Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 609 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Polman Nomor 23 Tahun 2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD 2024 (23): 7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Polman No. 4 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Total Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.516.764.288.978,72 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen). Total Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.512.773.072.001,00 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Satu Rupiah. Pembiayaan untuk Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.589.805.434,90 (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Sen). Terdapat SILPA sebesar Rp12.260.291.797,62 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen).

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Polman Nomor 22 Tahun 2024.pdf

retribusi jasa usaha

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2024 (22): 11 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, beberapa objek retribusi jasa usaha, perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2005; Perda Kabupaten Polman No. 1 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan tarif retribusi jasa usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Besaran tarif retribusi jasa usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana diatur dalam Lampiran IX, Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Lampiran X, dan Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1), diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
11 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Polman Nomor 21 Tahun 2024.pdf

retribusi jasa umum

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2024 (21): 10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, dan Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan tarif retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kondisi perekonomian mengalami perubahan sehingga beberapa objek retribusi jasa umum, perlu dilakukan penyusaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2005; Perda Polman No. 1 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan tarif retribusi jasa umum. Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur Dalam Lampiran I, Pelayanan Kebersihan sebagaimana diatur dalam Lampiran II, dan Pelayanan Pasar sebagaimana diatur dalam Lampiran III sebagaimana diatur dalam Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Polman Nomor 20 Tahun 2024.pdf

rencana kerja perangkat daerah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2024 (19): 3 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun2005; PP No. 74 Tahun 2005; Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika: a. pendahuluan; b. hasil evaluasi Renja tahun lalu; c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; d. Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;dan e. penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
3 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Polman Nomor 19 Tahun 2024.pdf

rencana kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2024 (19): 4 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Buoati ini diatur tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perubahan RKPD Tahun 2024 meliputi: a. hasil evaluasi hingga triwulan ke II tahun 2024 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah terutama perubahan indicator makro daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; dan b. adanya perubahan rencanan program dan kegiatan prioritas daerah berupa pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan/pengurangan target kinerja pagu anggaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
4 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD Standar / Pedoman

Download file:

Perbup Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2024.pdf

STandar harga satuan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2024 (18): 347 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Buoati ini diatur tentang standar harga satuan dan analisis standar belanja tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang standar harga satuan; analisis standar belanja; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
13 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2024.pdf

rencana kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2024 (17): 1012 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RKPD Tahun 2025 menjadi : a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja Tahun 2025; b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025; dan c. bahan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
1012 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Tata Naskah Dinas

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 34 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Download file:

Perbup Polman Nomor 16 Tahun 2024.pdf

TATa naskah dinas

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2024 (16): 77 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di dukung dengan peraturan yang mengatur Tata Naskah Administrasi, penyeragaman Tata Naskah bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengadministrasian setiap kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas efektifitas dan efesiensi penggunaan sarana dan prasarana administrasi; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2005; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Perda Kabupaten Polewali Mandar No. 5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Naskah Dinas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; Pejabat Penandatangan Naskah Dinas; Pengendalian Naskah Dinas; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Perbup Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2022
77 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Perbup Polman Nomor 15 Tahun 2024.pdf

pekerja perkebunan sawit

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2024 (15): 10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kepesertaan; Kriteria Penerima Bantuan; Besaran Bantuan; Mekanisme Pemberian Bantuan; Jangka Waktu Pemberian Bantuan; Kondisi Pemberian Bantuan; Pemberhentian Kepesertaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Polman Nomor 14 Tahun 2024.pdf

pelayanan publik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD 2024 (14): 38 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan di Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan publik; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Polewali Mandar berpedoman pada prinsip hak asasi manusia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelaksanaan P2HAM; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
38 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT