Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.314 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020

Pengarusutamaan Gender

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Hak Asasi Manusia

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2014

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2020

Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 2 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015

Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayaran Dan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Kesehatan Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Karawang No. 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Download :
PERDA 2022_2 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN – PENGELOLAAN – LIMBAH – BAHAN – BERBAHAYA – DAN BERACUN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2022/Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

ABSTRAK:

Bahwa dengan semakin meningkatnya limbah bahan berbahaya dan beracun, dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta kelangsungan hidup bagi masyarakat yang dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup; keberadan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu diatur, dikelola, dan dikendalikan guna mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2020; PP No. 22 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan limbah B3, meliputi Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
54 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2015

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN KARAWANG

Lingkungan Hidup

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK:

- Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Karawang perlu adanya lingkungan yang baik dan sehat. pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Karawang dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di daerah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau. Dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di wilayah perkotaan yang telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat kota, ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek tata ruang kota, berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945; UU No 11 Tahun 1974; UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1990; UU No 6 Tahun 1994; UU No 41 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 2 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1996; PP No 63 Tahun 2002; PP No 34 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PERPRES No 1 Tahun 2007; KEPPRES No 32 Tahun 1990; PERMENPU No 5 Tahun 2008; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2007; PERDA PROV JABAR No 6 Tahun 2011; PERDA PROV JABAR No 22 Tahun 2010; PERDA KAB.KARAWANG No.2 Tahun 2010; PERDA KAB.KARAWANG No.2 Tahun 2013; PERDA KAB.KARAWANG No 14 Tahun 2014
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang yakni area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam terkait. Pengelolaan RTH sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Karawang adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. Ruang Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang Terkait Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Fungsi Dan Jenis Ruang Terbuka Hijau, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Sanksi Administrasi, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Serta Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2015.
17 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2014.