Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.257 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
JDIHSMD-1567149441.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang

Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERDA Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download :
PERBUP Nomor 3 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2008

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

APBD

Download :
JDIH-1523943868-Sumedang.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Sumedang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

retribusi-jasa-usaha

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2020/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dipungut retribusi jasa usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan sehubungan dengan dinamika hukum dan perundang-undangan serta tingkat inflasi, maka formulasi perhitungan dan besaran retribusi jasa usaha untuk jenis dan komoditas tertentu perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Terdiri dari 2 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Merubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
13 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan JDIH Sumedang - Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perda 3 Tahun 2023.pdf

Abstrak

KESEJAHTERAAN - SOSIAL

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial, dibutuhkan upaya dalam menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengupayakan potensi sumber daya yang ada. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka diperlukan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah guna mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2019; PP No. 39 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tanggung jawab dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu juga mengatur penanggulangan kemiskinan, sumber daya, standar pelayanan minimal, data dan informasi, penghargaan, peran masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, kerja sama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
35 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2021

Kepemudaan

Pemuda dan Olah Raga

Download :
PERDA Nomor 3 Tahun 2021.pdf

Abstrak

kepemudaan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2021/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepemudaan

ABSTRAK:

Bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, termasuk peran pemuda. Untuk mengembangkan dan mewujudkan peran pemuda, perlu dilakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dalam bentuk pelayanan kepemudaan, dan perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.41 Tahun 2011; PP No.60 Tahun 2013; PerPres No.66 Tahun 2017; Perda Jabar No.8 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, fungsi, karakteristik, arah, dan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, perencanaan dan pelaksanaan, pelayanan kepemudaan, lembaga permodalan kewirausahaan pemuda, kemitraan dan kerjasama, tim koordinasi, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
20 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2018

Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download :
Perbup 3 Th 2018 ttg Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024

APBD

Download :
PERDA 3 Th 2022 dana cadangan.pdf

Abstrak

pembentukan - dana - cadangan - pemilihan - bupati - wakil - bupati

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2022/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024

ABSTRAK:

Bahwa guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 yang mana dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, diperlukannya membentuk dana cadangan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6); Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 303 UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022 dan Pasal 80 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019; Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UUD No.14 Tahun 1950 diubah dengan UUD No.4 Tahun 1968 dengan mengubah UUD No.14 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengn UU No.1 Tahun 2022; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 atas UU No.1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab. Sumedang No.5 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang, Ketentuan Umum, Prinsip Dana Cadangan, Tujuan Dana Cadangan guna menyediakan dana penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Besaran dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan dan Bentuk Dana Cadangan, Jenis Pengeluaran dan Penggunaan Dana Cadangan, Pentausahaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
8 Hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.