Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2019

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB V PERENCANAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH BAB VI PEMELIHARAAN BAB VII PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH BAB VIII KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN BAB IX EVALUASI DAN MONITORING BABX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUANPENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

12 April 2019

Tanggal Pengundangan

12 April 2019

Tanggal Berlaku

12 April 2019

Sumber

LD.2019/NO.2, TLD.2019/NO.2

Subjek

AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 498 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Daerah-No.-2-Tahun-2019-Tentang-Pengelolaan-dan-Pengembangan-Sistem-Air-Limbah-Domestik..pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2, TLD.2019/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijarnin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; b. bahwa air limbah domestik yang belum dikelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Secara Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawei-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Negara Indonesia Nomor 4186); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP); 16. Peraturan Menteri Pekrjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor O 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 19. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2007 Nomor 30); 20. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kata Palopo Tahun 2014 Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kata Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kata Palopo Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB V PERENCANAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH BAB VI PEMELIHARAAN BAB VII PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH BAB VIII KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN BAB IX EVALUASI DAN MONITORING BABX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
NO 2 TAHUN 2019
18 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2019

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT