Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kepegawaian
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk
Kependudukan yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e- KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memiliki
spesifikasi dan berlaku secara nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman penerbitan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010;
Materi Pokok: Tujuan; Penerbitan KTP Elektronik; Tata Cara Perekaman Sidik Jari Penduduk;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011.
Jumlah Halaman: 12 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan
karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan
tugas pemerintahan di lingkungan Kabupaten Gunungkidul telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul ; bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan satuan kerja
perangkat daerah terhadap keberadaan jabatan fungsional tertentu
agar dapat melaksanakan tugas secara berhasil guna dan berdaya
guna, maka peraturan tersebut huruf a perlu diubah dan
disempurnakan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Presiden Republik Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
Per/19/M.PAN/10/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan
Fungsional Yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 5 Seri E)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 5 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa retribusi izin gangguan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010;
bahwa agar Peraturan Daerah tersebut huruf a dapat terlaksana secara
berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad Tahun 1926
Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Staatblad Tahun 1940 Nomor 450; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010;
Materi Pokok: Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penunjukan Tempat Pembayaran; Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Penghapusan Kedaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Kekeringan, dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Retribusi dan Imbalan Bunga; Insentif Pemungutan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011.
Jumlah Halaman: 11 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan
berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju
terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/VII/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2008;
Materi Pokok: MAksud dan Tujuan; Azas dan Prinsip; Kepesertaan Jamkesta; Paket Manfaat Pemeliharaan Kesehatan; Prosedur Mendapatkan Pelayanan Kesehatan; Pemberi Pelayanan Kesehatan; Sistem Rujukan; Anggaran Jamkesta; Pengelola Jamkesta; Klaim Pembayaran; Pengaduan; Pemantauan dan Evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 12 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pengelolaan Pasar telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, perlu diatur
mengenai Petunjuk Pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gununungkidul Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010;
Materi Pokok: Pendirian Pasar Pemerintah Daerah; Renovasi Pasar Pemerintah Daerah; Pemindahan Pasar Pemerintah Daerah; Penghapusan Pasar; Tata Cara Penentuan Kelas Pasar; Penataan Pedagang Pasar Pemerintah Daerah; Pembinaan Pedagang; Penataan Kawasan Pasar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
Jumlah Halaman : 18 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Belanja Hibah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pengelolaan Belanja Hibah telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 110 Tahun 2008;
bahwa agar pengelolaan belanja hibah lebih berdaya guna dan
berhasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
dimaksud;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010;
Materi Pokok: Ruang Lingkup; Tujuan; Bentuk dan Penyaluran; Tata cara Pelaksanaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 110
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008
Nomor 25 Seri E)
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul perlu disusun peraturan
pelaksanaannya;
bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Pengangkatan
Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten
Gunungkidul.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009;
Materi Pokok: Pengangkatan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.
Jumlah Halaman: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai perlu
diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan beban kerja atau kelangkaan profesi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan
Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2011;
Materi Pokok: Besarnya Tambahan Penghasilan; Pembebanan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul Sehubungan dengan Berlakunya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka beberapa produk
hokum daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dimaksud,
sehingga perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang
Pencabutan Peraturan-Peraturan Bupati Gunungkidul Sehubungan
dengan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Dasar Hukum: Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 02 Seri E); Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Standar Dokumen Seleksi Pekerjaan Barang/Jasa Perencanaan Atau
Pengawasan Konstruksi (Konsultasi) (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 06 Seri E); Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan
Konstruksi (Pemborongan) (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2009 Nomor 03 Seri E); Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2009 tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa
Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 04 Seri E);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 08 Tahun 2008 tentang Standar Dokumen Seleksi Pekerjaan Barang/Jasa Perencanaan Atau Pengawasan Konstruksi (Konsultasi), Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan), Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)
Jumlah Halaman: 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
