Pencarian Peraturan

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU PALOPO

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2018/No.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Palopo

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; b. perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Palopo merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan penyediaan air minum di daerah Kota Palopo; c. bahwa guna meningkatkan pelayanan di bidang penyediaan air minum, maka perlu diatur tata cara sistem penyediaan air minum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Palopo
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4186); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera da.n/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3283); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4161); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5801); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5802); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 1 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Sadan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitunga.n dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan; 24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENGUSAHAAN DAN PEMBINAAN BAB V PELAYANAN AIR MINUM BAB VI AIR BAKU DAN PRODUKSI BAB VII DISTRIBUSI BAB VIII HUBUNGAN LANGGANAN BAB IX REKENING AIR MINUM BAB X PENGENDALIAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 11
16 Halaman

rencana strategi perangkat daerah kota palopo

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, LD.2019/No.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2) Serta Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonsia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012-2032; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023.
Kedudukan Renstra Perangkat Daerah, Tujuan dan Fungsi Penyusunan Renstra, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
7 Halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, LK.2016/NO.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Romawi V angka 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, terkait penyesuaian Program dan Kegiatan yang dibiayai dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016; b. bahwa sesuai dengan Berita Acara TAPD Kota Palopo Nomor : 008/TAPD/V/2016 dan Berita Acara TAPD Kota Palopo Nomor: 009/TAPD/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 telah disetujui Pergeseran Anggaran pada Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan penyesuaian OAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-10/MK.07 /2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengurangan/Pemotongan DAK Fisik Secar Mandiri Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 3 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kata Palopo; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pasall Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Mengubah Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang merupakan Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 2. Mengubah Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kota Palopo, Dinas Pendidikan Kota Palopo, Dinas Kesehatan Kota Palopo, RSUD Sawerigading Kota Palopo, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo, Dinas Koperasi, Perindusterian, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menegah Kota Palopo, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan & Keluarga Berencana Kota Palopo, Dinas Pertanian dan Petemakan Kota Palopo, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. 5 Pasal II (1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalarn Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalarn Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
95

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2019-2039

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Berita Daerah Pemerintah Kota Palopo

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri (RPIK) Kota Palopo Tahun 2019-2039.

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terkait Rencana Pembangunan Industri Kata, maka perlu membentuk Rencana Pembangunan Industri Kota Palopo dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang wilayah, serta keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri daerah, kegiatan sosial ekonomi, dan daya dukung lingkungan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kata Tahun 2019-2039.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 c • '!. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran • 't Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301); 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11)
BABI KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BABIV VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BABV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PALOPO BAB VI INDUSTRI UNGGULAN DAERAH BAB VII SISTEMATIKA RPIK BAB VIII WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI BAB IX PELAKSANAAN BAB X PELAPORAN BAB XI PERIZINAN PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI DAN FASILITAS BAB XII PERAN MASYARAKAT BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 10 TAHUN 2019
12

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/No.10, TLD No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Palopo yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga dan prasarana urn um beserta kelengkapannya; b. bahwa Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kota Palopo. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, ..._. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 6. Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tenta.ng Pengendalian, Perencanaan, dan atau Pengrusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenta.ng Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tenta.ng Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tenta.ng Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentra.man, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dala.m rangka Penegakan Hale Asasi Manusia; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; 2. Walikota adalah Walikota Palopo; .. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palopo; 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melalrukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun., firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap; 6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; 7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur; 8. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentra.m dan nyaman; 9. Jalan adalah seluruh bagian jalan daerah, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel; 10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran; 11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya cli1akukan oleh Pemerintah Daerah; 12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air; 13. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di daJamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pasar dan pusat perbelanjaan; 14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan faslitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain: badanjalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman dan sejenisnya; 15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya; 16. Hiburan adalah segala macam atau jems keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk: usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk: apapun, dimana untuk menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan, dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran; 17. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian; 18. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasnkkan ternak dari luar Daerah Kota Palopo untuk keperluan pribadi dan/atau diperdagangkan; 19. Petasan adalah peledak bubuk yang dikemas claJarn beberapa lapis kertas; 20. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; 21. Bangunan adalah hasil kegiatan konstruksi dengan pemanfaatan tempat dan ruang untuk tujuan atau keperluan tertentu; 22. Pendidikan adalah penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dari tingkat SD, SMP, dan SMA; 23. Kehidupan Sosial adalah keadaan, interaksi atau kegiatan masyarakat berdasarkan kebiasaan yang diikat dengan norma• norma dan ketentuan yang ada; 24. Pajak adalah kewajiban membayar setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai suatu benda atau barang serta usaha yang tercatat sebagai objek pajak; 25. Retribusi adalah kewajiban membayar setiap orang atau badan atas pemanfaatan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah; 26. Peran serta masyarakat adalah kegiatan yang melibatkan oknum atau kelompok masyarakat untuk maksud dan tujuan tertentu; 27. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili secara menetap disuatu tempat dalam wilayah Kota Palopo; 28. Penyidik adalah pejabat yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan hukum secara pidana; 29. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketemtraman masyarakat. 30. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada insta.nsi pemerintah. 32. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. s 33. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. 34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BABU RUANO LINGKUP Pasal 2 (1). Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi : a. Tertib Lalu Lintas dan angkutan jalan; b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; c. Tertib sungai, laut, saluran dan tambak / empang; d. Tertib lingkungan; e. Tertib penyelenggaraan pendidikan; f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu; g. Tertib bangunan; h. Tertib sosial; i. Tertib kesehatan; j. Tertib tempat hiburan dan keramaian; k. Tertib peran serta masyarakat; 1. Tertib aparatur; m.Tertib penggunaan barang milik daerah; n. Tertib Administrasi kependudukan; o. Tertib pajak dan retribusi daerah. (2). Polisi Pamong Praja dapat mengambil tindakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya terhadap Ancaman atau gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3). Prosedur dan Tata Cara dalam mengambil tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BABIII TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 3 (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang milikjalan; (2) Setiap orang dilarang mengotori dan merusak jalan; (3) Setiap orang dilarang berusaha atau berjualan, menyimpan atau menimbun barang ditrotoar, jalan, bahu jalan dan fasilitas umum yang bukan peruntu.kannya (4) Setiap pejalan kaki wajib berjalan diatas trotoar apabila jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar; (5) Setiap orang dilarang membuang dan membakar sampah ditrotoar, jalan, bahu jalan dan fasilitas umum yang bukan peruntukannya; (6) Setiap orang dilarang membiarkan kendaraan dalam keadaan rongsokan, memperbaiki dan mengecet kendaraan selama beberapa hari dibahu jalan dan trotoar; (7) Setiap penyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangari atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan; (8) Setiap orang/pengguna kendaraan dilarang melanggar rambu - rambu jalan; (9) Setiap orang atau badan dilarang membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau mengubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya; (10) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan dan tidak berhenti di bahu jalan; (11) Setiap kendaraan wnum harus berjalan pada setiap jalur jalan yang telah ditetapkan. Pasal 4 Setiap orang atau badan dilarang : a. Menutup jalan, Kecuali dengan Izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk; b. Membuat atau memasang tanggul jalan (speed bump); c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan; d. Membuat, memasang, memindahkan at.au membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas; e. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu• rambu lalu lintas, dan sejenisnya; f. Membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan; g. Menggunakan bahu jalan dan/at.au tidak sesuai dengan fungsinya; h. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; i. Menempatkan benda dan/at.au barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan dilingkungan permukimanjdan j. Mengangkut bahan material bangunan atau tambang dengan menggunakan slat angkutan bale terbuka tanpa penutup. Pasal 5 (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melalrukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungut.an liar terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang; Pasal 6 Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendiclikan serta rumah sakit. Pasal 7 (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan dilarang membuang sampah disembarang tempat; (2) Setiap kendaraan harus menyediakan tempat sampah didalam kendaraan. Pasal 8 Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir dijalan• jalan ataupun ditempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 9 (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan; (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 10 (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, dan jalur bebas parkir serta kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan; (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. BAB IV TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM Pasal 11 Setiap orang atau badan dilarang : a. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya; b. Bertempat tinggal dijalur hijau atau taman dan/atau tempat• tempat umum; c. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum; d. Memotong atau menebang pohon yang tumbuh disepanjang jalan atau jalur hijau dan/atau taman kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang. BABV TERTIB SUNGAI, LAUT, SALURAN DAN TAMBAK/EMPANG Pasal 12 Setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran sungai dan/atau bantaran sungai kecuali dengan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 13 (1) Setiap orang dilarang mandi atau mencuci pakaian atau mencuci kendaraan disungai kecuali yang berada pada kawasan wisata; (2) Setiap orang dilarang membuang air besar di sungai; (3) Setiap orang dilarang membuang sampah dan/atau bahan• bahan berbahaya ke sungai; (4) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 14 Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan atau tindakan yang dapat merusak dan mengancam keselamatan ekosistem laut. Pasal 15 Setiap orang atau badan dilarang membuka lahan tambak pada areal yang melewati batas sempadan pantai. Pasal 16 (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk Kepentingan Dinas; (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah, menyimpan material sehingga menyebabkan tersumbatnya saluran air. BAB VI TERTIB LINGKUNGAN Pasal 17 Setiap pemilik Hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran. Pasal 18 Setiap orang atau badan dilarang membuat atau menjual dan/atau menyimpan petasan kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 19 Setiap orang atau badan dilarang : a. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan didinding atau ditembok, halte, · tiang listrik, pohon, rambu lalu lintas dan/atau sarana umum lainnya kecuali atas ijin Walikota atau Pejabat berwenang; b. Membuang sampah dijalan atau jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan c. Membuang air besar atau kecil dijalan atau jalur hijau atau taman dan/atau saluran air. Pasal 20 Setiap orang atau badan dilarang : a. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; b. Membuang benda atau bahan yang berbau tidak sedap yang bukan pada tempatnya; c. Membuat kandang hewan temak disekitar pemukiman penduduk kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 21 Setiap orang atau badan dilarang mengambil air permukaan dan air bawah tanah untuk keperluan air minum komersial atau industri dan/atau pertambangan yang bersifat komersial kecuali atas izin Walikota atau dari Pejabat yang clitunjuk; BAB VII TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 22 (1) Setiap orang tua/wali wajib menyekolahkan anaknya yang telah berusia wajib sekolah selama wajib belajar 12 tahun;dan (2) Setiap siswa-siswi dilarang berkeliaran pada saat jam belajar sekolah. BAB VIU TERTIB APARATUR Pasal 23 (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang berkeliaran pada jam Kantor kecuali mendapat izin dari pimpinannya; (2) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib mentaati aturan berlalu lintas; (3) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang mengemudikan kendaraan dinas daerah tanpa dilengkapi dengan surat-surat mengemud.i atau surat-surat kendaraan dan/atau ketentuan aturan berlalu lintas lainnya. (4) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pada setiap jam kerja wajib memakai Atribut Aparatur Sipil Negara secara lengkap dan berpakaian rapi. (5) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan pungutan liar terhadap kendaraan umum dan angkutan barang. (6) Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagaimana perantara/calo perizinan; SABIX TERTIS TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha Pasal 24 (1) Walikota menetapkan bagian-bagian pelataran dan tempat• tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima; (2) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar tempat dagangannya; Pasal 25 (1) Setiap orang atau Sadan dilarang berdagang atau berusaha dibagian jalan atau trotoar atau halte dan/atau tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (l); (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 26 Setiap orang atau Sadan yang menyelenggarakan kegiatan sebagai pelaku usaha wajib memiliki izin tempat usaha. Sagian Kedua Usaha Tertentu Pasal 27 (1) Setiap orang atau badan dilarang meletakkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dijalan atau jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum kecuali ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan atau membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan yang dilakukan dijalan atau jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota; (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat(2). Pasal 28 Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/ mempergunakan perantara/calo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (6) Pasal 29 (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi berupa daging ternak atau ikan yang mengandung bahan pengawet atau zat-zat berbahaya lainnya yang dapat merugikan konsumen. (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi oplosan atau barang oplosan yang dapat merugikan konsumen. (3) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi atau barang kadaluarsa yang dapat merugikan konsumen. Pasal 30 (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan dirumah pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Walikota; (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan diluar rumah pemotongan hewan apabila untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat. Pasal 31 Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 32 (1) Setiap orang atau badan usaha yang memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari Kota Palopo atau keluar Kota Palopo harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang; (2) Setiap ternak yang masuk dalam Kota Palopo harus disertai surat kesehatan hewan dari pejabat yang berwenang dari daerah asal ternak. Pasal 33 Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan dan atau penyaluran tenaga kerja tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang clitunjuk. Pasal 34 Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan dan/atau penampungan barang-barang bekas kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang clitunjuk. BABX TERTIB BANGUNAN Pasal 35 (1) Setiap orang atau badan wajib memelihara tanah dan/atau bangunan dilokasi yang menjadi milik atau dalam penguasaanya; (2) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; Pasal 36 ( 1) Setiap orang atau badan dilarang Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik: sungai, ruang milik drainase, ruang taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas atau kepentingan umum; (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Setiap orang atau badan dilarang mengalihfungsikan bangunan tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 37 (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Pemilik/ pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi manara tower komunikasi tersebut. BAB XI TERTIB SOSIAL Pasal 38 (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama• sarna dijalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau kantor; (2) Permintaan bantuan atau sumbangan kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 39 (1) Setiap orang dilarang mengamen dan/atau mengemis yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. (2) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh dan/atau memanfaatkan orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Pasal 40 Setiap orang dilarang : a. bertingkah 1aku dan/atau berbuat asusila b. Menjadi penjaja seks komersial; c. Menyuruh, menfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial. Pasal 41 Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk berbuat asusila. Pasal 42 (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan atau menyimpan dan/ atau menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang• Undangan; (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XII TERTIB KESEHATAN Pasal 44 ( 1) Setiap orang atau badan dilarang : a. Menyelenggarakan dan/ atau melakukan Praktek Pengobatan Tradisional; b. Membuat dan meracik obat-obatan; dan c. Menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu d. Merokok kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan. (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang• Undangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang BAB XIII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN Pasal 45 ( 1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Setiap penyelengaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki; (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan• kegiatan porno aksi dan pomografi; (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di areal tempat hiburan. (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan usaha hiburan malam pada hari-hari besar agama. (6) Hari-hari besar agama sebagimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang. Pasal 46 Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan keramaian tanpa memiliki rekomendasi tempat dari Pejabat yang berwenang. Pasal 47 Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. BAB XIV TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal48 (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya pada jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, rumah sakit dan/atau sekolah; (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana climaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya. Pasal 49 (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana umum; (2) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (3) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung, wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB XVI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 50 Setiap penduduk yang bermaksud tinggal dan menetap didalam wilayah Kota Palopo wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Pasal 51 Setiap penduduk yang tinggal menetap didalam wilayah Kota Palopo wajib memilild kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Pasal 52 (1) Setiap penduduk yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu dikali dua puluh empat jam) wajib melaporkan cliri kepada ketua rukun tetangga (RT) setempat untuk kearoanan lingkungan; (2) Setiap pemilik rumah kost/rumah sewa wajib melaporkan penghuninya setiap bulannya kepada Lurah melalui Ketua Rumah Tetangga (RT); (3) Setiap penghuni rumah kost/rumah sewa, yang berdomisili sementara wajib melapor kepada Lurah untuk mendapat surat keterangan domisili sementara melalui Ketua rukun Tetangga (RT) setempat. BAB XVII TERTIB PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 53 Setiap orang atau badan yang menurut peraturan perundang• undangan yang menjadi subyek Pajak Daerah, wajib membayar dan melunasi pajak terhutang tersebut tepat waktu. Pasal 54 (1) Setiap orang atau badan yang menurut peraturan perundang• undangan yang menjadi subyek retribusi wajib membayar retribusi; (2) Retribusi yang terhutang wajib untuk dilunasi. Pasal 55 Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; BAB XVIII TERTIB PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH Pasal56 (1) Barang milik Daerah yang dimanfaatkan atau dikuasai oleh Pegawai ASN yang telah memasuki masa pensiun wajib untuk mengembalikan barang tersebut kepada Pengguna Barang; (2) Pegawai ASN yang dimutasi secara personal atau jabatan ke SKPD atau unit kerja lain dilarang menguasai atau membawa serta barang milik Daerah yang merupakan Inventaris pada SKPD atau unit kerja sebelumnya. BAB XIX PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 57 (1) Pembinaan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya; (2) Penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang• Undangan. Pasal 58 (1) Setiap orang atau badan yang melihat., mengetahui dan menemukan terjaclinya pelanggaran atas Ketertiban Umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang; (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan. BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 59 ( 1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulka.n keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen• dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai peraturan daerah ini; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan daerah ini; g. Menyuruh dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dirnaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggungjawab; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang• undang Hukum Acara Pidana. -· BABXXI KETENTUAN PIDANA Pasal 70 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (10) atau ayat ( 11), Pasal 4 huruf g atau huruf j, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 13 ayat ( 1) atau ayat (2), Pasal 19 huruf a atau huruf c, Pasal 20 huruf a, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat ( 1) atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) atau Ayat (3), Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf a, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 52 ayat (1), ayat (2) atau ayat(3), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan, Pasal 3 ayat (9), Pasal 4 ayat ( 1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf i, Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 8, Pasal 11 huruf b, Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (1) ata.u ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 huruf b, Pasal 20 huruf b atau huruf c, Pasal 23 ayat (5) atau ayat (6), Pasal 26, Pasal 29 ayat(l), ayat (2) atau ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 huruf b, Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), Pasal 50 atau Pasal 51, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah); (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan, Pasal 4 huruf e, huruf f, atau huruf h, Pasal 11 huruf a, huruf c, atau huruf d, Pasal 12, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 40 huruf c, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 49 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,• (Lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran. BABXXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 71 Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. . . 1 • Pasal 72 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
23

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2017/No.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa utnuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangann Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo 8. Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat UPI' PJU adalah UPI' Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo; 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Penerangan Jalan Umum. 10. Tugas adalah ikhitisar dari keseluruhan tugasjabatan. 1 1 . Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB D PEMBERTUKAR DAR KEDUDUKAR Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' PJU. (2) UPI' PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawa dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUlfAR ORGANISASI Pasal 3 ( 1) Susunan Organisasi UPI' PJU, terdiri dari : a. kepala UPT; b. subbagian Tata Usaha, dan c. jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV TUGAS DAR RIRCIAR TUGAS Bagian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPIT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas melaksanakan pendataan, teknik dan prasarana serta pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan sarananya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (2) Kepala UPI' dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Penerangan Jalan Umum; b. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; c. pelaksanaan pengadaan peralatan dan sarana Penerangan Jalan Umum; d. pelaksanaan pemeliharaan dan sarana Penerangan Jalan Umum; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas UPI' PJU; f. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya; g. pembuatan laporan hasil kegiatan UPT PJU serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Penerangan Jalan Umum; d. merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; e. melaksanakan pengadaan peralatan dan sarana Penerangan Jalan Umum; f. melaksanakan pemeliharaan dan sarana Penerangan Jalan Umum; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi basil kerjanya; h. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membuat laporan basil kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas UPI' PJU; Bagian Kedua Tugas dan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPI' dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPI' PJU. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah clinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koorclinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPr PJU sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPrPJU; h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan infonnasi; i, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; I. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan Iain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV JABAT.AN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT PJU dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasa17 (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT PJU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT PJU sebagaimana climaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip: a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; e. sinkronisasi; f. simplikasi; g. akuntabilitias; h. transparansi; i. efektivitas; dan j. efisiensi. Pasal 8 (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT PJU wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT PJU. (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PJU. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERBENTIAN DAL.AM JABATAN Pasal 9 Pengangkatan clan pemberhentian dalam jabatan struktural clan jabatan fungsional di lingkungan UPT PJU, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 perturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPTAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, BD.2020/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPTAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 telah ditetapkan cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik yang merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan rincian alokasi BOK Tambahan Gelombang II. c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan rincian alokasi BOK Tambahan Gelombang III. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu melakukan Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678); 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo. (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 11); 17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020(Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 36);
Pasal 1: perubahan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pasal 2: Pelaksanaan perubahan panjabran APBD dan masa mulai berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
-
-
5

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI RATONA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyiaran, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kor-upsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4220); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4252); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Repulik lndonisia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyiaran; 16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 /P/ KPI/08/2006 tantang lzin Penyelenggaraan Penyiaran
MEMUTUSKAB Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK WKAL TELEVISI RATONA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerinta.han Daerah. 5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona yang selanjutnya disebut LPPL Televisi Ratona adalah Badan Usaha Milik Daerah yang Bergerak dibidang Penyiaran Televisi. 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas LPPL Televisi Ratona Kota Palopo adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Kota dan Unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas Pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik. 7. Direksi adalah Direksi LPPL Televisi Ratona Kota Palopo adalah Unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. 8. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo. 9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk gratis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 10. Penyiaran adalah kegiatan Pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 11. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara um.um, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 12. Siaran lklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasya.rakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 14. Siaran Iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, gagasan, cita-cita, memasyarakatkan, dan/atau anjuran, dan/atau pesan-pesan mempromosikan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 15. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlalru. 16. lzin Penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia kepada penyelenggara penyiaran. 17. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo yang selanjutnya disebut LPPL TV Ratona Kota Palopo adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 18. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Kota Palopo sesuai wilayah layanan siaran. 19. Komisi penyiaran Indonesia pusat yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat Independen yang ada di pusat sebagai wujud Peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjunya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi sebagai wujud Peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 21. Anggaran Pendapata.n dan Be1anja Daerah yang se1anjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BABB RUANG LINGKUP Pasal 2 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona meliputi : a. maksud dan tujuan; b. susunan organisasi dan bentuk lembaga penyiaran; c. dewan pengawas; d. direksi; e. perizinan dan manajemen penyelenggaraa.n penyiaran f. tata kerja g. kekayaan dan pembiayaan h. rencana kerja dan anggaran i. pertanggungjawaban j. kepegawaian dan ka.ryawan k. mekanisme operasional penyiaran I. peran serta masyarakat. BABW MAKDSUD DAN TUJUAN Bagiaa Kesatu Sifat Pasal 3 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan siaran bersifat independen, netral dan dapat komersil guna menutupi sebahagian biaya operasional Penyiaran dan Pengembangan aktifitas serta Sarana dan Prasarana Penyiaran. Bagian Kedua TuJwm Pasal 4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo diclirikan dengan tujuan sebagai: a. media pendidikan dan informasi; b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; c. media pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat; d. pendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan; dan e. perekat sosial. BABIV SUSUKAN ORGAIOSASI DAN BElfTUK LEMBAGA PENYIARAlf BERTA KEDUDUKAJf Pasa15 ( 1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo terdiri at.as : a. dewan pengawas; b. direksi; dan c. manajemen penyelenggara penyiaran. (2) Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Organisasi LPPL Televisi Ratana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur Jebih Janjut dengan Peraturan Walikota. Baglan Kedua Bentuk Lembaga Penyianm Berta Kedudukan Pasa16 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo yang selanjutnya disebut Televisi Ratana. (2) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum. Pasa17 (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo merupakan Televisi yang berada di bawah Perusahaan Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana climaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Palopo. BABV DEWAN PElfGAWAS Begiaa Keatu Pengangkatan Dewan Pengawas Pasa18 (1) Dewan Pegawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah kota dan/ atau masyarakat. (2) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) ka1i masa kerja berikutnya. {3} Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oJeh Walikota seteJah mendapat persetujuan dan rekomendasi oleh DPRD. (4) Pengusulan Calon Dewan Pengawas yang diseleksi oleh DPRD diajukan ke Walikata sebanyak 6 (enam) orang. (5) Walikota menetapkan dan melantik 3 (tiga) orang Dewan Pengawas Pual 9 Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang : a. berta.qwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil dan berke1akuan tidak terce1a; e. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu; f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta. penga1aman da1am bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; i. tidak memiliki jabatan lain; j. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik; dan k. usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun. Pasal 10 (1) Dewan Pengawas mempunyai Togas: a. menentukan program umum 5 (lima) tahun; b. mengawasi kinerja direksi; c. mengawasi siaran; d. menjamin bahwa LPPL Te1evisi Ratona tetap berorientasi kepada publik; e. meminta dan menerima aspirasi, saran, pendapat dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada direksi. (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai wewenang : a. mengangkat dan memberhentikan sementara, merehabilitasi dan memberentikan direksi; b. menilai kinerja direksi dalam mengelola Televisi Ratana; c. menilai laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi; d. mengesahkan 1aporan tahunan yang disampaikan direksi e. menyampaikan laporan tahunan Televisi Ratona kepada walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD; f. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Televisi Ratona. (3) Ketentuan 1ebih 1anjut mengenati tata cara dan tata tertib menja1ankan Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Bagiaa Kedua Pemberhentian Dewan Pengawas Pasal 11 (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berhalangan tetap; d. masa jabatannya berakhir; (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, karena: a. perm.intaan sendiri; b. reorganisasi; c. telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun; (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga; c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (4) Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri (5) Pembelaan diri sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (7) Jika dalam jangka waktu 2 {dua) bulan terhitung sejak. tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, rencana pemberhentian batal. (8) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota. (9) Anggota Dewan Pengawas sedang roenjalani pemeriksaan clitingka.t penyelidikan karena clisangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. ( 10) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara dengan persetujuan Walikota. (1 1 ) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas. (11) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu cliisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkata.n Dewan Pengawas. Pasal 12 (1) Dewan Pengawas berhak atas penghargaan dan cuti. (2) Tata cara pemberian Penghargaan dan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BAB VI DIREKSI Bagian Keaatu Pasal 13 (1) Anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang; (2) Berdasarkan rapat dewan pengawas ditetapkan salah satu anggota Direksi menjadi Direktur Utama Televisi Ratana; (3) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas. Bagian Kedua Pen.gangkatan Direksi Pasal 14 ( 1) Anggota Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas setalah mendapat persetujuan Walikota. (2) Direksi Televisi Ratana mempunyai masa kerja 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. (3) Pemilihan kembali anggota Direksi Televisi Ratona sebagaimana dimaskud ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan Televisi Ratana. (4) Sebelum menjalankan tugas jabatan anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan direksi Televisi Ratana diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketlga Persyaratan Direksi Pasal 15 (1) Direksi ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari tim Khusus yang dibentuk oleh Walikota. (2) Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (Tiga) orang. (3) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Sekretaris Daerah, Akademisi dan Profesional dalam menjalankan tugasnya ditetapkan dengan keputusan Walikota. (4) Masa kerja Direksi selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya Pasal 16 Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetisi intelektual yang setara; f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemi1ikan dan kepengurusan media maesa lainnya; i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik; dan j. Usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun. ( 1) Direksi Mempunyai Tugas : Pasal 17 a. menjabarkan program umum dari dewan pengawas selama 5 (Jima) tahun; b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program yang ditetapkan oleh kpi; c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan komersial; d. turut mengembangkan seni budaya masyarakat di daerah; e. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat; f. membina pegawai Televisi Ratona; g. mengelola dan mengembangkan Televisi Ratana; h. menjalankan administrasi umum dan keuangan; i. menyusun laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan yang ditandatangani oleh direktur utama Televisi Ratana disampaikan kepada pengawas dan walikota; (2) Direksi memiliki kewenangan: a. mengangkat dan memberhentikan pegawai / karyawan Televisi Ratona berdasarkan ketentuan perundang-undangan; b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Televisi Ratona; c. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan Televisi Ratona dengan persetujuan dewan pengawas; d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Televisi Ratona; e. mewakili Televisi Ratana didalam dan diluar pengadilan; Bagiaa Keempat Pemberhentian Direksi Pasal 18 ( 1) Anggota Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo berhenti atau diberhentikan sebe\um habis masa jabatannya apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kata Palopo; f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. {4} Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat {3} masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal. (6) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota atas rekomendasi Dewan Pengawas. BABVII PERIZnfAlf DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAII PENYIARAlf Bagi.an Kesatu Perlzbum Pasal 19 Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mendapatkan Jzin Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Raglan Kedua ManaJeman Penyelenggaraan Penyianm Pasal 20 ( 1) Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran terdiri dari : a. struktur b. sumber daya manusia dan keahliannya; dan c. sistem penggajian. (2) Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kota Palopo. Pasal 21 (1) Penyelenggaraan Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun Penyiaran dan dibantu oleh seorang Kepa1a Divisi Produksi, Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Teknik; (2) Uraian Tugas Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pa88122 ( 1) Penyelenggara LPPL Televisi Ratona Kota Palopo wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian clan kompetensi teknis maupun kompetensi etis. (2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya berdasarkan standar propesi atau standar penggajian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan. BAB VIll TATAKERJA Pasal 23 ( 1) Keputusan Direksi ditetapkan secara kolektif melalui sidang Direksi . (2) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Formal ditetapkan oleh Direktur Utama. Pasal 24 (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dilakukan oleh Direksi secara kolegial. (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Direksi clan ditetapkan oleh Direktur Utama. (3) Selain Dewan Pengawas dan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo. Pasal25 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkl"onisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota Palopo serta dengan instansi ata.u pihak di luar Lembaga Penyiaran Public Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 26 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 27 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pasa128 Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempumaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan. Pasa129 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil 1.angk.ah. yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BABIX KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN Bagiau Kesatu Kelrayaan Pasa130 ( 1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo merupakan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. (2) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota. Palopo pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan Negara yang berasal dari Pemerintah Kota Palopo. (3) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo. Bagian Kedua Pemblayaan Pa88131 (1) Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo memiliki sumber perdanaan yang berasal dari : a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. sumbangan Masyarakat; c. siaran Iklan; dan/atau d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelengaraan penyiaran. (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. (3) Anggaran Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo setiap tahun disetujui oleh DPRD sesuai kemampuan daerah. Pasa132 Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan. BAB X RENCAIIA KERJA DAii AlfGGARAlf Pasal 33 ( 1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD. (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD. (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan clidasarkan pada peraturan yang berlaku. Pual34 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XI PERTAKGGUIIGJAWABAl'f Pasal 35 Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga. Pasal 36 ( 1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo adalah Tahun Anggaran Daerah. (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat : a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta basil yang telah dicapai; b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada. (3) Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD. BAB XII KARYAWAN Pasal 37 ( 1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo adalah Karyawan bukan Aparatur Sipi1 Negara yang diangkat oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja. (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Direksi. (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Direksi dan perjanjian kerja. (4) Pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo, baik Aparatur Sipil Negara maupun bukan Aparatur Sipil Negara adalah Non Partisan. Pasal 38 Besaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota. Pasal 39 Pembinaan Karyawan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB XID MEKANISME OPERASIONAL PENYIARAN Pasal 40 ( 1) Mekanisme Operasional Penyiaran Televisi Ratana meliputi : a. program harian; b. program mingguan; c. program tambahan. (2) Penjabaran Program meliputi : a. berita terkini; b. hikmah pagi; c. wisata dan kuliner; d. headline; e. news siang; f. top ten; g. news sore; h. publik servis; i. kontropersi; j. warung kopi; k. live music; (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Perubahan Mekanisme Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. B A B X I V PERAII SERTA MASYARAKAT DAlf PEl'fGAWASAN BagiaD Kesatu Peran serta Masyarakat Pasal 41 ( 1 ) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalarn berperan serta mengembangkan penyeJenggaraan penyiaran; (2) Organisasi Nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan atau pemantauan LPPL Televisi Ratona; (3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan baik secara moral, etika, maupun tonton siaran (4) Tata cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 42 Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Televisi Ratona diawasi oleh DPRD, Dewan Pengawas dan KPID. BAB XVI KETENTUANPENUTUP Pasal 44 Ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Pasal 45 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Palopo ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
17

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015.