TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2017/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun
2016 telah menyusun biaya per unit layanan
(unit cost) melalui kerja sama dengan Pusat
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas
Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; bahwa untuk efisiensi dan peningkatan pelayanan,
maka tarif yang diatur pada Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah perlu
disesuaikan dengan hasil analisis biaya
satuan/biaya per unit layanan (unit cost); bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020
PEDOMAN - PENGELOLAAN - DANA TRANSFER KEPADA DESA - PERUBAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2020/ No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa
ABSTRAK:
a. bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber
pendapatan Desa yang diprioritaskan untuk mendanai
pelaksanaan pembangunan di Desa, sehingga dapat
mendorong pertumbuhan di Desa, maka untuk
mempermudah pendanaannya membutuhkan dukungan
dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyaluran
dan pengalokasian dana tersebut;
b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat Desa;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan
antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada
penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahuri 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
Tahun 2015; Peraturan Bupali Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa yitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf C angka 3, angka 8
huruf a diubah, dan di antara angka 9 dan angka 10
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9A;
3. Ketentuan Lampiran I Bab III huruf C angka 9 huruf d
diubah, di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu)
angka yakni angka 10A, dan setelah angka 21 ditambahkan
1 (satu) angka yakni angka 22;
4. Ketentuan Lampiran II diubah dan dibaca sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Sehingga Lampiran I Peraturan Bupati ini berisi Lampiran II
yang dicantumkan secara utuh dengan penambahan dan
perubahannya;
5. Ketentuan Lampiran III diubah dan dibaca sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 diubah.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2014
ANGGOTA LINMAS - PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN, SANTUNAN CACAT, DAN UANG DUKA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2014/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Biaya Perawatan, Santunan Cacat, dan Uang Duka Bagi Anggota Linmas
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota LINMAS
di Kabupaten Karanganyar, perlu diatur mengenai Pedoman
Pemberian biaya Perawatan, Santunan Cacat, dan Uang Duka; bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Biaya Perawatan, Santunan
Cacat, dan Uang Duka bagi Anggota Linmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang biaya perawatan, santunan cacat, uang duka, tata cara pemberian biaya perawatan, santunan luka berat,
cacat, dan uang duka, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2014.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 427 Tahun 2006 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa guna kepastian dalam pengenaan sanksi
pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai maka
perlu perumusan norma secara tegas sehingga tidak
menimbulkan perbedaan penafsiran; bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi
pegawai yang meninggal dunia dan perubahan
pengaturan mengenai Pegawai yang tidak mendapatkan
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara,
maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2023 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, salah satu kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau adalah Program Pembinaan Lingkungan
Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan
masyarakat berupa pemberian bantuan langsung tunai
kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik
rokok atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan
Pemerintah Daerah; bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar,
efektif, tepat guna, dan tepat sasaran perlu mengatur
petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai dana
bagi hasil cukai hasil tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021;
Di dalam Peraturan ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sasaran, Alokasi dan Kriteria
Bab III Pendataan dan Penganggaran
Bab IV Mekanisme Penyaluran
Bab V Pelaksanaan Pencairan
Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VII Evaluasi dan Pelaporan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan beberapa harga barang yang berdampak pada harga pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka perlu mengubah Standar Biaya Tahun Anggaran 2011; bahwa untuk maksud tersebut perluditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2011.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 diubah.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 khususnya dalam keterangan perjalanan dinas dalam negeri maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 87 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 pada Keterangan Perjalanan Dinas’Dalam Negeri diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perbedaan beban kerja antara Tim Pelaksanaan Pendataan dan Tim Entry Data maka guna keadilan perlu mengubah besaran honorarium yang diterima masing-masing tim;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan yaitu :
- Ketentuan umum
- Honorarium Tim
- Kewajiban Kepala BKD untuk melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pendataan WP PJU
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 39 Tahun 2007
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS), GURU TIDAK TETAP (GTT), TENAGA TIDAK TETAP (TTT), GURU BANTU (GB) DAN PETUGAS PASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2007/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri SIpil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Guru Tidak Tetap (GTT), Tenaga Tidak Tetap (TTT), Guru Bantu (GB) dan Petugas Pasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan (
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk
akumulasi kelebihan hari kerja, Bupati, Wakil Bupati, PNS,
CPNS, GTT, TTT, GB dan Petugas Pasar di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun
2003; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun
2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6.A Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja kepada bupati, wakil bupati dan pegawai negeri sipil (pns), calon pegawai negeri sipil (cpns), guru tidak tetap (gtt), tenaga tidak tetap (ttt), guru bantu (gb) dan petugas pasar di lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2007.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 39 Tahun 2016
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pendataan
Lampu Penerangan Jalan Umum, perlu mengatur Petunjuk
Teknis Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu
Penerangan Jalan Umum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
Tahun 2009; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu
Penerangan Jalan Umum Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
