Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD TAHUN 2020 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LOMBA PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan motivasi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu mengadakan Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati; bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan lomba
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 ), maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
TIDAK ADA
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 27 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, perubahan tarif
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2016 tentang Perubahan Tarip Retribusi Tempat Khusus
Parkir.
Mengingat: 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016
Nomor 3); 9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2016
tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 36).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 36) diubah, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 No 27; https://jdihprokum.ponorogo.go.id/arsip/pdf/838
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Ajaran 2023/2024
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menysuun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada taman kanak kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Ajaran 2023/2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 6 Tahun 2023;
PP No 47 Tahun 2008;
PP No 48 Tahun 2008;
PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;
PP No 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No 4 Tahun 2022;
Permendiknas No 34 Tahun 2006;
Permendiknas No 70 Tahun 20029;
Permendikbud No 1 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Nomor 16 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;
Perda Kab. Ponorogo No 3 Tahun 2013;
PPDB Pendidikan TK, SD dan SMP Daerah dilaksanakan secara ;
Objektif, transparan dan Akuntabel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD TAHUN 2020 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten dan untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan
nifas serta untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan nifas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5); Peraturan. Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 130);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; KETENTUAN SASARAN; PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL; RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL; PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL; PELAYANAN JAMPERSAL; STANDAR BIAYA JAMPERSAL; TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PENCAIRAN DANA JAMPERSAL; PELAPORAN DAN PENGAWASAN; PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
12 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk memberikan
kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha di daerah perlu payung
hukum pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
di daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko, pelaksanaan penerbitan berusaha dilakukan secara
lebih efektif dan sederhana melalui sistem Online Single
Submission (OSS) Berbasis Risiko; c. bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019
tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang
Perizin-ri L'erus-ha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2020, perlu untuk
ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Ponorogo.
Mengingat: 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor
4); 9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 156 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2021 Nomor 156).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENDELEGASIAN KEWENANGANNYA, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
BAHWA SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016, MAKA BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PERLU DIUBAH DENGAN MENUANGKANNYA DALAM PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan daerah yang
inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung,
kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu
adanya inovasi daerah untuk memperkuat penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan
di daerah; b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan
Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu
Kraetivitas Daerah Dengan melalukan inovasi; c. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan
daya saing daerah perlu adanya pengaturan yang dapat
dijadikan pegangan bagi pemerintahan daerah dan
masyarakat untuk melakukan kegiatan bersifat inovatif; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah, penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan
dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak
mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau
pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Inovasi Daerah.
Mengingat: 9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572); 10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65); 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 69 Seri E).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN PRINSIP, RUANG LINGKUP, BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH, PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH, PENETAPAN, SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH, PENILAIAN INOVASI DAERAH, PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH, INFORMASI INOVASI DAERAH, PENYEBARAN INOVASI DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, MONITORING EVALUASI, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD TAHUN 2020 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN SERTA
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 130 Tahun. 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan dalam rangka mengefektifkan
dan menyelaraskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan pada Tahun Anggaran 2020, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan serta Pedoman Umum Pelaksanaannya yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan serta Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sarana dan. Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Sumber Dananya Berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 130);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; SASARAN; PENGANGGARAN; PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN; PENGADAAN BARANG/JASA; PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 40), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
TIDAK ADA
20 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019-2021
ABSTRAK:
BAHWA GUNA MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, AKUNTABEL, NETRAL, PROFESIONAL DAN MAMPU MELAYANI PUBLIK SECARA PRIMA UNTUK MENDUKUNG KABUPATEN PONOROGO YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS, MAKA DIPERLUKAN SUATU PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI;
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan
Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022.
Mengingat: 7. Peratiiran Pemerintah Nomor 16 Takiun 9022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
