PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DAERAH KOTA PALOPO
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, BD.2017/No.02
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo yang merujuk pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang kepengurusan Perusahaan Daerah Air minum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sehingga perlu diganti;
bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedian Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400).
1. Ketentuan Umum
2. Nama dan Kedudukan Hukum Serta Lapangan Usaha
3. Maksud dan Tujuan
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Modal
6. Organisasi
7. Kepegawaian
8. Anggaran Tahunan
9. Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih
10. Ketentuan Tarif
11. Pembubaran
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
21
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo No. 2 Tahun 2011
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2, TLD.2019/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijarnin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
b. bahwa air limbah domestik yang belum dikelola
berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan
derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dan Retribusi Secara Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 1 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawei-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Negara Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
16. Peraturan Menteri Pekrjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor O 1
Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian
Pencemaran Air;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor
P.68/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku
Mutu Air Limbah Domestik;
19. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 14 Tahun 2007
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita
Daerah Kota Palopo Tahun 2007 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kata Palopo Tahun 2014
Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kata Palopo Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kata Palopo Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
BAB V PERENCANAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH
BAB VI PEMELIHARAAN
BAB VII PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH
BAB VIII KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN
BAB IX EVALUASI DAN MONITORING
BABX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIV KETENTUAN PIDANA
BAB XV KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
NO 2 TAHUN 2019
18 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kota Palopo 2022 No.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Rp936.589.797.578,17; Belanja Rp935.475.348.254,12; Surplus Rp1.114.449.324,05; Penerimaan Pembiayaan Rp48.531.641.540,10; Pengeluaran Pembiayaan Rp4.641.373.129,24; Pembiayaan Netto Rp43.890.268.410,86; SiLPA Rp45.004.717.734,91.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 1 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2020; Perda Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2021.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 diatur dengan Peraturan Walikota.
12 Pasal (8 Hlm.) dan XX Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Pemeliharaan Ternak Hasil Tangkapan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14a ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penertiban Ternak maka perlu Menetapkan Biaya Pemeliharaan Ternak Hasil Tangkapan dengan Peraturan Walikota. ditetapkan dengan Peraturan Walikota
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republim Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6019);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peternakan dan Penertibannya.
Ketentuan Umum. Maksud, Biaya Pemeliharaan Ternak Hasil Tangkap, Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Misi Kota Palopo Tahun 2013 - 2018 yaitu Misi ke 5 ( lima) adalah Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan melalui pembinaan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;
b. bahwa untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Palopo yang disebabkan emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan;
c. bahwa untuk terlaksananya tindakan nyata dari Pemerintah Kota Palopo dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan melalui olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi serta membatasi penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu melalui, penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
1. Undang-Undang Nonor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahum 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 'i(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
`10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Otganisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Saerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rinjian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Palopo;
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kota Palopo;
15.Peraturan Walikota Palopo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;
16.Peraturan Walikota Palopo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo;
17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kota Palopo;
18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha M:ikro, Kecil dan Menengah, Perindustruan dan Perdagangan Kota Palopo;
20. Peraturan Walikota Palopo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Kebersihan, Pertam.anan dan Pemakaman Kota Palopo; 21.Peraturan Walikota Palopo Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Badan Lingkungan Hidup dan Pariwisata Kota Palopo;
22. Peraturan Walikota Palopo Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kecam.atan dalam Daerah Kota Palopo; Peraturan Walikota Palopo Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kelurahan dalam Daerah Kota Palopo;
BABI KETENTUAN UMUM
PASAL 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palopo; 2. Walikota adalah Walikota Palopo; 3. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo; 4. Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo; 5. Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo; 6. Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo; 7. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo; 8. Dinas Perhubungan dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Palopo; 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo; 10. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakam.an adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palopo; 11. Satuan Polisi Pamon Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamon Praja Kota Palopo; 12. Kantor Pemadam Kebakaran adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palopo; 13. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palopo; 14. Bagian Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palopo; 15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota � Palopo; 16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Kota Palopo; 17. Kepolisian Resort Kota Palopo yang selanjutnya disebut Polres Palopo adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kota Palopo; 18. Pelaksana Harl Bebas Kendaraan Bermotor adalah personil yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Berm.otor yang beranggotakan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait; 19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan berm.otor atau kendaraan tidak berm.otor; 20. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan telmik yang berada pada kendaraan itu; 21. Jalur adalah bagianjalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan; 22. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor; atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar; 24. Olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat meyehatkan diri dari luar maupun dari dalam atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani;
BABII WAKTU, LOKASI DAN &ARANA PENDUKUNG PELAKSA!fAAlf KEGIATAN BARI BEBAS KENDARAAlf BERMOTOR
PASAL 2
( 1) Pada waktu dan jalan-jalan tertentu di wilayah Kota Palopo diselenggarakan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor;
(2) Lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
a. Waktu penyelenggaraan ditetapkan setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 09.30 WITA.
b. Lokasi penyelenggaraan ditetapkan berpusat pada Lapangan Gaspa, jalan Ahmad Yani mulai dari Perempatan Jalan Mas Jaya sampai Perempatan Jalan Andi Teripadang Jalan Andi Taddajalan Landau, jalan Hasanuddin mulai dari Perempatan Jalan Diponegoro sampai persimpangan Jalan Mananungeng, Perempatan Opu To Sappaile Ambe Nona sampai Jalan Opu Dg. Rusaju, Pertigaan Andi Djemma - Jalan ahmad Dahlan sampai Persimpangan Kartini , JI. A. Mahmud mulai dari pertigaan JI. Diponegoro sampai persimpangan JI. Samiun, Perempatan Andi Djemma- Kartini sampai persimpangan Jalan Ahmad Yani - Mas Jaya.
c. Lokasi Parkir disediakan pada : Depan Masjid Agung, Sam.ping Gereja Katholik, Jalan A. Mahmud depan eks Bioskop Ampera, halaman Luwu Plaza, Jalan Andi Teripadang Depan Istana Kedatuan Luwu, Jalan Opu Dg. Risaju, Jalan andi Djemma depan Bank Muammalat, Jalan Opu To Sappaile depan TK. Kartika XX-9.
d. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) disediakan pada : Depan Masjid Agung, Sisi Selatan Lapangan Gaspa, Pelataran Halaman Saodenrae Convention Centre (SCC).
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku pada saat hari besar keagamaan.
(4) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Be bas Kendaraan Bermotor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(5) Penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus didukung dengan : a. ketersediaan petugas pengamanan; b. adanya jalur pengalihan altematif; c. ketersediaan sarana dan prasarana;
B.AB III WEWElfANG PELAKSANA DAN TUGAS SATUAlf KERJA PERAlfGKAT DAERAB DALAM PELAKSANAAlf KEGIATAK BARI BEBAS KElfDARAAlf BER.MOTOR
PASAL 4
Pelaksana Harl Bebas Kendaraan Bermotor dalam lokasi pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor berwenang untuk : a. Merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Hari Pelaksana Harl Bebas Kendaraan Bermotor dalam lokasi pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor berwenang untuk : a. Merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; b. Melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor; c. Merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan jenir-jenis Olahraga lainnya; d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga Lainnya; e. Melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor; f. Melakukan pengaturan lalu-lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Harl Bebas Kendaraan Berm.otor; g. Mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Harl Bebas Kendaraan Berm.otor; h. Menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan tidak mengizinkan penyelenggaraan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; i. Melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana kota; j. Melarang pengendara kendaraan berm.otor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Harl Bebas Kendaraan Berm.otor; k. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi yang membutuhkan; l. Mengatur / menempatkan kuliner dan pedagang bahan campuran; m.Mengarahkan pelajar untuk mengiku.ti pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan Olahraga lainnya; n. Melaksanakan pembersihan lokasi pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Berm.otor; o. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
PASAL 5
Tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Berm.otor adalah sebagai berikut: a. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai Togas : 1. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Berm.otor 2. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani danjenis-jenis Olahraga lainnya; 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga lainnya.
b. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor guna mengetahui kualitas udara di sepanjangjalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor;
c. Dinas Perhubungan dan Inform.atika mempunyai tugas : 1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Kota Palopo mengenai bas Kendaraan Berm.otor; 2. Menentukan jalan altematif dan memasang petunjuk arah pengalihan arus lalu lintas; 3. Menempatkan petugas pada tempat yang dianggap perlu untuk pengaturan lalu lintas dan parkir; 4. Memantau dan membantu pihak Kepolisian Resort Kota Palopo dalam mengatur arus lalu lintas pada jalan altematif; 5. Melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak Kepolisian Resort Kota Palopo mengenai berakhimya waktu kegiatan Harl Bebas Kendaraan Berm.otor guna pengembalian arus lalu lintas; d. Dinas Kebersihan, Pertam.anan dan Pemakaman mempunyai tugas : 1. Menjaga kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor; 2. Menyediakan tenaga kebersihan, kantong/bak sampah dan toilet mobil secukupnya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor;
e. Dinas Pendiclikan mempunyai tugas untuk mengarahkan pelajar dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan olahraga lainnya;
f. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustian dan Perdagangan mempunyai tugas mengatur dan menempatkan Pedagan Kuliner dan Pedagang Bahan Campuran;
g. Dinas Kesehatan mempunyai tugas memeriksa kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan;
h. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan publikasi mengenai pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor serta mempublikasikan melalui media cetak maupun elektronik;
i. Dinas Kebudayaan dan Parlwisata mempunyai tugas Mengatur dan menyusun acara setiap pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan bermotor
j. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : 1. Melakukan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Berm.otor; 2. Mela.kukan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Kecamatan mempunyai tugas : 1. Menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kecamatan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 2. Melakukan sosialisasi kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 1. Kelurahan mempunyai tugas : 1. Menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kelurahan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 2. Melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
BABIV Tiii PELAKSANA KEGIATAN BARI BEBAS KEBDARAAN BERMOTOR
PASAL 6
Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor, Walikota dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor dengan. Keputusan Walikota.
BABV PEMBIAYAAN
PASAL 7
Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUANPENUTUP
PASAL 8
PERATURAN walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Kota Dalam Wilayah Kota Palopo
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2K/ 12/MEM/2016 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus, Pemerintah Kota Palopo memandang perlu melakukan penyesuaian tarif Angkutan Kota dalam wilayah Kota Palopo,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, serta dengan memperhatikan Berita Acara tentang kesepakatan Penyesuaian tarif angkutan kota Dalam Wilayah Kota Palopo nomor: 551/047 /DHKI/I/2016 antara pemerintah Kota Palopo dengan pihak Organda dan ketua angkutan kota Perpanas Kota Palopo, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Tarif Angkutan Kota dalam wilayah Kota Palopo
I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737};
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2K/ 12/MEM/2016 tahun 2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus.
Menetapkan : PERATURAlf WALIKOTA PALOPO TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO.
BABI KETENTUAN UltUM
pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
2. walikota adalah W alikota Palopo;
3. Pemerintah Kota Palopo adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelolah bidang Perhubungan;
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
6. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kota dengan menggunakan mobil Bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan ornag dengan mobil penumpang, mobil Bis dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
8. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal;
9. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-taryek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
BABII MAKSUD DAR TUJUAN
pasal 2
1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum . bagi masyarakat pengguna jasa angkutan kota dan pengelola angkutan kota serta aparat pemerintah dengan menetapkan tarif resmi bagi angkutan kota dalam wilayah kota palopo;
(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan kesesuaian antara penurunan harga BBM dengan tarif angkutan kota dalam wilayah kota Palopo sehingga baik masyarakat pengguna jasa angkutan maupun pengelola jasa angkutan dapat mengembangkan jasa secara wajar dan layak.
BAB lll
ruang lingkup
pasal 3
Peraturan Walikota ini mengatur dan menetapkan tarif angkutan kota dalam wilayah kota Palopo.
BABIV TARIF
pasal 4
(1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif tetap bagi angkutan kota dalam wilayah kota Palopo sebesar Rp. 3.800,00,- ( Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah ) per penumpang.
(2) Tari[ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelajar dan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tarif untuk pelajar dan mahasiswa sebesar Rp. 2.850,00,- ( Dua Ribu Dela pan Ratus Lima Puluh Rupiah ) ;
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri yang dapat berupa kartu pelajar, atau mahasiswa, atau berseragam sekolah atau almamater.
pasal 5
Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berlaku pada seluruh jaringan trayek angkutan kota dalam wilayah kota Palopo.
BABV PENUTUP
pasal 6
Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 121/1/2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Dalam Wilayah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
pasal 7 Perturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palopo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2016.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2011 NOMOR 02
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
