Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 970 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemda kpd Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No... Tirta Handayani.pdf

PENYERTAAN MODAL - PDAM

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemda kpd Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu adanya penambahan penyertaan modal pemerintah daerah, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019.
Materi pokok : Penyertaan modal dasar PDAM Tirta Handayani.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
Jumlah halaman : 7 HLM; Penjelasan : 3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No... Tirta Handayani.pdf

pendirian - pdam

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2019/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih, pengusahaan atas penyediaan dan pengelolaan air dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
Materi pokok : Perubahan bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian PDAM, Kegiatan usaha, tugas dan fungsi PDAM, Modal, organ perumda PDAM Tirta Handayani, pegawai, dana pensiun dan tunjangan hari tua, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, dan pembubaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah halaman : 42 HLM; Penjelasan : 6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...ndaraan Bermotor.pdf

PENGUJIAN - KENDARAAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini maka perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) ini meliputi penyelenggara, penguji, PKB, prosedur PKB, sarana prasarana dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah halaman : 29 HLM; Penjelasan : 6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan btk bdn hukum dari PD BPR Bank Daerah GK menjadi PT BPR Bank Daerah GK (Perseroda)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Gunungkidul No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2008 ttg Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...h GK (Perseroda).pdf

BPR GUNUNGKIDUL - BADAN HUKUM

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan btk bdn hukum dari PD BPR Bank Daerah GK menjadi PT BPR Bank Daerah GK (Perseroda)

ABSTRAK:

Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul berfungsi untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu peningkatan profesionalisme dan penerapan prinsipprinsip tata kelola perbankan milik daerah yang baik, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul perlu diubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi Pokok : mengatur terkait Perubahan bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, organ PT BPR, pegawai, perencanaan dan pelaporan, penggunaan laba, kerja sama, pengawasan serta pembubaran dan likuidasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gunungkidul
Jumlah halaman : 17 HLM; Penjelasan : 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penetapan Kalurahan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...etapan Kalurahan.pdf

PENETAPAN - KALURAHAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Kalurahan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Mengatur terkait Penetapan Kalurahan, Kewenangan Kalurahan, Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Jumlah halaman : 9 HLM; Penjelasan : 10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Perda No 7 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Gunungkidul

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...Kab. Gunungkidul.pdf

SUSUNAN - PERANGKAT DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No 7 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Gunungkidul

ABSTRAK:

Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan perlu menyelaraskan nomenklatur kelembagaan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.
Materi pokok : Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 7 dan angka 12 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Jumlah halaman : 12 HLM; Penjelasan : 3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan APBD TA 2019

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...han APBD TA 2019.pdf

APBD - PERUBAHAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD TA 2019

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, adanya sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018.
Materi Pokok : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.271.333.958.263,85 bertambah sejumlah Rp49.680.125.194,76 sehingga menjadi Rp2.321.014.083.458, Perubahan Pendapatan, PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Jumlah halaman : 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...aan APBD TA 2018.pdf

apbd

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017.
Materi Pokok : Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
Jumlah halaman : 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Perda No 15 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Gunungkidul No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...a Telekomunikasi.pdf

RETRIBUSI

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Perda No 15 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2017, bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan indeks dan konstanta maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 7 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25).
Jumlah halaman : 6 HLM; Penjelasan : 7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...wasan Permukiman.pdf

PERUMAHAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan, penghidupan dan bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, bahwa untuk memenuhi hak masyarakat di sektor perumahan yang memenuhi standar hunian sehat, berimbang, dan mengatasi permasalahan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang belum optimal di lingkungan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, perlu dilakukan penataan guna mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan semua pihak yang sesuai RTRW, bahwa belum ada pengaturan mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Gunungkidul yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak huni.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi Pokok : Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi: a. pembinaan; b. penyelenggaraan perumahan; c. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; d. penyelenggaraan kawasan permukiman; e. pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman; f. pemeliharaan dan perbaikan; g. penyediaan tanah; h. pendanaan; i. penyelesaian; j. hak dan kewajiban; dan k. peran masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019.
Jumlah halaman : 56 HLM; Penjelasan : 11 halaman

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT