Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ACHMAD DARWIS ( HOSPITAL BY LAWS )
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitperlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), yang berfungsi sebagai acuan bagi Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit dan sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Darwis ( Hospital By Laws ).
UU No 12 Tahun 1956; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Permendagri No 6 Tahun 2007; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No 971 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan No 317 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan No 755 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan No 436/Menkes/SK/1993; Keputusan Menteri Kesehatan No : 228/Menkes/SK/ /III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan No : 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan No HK. 03.05/I/2233/12; dan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 4 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Peraturan Internal RSUD dr Achmad Darwis; Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola; Kelompok Jabatan Fungsional; Rapat; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari
ABSTRAK:
bahwa Pembangunan Nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; bahwa untuk mencapai tujuan Pembangunan Nagari dimaksud diperlukan suatu perencanaan yang lebih terarah, efektif, efisien dan berkesinambungan; bahwa agar penyusunan perencanaan pembangunan Nagari sesuai kewenangannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari menyatakan bahwa Petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dimana pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota.
UU No 12 Tahun 1956; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 113 tahun 2014; Permendagri No 114 tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK 0.7/2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 2 Tahun 2013; dan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Azaz, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prioritas Penggunaan Dana Desa/Nagari; Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa/Nagari; Urusan dan Kegiatan yang Diprioritaskan; Pengelolaan Pembangunan Nagari dari Dana Desa/Nagari; Penyaluran; Pelaporan; Pendampingan; Pemantauan, Evaluasi dan Sertifikasi; Sanksi; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
ABSTRAK:
a. batas wilayah merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah Desa/Nagari menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. dalam rangka tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penegasan batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis;
c. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mengamanatkan batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
PeraturanBupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas NagariPangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang memiliki aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 17 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 8 Tahun 2008
PP No. 2 Tahun 2018
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 86 Tahun 2017
Permendagri No. 81 Tahun 2022
Perda Prov Sumbar No. 7 Tahun 2008
Perda Prov Sumbar No. 6 Tahun 2021
Pergub Sumbar No. 18 Tahun 2022
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2021
RKPD Tahun 2023 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah,
b. prioritas pembangunan daerah,
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu (satu) tahun: dan
d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, dimana pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak dibebankan pada APBD dan APBNagari;
b. bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam mengelola biaya pemilihan Wali Nagari yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari Serentak yang Bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
1. UU No. 6 Tahun 2014
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 43 Tahun 2014
4. PP No. 60 Tahun 2014
5. PP No. 12 Tahun 2019
6. Permendagri No. 112 Tahun 2014
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Permendagri no. 77 Tahun 2020
9. Perda Kab. 50 Kota No. 1 Tahun 2015
10. Perda Kab. 50 Kota No. 3 Tahun 2021
11. Perda Kab. 50 Kota No. 5 Tahun 2021
12. Perbup 50 Kota No. 93 Tahun 2021
13. Perbup 50 Kota No. 130 Tahun 2021
Perbup ini mengatur tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Biaya Pemilihan Wali Nagari
Bab III Pengelolaan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 – 2026
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Limah Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Limah Puluh Kota Tahun 2021- 2026
UU Nomor 12 Tahun 1956, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021.
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta menyediakan suatu acuan dan pedoman, sehingga memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf dalam menetapkan, melaksanakan dan mengawasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun kedepan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14, LL SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA: 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Angkutan Perintis Secara Gratis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
