Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Pendidikan untuk Melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri dan/atau Mengikut Forum Ilmiah di Luar Negeri
ABSTRAK:
bahwa lulusan pendidikan tinggi atau peserta forum ilmiah di luar negeri merupakan äset daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah; bahwa dalam rangka memotivasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri, perlu dukungan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Bantuan Pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pendidikan untuk Melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri dan/atau Mengikuti Forum Ilmiah di Luar Negeri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kab Karanganyar No 80 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jumlah bantuan pendidikan, pemanfaatan bantuan pendidikan, persyaratan, tata cara pengajuan dan mekanisme pencairan bantuan pendidikan, pembiayaan, laporan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar No 75 Tahun 2017
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan daerah dan peraturan bupati, serta tata cara pengenaan sanksi administratifperlu diatur dalam Peraturan Bupati tentangPedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950,UU No 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018,Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Jenis dan prinsip sanksi administratif, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pengenaan sanksi administratif, pelaporan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 107 Tahun 2020
LAYANAN PUBLIK TERTENTU - KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD.2020/NO.107
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyat Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan KSWPD, tata cara pelaksanan KSWPD, penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah, perangkat daerah penanggung jawab KSWPD, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2020
JALUR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN MASYARAKAT- AKTA KELAHIRAN - MELALUI - PERCEPATAN KEPEMILIKAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2020/ No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan masyarakat diperlukan suatu pedoman yang memuat program kerja yang perlu dilaksanakan seluruh instansi terkait dan masyarakat, berdasarkan tersebut di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2006, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP Nomor 82 Tahun 2012,PP Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab, percepatan pengurusan akta kelahiran di lingkungan pendidikan, pencatatan kelahiran di sarana pelayanan kesehatan, tatacara permohonan dan persyaratan pengurusan akta kelahiran di lingkungan masyarakat, kecamatan dan desa, forum koordinasi, pelaporan, pembiayaan, percepatan pelayanan pencatatan kelahiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 76 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karanganyar No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Mengubah :
PERBUP Kab. Karanganyar No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Petunjuk Pelaksanaan - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD 2020/ No. 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan,
keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak perlu untuk menambah cakupan keringanan wajib pajak yang mengajukan keringanan/pengurangan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan;
b. bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23
: Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
: Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, belum dapat mengakomodasi kondisi yang ada sehingga perlu diubah kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
j dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010. tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010. tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 diubah.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2020/ No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa perlu adanya penyesuaian standar harga uang harian Perjalanan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah serta penambahan pengaturan standar harga uang harian perjalanan dinas untuk Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD yang berasal dari kalangan profesional, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020 perlu diubah, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020: Lampiran I huruf D diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif
ABSTRAK:
a. bahwa tercukupinya kebutuhan akan jasa layanan
telekomunikasi dapat mendorong kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa perlu adanya kebijakan terkait dengan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi yang berdiri di atas permukaan tanah maupun di atas bangunan serta pergelaran fiber optik agar terjamin kepastian hukum, kelayakan operasionalnya dan keamanan bagi warga dan lingkungan di sekitar Menara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekeijaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; Penyelenggaraan Menara Macrocell; Penyelenggaraan menara Microcell; Penyelenggaraan menara Picocell; Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Khusus; Penyelenggaraan jaringan Bersama Untuk Kabel Fiber Optik; Pengendalian menara Telekomunikasi; Pengalihan; Sanksi Adminsitratif; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
44 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun .2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar t Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di Desa, sehingga dapat
mendorong pertumbuhan di Desa, maka untuk mempermudah pendanaannya membutuhkan dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyaluran dan pengalokasian dana tersebut, maka perlu diatur Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip pengelolaan dana transfer, tim fasilitasi pengelolaan dana transfer kepada desa dan tim pendamping kecamatan, tata cara pengelolaan dana transfer.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2018.
91 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 73 Tahun 2020
Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2020/ No. 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan meningkatkan mutu pelayanan dan kinera rumah sakit, perlu menetäpkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang meliputi: Ketentuan Umum; Sasaran dan Bentuk Remunerasi; Sumber Dana Remunerasi; Metode dan Komponen Remunerasi; Indikator Penilaian; Penghitungan Remunerasi; Tata Cara pembayaran Remunerasi; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
