Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas dalam Daerah, Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan
Pemerintahan Daerah agar terciptanya tertib
administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang
perlu melakukan penataan kembali ketentuan
Perjalanan Dinas sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan;
b. bahwa agar perjalanan dinas dalam daerah, dalam
negeri dan luar negeri dapat dilaksanakan secara
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab, bagi Pejabat, Pejabat Eselon,
Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan
Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Lingkup
Pemerintah Kabupaten Muna Barat, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas dalam
daerah, dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat,
pejabat yang disetarakan dengan pejabat eselon dan
pegawai negeri sipil serta pegawai tidak tetap
Kabupaten Muna Barat;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
tidak tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muna Barat Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 269 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Naska Dinas;
19. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 129 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2018;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II JENIS DAN TUJUAN PERJALAN DINAS SERTA PEJABAT YANG BERWEWENANG MEMBERI PERINTAH
BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
64 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 62A Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan perluasan objek Retribusi Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang meliputi: Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi; Dasar Pengenaan dan Struktur Tarif Retribusi; Pemungutan Retribusi; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran; Penagihan Retribusi; Penghapusan Piutang yang Daluarsa; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi; Peninjauan Tarif Retribusi; Insentif Pemungutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 286 Tahun 2015 tentang Sewa Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 286 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 74 Tahun 2017
- Pemerintah Kabupaten Muna Barat-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembangunan integritas penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), perlu menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. bahwa untuk memperkuat komitmen diperlukan kerjasama sinergis antara Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum, maksud dan tujuan, pendaftaran LHKPN, Pengumuman LHKPN, Pemeriksaan LHKPN, sanksi, Tata cara penjatuhan sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 73 Tahun 2017
PemerintaH Kabupaten Muna Barat-Bank BPD Sultra-Penyertaan Modal
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muna Barat kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, b. bahwa dalam mengoptimalisasikan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Muna Barat Melakukan Penyertaan Modal; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentukan Peraturan Bupati Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006
Peraturan ini Mengatur tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN, PENYERTAAN MODAL, TATA CARA PENYERTAAN MODAL, JASA, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai roda pembangunan dan Pemerintahan di Daerah;
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang memberikan kepastian hukum dalam hal penarikan pajak
bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Ruang Lingkup; Tata Cara Pemungutan Pajak; Sengketa Pajak; Fasilitasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 12, pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, perlu menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, standar satuan harga Pakaian Dinas dan Atribut, Dana Operasional dan Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
Untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Ruang Lingkup; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu pajak Kabupaten/ Kota
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang meliputi: Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan; Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak; Surat Tagihan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 maka perlu dilakukan perencanaan yang sistematik melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
Bahwa asumsi- asumsi awal tentang kerangka ekonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nonior 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017; Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 5 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
Bahwa agar pajak reklame dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Reklame, yang meliputi: Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak; Tata Cara Pemungutan; Pelaksanaan dan Pengawasan; Insentif Pemungutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 60 Tahun 2017
STANDAR BIAYA - PETUNJUK TEKNIS - BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN - JAMINAN PERSALINAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara secara komprehensif, terpadu serta memudahkan dalam pelaksanannya maka perlu disusun standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2015; Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016
Perbup ini mengatur standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, yang meliputi; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Penyelenggara BOK dan Jampersal; Mekanisme Pelaksanaan BOK dan Jampersal; Ruang Lingkup; Komponen Pembiayaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2017.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
