Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.257 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014

Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Sumedang

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

APBD

Download :
PERDA Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007

Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
JDIH-1524120843-Sumedang.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2016

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD

Download :
PERDA Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011

Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PERDA Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023

Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2023

Pajak dan Retribusi Daerah Dana Desa

Download :
Perbup 1 2023 Tata Cara Penggunaan DBH ADD.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023

Desa Wisata

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Download :
Perda 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata.pdf

Abstrak

DESA – WISATA

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2023/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa Wisata

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan Kawasan perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan upaya memajukan kepariwisataan daerah melalui pembangunan desa wisata. Untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata maka diperlukan pengaturan tentang desa wisata yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 15 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 15 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Sumedang No.9 Tahun 2011; Perda Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2020; Perda Kab. Sumedang No. 10 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan desa wisata yang meliputi kriterima desa wisata, tahapan penetapan, pencanangan, penilaian desa wisata. Selain itu juga mengatur pembangunan desa wisata, pengelolaan dan pengembangan desa wisata, kewenangan pemerintah daerah, penghargaan, peran serta masyarakat, koordinasi strategis lintas sektor, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, system informasi desa wisata dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
15 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Sumedang No. 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Download :
PERDA Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

pembentukan - produk - hukum - daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2021/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum daerah yang baik dan menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.24 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 1958; PP No.77 Tahun 2007; PerPres No.87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No.2 Tahun 1985; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No.3 Tahun 1985; Perda Kabupaten Sumedang No.7 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, di mana produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri dari Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD. Selain itu juga mengatur penyusunan rancangan peraturan bupati, pembahasan rancangan peraturan bupati, dan peraturan bupati.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2021.
18 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2022

Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji pendidikan dan pelatihan

Download :
PERDA 1 Th 2022 ttg Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren.pdf

Abstrak

FASILITASI – PENYELENGGARAAN - PONDOK - PESANTREN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2022/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren

ABSTRAK:

Bahwa pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren perlu dikembangkan dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen masyarakat, termasuk pemerintah. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pesantren dalam bentuk rekognisi, afirmasi, fasilitas kebijakan, bantuan sarana dan prasarana, serta bantuan pendanaan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No. 18 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PerPres No.82 Tahun 2021; Perda Jabar No.1 Tahun 2021; Perda Kab. Sumedang No.5 Tahun 2019; Perda Kab. Sumedang No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumedang No.1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan umum, perencanaan, pelaksanaan pengembangan pesantren yang meliputi pembinaan pesantren, pemberdayaan pesantren, rekognisi pesantren, dan afirmasi pesantren. Selain itu juga mengatur koordinasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat, sinergitas, kerja sama, dan kemitraan, sistem informasi, tim pengembangan dan pemberdayaan pesantren, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
29 Hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.