Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Bupati tentang Penetapan Informasi Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PerBup ini mengatur tentang Pencabutan PerBup Nunukan tentang Penetapan Informasi Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati tentang Penetapan Informasi Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Nunukan
Nomor
3
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Nunukan
Tanggal Penetapan
13 Maret 2023
Tanggal Pengundangan
13 Maret 2023
Tanggal Berlaku
13 Maret 2023
Sumber
BD 2023 (3)
Subjek
KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Nunukan
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Nunukan No. 47 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

  2. PerBup No. 46 Tahun 2020 tentang Informasi Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan