Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 18 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 56 Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Muna No. 56 Tahun 2016.pdf

Abstrak

RENCANA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017

ABSTRAK:

a . bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien , dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran , pelaksanaan , dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhat i kan prinsip-pr i nsip demokratis , partisipas i mas y arakat, pemerataan , keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu disusun Re ncana Kerja Pemerintah Dae r ah (RKPD); b . bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 201 7 disusun dengan tujuan untuk menjawab perkembangan tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna ; · c . bahwa dalam rangka penyusunan ~.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diawali ; . i dengan penyusunan dokumen RKPD; · d . bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna serta Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 perlu ditinjau kembali ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.b,c, dan d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l • 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Peiaksanaan Rencana Per:nbangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Munan Tahun 2016-2021.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2016.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 8 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

Download :
Perbup Muna No. 08 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2016 /No. 8, LL 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

ABSTRAK:

a.bahwa sumber-sumber keuangan desa dari Alokasi Dana Desa perlu dikelola berdasarkan asas-asas tata pemerintahan yang baik serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; b. bahwa agar sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat dikelola dengan baik diperlukan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkatn di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor 82,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 4.Undang-UndangNomor 6Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5495); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567),' sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliteraldiirdenganUndang- UndangNomor 9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005l^Jomor 137,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4575); 7.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentai^ PCTaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahim2014 tentangDesa (LembaranNegaraRqjublikIndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5539)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor 47Tahun2015tentang Perubahanatas PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6Tahun2014tentang Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor157, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717); 9.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13Tahim2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahbeberapakali terakhirdenganPeraturanMenteridalamNegeri Nomor21Tahtm2011 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerahj 10.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahim2014tentang PengelolaanKeuanganDesa; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 12.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor16Tahun2007tentang PembentukanOr^anisasiLembaga-Lembaga TeknisDaerahKabupaten Muna{LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 16)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 4Tahim 2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerahKabupatenMuna Nomor 16Tahun2007tentangPembentukanOrganisasiLembaga- LembagaTeknisDaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahKaLupaten MunaTahun2012Nomor 5,TambahanLembaranDaerahKabupaten MunaNomor5); 13.PeraturanDaerahKabupatenMimaNomor 3Tahun2015tentang An^aranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahun Anggaran2016(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2015Nomor3, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaTahun2015Nomor 3). 14.PeraturanBupatiMunaNomor 16Tahun2015tentangPembentukanDesa PersiapandalamWilayahKabupatenMuna; 15.PeraturanBupatiMunaNomor39TahunPembentukanDesaPersiapan DesaLabasaSelatan,DesaWaale-Ale Barat,DesaPandang, Desa MatomburaKanini,DesaTeweghu,DesaKasasino-Sara,Han Desa Oen^calo^a.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SUMBER DANA BAB IV BESARAN ADD BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD BAB VI PENCAIRAN DANA BAB VII PELAPORAN BAB VIII SANKSI BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 11 Tahun 2016

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Muna

Download :
Keputusan Bupati No 11 Tahun 2007 Pemberlakuan Perda Kab Muna.pdf

Abstrak

pemberlakuan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa guna tertibnya pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara,cfJperlukan landasan hukum dalam peJaksanaannya ; b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Kabupaten Muna tetap berlaku di Kabupaten Buton Utara sepanjang belum diubah, diganti dan/atau dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 ; c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu · ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Utara.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Asas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan , Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia-Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4139).
Memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
2

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 5 Tahun 2016

Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda Muna No.05 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Penyertaan modal - perusahaan daerah - air minum

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna

ABSTRAK:

Dalam upaya penguatan struktur permodalan PDAM Kabupaten Muna, Pemda dapat melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat. Penyertaan modal Pemda dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2005.
Dalam peraturan daerah ini ditentukan bahwa Pemda akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk uang hingga menjadi sebesar Rp51.497.112.000,-yang akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD. Pemda akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk barang hingga menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- yang akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 7 Tahun 2016

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Muna Tahun 2016

Download :
Perbup Muna No. 07 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TATA CARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2016 /No. 7, LL 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Muna Tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya dan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016.
1. Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959Nomor74,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor1822); 2. Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor 82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234); 3. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5495); 4. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembai^an Negara Republik Indonesia Nomor 5567),' sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- 5. UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6. Undang-UndangNomor14Tahun2015tentangAnggaranPendapatan danBelanjaNegaraTahunAnggaran2016(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015 Nomor278,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5767); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor47Tahun2015tentang PerubahanatasPeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014tentang Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor157, TambaheinLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717); 8. PeraturanPemerintahNomor60Tahun2014tentangDana Desa yang Bersumber dariAnggaranPendapatan danBelanjaNegara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5558)sebagaimanatelah. diubahdenganPeraturanPemerintahNomor22Tahim2015 tentang Perubahanatas PeraturanPemerintahNomor60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yangBersumberdariAnggaranPendapatan danBelanja Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2015Nomor88, TambahanLembaranNegaraRepubUkIndonesiaNomor5694); 8. PeraturanPresidenNomor137Tahun2015tentangRincianAnggaran Pendapatan danBelanjaNegaraTahunAnggaran2016(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor288); 9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 113Tahun2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014Nomor2093); 10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigi'asi Nomor 21Tahun 2015 tentang PenefapanPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2016(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2015Nomor1934); 11.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2015Nomor 2036); 12.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor16 Tahun2007tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahKabupatenMuna Tahun 2007Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor16)sebagaimana telahdiubahbeberapakaUteralchir dengan denganPeraturanDaerah KabupatenMunaNomor 4Tahun2012tentangPerubahanKeduaatas Peraturan DaerahKabupatenMunaNomor16 Tahun 2007 tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerah Kabupaten Muna Tahun 2012Nomor5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MunaNomor5). 13.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor3 Tahun2015tentangAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahunAnggaran2016 (LembaranDaeraliKabupaten Muna Tahun 2015Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun2015Nomor3).
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2016

Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 2/1/2016

Download :
Perbup Muna No. 02 Tahun 2016.pdf

Abstrak

STANDAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2016 /No. 2, LL 36 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 2/1/2016

ABSTRAK:

BerdasarkanPasal93Ayat (4) PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan, sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor21 tahun2011danPasal 91Ayat (4) PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun2008tentang Pokok-pokokPengelolaanKeuanganDaerahKabMp-tenMuna; bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu menetapkan PeraturanBupatiMunatentangStandarSatuanBiayaPerjalanan DinasTahunAnggaran2016-
t:l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerahtingkat II diSulawesi (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1959Nomor 74,Tambahan LembaranNegara Nomor1822); 2. Undang-UndangNomor28Tahun 1999tentangPenyelenggaraan NegarayangBersihdanBebasdariKorupsi,KolusidanNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia • Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran NegaraNomor3851); 3. Undang-UndangNomor 17Tahun2003 tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 TambahanLembaran NegaraNomor4286);. 4. Uridang-Undang Nomor ^ Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 5, TambahanLembaranNegaraNomor4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan'danTanggungJawabKeuanganNegara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor66.TambahanLembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganantara Pemerintah'Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor126,TambahanLembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 8. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor' 9 Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamb-^han LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679), 9. PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentangKedudukan KeuanganKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2000Nomor201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 10. PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004 tentangKedudukan ProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan RakyatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor90,TambahanLembaranNegaraNomor4416)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor37Tahun2005 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor24Tahun2004 tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinan.danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat • Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomorTahun2005Nomor94,TambahanLembaranNegara Nomor4540); 11. PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4502); 1-2. PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangSistimInformasi KeuanganDaerahILembatan"NegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor138,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4576); 13. PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005 tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman PenyusunandanPenerapanStandarPelayananMinimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan ' LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan KeuangandanKinerjaInstansiPemerintah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4593); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubah beberapakali,terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21Tahun2011 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaan KeuanganDaerah; 17.PefaturanMenteri DalamNegeri Nomor 54Tahun2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2014 tentang PenbentukanProdukHukumDaerah; 19.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 52Tah.ur,- 2015 tentang Pedoman Penjoxsunan,Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah TahunAnggaran2016; 20.PeraturanDaerah Kabupaten MunaNomor12Tahun2007 tentang PenetapanUrusanPemerintahDaerahKabupatenMuna(Lembaran DaerahNomor 12Tahun2007,TambahanLembaranDaerah Tahun 2007); 'il.'^eTatuTa-n."Daerah. 'Kabupatcn "WVuna "^ottiot Ta\vun "2007lenXarv^ PembentukanOrganisasiSekretariatDaerah dan SekretariatDewan PerwakilanRakyatDaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor 14.Tahun2007,TambahanLembaranDaerahTahun2007); 22.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06 Tahun2008tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Tambahan Lembaran DaerahTahun2008);i 23.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor04 Tahun2012tentang PerubahanKeduaAtasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15 Tahun2007tentangPembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2012, Tamba,hanLembaran DaerahTahun2012); 24.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor05Tahun2012tentang Perubahan KeduaAtas PeraturanDaerah Nomor 16Tahun 2007 tentangPembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTehnis Daerah Kabupa,ten Muna (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2012, TambahanLembaranDaerahTahun2012); . 25.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor03 Tahun2015tentang AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahun Anggaran2016; 26.PeraturanBupatiMunaNomor 42 Tahun2015tentangPenjabaran- AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahun Anggaran2016;
PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 54 Tahun 2016

Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016

Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download :
Perbup Muna No. 54 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TATA CARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2016/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk Pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016.
1. Unclang-Undarig Nornor 29 Tahu n 1959 tentang P~kan Dacruh-Daernh Tingkal Il di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta h u n J 95<) Nornor 74, T a mbahan Lcrnbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tah u n 2014 ten tang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undn ng-Undnng Nornor 23 Tahun 20 l 4 ten tang Pernerintahan Dacr.ih (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu n 2014 Nornor 2.44 , Tarnba hnn Lcmburan Negara Republik Indonesia Nomor '.)5()7), ' scbagaimana tel ah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dengan Undang-Unclang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedu a alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201t'1 ten tang Pemerintahar Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor SS. Ta m b ah an Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor S679), 4. Pcra t.u ra n Pc mer in t ah Nomor 43 Tahu n 2014 tenlang Peratu ran Pcla k san aan Undang Unciang Nornor 6 tahun 2014 tentang Des a ( Lernbar-an Negara Rcpu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211, Tam bah an Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ] sebagairnana telah cliubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 47 Ta h u n 2015 te n tang Pcrubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksariaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Des a ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pedornan Pengclolaan Keuangan Dcsa; ( ). Peraturan Mcntcr i D a l arn Ncg er i N omor 114 Tahun 2014 tentang Pcdoman Pcmbangurian Dcsa .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN BAB III PELAPORAN BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 4 Tahun 2016

Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sultra

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda Muna No.04 Tahun 2016.pdf

Abstrak

penyertaan modal - daerah - bank - sultra

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sultra

ABSTRAK:

Penyertaan modal daerah di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perekonomian di daerah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan ketentuan, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur bahwa Pemda akan melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra hingga menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00. besarnya penyertaan setiap tahun akan ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Bank Sultra menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT