Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
14. PERBUP NO. 14 THN 2022 TTG TUPOKSI DINAS KETAHANAN PANGAN.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

bahwa berdasarkanketentuanPasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi a. Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasipada Instansi Pemerintahuntuk PenyederhanaanBirokrasi,perubahanorganisasipada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasiditetapkanoleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahanyang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi PemerintahKabupatenMuna perlu dilakukan penyederhanaanbirokrasi; C. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi PemerintahKabupatenMuna, perlu dilakukanpenataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan KabupatenMuna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan PeraturanBupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas KetahananPangan KabupatenMuna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 12 Tahun 2011 tentang 3. Undang-Undang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573); 2014 30 Tahun tentang 5. Undang-Undang AdministrasiPemerintahan(LembaranNegara Republik Nomor Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara IndonesiaNomor 6573); 6. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun2019 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Pembinaan dan 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 157); 9. Peraturan MenteriPertanian RepublikIndonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 10. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 14 Tahun 2011

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Muna No.14 Tahun 2011 .pdf

Abstrak

pemberian

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD. 2011 /No. 14, LL 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum menggambarkan kondisi nyata peran serta para pihak yang terkait dalam mendukung pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; b. bahwa peran sefta para pihak yang terkait dalam mendukung pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan Insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L822); 2. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Ahs Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 9. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)l 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070); 15. Peraturan Pemerinbh Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelengga raan pemeri nta han Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun za07 tentang organisasi Perangkat Daerah; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L7 Tahun Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun Pengawasan Peraturan Daerah dah Peraturan Bupati; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Pajak / Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muna; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 20A7 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 20A7 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Muna; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN TANGGUNGJAWAB BAB IV KETENTUAN PERALIHAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 15 Tahun 2017

Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Muna No. 15 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pertanggung jawaban-belanja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 peraturan Menetri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga dengan peraturan Bupati
UU No.29 tahun 1959; UU No.17 tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.33 tahun 2004; UU No.24 tahun 2007; UU No.23 tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006
Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Laporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 15 Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2015

Download :
Perbup Muna No. 15 Tahun 2014.pdf

Abstrak

RENCANA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2014 /No. 15, LL 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Tahun 2015 maka perlu dilakukan perencanaan yang sistematik melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 disusun dengan tujuan untuk menjawab tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015.
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana teiah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1994Nomor62,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3569); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851); 4.Undang-UndangNomor25Tahun2000tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3952); 5.Undang- undangNomor17Tahun2003tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun.2004 tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor53,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355); 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor66,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor 12tahun2008tentang PerubahanKeduaatasUndang-undangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPus|itdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438); 10.Undang-undangNomor28Tahun2009tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor130,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5049); 11.Undang- undangNomor12Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 12.PeraturanPemerintahNomor21Tahun1997tentang BahanBakarKendaraanBermotor(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1997Nomor 56,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3693); 13.PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2000Nomor201,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4028); 14.PeraturanPemerintahNomor21Tahun2001tentang PengamanandanPengalihanBarangMilik/Kekayaan NegaradanPemerintahPusatKepadaPemerintah DaerahdalamrangkaPelaksanaanOtonomiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4070); 15.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004tentang KedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandan AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor37Tahun2005tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentang-Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinandanAnggotaDewanPenwakilan RakyatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia NomorTahun2005Nomor94,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4540); 16.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005 Nomor48, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4502); 17.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentang StandarAkutansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor 49,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4503); 18.PeraturanPemerintahNomor54Tahun2005tentang Pinjaman Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4574); 19.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4575); 20.PeraturanPemerintahNomor57Tahun2005tentang HibahKepadaDaerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4577); 21.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor140,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578); 22.PeraturanPemerintahNomor65Tahun2005tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4585); 23.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 24.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentang PelaporanKeuangandanKinerjaIhstansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor165,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4593); 25.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2006tentang TataCaraPengendaliandanEvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan; 26.PeraturanPemerintahNomor40Tahun2006tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 27.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 4737); 28.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4741); 29.PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 30.PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008tentang TahapanTataCaraPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah; 31.PeraturanPemerintahNomor 26Tahun2008tentang RencanaTataRuangWilayahNasional; 32.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturanMenteri Dalam Negeri No 21Tahun 2011tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerah; 33.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009 tentangTataNaskahDinasDilingkunganPemerintah Daerah; 34.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian,danEvaluasi Rencana KerjaPemerintahDaerah(RKPD)Tahun2015. 35.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiTenggaraNomor7 Tahun2013tentangRencanaPembangunanJangka MenengahProvinsiSulawesiTenggara2014-2019; 36.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor12Tahun 2007tentangPenetapanUrusanPemerintahDaerah KabupatenMuna(LembaranDaerahNomor12Tahun 2007,tambahanLembaranDaerahT&hun2007); 37.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor14Tahun 2007tentang PembentukanOrganisasi Sekretariat DaerahdanSekretariatDewanPerwakilanRakyat DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor14 Tahun2007,tambahanLembaranDaerahTahun2007); 38.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor17Tahun 2007tentangPembentukanSekretariatKecamatandan Kelurahan(LembaranDaerahNomor17Tahun2007, TambahanLembaranDaerahTahun2007); 39.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun 2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor06 Tahun2008,tambahanLembaranDaerahTahun2008); 40.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor02Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah(RPJMD)KabupatenMunaTahun 2010-2015; 41.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor04Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15Tahun 2007 t^tang PembentukanDinas-DinasDaerahKabupatenMuna (LembaranDaerahNomor15Tahun2007,tambahan LembaranDaerahTahun2007); 42.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor05Tahun 2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembagaTehnis DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor 05 Tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012); 43.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola b. pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka pelaksanaan C. kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna;
. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1977); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MunaNomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Kabupaten Muna Nomor Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 6 Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muna

Koperasi, UMKM

Download :
PERBUP 15 2021.pdf

Abstrak

kedudukan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan penyesuaian nomenklatur jabatan nomenklatur jabatan serta tugas dan fungsi terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/ X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/ X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAB IV SUSUNAN ORGANISASI BABV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB VI TATA KERJA BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
23

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 15 Tahun 2013

Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tentang Pencabutan Peraturan Peraturan Bupati Muna Nomor 8a Tahun 2007 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna

Download :
Perbup Muna No. 15 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2013 /No. 15, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tentang Pencabutan Peraturan Peraturan Bupati Muna Nomor 8a Tahun 2007 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 a ! 5 ayat (2) Pendapatan Daerah Kabupaten Muna di Tahun 2013 mer ,,a mi kenaikan dari Rendah menjadi Sedang:; b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007Pasa) 14A ayat (4) ng berbunyi: Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi )nt<? isif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pating banyak 2 (dua) ka! i ng Representase Ketua DPRD dan Pasat 24B ayat (2) Bagi Daerah r e r an kemampuan keuangan daerah Sedang, Betanja Penunjang Operasi ia) Pimpinan sebagaimana dimaksud datam Pasat 24 A disediakan paling bar ya 4 (empat) kati Uang Representase Ketua DPRD ditambah 2 % (Dua seperdua) ati jumtah Uang Representase seturuh wakit Ketua DPRD; c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka Tunjangan Komunikasi tnsentif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah dan Betanja Penunjang Operasionat Pimpinan Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 pcrtu ditinjau kembati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dar c, maka pertu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Dae jh Tingkat t) di Sutawesi (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1 ) 9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 1822). 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudu m Majetis Permuswaratan R ak yat, Dewan Perwakitan Rakyat, Dewan Pr- v ! m Daerah dan Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara "c ; ik tndonesia Tahun 2003 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara < ik tndonesia Nomor 4310); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dae )h (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaim; !a tetah dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2 T 18 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4438); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repub'ik tndonesia Tahun 2004; 5. Undang - Undang Nomor U Tahun 2011 tentang Pebentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4416) sebagaimana tetah diubah beberapa kati dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4712); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Repubtik ndonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4575); 8. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengetotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman PemHn n Dan Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lemo; n Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 6 5 , Tambahan Lem ? n Negara Repubtik tndonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeioi n Keuangan Daerah sebagaimana tetah dirubah dengan Peraturan Menteri Dai n Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 ; 1 1 . Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 te 1 g Pengetompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengangggarai n Pertanggungjawaban, Penggunaan Betanja Penunjang Operasional Pim jii n Dewan Perwakitan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembatian Tunjangan Komunikasi tntensif dan Dana Oprasionat; 12. Peraturan Menteri datam Negeri Nomor 53 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupai n MunaTahun 2007 Nomor 14); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2 0 1 3 Tentang Angga! m Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20 '3 (Lembaran Daerah Tahun 2 0 1 3 Nomor 1 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAB III BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 16 Tahun 2012

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2013

Download :
Perbup Muna No.16 Tahun 2012.pdf

Abstrak

rencana

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2012 /No. 16, LL 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2013

ABSTRAK:

. a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Tahun 2013 maka perlu dilakukan perencanaan yang sistematik melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD ) Tahun 2013; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD ) Tahun 201,3 disusun dengan tujuan untuk menjawab tuntutan- tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 353, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R PJM N ) 2010 -2014; 19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun , 2008 te n ta n g Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013; 23, Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015; . 24. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
16. PERBUP NO. 16 THN 2022.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah w a berd a sarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu r an Men t eri Penda y a gunaan A p aratur N egara d an Ref o rmas i Bi r okras i N om o r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yederhanaan S trukt u r O r gani sas i p a d a I nstans i Pemerin t ah unt uk Pen yede rhanaan B ir o kras i, pe ru bahan o r g anisas i p a d a i nstans i D a e rah K a b upat e n has il pen yede rhanaan S tr ukt u r O r g anisasi di t e ta pkan ole h Kepala D a e rah se suai de n gan ke t e n t u an pe raturan pe rundang - undan gan ; b. b ah wa dalam rangka mewu j udkan tata kelola pemerin t ahan y ang ef e ktif d an e f i s ie n gu na me n i n gkatkan kine r j a pemerin t ahan d an pela y anan p ublik di li ngkun g an i nstans i Peme r i n t ah K a b up ate n M una pe r l u dil akukan pen yede rhanaan bir o kras i; b ah w a dalam ran gka pelaksanaan kebi j akan pen yede rhanaan bi r o kras i di li ngkun gan · in stans i Pemerin t ah K a b up at e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r g an i sas i d an tata kerj a Dinas Pek erj a an U mum d an Penataan R uan g K abupat e n M una ; d. b ah w a be r d asarkan pertimban gan seba gaimana dimaksud p a d a huruf a , huruf b d an huruf c, pe r l u me n e ta pkan Pe raturan B upa ti M una t e ntan g O r g an i sas i d an T ata Ke r j a D inas Pe k erj aan U mum d an Pe nataan R uan g K abupat e n M una
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U nda ng -U ndan g D asar N egara R epub l ik I ndone s i a T ahun 1 945; 2 . U ndang -Undan g N omo r 2 9 Tahun 1 959 ten t ang Pembe nt ukan D a e rah Ti ngk at I I d i S u l a we s i ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahu n 1 959 N omo r 74, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndones i a Nomor 1 822 ) ; 3 . U ndang-U ndan g Nomo r 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembe ntukan Pe rat u ran Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndonesia T ahun 2 0 11 Nomo r 8 2, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndonesi a N omo r 5234 ) sebagaimana t elah diubah dengan U ndang -Undang Nomo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe r ubahan atas U ndang- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntang Pemben t ukan Pe ratu ran Perundan g- undangan ( Lembaran Neg ara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo ne s i a Nomo r 6 389 ) ; 4. U ndan g-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 tentang Peme r i n t ahan D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 Nomo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara R epublik I ndones i a Nomo r 5 587 ) seba gaimana tel ah diubah bebe ra p a kali te rakhi r den gan U ndan g-U ndang Nomo r 1 1 T ahun 2 020 te ntang Cipta Kerj a ( Lembar N egara R epublik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 Nomo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a Nomo r 6 573 ) ; 5. U ndang -U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te n t ang A dmi n i strasi Peme rin t ahan ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndone s i a Nomo r 560 1) seba gaimana t el ah diubah dengan U ndan g-U ndan g Nomo r 1 1 Tahun 2 020 t entang Cip ta K erj a ( Lembaran N egara Republik I ndo nesia T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara I ndo ne s i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe rat u ran Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t entang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah di ubah dengan Pe ratu ran Pemerintah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan Pe merintah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tentan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran Negara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran Negara Republi k I ndo ne s i a Nomo r 6 402 ); 7. Pe raturan Pemerintah Republi k I ndo nes i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n t ang Pembinaan d an Pe n g a wasan Pe nyele n gg araan Pe merintah D a e rah ( Lembaran Negara Repub lik I ndo nes i a Tahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran Negara Republi k I ndones i a Nomo r 6 041) ; 8. Pe ratu r an Me n t eri D alam Negeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan P r oduk H ukum D a e rah ( Beri ta Negara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 5 Nomo r 1 8 3 ) seb a g a i mana tel ah diubah de n gan Pe ratu r an Ment eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te n t ang Pe rubahan a tas Pe raturan Men t eri D alam Negeri Nomo r 8 0 Tahun 2 0 1 5 t e ntang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan M en t e r i D alam N egeri R epublik I ndo n e s i a Nomo r 1 06 T ahun 2 0 1 7 Te ntang Pedoman Nomenklatu r Pe rangkat D a e rah y ang Melaksanakan U r u san Pemerin t ahan B idang Pekerj aan U mum dan Pe nataan R uang ( Beri t a Negara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 1 604 ) ; 1 0 . Pe ratu r an M en t eri Penda y agu naan A p aratur N egara d an Ref o r m as i B ir o kras i Republik I ndones i a Nomo r 1 7 Tahun 2 021 te ntang Pe n ye taraan Ja bat an A dmini stras i ke D alam Ja b atan F un gsional ( Beri ta N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 21 Nomo r 5 25 ) ; 1 1. Pe ra t u r an Men t e r i Pe nd a y a gunaan A paratur N egara d an Re f o rmas i B i r o kras i R epub lik I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 te n t ang Penyede rhanaan S tr uktur O r g anisasi p a d a I nst ans i Peme r i n t ah U ntuk Penyede r hanaan B ir o kras i ( Ber i ta Negara R epublik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2 . Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 te ntang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat en M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, T ambahan Lembaran D a e rah K a bupat en M una Nomo r 6 ) seba gaimana tel ah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una Nomo r 2 T ahun 2 021 te ntang Pe rubahan A tas Pe ra turan D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 Tahun 2 0 1 6 te ntang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a b upat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 16 Tahun 2017

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Muna No. 16 Tahun 2017.pdf

Abstrak

organisasi-kecamatan-kelurahan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pulik dan pemberdayaan masyarakat
UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP RI No.19 Tahun 2008; PP RI No.18 Tahun 2016; Perda Kab.Muna No.6 Tahun 2016; Perbup Muna No.44 Tahun 2016
Kecamatan, Keluarahan, Sekretariat Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan Umum, Seksi kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan, Kelompk Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Hubungan Kerja

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup Muna No.44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamtan dan Kelurahan dalam Lingkup Kabupaten Muna
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT