PERBUP Kab. Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari
ABSTRAK:
bahwa Pembangunan Nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; bahwa untuk mencapai tujuan Pembangunan Nagari dimaksud diperlukan suatu perencanaan yang lebih terarah, efektif, efisien dan berkesinambungan; bahwa agar penyusunan perencanaan pembangunan Nagari sesuai kewenangannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari menyatakan bahwa Petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Nagari berhak menerima tunjangan operasional yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI, PENGANGGARAN DAN PENYALURAN, KETENTUAN PERALIHAN, HAK DAN KEWAJIBAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN PRINSIP, MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, PENGELOLAAN PEMBANGUNAN NAGARI DARI DANA DESA, PELAPORAN, SANKSI, PENDAMPINGAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SERTIFIKASI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian, Pelelangan/Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab X Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Bagian Ketiga tentang Penjualan Barang Milik Daerah dan Bab XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penghapusan, Bupati Lima Puluh Kota berwenang menetapkan kebijakan Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan Penilaian, Pelelangan / Penjualan dan penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENILAIAN, OBJEK PENJUALAN, PENGHAPUSAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
57 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Kawasan Nagari Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian atraksi seni dan budaya dan ramah lingkungan; bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata kenagarian yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan objek wisata lainnya
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 , Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN, PENETAPAN NAGARI WISATA, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan kanker terbanyak di Indonesia yang memerlukan tindakan/intervensi kesehatan masyarakat dalam bentuk program penanggulangan nasional; bahwa peningkatan kanker payudara dan kanker leher rahim disebabkan karena kurangnya program skrining yang efektif dengan tujuan untuk mendeteksi keadaan sebelum kanker maupun kanker pada stadium dini termasuk pengobatannya sebelum proses invasif yang lebih lanjut;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM, KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PELAKSANA KEGIATAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENDANAAN KEGIATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa penyakit tidak menular menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, serta menimbulkan beban biaya pembiayaan kesehatan sehingga perlu dilakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan; bahwa penyelenggaraan penanggulangan dilakukan dimasyarakat melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) di masyarakat dan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PTM, KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT TIDAK MENULAR, PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR, MANAJEMEN TERPADU PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR, SUMBER DAYA KESEHATAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang kesehatan merupakan dana untuk membiayai operasional program prioritas di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas terarah dan terpadu, maka perlu adanya Standar Anggaran Biaya khusus terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018
Standar Biaya Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai batas tertinggi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan BLUD Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 146 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, SUMBER PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA, BELANJA BLUD PUSKESMAS, PENGELOLAAN DANA, PEMANFAATAN DANA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemaketan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang memenuhi prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka perlu adanya pedoman pemaketan jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dimana pedoman pemaketan jasa konstruksi ditetapkan dengan suatu peraturan kepala daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM, PEMAKETAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI, PEMAKETAN PEKERJAAN KONSTRUKSI, PERAN SERTA USAHA KECIL, PEMAKETAN DAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA, STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
