Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.O7l2O15 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.O7 l2Ol5 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya AIam Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 serta surat Gubernur Srrmatera Selatan Nomor. 9OO/0324 lBPKADl20lt, tentang Bantuan Keuangan Tahun 2O15; berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Angga.an
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada
butir V Hal hal Khusus Lainnya huruf 24 ditegaskan bahwa.
dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada
pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang teiah selesai pada
tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2015), maka
harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
Tahun Anggaral 2016 sesuai kode rekening berkenaan.
Tatacara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan
perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; untuk penyelesaian tagihan Pihak Ketiga/Rekanan yang
telah menyelesaikan pekerjaan dalam Tahun Anggaran 2015,
namun sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibal,ar
disebabkan tidak diterimanya di Kas Daerah Dana Transfer dari
Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang dianggarkan dalam
APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015,
merupakan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang
harus segera diselesaikan dan dibayarkan; berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dar, ayat (4)
Peraturan Melteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran aatar objek belanja
dan rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancalgan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4; Undang-Undarg Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintai Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O15; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peratwran Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.O7 /2015; Pefaturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK-O7 /2015; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2OO8; Perar])rar, Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2OO8; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan ini mengubah ketentuan pada beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 yaity pada nilai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta mengubah lampiran I dan lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015
8 hlm; dan 2 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu Di Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Gratis dan melindungi kepentingan hukum masyarakat miskin/ tidak mampu maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Gratis
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2O11; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-O1.HN.O3.O3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2014
PEraturan ini memuat ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Muara Enim No.2 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Asas Pengelolaan dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
55 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pembanguan Perdesaan
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentar,g Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan adanya dukungan pembinaan dan fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) terhadap perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di desa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintai Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negori Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
PEraturan ini memuat ketentuan mengenai ruang lingkup optimalisasi pembangunan di perdesaan dan pembinaan oleh BPMPD sebagai SKPD pembina
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hlm; dan 5 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 55 Tahun 2015
-PENJABARAN- ANGGARAN - PENDAPATAN- DAN - BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2016 -
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, LD.2015/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tailun Anggaran 2016,dipandang perlu ditetapkan Peraturar Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaraa 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Talun Anggaran 2016
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Talun 2OO3, UU No 1 Tahun 2OO4, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2OO4, UU No 27 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 tahun 2014, PP No 24 Tahun 2004, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005. PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 16 tahun 2010, UU No 71 Tahun 2010, PP No32 Tahun 2014, PP No 36 Tahun 2015, Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Talun 2011. Permendsgri No 52 Tahun 2015, Permendagri No 32 Tahun 2011, Permenkeu No 6l1PMK.O7 /2014, .Permenkeu No 761PMK.O7 /2014, Pemenkeu No 25 /PMK.O7 /2015, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 123/KPIS/BPKAD /2075, Keputusal Gubernur Sumatera Selatan Nomor i61/KPIS/BPKAD/2015, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 442 I KP|S / BPKAD/2O 15 , Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2OO4, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008, PerdaKabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2OO8, Peda Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008, " Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Talun 2008, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2OO8, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2OO8, PerdaDaerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013.
Materi pokok Peraturan ini adalah : APBD Tahun 2016, Ringkasan Penjabaran APBD Penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, perlu disusun landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. l5 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 20l4 sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.2l Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 7l Tahun 2010; Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6l/PMK.07/2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 58/PMK.07/2015; Keputusan Gubernur Sumatcra Selatan Nomor 123/KPTS/BPKAD/2015; Keputusan ubernur Sumatera Selatan Nomor 161/KPIS/BPKAD/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 442/KPIS/BPKAD/2015; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraluran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2012; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor l3 T'ahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.4 Tahun 20l3; Perda Kabupaten Muara Enim No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.5 Tahun 20l3; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.11 Tahun 20l3; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.8 Tahun 20l5; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.59 Tahun 20l4 sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 33 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pada rincian APBD Tahun Anggaran 2015 yang semula berjumlah Rp.1733.803.908.579,19 yang semula Rp.519.673.016.075.,81.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Untuk menjamin kepastian pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan besaran tunjangan bagi tenaga fungsional tertentu di Inspektorat Kabupaten Muara Enim, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Muara Enim No.61 Tahun 2014.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.19 Tahun 2013; PP No.53 Tahun 2010; PP No.80 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; Keputusan Presiden No.68 Tahun 1995; PERMENPANRB No.PER/220/M.PAN/7/2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No.51 Tahun 2012; PERMENPANRB No.15 Tahun 2009; Permendagri No.47 Tahun 2010; PERMENPANRB No.63 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim No.61 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan Pasal 15; Pasal 21; dan Pasal 22 Peraturan Bupati Muara Enim No.61 Tahun 2014.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No.22 Tahun 1959 tentang Perubahan Atas PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2914 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; UU No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015; Perpres RI No.36 Tahun 2015; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Muara Enim No.15 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2015; dan cara menghitung Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngclolann Keuangan Daerah sebagaimana telah bebcrapakali diubah terakhir dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri No.2l 'I'ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur bosaran Uang Persediaan SKPD dan Batas ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 109 tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No.l3 Tahun 2006 scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.2l Tahun 2011; Permendagri No.37 Tahun 2014; Perda kabupaten Muara Enim No.15 Tahun 2004 sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Muara Enim No.4 Tahun 2007; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Muara Enim No.7 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% dari besaran Uang Persediaan untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersipat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 63 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Untuk menjamin kepastian pemberian tunjangan di Rumah Sakit Umum Daerah HM. Rabain Muara Enim dan pegawai yang mengikuti tugas belajar, maka perlu dilakukan perubahal terhadap Peraturan Bupati Muara Enim No.61 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 80 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 2013; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubaan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Muara Enim No.61 Tahun 2014.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
