Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah Tahun Anggaran
2011 dilaksanakan dalam mekanisme APBD;
bahwa agar pelaksanaan pemberian Biaya Operasional Sekolah pada
Satuan Pendidikan di Daerah berjalan secara efektif dan efisien perlu
mengatur petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana biaya operasional
sekolah;
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2011;
Materi Pokok: Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Kabupaten
Gunungkidul;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2011.
Jumlah Halaman : 3 HLM; Lampiran : 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu
ditetapkan besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2011;
Materi Pokok: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2011.
Jumlah Halaman: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 31 Tahun 2010
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 31 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2008;
bahwa agar tertib penyusunan Produk Hukum Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat lebih berdaya guna dan
berhasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
dimaksud;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Produk Hukum Daerah; Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Penomoran, Autentifikasi, dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 5 HLM, Lampiran: 10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Laksana Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang
perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul perlu
disusun Tatalaksana Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul; bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Tatalaksana Pelayanan Umum pada Kantor Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai
lagi dengan Peraturan Perundang-undangan, perkembangan, dan
nomenklatur kelembagaan sehingga perlu ditinjau kembali;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/25/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/26/M.PAN/05/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/31/M.PAN/08/2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 08 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010;
Materi Pokok: Jenis Pelayanan; Mekanisme Permohonan Izin; Tim Teknis; Pembinaan dan Pengawasan; Tata Cara Penanganan Pengaduan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2007
Jumlah Halaman: 7 HLM, Lampiran: 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 12 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: ahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul
harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
mengedepankan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup;
bahwa agar kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah
dapat meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak
positif sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta
terkoordinasi perlu dilengkapi dengan dokumen lingkungan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Pengelolaan Lingkungan Hidup; Tata Cara Pengajuan UKL-UPL atau SPPL; Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2010.
Jumlah Halaman: 6HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 22 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Dilarang Merokok
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat
mengakibatkan pencemaran udara dan menimbulkan bahaya kesehatan
bagi individu dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok
pasif;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu menetapkan kawasan
dilarang merokok;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009; Peratuaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: KAwasan Dilarang Merokok; Tanda Dilarang Merokok; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
Jumlah Halaman: 5 HLM, Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 21 Tahun 2009
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Retribusi Pada Pasar, Terminal, dan Objek Wisata di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pengelolaan retribusi pada pasar, terminal, dan objek wisata selama
ini masih ditangani oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan
retribusi pada pasar, terminal, dan objek wisata perlu dikelola oleh satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 6
Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010 dipandang perlu
diatur petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 110 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009;
Materi Pokok: Prinsip-Prinsip Anggaran; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pengelolaan Pendapatan Daerah; Pengelolaan Belanja Daerah; Pengelolaan Pembiayaan; Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 30 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 18 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antara Kecamatan Dengan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan perlu
adanya pengaturan pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan
antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa;
b. bahwa pengaturan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dimaksudkan untuk menertibkan mekanisme
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing SKPD dan/atau instansi
vertikal yang terlibat di dalamnya agar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dapat berhasil guna
dan berdaya guna;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008;
Materi Pokok: Prinsip Hubungan Kerja; Pola Hubungan Kerja; Pola hubungan Kerja antara Kecamatan dengan Perangkat Daerah Lainnya; Pola Hubungan Kerja antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2009.
Mencabut Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
223/KPTS/2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Kecamatan dengan Perangkat Daerah
Lainnya dan antara Kecamatan dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah Halaman: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 17 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil serta
meningkatkan tertib adminitrasi kependudukan;
bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pencatatan kelahiran pada masa
transisional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008;
Materi Pokok: Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2009.
Jumlah Halaman: 3 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
