Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan sertifikat elektronik merupakan bagian dari layanan keamanan informasi untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik; bahwa perlindungan sistem elektronik dan dokumen elektronik melalui penyelenggaraan sertifikat elektronik
dilakukan untuk menjaga sistem elektronik dan dokumen elektronik dari upaya pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan terhadap data/informasi yang ada dalam sistem elektronik dan dokumen elektronik tersebut;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2020
MENGATUR TENTANG MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS, PENDANAAN, KETENTUAN LAIN-LAIN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa setelah dilakukan kajian dan peninjauan terhadap Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2016 serta berdasarkan hasil verifikasi dan pengkajian oleh Tim Verifikasi dan Pengkajian Nagari Persiapan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Nagari Persiapan tersebut dinyatakan tidak layak dan dikembalikan ke Nagari Induk;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
1 Tahun 2018
Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan dihapus sebagai Nagari Persiapan dan dikembalikan ke Nagari Induk yaitu Nagari Maek
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik
Barisan
Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 457 Tahun 201 7 Tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek
Kecamatan Bukik Barisan
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Melalui Aplikasi Inlislite di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan, pelaksanaan dan pelayanan bidang Perpustakaan diperlukan pengelolaan perpustakaan berbasis elektronik melalui aplikasi INLISLite; bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dimana standar pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018
sebagai acuan dalam memberikan pelayanan Perpustakaan terhadap pemustaka yang berbasis elektronik (INLISLite)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta untuk menunjang kelancaran pengolahan data melalui penerapan tata pemerintahan secara elektronik (e-government) perlu menerapkan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; bahwa agar pelaksanaan tata pemerintahan secara elektronik (e-government) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar dan efektif maka perlu adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 38 Tahun 2011
Pedoman Pengelolaan TNDE adalah sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Peningkatan Kinerja Pelayanan Melalui Program Sistem Informasi dan Pelayanan Sasaran Kinerja Pegawai (Simpel Saja) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektifitas pelaksanaan tugas dan peningkatan mutu pelayanan, perlu melakukan peningkatan kualitas dalam pelayanan sasaran kinerja Pegawai Negeri Sipil; bahwa salah satu upaya peningkatan pengelolaan sasaran kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana huruf a dilaksanakan melalui penerapan Aplikasi Sistem Informasi dan Pelayanan Sasaran Kinerja Pegawai (SIMPEL SAJA)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010
Pedoman Peningkatan Kinerja Pelayanan Melalui Program Sistem Informasi Dan Pelayanan Sasaran Kinerja Pegawai (SIMPEL SAJA) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai acuan bagi pengelola Sasaran Kinerja Pegawai di Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dimana pembentukan organisasi dan tata kerja Koordinator Wilayah Bidang pendidikan Kecamatan Non Struktural diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri; bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu mengatur mengenai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014, 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2018
dibentuk Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dalam Mencapai Zero KTA Melalui Penguatan Peran Lembaga KPAN, Kampung KB, Puspaga Serta Kecamatan dan Nagari Layak Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak perlu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Penguatan peran lembaga KPAN,PUSPAGA,KAMPUNG KB dan KELANA DAN NALANA
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
Menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; Perumusan kebijakan program, kegiatan dan penganggaran tentang pemenuhan hak anak; Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak; Mewujudkan upaya perlindungan anak yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan; Mencegahadanya keputusan dan kebijakan yang melanggar dan mendukung upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; Meningkatkan peranan adat dan kearifan lokal didaerah dalam perlindungan anak seperti KPAN,KAMPUNGKB,PUSPAGAdan KELANA, NALANA; Meningkatkan peranan pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga kemasyarakat lainnya dalam upaya perlindungan anak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Pengguna Barang melakukan Sensus Barang Milik Daerah paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam 5 tahun; bahwa Sensus merupakan salah satu langkah pengamanan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 299 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah harus dilakukan secara tepat, akurat, efisien dan efektif sesuai dengan maksud tujuan, dan sasaran, sehingga diperlukan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan, tentang keadaan barang inventaris kekayaan Pemerintah Daerah kabupaten Lima Puluh Kota pada kurun waktu tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa kegiatan peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat; bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud terarah dan terpadu maka perlu adanya pedoman pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/ Xl/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017
Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyaraka: yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; Meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klinik Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa pasal 30 ayat 2 point c Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah menyatakan bahwa Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; bahwa untuk lebih optimalnya pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu adanya Klinik Pengadaan Barang/Jasa;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019
sebagai dasar dalam pembentukan klinik pengadaan barang/jasa demi terciptanya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
