Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 5 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengubah ketentuan pada beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 yaity pada nilai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta mengubah lampiran I dan lampiran II

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muara Enim

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Muara Enim

Tanggal Penetapan

24 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

24 Februari 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.05

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Bidang

Halaman ini telah diakses 505 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup-no_5_2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

apbd - penjabaran - perubahan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, LD.2016/NO.05
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.O7l2O15 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.O7 l2Ol5 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya AIam Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 serta surat Gubernur Srrmatera Selatan Nomor. 9OO/0324 lBPKADl20lt, tentang Bantuan Keuangan Tahun 2O15; berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Angga.an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada butir V Hal hal Khusus Lainnya huruf 24 ditegaskan bahwa. dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang teiah selesai pada tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2015), maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaral 2016 sesuai kode rekening berkenaan. Tatacara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; untuk penyelesaian tagihan Pihak Ketiga/Rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan dalam Tahun Anggaran 2015, namun sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibal,ar disebabkan tidak diterimanya di Kas Daerah Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015, merupakan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang harus segera diselesaikan dan dibayarkan; berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dar, ayat (4) Peraturan Melteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran aatar objek belanja dan rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancalgan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4; Undang-Undarg Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintai Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O15; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peratwran Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.O7 /2015; Pefaturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK-O7 /2015; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2OO8; Perar])rar, Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2OO8; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan ini mengubah ketentuan pada beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 yaity pada nilai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta mengubah lampiran I dan lampiran II
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 8 hlm; dan 2 hlm lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521