Pencarian Peraturan

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2016/NO.203

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimasunggu;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28); Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.342/8477/B.HK&HAM, tanggal 29 Desember 2016, hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Selayar
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Kecamatan adalah Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Camat adalah Camat Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas: a. Camat; b. Sekretariat, meliputi: 4 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan 2. Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan; c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Perekonomian & Pembangunan; f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Camat Pasal 4 Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah; d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Pasal 6 Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 5 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan urusan pemerintahan umum; g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; l. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan m. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; n. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; o. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan; m. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 7 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan. 6 Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan; b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum; c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 9 Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja; g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana; h. mengelola administrasi umum; i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian; j. mengelola administrasi keuangan; k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan; l. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7 Bagian Ketiga Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Pasal 9 Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan. Pasal 10 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian; g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan; h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat; i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan; j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor; k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; l. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran; m. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan; n. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Camat; o. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Camat; 8 p. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan; q. menyusun neraca keuangan Camat; r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan Pasal 11 Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum. Pasal 12 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundang; g. mengajukan pertimbangan hukum menurut kebutuhan; h. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah; i. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan; j. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; 9 k. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan; l. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan; m. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan; n. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan; o. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan; p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Seksi Tata Pemerintahan Pasal 13 Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Pasal 14 Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 10 g. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan; h. melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan; i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; j. melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya; k. menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu; l. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pasal 15 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Pasal 16 Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 11 f. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban; g. melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan; h. melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan; i. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum; j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS; k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban; l. menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu; m. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Seksi Ekonomi dan Pembangunan Pasal 17 Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan. Pasal 18 Uraian tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 12 e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; g. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; h. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik; i. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; j. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; k. menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu; l. memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/ Kelurahan; m. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian; n. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; o. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan; p. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang; q. memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman; r. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang; s. mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan; t. menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu; u. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan; 13 v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Seksi Kesejahteraan Sosial Pasal 19 Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial. Pasal 20 Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial; g. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ; h. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial; i. mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; j. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial; h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 14 Bagian Kesembilan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 21 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 22 Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; g. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; h. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial; i. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya; j. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 15 BAB V STAF Pasal 23 (1) Tugas Staf adalah menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam bentuk Daftar Uraian Tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Camat. (2) Daftar Uraian Tugas Staf merupakan rincian tugas yang akan didistribusikan kepada semua Staf berdasarkan kebutuhan. BAB VI TATA KERJA Pasal 24 (1) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam lingkungan Kecamatan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 16 Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
17

PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAPUPATEN BANTAENG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAPUPATEN BANTAENG

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai keberhasilan capaian kinerja organisasi sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng; b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201l Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5657); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Dokumentasi dan Informasi Hukum|34 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 135/M.PAN I 9 / 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng. 3. Bupati adalah Bupati Bantaeng. 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantaeng. Dokumentasi dan Informasi Hukum|35 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan beberapa program. 7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja OPD/Unit Kerja yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. 8. Pedoman evaluasi SAKIP adalah panduan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat. 9. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. 10. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 11. Evaluasi SAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap OPD/Unit Kerja oleh Inspektorat. 12. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja OPD/Unit Kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan. BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP Pasal 2 (1) Inspektorat melaksanakan evaluasi SAKIP OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten. (2) Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun selambat-lambatnya pada bulan April tahun berikutnya. (3) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP menggunakan kertas kerja evaluasi. (4) Hasil Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi SAKIP. (5) LHE diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi SAKIP. (6) Rencana kegiatan evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan dan sumber dana dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat. BAB III PEDOMAN EVALUASI SAKIP Pasal 3 Pedoman Evaluasi SAKIP merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: a. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; b. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi; Dokumentasi dan Informasi Hukum|36 c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan d. Penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. Pasal 4 Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Bantaeng. BAB IV TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI Pasal 5 (1) Semua OPD/Unit Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE). (2) Inspektorat memantau tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Pasal 6 Uraian Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
15

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2017 NOMOR 66

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 6057);
1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 2.PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 3.BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 5.BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 6.BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
16

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2016/NO.183

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28); Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.342/8477/B.HK&HAM, tanggal 29 Desember 2016, hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Selayar;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, meliputi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 4 2. Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi: 1. Seksi Identitas Penduduk; 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan 3. Seksi Pendataan Penduduk. d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi: 1. Seksi Kelahiran; 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian. e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi: 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi. f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, meliputi: 1. Seksi Kerjasama; 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan 3. Seksi Inovasi Pelayanan. g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 5 Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5 b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya. Pasal 6 Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun program dan anggaran; g. mengelola keuangan; h. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara; i. mengelola urusan Aparatur Sipil Negara; j. menyusun perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; k. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; l. menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk; m. menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencatatan sipil; n. menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; o. menyelenggarakan dan melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan; p. menyelenggarakan dan melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 6 q. menyelenggarakan dan melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; r. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan; s. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Pasal 8 Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melaksanakan fungsi: a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas; b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum; c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 9 Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 7 e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Dinas dan semua bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan; h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan program/kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. Pasal 10 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 8 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang umum dan kepegawaian; g. melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan; h. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia aparatur; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan Pasal 11 Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum. Pasal 12 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 9 Bagian Kelima Sub Bagian Keuangan Pasal 13 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Pasal 14 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan; g. menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran; h. menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan; i. melaksanakan koordinasi terkait tugas kebendaharaan; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pasal 15 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk. 10 Pasal 16 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; d. pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; i. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk; j. melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; k. melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan memberi saran pertimbngan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 11 Bagian Ketujuh Seksi Identitas Penduduk Pasal 18 Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen. Pasal 19 Uraian tugas Kepala Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Identitas Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Identitas Penduduk untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Identitas Penduduk dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Seksi Pindah Datang Penduduk Pasal 20 Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk. 12 Pasal 21 Uraian tugas Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pindah Datang Penduduk untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesembilan Seksi Pendataan Penduduk Pasal 22 Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan penduduk. Pasal 23 Uraian tugas Kepala Seksi Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendataan Penduduk untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 13 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pendataan penduduk; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendataan Penduduk dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesepuluh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pasal 24 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil. Pasal 25 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencatatan sipil; d. pelaksanaan administrasi di bidang pencatatan sipil; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 26 Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 14 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil; g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; i. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil; j. melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil; k. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesebelas Seksi Kelahiran Pasal 27 Seksi Kelahiran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran. Pasal 28 Uraian tugas Kepala Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelahiran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelahiran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 15 f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelahiran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Belas Seksi Perkawinan dan Perceraian Pasal 29 Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Pasal 30 Uraian tugas kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perkawinan dan Perceraian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 16 Bagian Ketiga Belas Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian Pasal 31 Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian. Pasal 32 Uraian tugas Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Belas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 33 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 17 Pasal 34 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; d. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 35 Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; 18 i. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Belas Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 36 Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan. Pasal 37 Uraian tugas Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanan sistem informasi administrasi kependudukan; 19 g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Belas Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pasal 38 Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan. Pasal 39 Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 20 Bagian Ketujuh Belas Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 40 Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 41 Uraian tugas Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 21 Bagian Kedelapan Belas Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Pasal 42 Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Pasal 43 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; d. pelaksanaan administrasi di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 44 Uraian tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 22 h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; i. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; j. melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan; k. melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesembilan Belas Seksi Kerjasama Pasal 45 Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan. Pasal 46 Uraian tugas Kepala Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan; 23 g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kerjasama dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 47 Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Pasal 48 Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 24 Bagian Kedua Puluh Satu Seksi Inovasi Pelayanan Pasal 49 Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Pasal 50 Uraian tugas Kepala Seksi Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Inovasi Pelayanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Inovasi Pelayanan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 51 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan jabatan fungsional pada Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 25 BAB VI STAF Pasal 52 (1) Tugas Staf adalah menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam bentuk Daftar Uraian Tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. (2) Daftar Uraian Tugas Staf merupakan rincian tugas yang akan didistribusikan kepada semua Staf berdasarkan kebutuhan. BAB VII TATA KERJA Pasal 53 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan seluruh staf dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 26 Pasal 55 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar
27

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/No.13, TLD No. 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Selayar; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar; c. Bupati adalah Bupati Selayar; d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten; e. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara dan Daerah yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan; f. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan; g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja Desa. BAB II PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 (1) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. (2) APB Desa ditetapkan paling lambat bulan pebruari tahun berjalan (3) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. (4) Bagian Belanja terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Pasal 3 (1) Rancangan APB Desa disusun oleh Kepala Desa. (2) Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama. Pasal 4 Rancangan APB Desa dimaksud Pasal 3 dibahas dalam Sidang BPD melalui 4 (empat) tahap pembicaraan yaitu tahap I, II, III, dan IV (1) Mekanisme dan ruang lingkup pembicaraan setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati (3) Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kepada Kepala Desa. (4) Apabila hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. (5) Apabila APB Desa yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka APB Desa tersebut tidak dapat diundangkan sebelum diperbaiki. BAB III TATA USAHA KEUANGAN DESA Pasal 6 (1) Pada Sekretariat Desa setiap Tahun Anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa yang dikerjakan menurut pedoman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan Keuangan Desa dan pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa. (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB IV PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA Pasal 7 (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa. (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Bendaharawan Desa adalah : a. berkedudukan sebagai Perangkat Desa; b. mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa; c. jujur dan bertanggung jawab; d. tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda BAB V SUSUNAN ANGGARAN Bagian Pertama Pendapatan Pasal 8 (1) Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) pos dengan kode Anggaran sebagai berikut: 1.1 Pendapatan Asli Desa; 1.2 Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten; 1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah. (2) Setiap pos terdiri atas ayat-ayat. Pasal 9 (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sub 1 terdiri atas : a. Hasil Usaha Desa; b. Hasil Kekayaan Desa; c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa; d. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa; e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah; Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sub 2 terdiri atas : a. Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak b. Sumber Daya Alam c. Dana Alokasi Umum (3) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Sub 3 adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari : a. Pemerintah Pusat dan Propinsi; b. Sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga; c. Hasil kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga; Bagian Kedua Belanja Pasal 10 (1) a. Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) terdiri atas 6 (enam) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut : 2R.1 Belanja Pegawai; 2R.2 Belanja Barang; 2R.3 Belanja Operasional / Pemeliharaan; 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas; 2R.5 Belanja Lain-lain; 2R.6 Pengeluran tidak terduga. b. Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) terdiri atas 6 ( enam ) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut: 2P.1Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan; 2P.2Pembangunan Prasarana Produksi; 2P.3Pembangunan Prasarana Pemasaran; 2P.4Pembangunan Prasarana Perhubungan; 2P.5Pembangunan Prasarana Sosial; 2P.6Pembangunan lain-lain. (2) Pos-pos bagian Belanja Rutin dan bagian Belanja Pembangunan terdiri atas pasal-pasal Pasal 11 (1) Pengeluaran tidak dapat dilakukan jika tidak tersedia dan atau tidak cukup tersedia dananya dalam APB Desa. (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APB Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 12 Pembiayaan merupakan transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutupi devisit APB Desa, terdiri atas : a. Penerimaan pembiayaan terdiri dari : a.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu a.2. Transfer dari dana cadangan a.3. Penerimaan pinjaman dan obligasi a.4. Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan b Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : b.1. Transfer ke dana cadangan b.2. Penyertaan modal b.3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo b.4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN Pasal 13 Perubahan APB Desa dilakukan sehubungan dengan : a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Pendapatan Desa yang ditetapkan; c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara kegiatan dan antara jenis belanja Pasal 14 (1) Rancangan Perubahan APB Desa disusun oleh Kepala Desa (2) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dimintakan persetujuan (3) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi (4) Hasil evaluasi terhadap Ranperda perubahan APB Desa disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Ranperda kepada Kepala Desa (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana di maksud ayat (4) melampaui batas waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan Ranperda perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa (6) Apabila perubahan APB Desa tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4), maka APB Desa tidak dapat diundangkan sebelum diperbaiki B A B VII PERHITUNGAN ANGGARAN Pasal 15 (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan APB Desa (2) Perhitungan APB Desa harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya. Pasal 16 (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan APB Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. BAB VIII MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Pasal 17 (1) Pengelolaan Keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran. (2) Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. pemberian keterangan atau penjelasan dari Kepala Desa tentang pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa; b. tanggapan dari BPD terhadap keterangan atau penjelasan pertanggungjawaban Kepala Desa; c. jawaban Kepala Desa terhadap tanggapan BPD. (3) Pertanggungjawaban Keuangan Desa disampaikan oleh Kepala Desa dalam bentuk tertulis. Pasal 18 Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban yang belum diatur dalam Pasal 17 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB IX MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA Pasal 19 Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dengan tembusan Camat. Pasal 20 Pengawasan pelaksanaan Anggaran Desa dengan mekanisme sebagai berikut : a. Kepala Desa memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan APB Desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BPD. b. Apabila diperlukan, BPD dapat meminta keterangan atau penjelasan secara langsung kepada Kepala Desa. BAB X TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 21 (1) Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian, maka Kepala Desa dan pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan ganti rugi. (2) Tuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Pemerintah Kabupaten, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
16

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 NOMOR 584

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Operasional Pendidikan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah; b. bahwa sehubungan minimnya pendapatan tenaga pendidik yang bersumber dari dana BOS Reguler yang dikelola melalui Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, maka dipandang perlu untuk memperhatikan kesejahteraan Tenaga Pendidik non Pegawai Negeri Sipil melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah; c. bahwa agar pengalokasian dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu menyusun pedoman terkait pemanfaatan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Pendidikan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP, BESARAN, PERSYARATAN DAN SASARAN BAB IV MEKANISME BAB V MONITORING DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 33 TAHUN 2021
7

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2016/NO.204

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimasunggu Timur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28); Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.342/8477/B.HK&HAM, tanggal 29 Desember 2016, hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Selayar;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Kecamatan adalah Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Camat adalah Camat Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas: a. Camat; b. Sekretariat, meliputi: 4 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan 2. Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan; c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Perekonomian & Pembangunan; f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Camat Pasal 4 Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah; d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Pasal 6 Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 5 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan urusan pemerintahan umum; g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; l. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan m. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; n. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; o. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan; m. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 7 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan. 6 Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan; b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum; c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 9 Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja; g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana; h. mengelola administrasi umum; i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian; j. mengelola administrasi keuangan; k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan; l. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7 Bagian Ketiga Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Pasal 9 Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan. Pasal 10 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian; g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan; h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat; i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan; j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor; k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; l. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran; m. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan; n. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Camat; o. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Camat; 8 p. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan; q. menyusun neraca keuangan Camat; r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan Pasal 11 Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum. Pasal 12 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundang; g. mengajukan pertimbangan hukum menurut kebutuhan; h. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah; i. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan; j. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; 9 k. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan; l. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan; m. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan; n. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan; o. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan; p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Seksi Tata Pemerintahan Pasal 13 Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Pasal 14 Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 10 g. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan; h. melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan; i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; j. melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya; k. menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu; l. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pasal 15 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Pasal 16 Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 11 f. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban; g. melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan; h. melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan; i. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum; j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS; k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban; l. menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu; m. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Seksi Ekonomi dan Pembangunan Pasal 17 Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan. Pasal 18 Uraian tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 12 e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; g. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; h. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik; i. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; j. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; k. menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu; l. memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/ Kelurahan; m. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian; n. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; o. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan; p. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang; q. memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman; r. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang; s. mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan; t. menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu; u. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan; 13 v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Seksi Kesejahteraan Sosial Pasal 19 Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial. Pasal 20 Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial; g. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ; h. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial; i. mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; j. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial; h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 14 Bagian Kesembilan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 21 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 22 Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; g. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; h. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial; i. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya; j. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 15 BAB V STAF Pasal 23 (1) Tugas Staf adalah menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam bentuk Daftar Uraian Tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Camat. (2) Daftar Uraian Tugas Staf merupakan rincian tugas yang akan didistribusikan kepada semua Staf berdasarkan kebutuhan. BAB VI TATA KERJA Pasal 24 (1) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam lingkungan Kecamatan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 16 Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan,
17

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2034

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019 NOMOR 89

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2034

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562); 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP AB III ASAS dan PRINSIP BAB IV KEDUDUKAN, CAKUPAN, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH BAB VI ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAB IX PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6 TAHUN 2019
39

TATA-CARA-PENGALOKASIAN-DAN-PEMBAGIAN-ALOKASI-DANA-DESA-KABUPATEN-KEPULAUAN-SELAYAR-TAHUN-ANGGARAN-2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kab. Kep. Selayar 2022 No.704

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Desa dan untuk kelancaran penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa, maka perlu memberikan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tata cara pengalokasian dan pembagian alokasi dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004 ; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 59 Tahun 2008; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 ; PP Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kab. Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II PENGALOKASIAN. BAB III TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA. BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA. BAB V PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA. BAB VI SANKSI. BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
VII Bab, 12 Pasal ( 7 Hlm.) dan 2 Hlm. Lampiran.

STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL-BIDANG-PERUMAHAN-RAKYAT

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Kep. Selayar 2022 No. 721

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

ABSTRAK:

a. bahwa standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat merupakan landasan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap warga negara secara minimal; b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat; c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.
1. UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 59 Tahun 2008; PP Nomor 2 Tahun 2018; Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021; Perda Kab. Kep. Selayar Nomor 4 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV STANDAR TEKNIS BAB V PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Perbup Kep. Selayar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
VII Bab, 26 Pasal (19 Hlm) dan II Lampiran.

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT