Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada dokumen rencana pembangunan daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.81 Tahun 2022; PerBup Nunukan No.11 Tahun 2022.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
4 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023
ABSTRAK:
Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017
Permendagri No.81 Tahun 2022; PerBup Nunukan No.8 Tahun 2022.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Perubahan RKPD Tahun 2023, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS Tahun 2023.
4 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2023
Pedoman Pelaksanaan – Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak Stunting
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2023 (15)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak Stunting
ABSTRAK:
Upaya untuk mempercepat penurunan prevalensi Stunting di Kabupaten Nunukan harus dilakukan secara berkesinambungan, sistematis serta terpadu secara lintas sektor dan lintas program; salah satu bentuk intervensi Stunting untuk anak yang berasal dari keluarga tidak/kurang mampu melalui Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak Stunting yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi anak; berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, penurunan Stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak Stunting.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009
UU No.11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2019; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2015
PP No.86 Tahun 2019Perpres No.83 Tahun 2017; Perpres No.72 Tahun 2021; Permenkes No.25 Tahun 2014; Permenkes No.41 Tahun 2014
Permenkes No.28 Tahun 2019.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak Stunting, Biaya Pengasuhan, Menu, Pengolahan, Distribusi serta Pendampingan PMT, Pelaporan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
Petunjuk Teknis Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak Stunting tercantum dalam Lampiran I.
Daftar menu makanan tambahan lokal untuk anak asuh stunting tercantum dalam Lampiran II.
12 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Pasal 3 huruf c Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; PerBup No.30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan PerBup No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PerBup No.30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2022; PerBup No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No.16 Tahun 2016.
PerBup ini berisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
PerBup No.30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan.
PerBup No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PerBup No.30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
168 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
UUD NRI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda kab.Nunukan No 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025; Perda Kab.Nunukan No 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 .
Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan, Anggaran dan Pembiayaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024.
UUD NRI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.47 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.81 Tahun 2022; Perda Kab. Nunukan No.19 Tahun 2011; Perda Kab.Nunukan No.13 Tahun 2021.
Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah; Pelaksanaan Program Kerja Daerah; Anggaran dan Pengelolaan Sumber Daya, Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2023
Rumah Sakit Umum Daerah – Pembentukan – Susunan Organisasi
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD 2023 (8)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi fungsi rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permenkes No.49 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permenkes No.3 Tahun 2020; Perda No.10 Tahun 2021; Perbup No.45 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan RSUD atau peraturan internal (Hospital by laws) RSUD.
27 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2023
Tunjangan Hari Raya – Gaji Ketiga Belas – Aparatur Negara
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD 2023 (4)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 15 Tahun 2023 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan PerBup tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.15 Tahun 2023;
PerBup ini mengatur tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2023 meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati tentang Penetapan Informasi Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan fleksibilitas terhadap dinamika kepegawaian, maka PerBup tentang Penetapan Informasi Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu dicabut.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; Perda No.10 Tahun 2021;
PerBup ini mengatur tentang Pencabutan PerBup Nunukan tentang Penetapan Informasi Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan yang Dicabut:
1. PerBup No. 46 Tahun 2020 tentang Informasi Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
2. PerBup No. 47 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Nunukan No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD 2023 (2)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
adanya perubahan kebijakan terhadap tunjangan tambahan penghasilan utamanya perubahan kluster serta dalam upaya mengakomodir akselerasi peningkatan produktivitas dan disiplin pegawai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
UUD NRI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI No.41 Tahun 2018; Permendagri No.90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900-4700
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Pemerintah Daerah; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.24 Tahun 2017; Perbup Nunukan No.20 Tahun 2019.
Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Kriteria dan Klasifikasi Penerima TPP, Komponen dan Faktor Penentu Besaran TPP, Mekanisme Penilaian Kinerja, Pengaturan Pembayaran TPP, Sanksi dan Pengurangan TPP, Pembiayaan TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
