil, aluminium, fiberglas, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar; 14. Reklame pada Kendaraan/Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak; 15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanent dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil; 16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya promosi ataupun pemberitahuan event dalam jangka pendek atau bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, Bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner; 1 7. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat dan reklame dalam undangan; 18. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda; 19. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan• bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan; 20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan halon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis; 21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air; 22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat; . 23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 24. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame; 25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan reklame dan jenis reklame terpasang yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan; 26. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif; 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; 28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda; 29. Lokasi adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame. 30. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen/calon konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor dan ditetapkan dalam peraturan ini; 31. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. 32. Lebar Jalan adalah jarak ruas jalan dari sisi kiri ke sisi kanan termasuk bahujalan dan trotoar. 33. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. BABD DASAR PERGENAAR PAJAK Pasa12 (1) Dasar Pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame; (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak; b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 1. Jenis Reklame; 2. Bahan yang digunakan; 3. Lokasi Penempatan; 4. Jangka waktu penyelenggaraan; 5. Jumlah dan; 6. Ukuran. (3) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diketahui dan/atau dinilai tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. BABm CARA PERBITUNGAN lflLAI SEWA REKLAME (1) NSR dihitung berdasarkan : a. NSPR; dan b. NJOPR Pasa13 (2) Komponen NSPR untuk reklame permanen/tetap ditentukan berdasarkan: a. lokasi penempatan (Lp); b. ketinggian objek (Ko); c. sudut pandang (Sp); dan d. lebar jalan (Lj). (3) Komponen NSPR untuk reklame non permanen/insidentil ditentukan berdasarkan : a. Lokasi penempatan (Lp); b. Lebar jalan (Lj). (4) Apabila suatu objek pajak reklame non permanen/insidentil terdapat lebih dari satu rincian komponen NSR maka indeks yang digunakan adalah yang tertinggi; (5) NJOPR dihitung berdasarkan nilai penyelenggaraan reklame yang ditentukan oleh faktor-faktor: a. nilai perolehan/biaya pembuatan reklame; b. biaya pemasangan reklame; c. biaya pemeliharaan reklame; d. jenis reklame yang dipasang. (6) Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberi bobot dan skor bervariasi. Pasal 4 (1) Perhitungan NSR sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSR = NSPR x Lm x Jw x NJOPR NSPR=Lp+Ko+Sp+LJ PR=NSRx25% (2) Perhitungan Nilai Kontrak Reklame sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut : PR=RKx25% Keterangan : PR = Pajak Reklame NSR = Nilai Sewa Reklame NSPR = Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame NJOPR = Nilai Jual Objek Pajak Reklame Lp = LokasiPemasangan Ko = Ketinggian objek Sp = SudutPandang LJ = LebarJalan Lm = Luas Media Jw = Jangka Waktu NK = Nilai Kontrak Pasa15 Materi reklame rokok dan minuman beralkohol, besarnya NSR ditambah persentase tagihan sebagai berikut: a. Lokasi tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan minimal radius 200 m besarnya periambahan NSR sebesar 20% {dua puluh persen); b. Di luar lokasi sebagaimana dimaksud huruf a, besarnya penambahan NSR sebesar 10% (sepuluh persen). Pasa16 Perhitungan dan penjelasan perhitungan NSR sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan walikota ini. BAB IV PERRITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME Pasa17 (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara · panjang dan lebar bidang reklame; (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan; (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar; (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya; (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif. BABV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGlfYA PAJAK REKLAME Pasal 8 (1) Masa pajak ditetapkan satu bulan kalender; (2) Pajak terutang dalam satu masa pajak terjadi pada saat cliterbitkannya SKP Daerah; (3) Penerbitan SKP Daerah dilakukan pada saat pemasangan reklame. BAB VI SANKSI Pasa19 (1) Pihak pemasang reklame dan/atau pihak ketiga yang menyampaikan nilai kontrak reklame yang tidak sesuai dengan nilai kontrak Reklame yang sebenarnya seperti mengurangi atau memalsukan Nilai Kontrak Reklame yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan, terhitung sejak tanggal SKP Daerah pertama kali diterbitkan; (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menerbitkan STPD. Pasal 10 ( 1) Penertiban reklame dalam wilayah kota Palopo akan dilakukan apabila : a. jenis reklame permanen/tetap tidak dibayar sampai dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo. b. Jenis reklame non permanen/insidentil tidak dibayar sampai dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggaljatuh tempo. (2) Penertiban reklame akan dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame; (3) Tim Penertiban Reklame sabagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BABVll KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 ( 1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Nilai Strategis, Nilai Sewa / Nilai Jual Serta Tarif Pajak Reklame Dalam Wilayah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
12

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 'TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2016/No.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo

ABSTRAK:

g bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mcngatur Susunan Organisasi,Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serra Tata Kcrja pada Dinas Pendidikan Kota ?alopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Dndang Nomor 11 Tahun 2002 tentang . t Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negarr, Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Hornor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4433.) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4.5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang• Undar.g Nornor 31 Tahun 2004 tentang Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, · tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (:.:-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8'.!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun :2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lunbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Undang-Ur.clang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Scanned by CamScanner 7 Und�n?-!Jndung �omor 20 Tahnn 2003, tentang Sistem Prnd1d1k.an , , Nasional (Lembaran Negara Repu bliIk Indo·1es1a 1 a.11!n 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara republik lndonesia Nomor 4301); 8. Peraturnn Pemetintah Repuhlik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
: PERA.TURA.W WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO I.' \' BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 peraturau Walikota ini yang dimaksud dengan : !)a rah adalah Kota Palopo; Pe�erintah Daerah adalah �alil�ota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerinta:nan Daerah yang mermrnpm Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang !llenjc.di kewen,�.11gan Daerah Otonom; Ja]ikcta adalah Wahkota Palopo; . l)ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah [lnlbaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pcnyelenggara Pemerintahan Daer�; Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kata Palopo; Dinas Penclidikan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; Kepala Dinas adalah ?ejabat yang memimpin Dinas Pendidikan Kata Palopo; Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kata Palopo; Kepa1a Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pendirlikan Kata Palopo; Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Pmdidikan Kota Palopo; Kepa1a Seksi adalah Pejabat yang mcmimpin Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Palopo: Satuan Pendidikan adalah Unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional-dan/atau keg.atan teknis penunjang tertentu. 1 liiawai adalah orang yang bekerja pada lingkup kantor Dinas Pendidikan Kot.a Palopo, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non' Pegawai · ��. ' Jabat.an F .mgsional adalah .Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Daerah Kata Palopo. 2 Scanned by CamScanner BAB II SUStJrlJI..N ORGANISASI Pasal 2 (l) �usunan Or�anisasi Dinas Pendidikan Kota Palopo terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sck.etariat, terdiri atas : 1) Sub Bagian Umurn, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas Pembantuan; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal dan Informal terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Seksi Pernbinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; 3) Seksi Pembinaan tern baga Kursus dan Pelatihan. .. d. Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas: : 1) Seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 2) Seksi Pernbinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; 3) Seks.i Pernbinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. e. Bidang Pem binaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; 2) Seksi Pernbmaan Kelembagaan dan sarana Prasarana SMP; 3) Seksi Pernbinaan Peserta Didik dan Pernbangunan Karakter SMP. f. Satuan Pen.didikan. g. Kelornpok .Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struk.tur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III KEDUDUKAM Pasal 3 Dinas Pendidikan mernbantu Walikota Pemerintahan bidang Pendidikan yang bertanggungjawab kepada Walikota. 3 dalam melaksanakan Urusan berkedudukan dibawah dan l" Scanned by CamScanner BAB IV TOGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Dnginn Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 ll Dinas Pendidikan dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 1>awah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Oaerah; Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan Penye.lenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Pendidikan yang menjndi kewenangan daerah. }) Untuk m��aksanak.�kTugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala mas en 1d1 an, mempunyai Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dalarn bidang pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pernerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan; c. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Pendidikan; d. pengelolaan adrninistrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peratursn perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk meiaksanakai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Rincian Tuga..'f: a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk rnenunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas Pendidikan sebagai pedoman kerja; c. rnembagi tugas, memberi petunjuk dan rnengkoordinir Sekretaris, dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan agar bersinergi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya; d. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan; e. mengsinkronisasikan, rencana/prograrn Dinas Pendidikan secara terpadu berdasarlran kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pernerintah Kota Palopo dalarn rangka peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan; f. melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan Provinsi, Pusat dan dinas/instansi lingkup Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya; g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan di lingkungan Dinas Pendidikan; h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota baik dalam penyusunan kebijakan pemecahan masalah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bidang Pendidikan; i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidilcan sesuai peraturan perundang• undangan yang berlaku; 4 Scanned by CamScanner mbuat dan menyai:r1paikan Rencana Anggaran Satunn Kcrja kcpada j. ��,erintah Kota Palopo; . embuat dan men)ampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada 1'. 111(lsRn; dan a �Japorkan hasil pe:aksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran I. ;rtin1'JE.�gan ..keoada pimpinan untuk menjadi bahan dalarn rnen"amb1l kebijakan. ; o elnkukan iugas am sesual peiuruuk atasan· ll'l · 111embuat liasi·1 k· egi·atan Dinas · Pendidikan' serta memberi saran fl· �rtimbangan .. kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pene:itu?.11 keb1}aka�; menilai presta<:.1 kerja bawahan; dan ;· meJal<sanakan tugas kecinaean lainnya yang diperintahkan Walikota, · untuk mendukung keiancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pat.al 5 II Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; Sekretaris mernpunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam merencanakan program kerja Dinas, memberikan pelayanan teknis administrasi, membtrnbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Monev dan Tindak Lanjut dan Sub Bagian Urnum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Selcretaris, rnempunyai Fv.ngsi : a. pclaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Togas Pernbantuan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; ·_i c. pengoordinasiar, pengelolaan Adrninistrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan 'Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2i dan ayat (3), Sekretaris mernpunyai Rincian Tu.gas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pcdoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingku p sekretariat; d. menyusun, rnerancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; r. �elaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integra:;i pelaksanaan kegiatan; 5 Scanned by CamScanner )!lksanaka:.1 an mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan g. ,nel penyusunan Iaporan akuntabilitas kinerja; evil l d . . ' 01 Jaksanakan an mengoordmas1kan pengolahan data dan informasi; �· :Jakss.nnkan dan mP.ngoordinasikan pelayanan ketatausahaan; � :eJoJ<sanaka� dan mengoordinasikan pelayanan adrninistrasi umum J· dan apnratur, . mdflksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi k, rdaganga n; :eJa.k�.anakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana · kebutuhan anggarg_n_; J17elaksanakan pernbinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil rn. pemeriksaan; , .. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan; · r �: meiaksanakan dan mengoordinesucan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan pe.nghapusan barang; p melaksanakan pernbinaan dan penataan organisasi dan tata.Iaksana; q: me!aksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; · s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Baglan Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pasal 6 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggara Tugas Pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris; Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas Pembantuan mempunyai Tu.gas Pokok mengelola urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas Pembantuan, mernpunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan rencana kebutuhan pegawai pada Dinas dan Satuan Pendidikan; b. mengelola adrninistrasi kepegawaian dan melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia pegawai serta pembinaan Disiplin Pegawai; c. merer.canakan dan rnelaksanakan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai; d. melaksana.mn urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organis:1.si, ketatalaksanaan, dan penyusunan bahan rancangan peraturan; e. menyusun bahan perundang-undangan dan fasilitasi : bantuan hukum; r. melaksanakan Evaluasi Kegiatan Urusan Umum dan Kepegawaian; g. melaksanakan koordinasi urusan pembantuan administrasi satuan �endidikan Menengah terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sa-ana Prasarana dan Kesiswaan dengan instansi terkait serta fosi!itasi proses akreditasi pada Satuan _Pendidikan; 6 Scanned by CamScanner 01�rnbuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian h. sctHl mcmberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengamhil kebijakan; melakukc1n pendistribusian tugas cian Pemberian Petunjuk pe}nksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil k�rjanya; rnenilai prestasi kerja bawahan; dan ( meJaksanakun tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretmis, untuk mendukurig kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab' kepacta Sekretaris; Kepala Sub Bagian Perer canaan, Keuangan, Evaluasi dan Tin�ak Lanjut roempunyai Tugas Fokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelo!aan keuangan, mernbuat laporan dan mengeiola Database Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan; Untuk melaksanakan n.gas pokok sebagaimana dirnaksud pada avat (2), Kepala Sub Bagianf'ercncanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempu:1yai Rincian �"u9as, sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. rnelaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h.rnelaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. mcnyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan k. melaksanakan penge'olaan data dan kerjasama; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, Dalarn mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. < .i 7 Scanned by CamScanner Baghm Ketlga 'BIDAMG· PEt.IBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL DAW INFORMAL Paragraf 1 Bidang Pembinaau Pendldikan Anak Usia Dini, Pendldfkan Nonformal dan Informal PasalS ifdang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonfonnal dan ll I \onnal dipimpin seorang Kepala Bidang yang bcrada dibawah clan ;rtanggungjawab kepada Kepala Dinas; Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan icoordina�i pcn�e�enggaraan pendidikan pada Bidang Pendidikan Anak l]sia Dim, Pendidikan Nonformal clan Informal. l]ntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), l(epala Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal, mernpunyai Fungsi: a. penyusunan rencana kerja bidang; b, perumusan penjabaran keoijakan teknis; c pe�gkoordinasian penyiapan dan penyelenggaraan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal clan Informal; d. pengkoordinasian pelaksanaan pernbinaan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal; : e. pengkoordinasikan fasilitasi akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, No-.1 Formal can Informal; f. pengkoordinasikan kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji kompetensi dan sertifikasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal: g. penyiapan bahan laporan bu.anan, triwulan dan tahunan atau setiap saat diperlukan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai Rincian Tugas: a. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA;. dan Rencana Kinerja (RENJAJ sesuai lingkup tugasnya; b. menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta mekanisme penyelenggaraan Bidang Pendiclikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Jnfonnal; e. menyusun dan mcnyebar luaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan Pendid.ikan Anak Usia Dini, Pendiclikan Non Formal dan Informal; f. melaksanakan pengurnpulan, pencatatan, analisis, dan penyajian data Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; . 8 Scanned by CamScanner picn<loro�g d�n. mr.ng·Ko?r?ina3ikan peml>entukan satuan Pendidikan g. ,AJleJ{ Usia Dtm, Fendidikan. Non Formal dan Informal, meliputi satuan PNFl, !<elo�1J>0k Belajar, Kursus dan satuan PNFI sejenis seperci rarnan pP.nitipan anak, kelompok bermain dan bimbingan belajar: . . . ll'lembantu dan mengoo�dmasikan penyediaan tempat belajar serta 11· engusahakan pe:1yed1aan Iasilitas dan bahan belajar yang %butuhkan; endarong warga masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu dan i, �1nt-aga perusahaan yang berminar mengadakan kerjasama dalam ;enyelengg;.rakan kmsus/magang; rnela-l<san�an peman�a�an dan evaluasi program serta pengembangan j. !{ualitas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Ir{onnal; rnemuina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tutor dan )(. fasi�itator; . . 1 rnengevalut1s1 pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan · dilirgkup tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; meinfelajari, memaharni dan melaksanakan peraturan perundang• lfl· ;1ndangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman d91a.-n melaksanakan tugas; rnemberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. rnembagi tugas, rnemberi petunjuk, menilai dan rnengevaluasi hasil o. kerja bawahan agar pclaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dcnga.n ketentuan yang berlaku; P· rnenyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; menilai prestasi kerja bawahan; dan ;.· 1nelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksl Pembinann Pendidikan Anak Usia Dini Pasai 9 ,,·1 Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawah kcpada Kepala Bidang; Kepala Seksi Pembinaan Pencidikan Anak Usia Dini mempunyai Tugas Pokok : mernbantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, rnempunyai Rincian Tugcw: a. mengumpulkan, menganalisa data dan informasi pada seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi Pembinaan. Pendidikan Anak Usia Dini; e. melalrnanalrnn kegiatun pelayanan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini; d. mencrapakan nonna. standar prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelernbagaan, dan kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini; 9 Scanned by CamScanner 1nelRksRm\lmn hubungan 'kerja samu dan peran serta masyarakat c. d!llnnt penyelenggaraan pengcmbangan Pcndidikan Anak Usia Dini; mernfa�iilitasi pelaksanann kegiatan Akreditasi Lernbaga Pendidikan C. Annk Usia Dini; melalrnanakan t.ementauan, anausis, evaluasi dan pelaporan g. pehlksnnaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan memberikan saran pertimbangan ke)ada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 1·, menilai prestasi kerja bawahan; dan J. mt:lakf.anakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bida>Jg, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Geksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Pasal 10 Seksi Pernbinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai Tr.igas Pokok : membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksarn.an dan Kesetaraan. Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, mempur.yai Rincian Tugas: a. mengumpulkan, menganalisa data dan inforrnasi pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi Pembinaan Pendidikan Kcaksaraan dan Kesetaraan; c. melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Pcmbinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; d. menerapakan norma, standar prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; e. melaksanakan hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat dalam pen.yelenggaraa.n pengembangan Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; g. melaksanakan pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan memberikan saran pertimbangan kepada pirnpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 10 Scanned by CamScanner Pnrngrnf 11 Soksl Pembl nuun Lembugu l{ursus dun Polntllmn Pnsn\ 11 . pe1nbinnnn Lernoagn Kursus <Inn Pclatihnn dipimpin olch seornng I) sel-51 .. scks, yn.ng beraon di bnwnh dun bcrtanggung jnwab kepada Kcpaln 't(eP." 1,. pidllllg; . �l" Seksi Pembinaan Lernbugn Kursus dan Pelatihan mernpunyai Tugas ) �tr"Ok : Mcmbn.ntu Kcpaln Bidang mclaksanakan penjabaran kebijakan �knis pHdR seksi Pemb.uaan Lembaga Kursus dan Pelatihan. D )lull tnclnksnmlkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), J\:�\la Scksi Pernbinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan, mempunyai ,ttnciar. Tugas: a. mengurnpulkan, menganalisa data dan informasi pada seksi pembinaan Lernhaga Kursus clan Pelatihan; b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi ?embinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan; c. melak&mai<.an kegintan pelayanan, pembinaan, monitoring dan e,·aluar,i Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan; (!. menerapakan norma, etandar prosedur, dan kriteria pembelajaran, peHerta didilc, sa:ana dan prasarana, kelembagaan, dan kernitraan p,�ndidikan Pernbinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan; e. melaksanal<an nubungan kerja sama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Pembinaan Lernbaga Kursus dan Pelatihan; f. memfas:litasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan; g. melaki,anakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pernbinaan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; i. menilai prest.asi lterja bawahan; dan j. melalcsanaks.n tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidanr,, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR Paragraf 1 Eidnng Pernbinaan Pendldikan Sekolah Dasar Pasal 12 [Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksana.an kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar, membimbing, mengendalikan serta rnengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar, dan seksi Pembina.an Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. 11 Scanned by CamScanner 1 nl 1ne!aksnnalmn t•.t3ns pokok eebagaimena dimaksud pa�a ayat (2) J �q, ll la Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai Fungsi: ' }{Cp.'\ 11,.11sunnn rencana kerja bidang; ll· �11jatan:n kebijakan teknis: �· pengoordmasian peny iapan dan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan v• sekolah �asa.r; ' pengoordmaman pelaksanaan pembinaan teknis, pengurusan dan d. pen1bi.1aan Pendidikan Sekolah Dasar; pengooidinasian fasilitasi akreditasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar; pen) us Linan bahan penetapan kurikulm� 1?uatan lokal Sekolah Dasar: . penyusunan bahan pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, g kelembagaan, sarana prassrana, serta peserta didik dan pembangunan i--arakter Sekolah Dasar; h, pengoordin.asian k�giat� pe��aian hasil belajar, pengujian/uji kompetens1 dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah . pasar; i. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atau setiap saat diperlukan. I Untuk melaksa�akan tugas po�ok dan fun.gsi sebagai��na dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepa1a Bidang Pembmaan Pendidikan Sekolah Dasar lllempunyai Rincian Tugas : a. menyi1sun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJAJ sesuai lingkup tugasnya; b. meny.Jsun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; ·; . c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d. menganalisis kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Dasar terrnasuk arternatif kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan dan mengembangkan keunggulan wilayah/loka.1; e. menganalisis dan merumuskan standar kompetensi kelulusan; f. menganalisis data, informasi dan isu-isu kesiswaan, kurikulum, dan tata kelola yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang Sekolah Dasar; g. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengernbangan dan peningkatan mutu f,ekolah 'Jasar; h. menyusun bahan/rnateri pembinaan penerapan/pelaksanaan kurikulum disekolah pada jenjang Sekolah Dasar; i. melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pendidikan padajenjang pendidikan Sekolah Dasar; j. melaksanakan sosial.sasi dan pembinaan implementasi kebijakan di hidang Sekolah Dasar; k. melaksanakan program pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Dasar; I. melaksanakan program pencapaian target kurikulum dan prestasi belajar peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar; m. melakukan koordinasi, memberikan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya rnenyelesaikan permasalahan aktual yang berkernbang di bidang Sekolah Dasar; n. meneta.pkan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan 1oka1 pada jenjang Sekolah Dasar: o. mP.laksar1akan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan Sekolah Dasar termasuk penggunaan buku pelajaran di sekolah· P, menilru 'prestasi k�rja bawahan; dan , q, �elaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas. : 12 Scanned by CamScanner P111·111t1·11f �l f*C'1't1l 1',1mhl111rnn l'mulhlll( ll1111 '1',111111<11 l(1111111111l,llhu11 fh,kufuJ, n,urnr l'1uu, I l a �i·k�i t't•1nb11111n11 l'1•11dldll< <11111 'l'c1111p,11 l{1:p<:1tdldll<11n H,:l{,,l,,h I ):,m,r II •1,pii\\\ in 1ilt•h ll<'(H'1111JJ. 1.:1·p11l11 Holrnl y1111g bt:md,1 dllJ1tw1th d:iri \ii•rlt\ll�g\r 'ft jnwnl: kcpnd11 l.:op11l11 111<11111H l'c111l>ln1t1111 1'1;11dldilwn Sekolah 01\:it1r: l\<'Pnl!\ Stilrni l'cn�hin11n11 Pcndldik <Inn 'l'cnnga Kcpcndidll<an Sckolah o,iSt\t' mcmpunyiu 11,gas Pokok : Mcrcncnnuknn, rnclaksanakan dan n1cngnwn�i pcn�n.rJnnn dlstribua! dun pcndayagunnan Pc�didik dan ren11f,H l(cpcnd1.d1k'.u, Sek(�lllh Dasar bcrdasarkan normal atandar, prosedur, dnn kritcrin pndn tingknt Sckolah Dasar, . oalam melaksanakai: Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepaln Seksi Pernbinaan Pendidik clan Tenaga Kependidikan Sekolah pasar, mernpunyai Rincicm 'l'ugas: . , a. melaksanakan pendutaan, pcngadaan dan ditribusi Pcndidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; I b. meiaksanakan kebijakan pemanfaatarr/ pendayagunaan Pehdidik dan Tenaga Kependidikan Sckolah Dasar sesuai nonna, standar, prosedur dan kriteria pada tingkat Sekolah Dasar; c. mengelola program peningkatan kompetensi, penghargaan dan perlindungan serta program peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; cl. melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan kurikulum dan kalender pendidikan; e. mengclola data hasil evaluasi Ujian Sekolah/Ujian Nasional Sekolah Dasar; f. melaksanakan pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; g. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kepen<lidikan Sckolah Dasar dan memberikan saran pertirnbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pernbinaan Kelembagaan. dan Sarana Prasarana Sekolab' Dasar . t ' I Pasal 14 1 l) Seksi Pembinaan Kelernbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar; I Kepala Seksi Pem binaan Kelembagaan dan Sarana Prasaran* Sekolah Dasar mernpunyai Tuga.s Pokok: merencanakan, melaksanakan dan mengf1Valuasi penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, dan sarana prasarana Sekolah Dasar. 13 Scanned by CamScanner oatiun cnelnl�unnn\n� Tugns Pokok sebr1gaimana di maksud pada ayat (2), l3) }\epala Seksi Pen�mnaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah DR�r. mempunya1 Rincian 'J'ugas: a. menyusu,1 bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana. dan prasarana Sekolah Dasar: b. melaksimakan pendataan, pengadaan dan ditribusi sarana dan .,rasarana Sekolah Dasar:' c, menyusun bahan pcrr..antauan dan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sel:olah Dasar; d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar· e. menyusun laporan hasil pela' ksanaan tugas seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar dan memberikan saran pertimbangar kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 I pl F'embinaan Peaerta Didik dan Pembangunan Karakter Sek�lah Dasar Pasal l.5 Seksi Pembiuaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimp.n oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepaJa Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar; Kepala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pernbangunan Karakter Sekolah Dasar rnempunyai 'fugas Pokok : membuat dan merencanakan program peningkatan mutu siswa dalam pencapaian kualitas akademik dan non-akademik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas, perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar. Dalarn melaksanakar, Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Scksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, rnernpunyai Rincian. Tugas: a. melaksanakan kebijakan pengembangan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; b. melaksanakan penataan dan pengelolaan penerirnaan peserta didik baru serta pendataan peserta didik, bakat dan prestasi siswa; c. menyusun bahan pemantauan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; d. rnelaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pernbanzunan Karakter Sekolah Dasar; e. menyusun laporan hasil pe]aksanaan tugas seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan memberikan saran pertirnbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran peJaksanaan tugas. 14 . I Scanned by CamScanner Baglan Kellma SJI>A.i'lG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Paragraf 1 Bldrm({ Pernblnaan Pendldlkan Sekolnh l\lenengnh Pertnma Pasal 16 {ll Bidang Pembinaan Pendidikar. Sekolah Menengah Pertama dipimpin scorang Kepala .Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab }<cpada Kcpala Dmas; Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai Tuqas: Pokok : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pernbinaan Sekolah Menengah Pertarna, mernbimbing, mengendalikan serta mengawasi pdaksanaan tugas pokok d&.TJ fungsi dari seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah Pertama, seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, dan seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama. 3) Oalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Fungsl: a. penyusunan rencana kerja bidang; b. penjabaran kcbijakan teknis; , c. pengkoordinasian penyiapan dan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Sckolah Menengah Pertama; d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis, pengurusan dan Pernbinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; e. pengkoordinasian Iasilitasi akreditasi satu.an Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertarna; g. penyusunan bahan pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kelernbagaan, sarar.a prasarana, serta peserta didik dan pernbangunan karakter Sekolnh Mer.engah Pertamu; h. pengkoordinasian kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kepcndidikan Sekolah Menengah Pertama; i. penyiapan bahan lapcrun bulanan, triwulan dan tahunan atau setiap saat diperlukan. 4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mernpunyai Rincian Tugas: a. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; b, menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; c. rnerencanakan, rnenyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d. menganalisis kerangka dasar dun struktur kurikulum Sckoluh Menengah Pertarna terrnauuk alternatif kurikulurn muatan lokal untuk meningkatkan clan mcngernbangkan kcunggulan wilayah/lokal: e. menganalisis dan merurnuskan standar kompetenst kelulusan; 15 Scanned by CamScanner rialisi� data, inforrnasi clan isu-isu kesiswaan, kurikulum, dan f. ro�;t�lola yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang tll . lah Menengnh Pertama; . S��yusun petu.njuk teknis pelaksanaan pengemb�gan <lan g. 111 · ·ngkat:Ul mutu Se.colah Menengah Pertama; Fe�\,usun bahan/matcri pembinaan penerapan/pelaksanaan 11, ro<;�)nilum disekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama; kUfaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pendidikan i. roeda jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama; · �elaksanakru1 ·sosiali�asi dan pembinaan irnplementasi kebijakan di j. bidang Sekolah Mener.gah Pertama; k .,laksanakan program pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah . rne engah Pertama; Men ;etaksanakan program pencapaian target kurikulum dan prestasi 1· belajar peserta didik paua jenjang Sekolah Menengah Pertama; rnelakukan koordinasi, memberikan fasilitasi dan konsultasi dalam Ill· upaya menye�.e!Jaikan permasalahan aktual yang berkembang di bidang Sekolah Menengah Pertama; menetapkan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan n. pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Seko!ah Menengah Pertarna; o. melaksanakan pengawasan irnplementasi kebijakan dan program pengcmbangan Sekolah Menengah Pertama termasuk penggunaan buku pelajaran di sekolah; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. mel&.ksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pert.ama Pasal 17 I) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertarna dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Kepala Seksi Pernbir.aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mernpunyai Tugas Pokok Merencanakan, melaksanakan dan rnengawasi pengadaan distribusi dan pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada tingkat Sekolah Menengah Pertarna. Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Rinciari Tugas : a. melaksanakan pends.taan, pengadaan dan ditribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; b. melak�ami.krn kebijakan pemanfaatan/ pendayagunaan Pendidik dan T�naga Kependidikar: Sekolah Menengah Pertama sesuai norma standar, prosedur dan kriteria pada tingkat Sekolah Menengah Pe:tama; 16 Scanned by CamScanner c. 111engelola program peningkatan kompetensi, penghargaan dan perlindungan serta peningkatan kcsejahteraan Pendidik dan Tenaga 1<e;,endidikan Sekolah Menengah Pertarna; d. melaksanakan evaluasi atas pcnyelenggaraan kurikulum dan kalender pcndidikan; e. mengelola data hasil evaluasi Ujian Sekolah/Ujian Nasional Sekolah l\,[enrnga�1 Pertarna; f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksan3.an kebijakan pada seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; " g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Keuendidikan Sekolah Menengah Pertarnadan memberikan saran pertimbangar. kepada pimpinan sebagai bahan .perumusan kebij3.kan; h, menii?..i prestasi kerjs. bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk rn endukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Pasal 18 1) Seksi Pembinaan Kelernbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Mcnengah Pertama; 2) Kepala. Seksi Fembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengab Pertama mempunyai Tngas ,pokok : merencanakan, melaksanakan dan rnengevaluasi penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama. 3) Dalam melaksanakan Togas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pernbinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Rin.cian Tu.gas: a. menyusun bahan perumusan, kcordinasi pelaksanaan . kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Menengah Pertama; b. rnelaksanakan . pendataan, pengadaan dan ditribusi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama; ; c. menyusun bahan pemantauan dan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar; 1 d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan · pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Kelernbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertarna dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 17 Scanned by CamScanner Paragraf 4 Sekd Pernhlnaan Peserta Dldik dnn Pembangunnn Karakter Sekolah Menengah Pertama Pasal 19 seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah (l) Menengah Pertama dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawuh dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 21 l{epala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter { sekolah Menengah Pertama mempunyai Tugas Pokok : Membuat dan merencanakan �rogram peningkatan mutu siswa dalam , pencapaian }cUalitas akademik dan non-akadernik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas, perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar. (31 oalam melaksanakan Tugas Pokok sebagairnana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pem binaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertarna, mernpunyai Rincian Tugas : a. melak:,�.nakan xebijakan · pengembangan penyusunan bahan perumu::.an, koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pembinaan Peserta Didiz dan Perr.bangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; b. melaksanakan penataan dan pengelolaan penerimaan peserta didik baru serta pendataan peserta didik, bakat dan prestasi siswa; c. menyusun bahan pernantauan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertamadan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan ,.j g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 18 Scanned by CamScanner RABV TATAKERJA Pasal 20 onJam melaks anakan t.ugas dan fungsinya, Dmas Pendidikan wajib dan (11 taat bcrpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Kepala Dmas Pendidikan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dP.ngan Organisasi Ferangkat Daerah dan/atau instansi peme.rintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasa.121 epala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, l\batan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan gas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• dangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, · lrronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 I 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fur..gsiona1 Tertentu pada Dinas wajib memimpin, I mengoordina�ikan, mernberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksa.'1aan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasat 23 ala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian. Kepala Seksi, abatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib mengawasi dan mengendalikan sanaan tugas bawahan rnasing-masing serta mengambil langkah-langkah g diperlukan apabila rnenemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi nyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 1) Kepala Dinan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: l Atasan yang menerima laporan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) rnenindaldanjut.i dan menjadikan laporan yang diterima seba�ai bahan I>engambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. ' . 19 Scanned by CamScanner BAD VI SATUAN PENDIDIKAN Pasal 25 11 rendidilrn.n dipimpin oieh seorang Kepala Satuan Pendidikan yang 1) tS,eflrtalldllfl dibawa l1 cJ an I iertanggung j.awab kepada Kepala Dm. as; . llill Satuan Penr.idikan rnempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala 1'7Pf\5 dnlam hal mcrencanakan, melaksanakan pendataan, teknik dan o,ngafana, mengIcoordimasiikan d an mengendali·kan serta melaporkan pra . kcgiatan Satuan Fendidikan serta tugas lain yang diberikan oleh hBSI . , J{epala Dmas. paiam rnelaksanaka_n _Tugas Pokok se�agaimana. dimaksud pada ayat (2), J{ pala Satuan Pcndidikan, mempunyai, Rincian Tugas: e inelaksenakan Penyusunan Program/Kegiatan; �· nienyelenggaraka11 urusan tata usaha; · merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; �·. melaksanakan pengadaan dan peralatan sesuai kebutuhan Satuan p,!ndidil<an; melaksanakan perneliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan sesuai norma dan prosedur; �. melaksanakan pengawasan dan pcmantauan pelaksanaan kegiatan; h. meJaksanakan Pelayanan Pendidikan Nonformal pada SKB sebagai satuan pendidikan sejenis Iainnya; I·. J·, melalrnanaknn dan mernbina hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepc.da. bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya; k. membuat laporan hasil kegiatan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. Pembentukan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ] diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BAD VII KELOMPOK JABATAN FUNGSI01.lAL Pasal 26 tan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan i Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Pasal 27 Jabatan .ungsional sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 terdiri dari sejumlah jabatan fungsicnal sesuai dengan keahlian; S�tiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) d1pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; Jenis dan Jenjang .Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jutn1ah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Dinas. 20 Scanned by CamScanner I' BAB VIII PENUTUP Pasal 28 ngan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 11 rra11un 2014 tentang Tu�as Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas pendidikan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 raturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. gar seti3:p. orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan raturan rm dengan penempatannya dalam Betita Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 11 rra11un 2014 tentang Tu�as Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas pendidikan Kota Palopo
22

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2017/No.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan.
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN. bab 1 ketentuan umum pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo 8. Unit Pelaksana Telmis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPf BBi adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kota Palopo; 9. Kepala UPI' adalah Kepala UPI' Balai Benih Hean. 10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. 11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAlf DAR KEDUDUKAN pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' BBi. (2) UPI' BBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 ( 1) Susunan Organisasi UPI', terdiri dari : a. kepala UPI'; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV TUGAS DAN RINCIAN TUGAS bagian ke satu Tagas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasa14 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan pengadaan, produksi, dan pemasaran benih/ induk ikan, pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPI' mempunyai Rincian Tugas: a. menyusun rencana kegiatan UPT BBi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang produksi, sarana prasarana dan pemasaran benih ikan; c. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang produksi dan sarana prasarana benih lkan; d. mengembangkan teknologi dan infonnasi produksi benih ikan; e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan 8alai 8enih lkan; f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah; g. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; h. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; i. membuat laporan hasil kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPf dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagiaa Kedua Tugas dan Rlncian Tugas Kepala Subbagiaa Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPf dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administra.si penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPr 881. (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Rincian Tugas: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Tata Usaha; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPr BBi; f. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi; g. melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan Keuangan; h. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan; 1. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; J. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV JABATAN FUNGSIONAL pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPI' BBI dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasal 7 (1) Kepala UPI' dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPI' BBi melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPI' BBi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menerapkan prinsip = a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; e. sinkronisasi; f. simplikasi; g. akuntabilitas; h. transparansi; i. efektivitas; dan j. efisiensi. pasal 8 (1) Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPI' BBi wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, � serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPI' BBi. (3) Kepala UPI' dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPI' mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait dalam rangka. meningka.tkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas UPI' BBi. BAB VII PENGANGKATAN DAN PERBERHENTIAN DALAM JABATAN PASAL 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPI' BBi, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
8

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2017/No.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kota Palopo;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4247); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5887); 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M DAG/PER/ 11 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 626); 11 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M DAG/PER/ 10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M DAG/PER/ 10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564); 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M DAG/PER/ 10/2014 tentang Teradan Tera Ulang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565); 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M DAG/PER/ 10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus Dan SatuanUkuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566); 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M DAG/PER/ 11/2016 tentang Unit Metrologi Legal; 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN. BAB I KETERTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo 8. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPT ML adalah UPT ML pada Dinas Perdagangan Kota Palopo; 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi Legal. 10. Tu.gas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT ML. (2) UPT ML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABW SUSUNAR ORGANISASI Pasal 3 ( 1) Susunan Organisasi UPT ML, terdiri dari : a. kepala UPI'; b. subbagian Tata Usaha, dan c. jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok menyusun rencana teknis operasional bidang kemetrologian, melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang kemetrologian, memantau, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kemetrologian. (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPI' mempunyai Rincian Tugas: a. melakukan Kaji Ulang Manajemen atau evaluasi kerja terhadap implementasi, pemeliharaan dan peningkatan sistim manajemen di UPI' ML; b. melakukan koordinasi dengan Pejabat Struktural di bawahnyaguna mengoptimalkan kemampuan UPI' ML; c. menunjuk pelaksana tugas Kepala UPI' saat berhalangan atau sedang tugas di luar kantor; d. menunjuk personil UPI' ML untuk menjadi Penanggungjawab Mutu dan Laboratorium guna menjamin mutu yang dipersyaratkan laboratorium, yang bertanggungjawab dan berwenang untuk memastikan sistim manajemen mutu diterapkan, diikuti setiap waktu dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan, Penanggungjawab teknik yang berwenang mengkoordinir atas pelaksanaan teknistera/teraulang UTTP dan Penanggungjawab Administrasi dan Keuangan sebagai pejabat yang sepenuhnya bertanggungjawab dan berwenang menyusun keadministrasian dan pelaporan keuangan; e. menunjuk personil UPI' ML Kota Palopo untuk menjadi Tim Audit internal; f. menunjuk Petugas Administrasi; g. mengesahkan/menandatangani Panduan dan Kebijakan Mutu UPTML; h. menandatangani Surat Keterangan Hasil Pengujian/Sertifikat; dan i. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas dan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan telmis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPI' ML. (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Rincian Tugas: a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan; b. menyiapkan rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan. d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistim dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan,penggandaan dan pendistribusian; f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan keprotokolan; g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya; h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor; i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor; J. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor; dan k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV JABATAN FURGSIONAL Pasa16 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT ML dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasal 7 (1) Kepala UPT da)am melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT ML melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT ML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip: a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; e. sinkronisasi; f. simplikasi; g. akuntabilitias; h. transparansi; i. efektivitas; dan j. efisiensi. Pasal 8 (1) Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT ML wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT ML. (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPr ML. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT ML, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
9

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT