PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 75 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 30 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 149 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Nomor 207 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Huykum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Mo.25 Tahun 1956, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018, PP No.6 Tahun 1988, PP No.49 Tahun 1991, PP No.53 Tahun 2010, PP No.66 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2017, PP No.88 Tahun 2019, Perpres No.17 Tahun 2018, Perpres No.82 Tahun 2020, Kepres No.7 Tahun 2020, Kepres No.11 Tahun 2020, Kepres No.12 Tahun 2020, Inpres No.6 Tahun 2020, Permendagri No.20 Tahun 2020, Keputusan Menkes No.HK.01.07/Menkes/104/2020, Keputusan Menkes No.HK.01.07/Menkes/328/2020, Kepmendagri No. 440-830 Tahun 2020, Keputusan Menkes No.HK.01.07/Menkes/383/2020, SE Satgas Covid-19 Nomor 7 Tahun 2021, SE Satgas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021, SE Satgas Covid-19 No.24 Tahun 2021, SE Kemenhub No.SE 96 Tahun 2021, SE Mendagri No.440/7183/SJ
Perubahan Pasal 8, Pasal 16, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubenrur Nomor 207 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubenrur Nomor 207 Tahun 2021
()
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 207 Tahun 2021
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 75 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 30 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU NO.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018, PP No.6 Tahun 1988, PP No.49 Tahun 1991, PP No.53 Tahun 2010, PP No.66 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2017, PP No.88 Tahun 2019, Perpres No.17 Tahun 2018, Perpres No.82 Tahun 2020, Kepres No.7 Tahun 2020, Keperes No.11 Tahun 2020, Kepres No.12 Tahun 2020, Inpres No.6 Tahun 2020, Permendagri No.20 Tahun 2020, Instruksi Mendagri No.56 Tahun 2021, Instruksi Mendagri No.62 Tahun , SE Satgas Covid No.3 Tahun 2020, SE Satgas Covid No.7 Tahun 2021, SE Satgas NO.22 Tahun 2021, SE Satgas No.24 Tahun 2021, SE Kemenhub No.SE96 Tahun 2021
Perubahan Pasal 8, Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2021
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.20 Tahun 2008, UU No.17 Tahun 2012, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2013, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.125 Tahun 2021
Perubahan Pasal 24, Pasal 27, Peraturan Gubernur Nomo 125 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
Perubahan Peraturan Gubernur Nomo 125 Tahun 2021
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 204 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan yang diatur dengan Peraturan Gubernur
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU NO.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres No.33 Tahun 2020, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permendagri No.27 Tahun 2021, Perda No.5 Tahun 2020
Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dalam 5 pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
5 halaman dan 24 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 203 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja , berpedoman pada analisis standar belanja
bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyusunan analisis standar belanja, perlu diatur dalam peraturan gubernur
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang analisis standar belanja pemerintah daerah provinsi Kalimantan barat Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang undang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah daerah otonom provinsi kalimantan barat, kalimantan selatan, kalimantan timur
Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
Undang undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Undang undang nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
Peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standardar harga satuan regional
Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi
Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyususnan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022
Keputusan Menteri dalam negeri nomor 0505-3708 tahun 2020 tentang hasil verivikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah
Dalam peraturan ini terdapat 5 pasal dan pasal terakhir adalah penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
9 Halaman termasuk 3 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 201 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 201, BD.2021/NO., LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 48 HAL
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN SERTA MEKANISME PERTUKARAN DATA KEGIATAN REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION DAN FOREST DEGRADATION (REDD+)
ABSTRAK:
Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penurunan emisi melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan serta mendukung kebijakan satu data perlu disusun Pedoman Pelaksanaan pengukuran, pemantauan, dan pelaporan serta mekanisme pertukaran data kegiatan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) sebagai acuan bagi para pihak dalam pelaksanaannya dan guna menjamin akuntabilitas capaian aksi secara akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEM/KUM.1/12/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020
KETENTUAN UMUM; PELAKSANAAN PEDOMAN PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN SERTA MEKANISME PERTUKARAN DATA; PERAN SERTA PELAKSANA REDD+; MONITORING DAN EVALUASI; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
12 HALAMAN PERATURAN & 36 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah Lainnya
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuagan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya
Mengubah
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 73 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 155 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Perubahan kedua atas peraturan gubernur kalimantan barat nomor 73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bentuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota/pemerintah daerah lainnya
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGAJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
ABSTRAK:
bahwa ketentuan dalam peraturan Gubernur kalimantan Barat No.73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah daerah lainnya, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No 155 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Barat no.73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah daerah lainnya,belum mengatur tata cara penyaluran Bantuan Keuangan pada penambahan alokasi di perubahan APBD tahun berjalan
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945
UU no. 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat
UU no.17 tahun 2003 tentang Keuangan negara
UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU no . 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusan dan pemerintah Daerah
uu no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
UU no.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
Permendagri no .77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah
Perda no.5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pergub no.73 tahun 2021 tentang TATA Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten /Kota/Pemerintah daerah lainnya
Peraturan ini merubah Pergub no.73 tahun 2021pada ketentuan pasal 13, ketentuan pasal 14,ketentuan pasal 15, ketentuan pasal 16, pasal 19
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
merubah Pergub no.73 tahun 2021
5 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 198 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 198, BD.2021/NO.198, LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 80 HAL
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
ABSTRAK:
bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, terhadap tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang: Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan: Gubernur Nomor 71 Tahun 2008
NAMA, SUBJEK DAN OBJEK TARIF LAYANAN; PENETAPAN TARIF; PRINSIP PENETAPAN TARIF; KOMPONEN PERHITUNGAN TARIF; PELAYANAN KESEHATAN; PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN; PELAYANAN LAINNYA; TATA CARA PEMUNGUTAN; PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT; TARIF KHUSUS; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
13 HALAMAN PERATURAN & 67 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 196 Tahun 2021
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 75 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 30 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
Perubahan keenam atas peraturan gubernur nomor 110 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakanhukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona viruse disease 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencegahan dan penganggulangan Covid 19 di Provinsi Kalimantan barat , telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no 110 tahun 2020 tentang penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan Pengendalian Covid19 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur no 75 tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur nomor 110 tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
UU no.25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat
UU no.4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular
UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana
UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
UU no.30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan
UU no. 6 tahun 2018 tentang karantina Kesehatan
PP no. 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
PP no. 49 tahun 1991 tentang penanganan Wabah Penyakit Menular
PP no.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PP no. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
PP no.11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri Sipil
PP no. 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
PerPres no.17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam kearaan tertentu
PerPres no.82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid 19
perPres no. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19
KepPres no. 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID19
KepPres no. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non Alam Penyebaran Covid 19
Instruksi presiden no. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19
Permendagri no. 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan COVID19 di lingkungan Pemerintah Daerah
Keputusan Menteri Kesehatan no HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel corona virus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ditempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan Usaha pada situasi pandemi.
Keputusan Menteri Dalam negeri no.440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Norma Baru Produktif dan Aman COVID 19 bagi ASN dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Keputusan Menteri Kesehatan no HK.01.07/Menkes/383/2020 tentang protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 di Daerah
Instruksi Menteri Dalam Negeri no.4 tahun 2020 tentang Pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protkol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID19
Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian COVID19
Instruksi Menteri Dalam Negeri no.9 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan Posko penanganan COVID 19 di tingkat Desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19
Instruksi menteri Dalam Negeri no.56 tahun 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat Level3, Level2 dan level1 serta mengoptimalkan posko penanganan COVID19 di tingkat Desa dan kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID19 diwilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan , Sulawesi, Maluku dan papua
Surat Edaran Satgas COVID -19 no 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan Perjadin selama libur hari Raya dan Menyambut tahun Baru 2021 dalam masa pandemi COVID19
Surat Edaran Satgas penanganan Covid 19 no7 tahun 2021 tentang perpanjangan ketentuan Perjalanan orang dalam negeri masa pandemi covid 19
Surat Edaran Satgas Penanganan COVID19 no.22 tahun 2021 tentang Ketentuan ketentuan Perjalanan orang dalam negeri masa pandemi covid 19
Peraturan ini merubah PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 pada pasal 1, Pasal 8, Pasal 16, Pasal 16 A
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 195 Tahun 2021
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur no.92 tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU no.25 tahun 1956, UU no.5 tahun 2014, UU no.23 tahun 2014, PP no.18 tahun 2016, Permendagri no.12 tahun 2017, Perda no.8 tahun 2016, Pergub no.125 tahun 2021
Peraturan ini mencabut Pergub no.92 tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan ini mencabut Pergub no.92 tahun 2017
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
